batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Anambas menetapkan Kepala Desa Serat nonaktif, Antika, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020–2022. Perbuatan tersebut diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 743 juta.

Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (20/1/2026) setelah Antika memenuhi panggilan kedua penyidik. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Antika langsung ditahan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kepulauan Anambas.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Anambas, Jody Valdano, membenarkan penetapan tersangka tersebut.

“Iya benar, hari ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan dengan dititipkan di Rutan Polres Anambas,” kata Jody.

Dalam proses penyidikan, jaksa sempat mengalami kesulitan lantaran Antika menghilang sejak kasus ini naik ke tahap penyidikan pada September 2024.

Berdasarkan penelusuran, Antika terakhir diketahui berada di Anambas setelah mengikuti rapat bersama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, di Tanjungpinang pada Oktober 2024.

Namun, usai kegiatan tersebut, Antika tidak kembali ke Anambas seperti kepala desa lainnya. Ia justru pergi ke luar Provinsi Kepulauan Riau dan keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Ketidakhadiran Antika berdampak pada jalannya pemerintahan Desa Serat yang dinilai tidak efektif. Pemerintah daerah kemudian mengambil langkah administratif dengan memberhentikan Antika sementara dari jabatannya.

Bupati Kepulauan Anambas menunjuk Sekretaris Desa Serat, Legimin, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa. Pemberhentian sementara tersebut dilakukan pada 16 Desember 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Anambas saat itu, Tetty Arnita, menjelaskan bahwa kepala desa yang tidak diketahui keberadaannya selama tiga bulan dapat diberhentikan sementara.

“Dalam aturan, kalau hilang tiga bulan diberhentikan sementara, dan kalau enam bulan bisa diberhentikan penuh,” ujar Tetty, Rabu (22/12025).

Harapan untuk menemukan Antika sempat muncul pada 24 Maret 2025 setelah adanya informasi bahwa ia berada di Sumatera Utara. Antika diduga menyamar dengan menggunakan nama palsu, Indra, dan bekerja sebagai petugas keamanan atau satpam.

Meski sempat terlacak, Antika kembali menghilang. Ia bahkan disebut sempat berencana bekerja ke Malaysia, namun rencana tersebut tidak terealisasi.

Setelah buron selama sekitar satu tahun enam bulan, Antika akhirnya berhasil diamankan pada awal Januari 2026. Kini, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait dugaan korupsi dana desa di hadapan hukum. (*)

Artikel Jejak Pelarian Antika Kades Serat, Sempat Kabur ke Sumut hingga Menyamar Jadi Satpam pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Hari kedua pencarian Malik, pekerja PT Shandong Geologi Eksplorasi yang dilaporkan hilang di perairan depan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), Kabupaten Bintan, belum membuahkan hasil. Tim SAR Gabungan menghentikan sementara operasi pencarian pada Selasa (20/1) sore.

Kasat Polairud Polres Bintan, Iptu Syafril, mengatakan pencarian dihentikan sekitar pukul 17.00 WIB dan akan kembali dilanjutkan pada hari berikutnya.

“Pencarian akan dilanjutkan besok,” ujar Syafril.

Ia menjelaskan, upaya pencarian terkendala kondisi cuaca, khususnya angin kencang yang bertiup dari arah perairan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut menyulitkan tim dalam melakukan penyisiran di laut.

Bahkan, drone yang biasa digunakan untuk membantu pencarian dari udara tidak dapat diterbangkan karena faktor keselamatan.

“Pencarian dan penyisiran hari ini hanya dilakukan di sekitar perairan Pulau Poto hingga kembali ke perairan depan PT BAI,” jelasnya.

Syafril mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna jalur laut di sekitar lokasi kejadian, untuk segera melapor kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda atau benda yang berkaitan dengan korban.

“Mudah-mudahan korban dapat segera ditemukan,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, insiden ini bermula saat tiga pekerja PT Shandong Geologi Eksplorasi terseret arus laut ketika berupaya saling menolong pada Senin (19/1).

Peristiwa tersebut menyebabkan satu pekerja meninggal dunia, satu lainnya berhasil selamat, sementara Malik hingga kini masih dalam pencarian.

Kejadian nahas itu terjadi sekitar pukul 14.10 WIB di perairan depan PT BAI, tepatnya di area ponton pengeboran PT Shandong Geologi Eksplorasi. (*)

Artikel Cuaca Buruk, Pencarian Pekerja Hilang di Perairan PT BAI Bintan Dihentikan Sementara pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Warga Kampung Tembeling, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, diliputi rasa cemas setelah salah seorang warga menjadi korban terkaman buaya. Insiden tersebut membuat masyarakat takut beraktivitas di laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Seorang warga Kampung Tembeling, Ali Rusli, mengatakan serangan buaya bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut. Ia menyebut kejadian serupa sudah tiga kali menimpa warga setempat.

“Kami jadi khawatir dan takut ke laut. Kejadian diterkam buaya sudah tiga kali,” ujar Ali, Selasa (20/1).

Dari tiga kejadian tersebut, dua korban berhasil selamat meski mengalami luka-luka, sementara satu korban lainnya meninggal dunia setelah diterkam buaya belum lama ini. Warga pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi ancaman buaya yang kerap muncul di sekitar permukiman.

Menanggapi kekhawatiran warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bintan menyebut telah melakukan pemetaan wilayah rawan kemunculan buaya di Bintan. Hasil pemetaan menunjukkan setidaknya ada lima kecamatan yang kerap menjadi lokasi kemunculan buaya.

Kelima kecamatan tersebut yakni Kecamatan Tambelan, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Toapaya, dan Bintan Timur.

Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, menjelaskan Kecamatan Tambelan menjadi wilayah dengan titik kemunculan buaya terbanyak, yakni 18 titik. Disusul Teluk Bintan dengan 9 titik, Gunung Kijang 4 titik, serta Toapaya dan Bintan Timur masing-masing 3 titik.

“Setelah satgas di tingkat kabupaten terbentuk, selanjutnya akan dibentuk satgas di tingkat kecamatan agar penanganan lebih terukur,” kata Ramlah.

Ia menegaskan buaya merupakan satwa yang dilindungi, sehingga penanganannya tidak boleh sembarangan dan harus melibatkan tim terpadu lintas instansi.

“Tidak boleh membunuh buaya karena termasuk hewan dilindungi. Penanganannya harus melibatkan tim terpadu,” tegasnya.

Tim terpadu tersebut nantinya akan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam penanganan satwa buas di wilayah perairan.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Bintan, Agus Ariyadi, mengatakan pihaknya akan memasang spanduk imbauan di lokasi-lokasi rawan kemunculan buaya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

“Kami akan memasang spanduk peringatan agar masyarakat tidak memancing atau beraktivitas di lokasi yang berbahaya,” ujarnya.

Agus menambahkan, meskipun kewenangan penanganan buaya berada di bawah KKP, BPBD Bintan akan terus berperan aktif mendukung upaya pengamanan bersama instansi terkait.

“Kita hanya supporting, tapi tetap berkoordinasi dengan KKP dan lembaga lain demi keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Artikel Warga Kampung Tembeling Resah Usai Serangan Buaya, BPBD Petakan 5 Kecamatan Rawan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Tanjunguban kewalahan setelah menerima enam laporan kebakaran yang terjadi di lokasi berbeda dalam satu hari, Senin (19/1). Rentetan kejadian tersebut dipicu cuaca panas ekstrem disertai angin kencang.

Petugas Damkar Tanjunguban, Samsoel, mengatakan regu piket pagi hingga malam harus bekerja ekstra menangani sejumlah kejadian kebakaran yang terjadi sejak dini hari hingga malam.

“Dari pagi dini hari sampai malam, ada enam laporan kebakaran yang masuk dalam satu hari,” kata Samsoel, Selasa (20/1).

Kebakaran pertama terjadi di Jalan Berdikari, Kampung Sukadamai, Tanjunguban, sekitar pukul 00.36 WIB. Api menghanguskan lahan seluas kurang lebih 1,5 hektare dan berhasil dipadamkan oleh petugas.

Kebakaran kedua kembali terjadi di lokasi yang sama sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, saat petugas tiba di lokasi, api telah padam sehingga pemadaman dilakukan secara manual untuk mencegah titik api kembali muncul.

“Kita hanya melakukan pemadaman manual karena api sudah padam,” ujarnya.

Kebakaran ketiga dilaporkan terjadi di Gang Durian, belakang dealer Yamaha Tanjunguban, sekitar pukul 11.00 WIB. Api berhasil dipadamkan lebih dulu oleh warga setempat sebelum petugas tiba.

Selanjutnya, kebakaran keempat terjadi di Jalan Raya Tanjungpinang–Tanjunguban Kilometer 75, Desa Sebong Pereh, sekitar pukul 13.17 WIB. Kebakaran kelima menyusul di Jalan Berdikari II Tanjunguban pada pukul 15.10 WIB.

Sementara itu, kebakaran keenam terjadi di Jalan Sekera sekitar pukul 19.25 WIB dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 4 hektare.

“Total ada enam laporan kebakaran. Empat di antaranya ditangani langsung oleh Damkar, sedangkan dua lainnya ditangani warga dan petugas tanpa menurunkan armada,” jelas Samsoel.

Kepala UPT Damkar Tanjunguban, Panyodi, membenarkan adanya enam kejadian kebakaran dalam satu hari tersebut. Ia menyebut cuaca panas dan angin kencang menjadi faktor utama pemicu kebakaran lahan.

“Cuaca ekstrem dengan panas dan angin kencang sangat berpengaruh terhadap cepatnya api menjalar,” katanya.

Panyodi mengungkapkan keterbatasan armada dan personel menjadi kendala utama dalam penanganan kebakaran. Saat ini, Damkar Tanjunguban hanya memiliki satu unit mobil pemadam dan satu mobil suplai air.

“Armada kami hanya satu mobil damkar dan satu mobil suplai air. Personel juga terbatas,” ujarnya.

Ia mencontohkan, dalam satu waktu regu piket pernah menerima tiga laporan kebakaran yang terjadi hampir bersamaan. Namun, karena keterbatasan personel dan armada, hanya dua lokasi yang bisa ditangani secara langsung.

Selain itu, luasnya wilayah kerja Damkar Tanjunguban yang mencakup tiga kecamatan turut menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan pemadaman kebakaran.

“Wilayah kerja kami cukup luas, meliputi tiga kecamatan,” katanya.

Panyodi berharap Kecamatan Teluk Sebong ke depan memiliki unit pemadam kebakaran sendiri agar penanganan kebakaran bisa lebih cepat dan merata.

“Wilayah kami terlalu luas. Harapannya Teluk Sebong bisa punya unit sendiri. Kalau mereka butuh bantuan, kita siap membantu,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah atau lahan, mengingat kondisi cuaca panas dan angin kencang berpotensi memicu kebakaran yang lebih besar. (*)

Artikel Damkar Tanjunguban Kewalahan Tangani Enam Kebakaran dalam Sehari pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kondisi pelabuhan penyeberangan yang digunakan pelajar SMP Negeri 1 Siantan Utara di Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas, kian memprihatinkan dan dinilai membahayakan keselamatan siswa.

Pelabuhan yang setiap hari menjadi akses naik-turun kapal bagi pelajar itu terungkap kondisinya saat kunjungan Anggota DPRD Anambas, Marjohan, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Anambas, Nurullah, Selasa (20/1).

Dari pantauan di lokasi, pelabuhan yang dibangun pada 2007 tersebut sudah tidak memiliki atap. Akibatnya, para siswa harus menunggu kapal di ruang terbuka dan berdesakan tanpa perlindungan saat hujan turun.

Selain itu, kondisi ruang tunggu pelabuhan terlihat tidak layak. Lantai tampak usang, beberapa bagian mulai rusak, serta kebersihan kurang terjaga.

Tiang penyangga pelabuhan juga menjadi perhatian karena terlihat mulai keropos dan dikhawatirkan tidak mampu menahan beban dalam jangka panjang.

Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat pelabuhan kerap dipadati pelajar pada jam berangkat dan pulang sekolah.

Anggota DPRD Anambas, Marjohan, mengaku cemas melihat kondisi pelabuhan yang masih digunakan para siswa.

“Saya takut melihat anak-anak ramai-ramai naik kapal di pelabuhan ini. Jantung rasanya bedegup,” kata Marjohan di lokasi.

Ia pun meminta agar penggunaan pelabuhan tersebut dihentikan sementara dan aktivitas penyeberangan dialihkan ke Pelabuhan Desa Piasan yang dinilai lebih aman.

Meski jaraknya lebih jauh dari sekolah, Marjohan menegaskan keselamatan pelajar harus menjadi prioritas utama.

“Tak masalah anak-anak harus berjalan beberapa meter. Pelabuhan ini memang dekat sekolah, tapi risikonya besar. Demi keselamatan, lebih baik dialihkan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sementara itu, Plt Kadishub Anambas, Nurullah, mengatakan pihaknya telah melakukan pengukuran terhadap pelabuhan yang rusak tersebut sebagai bahan pengajuan ke pemerintah daerah.

Namun, menurutnya, opsi rehabilitasi bukan solusi ideal karena biaya yang dibutuhkan cukup besar.

“Kita lebih memilih membangun baru di lahan milik sekolah setelah koordinasi dengan kepala sekolah. Kalau direhab, apalagi pakai pondasi pailing, biayanya bisa miliaran rupiah,” jelas Nurullah.

Ia juga mengungkapkan adanya informasi dari Kepala Desa Piasan, Zainal Arifin, terkait rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk membangun pelabuhan khusus pelajar melalui program Jembatan Penyeberangan Anak Sekolah (JPAS).

Program tersebut ditujukan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pelajar yang setiap hari menggunakan transportasi laut.

“Untuk program itu masih kita tunggu realisasinya. Jika belum terealisasi, akan kita upayakan melalui APBD Perubahan atau APBD 2027,” pungkas Nurullah. (*)

Artikel Pelabuhan Rusak Ancam Keselamatan Pelajar SMP di Anambas, DPRD Minta Dialihkan pertama kali tampil pada Kepri.