batampos  – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Selasa (30/4). Penggeledahan itu selesai sekitar pukul 17.50 WIB.

Proses penggeledahan itu tampak mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Usai proses penggeledahan, para penyidik tampak membawa dua koper berkelir merah dan hitam. Penyidik KPK juga turut membawa ransel dari proses penggeledahan itu.

Hanya saja, belum diketahui apa saja yang diamankan tim penyidil KPK dari lokasi penggeledahan. Penyidik KPK juga tak memberikan keterangan apa pun, mereka memilih langsung menaiki mobil yang sudah menunggu di halaman parkir Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri mengakui pihaknya melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, pada Selasa (30/4). Penggeledahan itu dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan alat bukti dugaan korupsi pengadaan proyek kelengkapan rumah jabatan anggota DPR.

“Betul hari ini tim penyidik KPK melakukan penggeledahan, dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI, melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI,” kata Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (30/4).

Ia tak memungkiri, salah satu yang digeledah merupakan ruang kerja Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar. KPK juga turut menggeledah ruang lainnya yang diduga terdapat alat bukti kasus dugaan korupsi proyek kelengkapan rumah jabatan anggota DPR.

“Seluruh ruangan di Kesetjenan DPR dan staf,” ucap Ali.

Ali memastikan, pihaknya akan mengungkapkan ke publik sejumlah barang bukti yang diamankan dari lokasi penggeledahan.

“Tentu nanti hasil penggeledahan dimaksud kami akan sampaikan setelah memastikan tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan,” tegas Ali.

KPK sebelumnya meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi proyek di lingkungan Setjen DPR ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi itu terkait proyek furnitur atau mebelair di rumah jabatan anggota DPR.

Dalam proses penanganan perkara di KPK, peningkatan penanganan perkara ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka. Berdasarkan informasi, terdapat lebih dari dua orang yang dijerat KPK sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sekjen DPR Indra Iskandar dan Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI Hiphi Hiduoati keduanya telah dicegah ke luar negeri yang berkaitan dengan kasus ini. Selain Indra dan Hiphi, KPK juga mencegah lima pihak lainnya, di antaranya Dirut PT Daya Indah Dinamika, Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada, Juanda Hasurungan Sidabutar; Direktur Operasional PT Avantgarde Production, Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet, Andrias Catur Prasetya; dan pihak swasta Edwin Budiman.

Pencegahan itu dilakukan terhitung selama enam bulan ke depan hingga Juli 2024. KPK mempunyai hak untuk melakukan perpanjangan pencegahan dalam proses penyidikan.
Berdasarkan informasi, dugaan korupsi itu terkait terkait pengadaan meubelair tahun 2020. Saat kasus ini bergulir ditahap penyelidikan, tim penyelidik KPK telah meminta keterangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar pada Rabu, 31 Mei 2023.

Usai dimintai keterangan saat itu, Indra Iskandar milih bungkam saat dikonfirmasi sejumlah pertanyaan oleh awak media. Meski demikian, KPK sampai saat ini belum mau mengungkap secara gamblang kasus yang telah disepakati naik penyidikan itu. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebanyak 12 ribu orang warga Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara harus dievakuasi akibat erupsi fase ke dua Gunung Ruang.

BNPB mencatat ke-12 ribu orang warga Tagulandang tersebut di antaranya merupakan penduduk wilayah Desa Pumpente, Laingpatehi, Mahangiang, Tulusan Barangka Pehe, Apengsala, Lesah Rende, Pahiama, Boto, Leseh, Bahoi dan Balehumara.

“Ya semuanya dengan jumlah sekitar 12 ribu warga itu harus dievakuasi,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Selasa.

Ia memastikan, sebanyak tujuh posko darurat sudah disiapkan untuk menampung belasan ribu warga tersebut.

Para warga Tagulandang itu dievakuasi menggunakan kapal penyeberangan laut milik Basarnas, TNI AL dan Polri ke tujuh posko yang masing-masing berada di Manado dan Kepulauan Siau.

“Kami pastikan mereka dilarang meninggalkan posko pengungsian untuk pulang lagi ke rumahnya selama masa tanggap darurat yang diperpanjang hingga 14 hari ke depan, atau sampai kondisi benar-benar kembali normal,” ujarnya.

Hal tersebut dilakukan karena menurut dia, Kepulauan Tagulandang adalah salah satu daerah yang paling terdampak erupsi Gunung Ruang.

Tim BNPB mencatat terhitung sejak erupsi fase pertama terjadi pada 17 April 2024 ada sebanyak 3.614 unit rumah, dua gereja, dan gedung sekolah yang mengalami kerusakan akibat terkena material yang dilontarkan dan goncangan saat Gunung Ruang erupsi. Kerusakan tersebut semakin diperparah karena jarak rumah warga dengan puncak Gunung Ruang terpaut dekat yakni di bawah radius sekitar 8-10 kilometer.

“Itu sebelumnya, apa lagi erupsi fase ke dua ini yang guncangan dan jangkauan material vulkaniknya lebih luas mencapai radius tujuh kilometer sehingga dikhawatirkan dampaknya bisa lebih besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) resmi menetapkan status Gunung Ruang naik menjadi level IV (Awas) dari sebelumnya berada pada level III, Siaga.

Peningkatan status tersebut dilakukan setelah gunung stratovolcano itu kembali meletus dan mengeluarkan kolom erupsi mencapai 2.000 meter dari atas puncak yang disertai suara gemuruh dan gempa yang dirasakan secara terus menerus, Selasa pagi pukul 02.35 WITA.

PVMBG merekomendasikan untuk segera mengevakuasi warga yang berada pada radius enam-tujuh kilometer dari pusat kawah aktif Gunung Ruang (Tagulandang dan sekitarnya) yang sama sekali tidak boleh ada aktivitas apapun.

Khususnya bagi mereka yang bermukim di dekat kawasan pantai yang berpotensi terdampak lontaran batuan pijar, luruhan awan panas (surge), dan potensi tsunami akibat runtuhnya sebagian tubuh gunung ke dalam laut. (*)

Sumber: Antara

batampos – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 bisa dimulai segera.

Hal ini setelah proses validasi selesai berdasarkan hasil pengisian/input rincian formasi dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

“Kementerian PANRB dan BKN sudah lakukan percepatan pada proses verifikasi dan validasi formasi ASN dari input yang dilakukan K/L dan pemda. Kami harap K/L dan pemda yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan agar pendaftaran CASN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Anas mengatakan ada sebagian kementerian/lembaga dan pemda yang belum merampungkan pengisian detail dari formasi yang telah ditetapkan Kementerian PANRB.

“BKN sudah berkoordinasi. Kami yakin bisa rampung dalam waktu dekat, dan pendaftaran CASN dapat segera dimulai,” ujarnya.

Kementerian PANRB telah menetapkan formasi untuk rekrutmen calon ASN 2024 sebesar 1,28 juta formasi yang terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174.

Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap.

ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate (lulusan baru perguruan tinggi) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan eks Tenaga Honorer Kategori (THK) II yang telah masuk basis data (database) BKN.

Pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik.

Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya.

“Jadi, seluruh CASN ini adalah talenta digital yang harus punya basic knowledge terkait digitalisasi. Harapannya CASN yang direkrut nanti bisa melanjutkan digital leadership,” tambah Anas.

Anas menyebutkan digital bukan hanya tentang teknologi, namun juga berkaitan dengan kepemimpinan digital (digital leadership).

Talenta digital yang dimaksud terbagi menjadi dua, yakni talenta digital sebagai pengguna dan sebagai pengelola. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital ini.

Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture.

Menurutnya, talenta-talenta digital yang direkrut melalui pengadaan CASN nantinya juga akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaborasi dan agile.

“Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” katanya. (*)

Sumber: Antara

batampos – Satu tewas dan empat terluka ketika sesama warga negara Indonesia (WNI) berkelahi di Dalseo-gu, Kota Daegu, Korea Selatan pada Minggu (28/4), dikutip dari ANTARA.

“Perkelahian itu menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat WNI luka-luka,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat pada Selasa (30/4).

Menyusul insiden tersebut, KBRI Seoul telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat, tokoh masyarakat/perkumpulan WNI, serta Forum Komunikasi Organisasi-organisasi Massa (Fokomasi) guna menenangkan situasi.

Kepolisian Korsel juga telah menahan satu WNI terduga pelaku penusukan, kata Judha.

“Hingga saat ini penyelidikan masih terus dilakukan polisi setempat. Belum diketahui dengan jelas penyebab perkelahian,” kata dia.

Kemlu dan KBRI Seoul mengimbau para WNI di Korea Selatan, khususnya para kelompok yang terlibat perselisihan, untuk menghentikan perselisihan dan menciptakan suasana tenang dan kondusif. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Amerika Serikat menemukan bahwa lima unit militer Israel melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) sebelum dimulainya perang Tel Aviv di Jalur Gaza, menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023.

“Empat dari unit ini telah melakukan pelanggaran tersebut,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel kepada wartawan, Senin (29/4).

Dia menyebut seluruh pelanggaran itu terjadi sebelum 7 Oktober dan tidak ada satu pun yang terjadi di Jalur Gaza–yang menjadi fokus konflik selama enam bulan terakhir.

Dia mengatakan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara konsisten seperti yang diperkirakan oleh mitra-mitra mereka.

“Kami terus berkonsultasi dan menjalin hubungan dengan Pemerintah Israel,” kata Patel.

“Mereka telah mengirimkan informasi tambahan sehubungan dengan unit tersebut, dan kami terus melakukan pembicaraan tersebut,” tutur dia, menambahkan.

Patel berulang kali menekankan bahwa AS telah melihat pelanggaran Israel dan proses penyelidikan terkait unit kelima masih berlangsung.

Ketika ditanya apakah ada standar ganda dalam pendekatan AS terhadap Israel, Patel mengatakan tidak ada yang namanya “perlakuan khusus” atau “standar ganda”.

Menurut dia, standar penegakan HAM diterapkan “secara konsisten di semua negara”.

Pernyataan Patel muncul setelah laporan bahwa beberapa pejabat senior Departemen Luar Negeri memberi tahu Menteri Luar Negeri Antony Blinken bahwa Israel mungkin melanggar hukum internasional.

Laporan itu juga menyebut bahwa surat jaminan yang diserahkan Israel ke Departemen Luar Negeri AS mengenai penggunaan senjata Amerika “tidak kredibel”.

Menurut memorandum 8 Februari yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden, negara-negara yang menerima bantuan militer AS diharuskan memberikan “jaminan tertulis yang kredibel dan dapat diandalkan” kepada Washington bahwa senjata tersebut akan digunakan sesuai dengan “hukum HAM internasional dan hukum kemanusiaan internasional”.

Israel menyampaikan jaminan tertulis kepada Departemen Luar Negeri AS bulan lalu, tetapi kelompok HAM mengatakan jaminan tersebut tidak kredibel dan mendesak pemerintah untuk menunda pengiriman senjata ke Israel.

Ketika ditanya mengenai laporan bahwa Israel melanggar undang-undang Leahy, Blinken mengatakan bahwa ini adalah contoh baik untuk berupaya mendapatkan fakta demi mendapat semua informasi, yang harus dilakukan dengan hati-hati.

Undang-undang Leahy, yang diambil dari nama mantan Senator Patrick Leahy, mengharuskan AS untuk menahan bantuan militer dari unit militer atau penegak hukum asing jika terdapat bukti yang dapat dipercaya mengenai pelanggaran HAM.

AS dilaporkan bersiap untuk menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda, militer Israel atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh unit tempur tersebut terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. (*)

Sumber: Antara

batampos – Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Irfan Idris menyampaikan guru harus mengingatkan kepada siswa agar selalu mewaspadai ancaman terorisme saat mengakses media sosial (medsos).

Ia menilai siswa menjadi sasaran empuk kelompok terorisme global globalisasi. Di atas permukaan terlihat aman, tetapi di bawah permukaan generasi muda selalu menjadi sasaran empuk untuk direkrut.

“Akan lebih berbahaya lagi kalau tenaga pengajar, pendidik, guru, atau mentor yang terpapar, anak-anak jadi kasihan. Anak-anak yang mulai terpapar, mereka harus memiliki sikap toleransi dan inklusif,” kata Prof. Irfan Idris dalam acara pelatihan guru di SMA Negeri 3 Serang, Banten, Senin (29/4), seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, dia berharap Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada tanggal 2 Mei harus bisa menjadi momentum dan penyemangat bagi seluruh komponen bangsa yang terlibat dalam dunia pendidikan dalam memperkuat strategi membentengi generasi muda dari pengaruh intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Di tengah kemajuan era globalisasi saat ini, dia meminta kepada seluruh guru untuk banyak belajar karena saat ini anak-anak bisa dikatakan lebih cerdas akibat selalu berinteraksi dengan dunia maya setiap saat.

Irfan menyebutkan terdapat banyak pengaruh negatif dunia maya yang bisa memancing emosi para generasi muda, terutama pelajar di lingkungan tingkat sekolah menengah.

Menurut dia, gawai yang melekat pada anak menjadi ruang propaganda yang efektif membentuk anak menjadi pribadi yang intoleran.

Dengan maraknya dunia digital yang menguasai generasi muda, dia memandang perlu strategi baru bagi seorang guru untuk dapat menanamkan nilai-nilai perdamaian dan positif melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram.

BNPT terus berkomitmen dan konsisten untuk mengajak seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, akademikus, pemuka agama, komunitas, dunia usaha, maupun media untuk bersama-sama terlibat serta berpartisipasi dalam pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

“Ini adalah bagian dari pencegahan, yaitu pada bagian kontraradikalisasi, khususnya kontranarasi dan kontrapropaganda,” ucapnya.

Adapun pelatihan para guru tersebut merupakan bagian dari rangkaian program Sekolah Damai yang menjadi prioritas Kepala BNPT Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel pada tahun 2024, sebagai hasil kolaborasi BNPT, Duta Damai Dunia Maya Provinsi Banten, dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Provinsi Banten pada tahun ini memulai program Sekolah Damai, yang diikuti kurang lebih sebanyak 70 guru SMA se-Kota Serang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani mengakui kurangnya pengetahuan yang utuh para guru selama ini menjadi kendala dalam mencegah bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.

Tabrani mengatakan bahwa pihaknya secara rutin dan berkelanjutan melakukan rapat koordinasi dengan para kepala sekolah serta melakukan pertemuan dengan pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Pada pertemuan itu, dia selalu menyampaikan pemahaman tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.

“Kami juga menyampaikan pesan pada guru-guru agar jangan pernah lengah terhadap aktivitas terorisme yang mungkin masuk ke lingkungan sekolah,” ucap Tabrani.

Ia pun berterima kasih dan bersyukur kepada BNPT yang mengadakan pelatihan kepada para guru melalui program Sekolah Damai.

“Tentunya ini momentum yang sangat tepat dalam menyambut Hardiknas pada tahun 2024,” ujarnya. (*)

Sumber: Antara