Marc Marquez kembali meraih podium ganda di sesi Sprint Race dan Full Race MotoGP Catalunya 2024. (Dony)
batampos – Marc Marquez kembali meraih podium ganda di sesi Sprint Race dan Full Race MotoGP Catalunya 2024, pada hari Sabtu dan Minggu, 25-26 Mei lalu. Meski harus memulai balapan dari posisi 14, Marc mampu finish posisi 2 pada sesi Sprint Race dan berhasil finis posisi 3 pada sesi Full Race.
Capain yang dilakukan Marc Marquez yang tergabung dalam Tim Gresini Racing mendapat apresiasi Federal Oil lini merek dari PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI).
Keberhasilan Marc Marquez tak lepas dari strategi penggunaan ban kompon soft di bagian belakang menjadikan Ducati Desmosedici GP23 bisa lebih agresif melewati para pembalap di depannya.
Kini persaingan di klasemen Juara Dunia MotoGP 2024 juga semakin terbuka lebar, karena hasil akhir Marc Marquez miliki 114 poin di posisi tiga, tertinggal 41 poin dengan pemuncak klasemen. S
Sementara untuk Alex Marquez berhasil finis posisi 7 setelah start dari posisi 13, dan berkat poin tambahan tersebut kini Alex berada di posisi 11 klasemen sementara Juara Dunia MotoGP 2024.
Rommy Averdy Saat selaku Market Development General Manager PT EMLI mengatakan bahwa Marc Marquez makin nyaman mengendarai Ducati Desmosedici GP23. Sebagai pemegang Juara Dunia 8 kali, meski harus memulai balapan dari posisi 14, Marc masih bisa mengamankan podium.
“Hasil ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami dan konsumen Federal Oil, karena Marc telah menunjukkan konsistensi dan makin nyaman bersaing di papan atas klasemen sementara MotoGP,” ujar Rommy dalam keterangan resminya, Kamis [30/5].
Pihaknya terus berharap dan memberikan dukungan penuh kepada Marc dan Alex agar semakin fokus di pertengahan musim MotoGP 2024 untuk persaingan titel Juara Dunia yang semakin ketat.
Berhasil meraih podium ganda di MotoGP Catalunya 2024, Marc Marquez mengatakan, “Kami semakin berkembang dan makin nyaman setiap hari, tetapi jelas bahwa tidak selalu mungkin untuk menyelamatkan akhir pekan seperti di sini dan di Le Mans,” ujar March.
Di sisi lain, menurutnya di sirkuit ini, yang terburuk menurut karakteristiknya, meraih dua podium tentu menjadi pertanda baik untuk musim ini.
“Sekarang kami memikirkan tentang Mugello dan yang terpenting adalah menyelesaikan masalah di flying lap,” ujarnya.
Sedangkan saudaranya Alex Marquez dalam keterangan resmi yang sama juga mengungkapkan bahwa dirinya mempunyai perasaan yang baik sepanjang akhir pekan dan hasil hari ini mencerminkan hal itu.
“Saya sedikit menderita di awal balapan hari ini, mungkin juga karena secara mental saya tidak ingin merusak ban soft dan juga dalam pertarungan dengan pembalap lain. Tidak apa-apa, tapi jelas ada sesuatu yang lebih bisa ditemukan pada hari Jumat mulai dari Mugello,” ujar Alex Marquez.
Balapan berikutnya akan berlangsung pada tanggal 31 Mei hingga 2 Juni di Italia, yakni di Sirkuit Mugello yang menjadi rumah bagi Tim Gresini Racing serta motor Ducati. (*)
Intensitas hujan tinggi dan saluran drainase yang buruk mengakibatkan ruas jalan Iman Bonjol, Nagoya banjir. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – DPRD Kota Batam menaruh atensi terhadap kinerja Pemerintah Kota Batam terhadap persoalan banjir, hingga kisruh parkir yang ada di Batam. Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto menyampaikan ada banyak catatan yang disampaikan terhadap kinerja Pemko Batam.
Persoalan banjir, target anggaran, hingga penerimaan parkir menjadi atensi dari anggota fraksi yang ada di sidang paripurna.
“Cukup banyak catatan ini Pak Sekda. Jadi mohon menjadi perhatian dari Pemko Batam,” kata Nuryanto, Kamis (30/5).
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Pemko Batam, Jefridin Hamid menyampaikan pemerintah daerah tadi memberikan tanggapan atas pandangan yang disampaikan fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran 2023 lalu.
Beberapa persoalan yang disampaikan terkait penanganan banjir, hingga evaluasi parkir yang masih penuh kisruh disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Batam.
“Kalau soal banjir akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Meskipun satu titik selesai ditangani, muncul titik baru. Itu pun terus kami benahi,” ujarnya.
Mengenai anggaran penanganan banjir, Jefridin menambahkan setiap tahun selalu memprioritaskan untuk kebutuhan publik, termasuk penanganan banjir.
Masukan dari OPD terkait untuk menyelesaikan persoalan banjir diprioritaskan dalam penyusunan anggaran. Kendati demikian, penanganan banjir ini melihat ketersediaan anggaran yang ada. Hal ini karena banyak program pemerintah yang juga berjalan setiap tahunnya.
“Persoalan masih ada. Mulai dari pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas, kesejahteraan masyarakat juga. Penanganan sampah hingga persoalan banjir ini,” ungkapnya.
Mengenai kritikan soal belum optimalnya penerimaan parkir tepi jalan, Jefridin menyampaikan terus melakukan evaluasi. Meskipun beberapa inovasi sudah ditetapkan, nyatanya harus diakui belum mampu memberikan hasil yang membahagiakan.
Jefridin menilai, kinerja Dishub memang harus dievaluasi. Karena target tahun ini sebenarnya turun 50 persen di banding awal 2023 lalu yang mencapai Rp30 miliar.
“Seharusnya mereka bisa surplus untuk penerimaan parkir tepi jalan tahun ini. Tapi kita lihat dulu lah, apakah penerapan inovasi seperti parkir berlangganan, dan pembayaran non tunai yang mereka gaungkan bisa berjalan baik,” bebernya.
Jefridin menjelaskan setiap rapat evaluasi dan capaian penerimaan daerah setiap triwulan, Dishub memang menjadi sorotan. Di awal tahun sudah melakukan penyesuaian tarif, dengan tujuan bisa mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Sudah lima bulan berjalan, dan sebentar lagi masuk pada triwulan kedua. Bahkan 40 persen saja belum tercapai. Jadi apa yang menjadi tanggapan dari dewan akan kami tindaklanjuti segera,” ungkap Jefridin.
Anggota DPRD Batam Hendra Asman menanggapi perihal kinerja Dishub Batam yang dinilai stagnan. Menurutnya performa sektor penghasil yang cukup rendah pencapaiannya adalah Dishub. Padahal jika dihitung potensi penerimaan cukup besar.
“Harapan yang kami harapkan di awal tahun belum terwujud. Makanya perlu evaluasi. Jangan sampai begini terus. Penyesuaian tarif sudah, inovasi parkir berlangganan juga sudah. Harusnya hasil bisa lebih baik,” demikian Hendra. (*)
batampos – Petugas gabungan dari Avsec Bandara Hang Nadim Batam, Bea Cukai Batam, dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu sebanyak 205 gram di Bandara Hang Nadim Batam.
Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Pol Donny Alexander, menjelaskan bahwa modus operandi yang digunakan pelaku terbilang cerdik. Sabu tersebut disembunyikan di dalam kaos dalam yang telah dimodifikasi khusus oleh pelaku berinisial TN. Rencananya, sabu tersebut akan diterbangkan ke Surabaya.
“Penangkapan dilakukan pada Selasa kemarin sekitar pukul 15.00 WIB. Pelaku TN ditangkap di pintu X-Ray ruang tunggu Bandara Internasional Hang Nadim Batam,” jelas Kombes Pol Donny, Kamis (30/5).
Petugas Avsec mencurigai TN karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Saat diperiksa, ditemukan sabu yang disembunyikan di dalam kaos dalam yang dikenakannya.
“Sabu tersebut dikemas dalam plastik klip transparan dan dibungkus lakban berwarna coklat. Berat total sabu mencapai 205 gram,” ungkap Kombes Pol Donny.
Pelaku, TN, dan barang bukti sabu langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas masih mendalami asal-usul sabu tersebut dan jaringan pelaku.
Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu waspada terhadap peredaran narkoba.
Aparat penegak hukum pun terus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan operasi untuk memberantas peredaran narkoba di Kepulauan Riau. (*)
Pengurus Himpunan Pengusaha Penyalur Tenaga Kerja Dalam Negeri (HP2TKDN) Kepri usai mengadakan rapat beberapa waktu lalu
batampos– Ketua Himpunan Pengusaha Penyalur Tenaga Kerja Dalam Negeri (HP2TKDN) Kepri, Wili Tio, mengimbau para pengguna jasa Asisten Rumah Tangga (ART) untuk merekrut ART dari perusahaan resmi.
Imbauan tersebut disampaikan Wili menyusul banyaknya pengguna jasa yang merasa tertipu oleh yayasan atau penyalur ART yang tidak resmi.
“Beberapa waktu belakangan saya melihat banyak sekali keluhan di medsos mengenai kekecewaan pengguna jasa terhadap penyalur ART. Setelah kita telusuri ternyata mereka mengambil ART dari yayasan yang tidak resmi. Bahkan yayasannya berada di luar Batam,” ujarnya, Kamis (30/5/2024).
Wili mengatakan, beberapa hari lalu ia membaca kekecewaan oleh seoramg pengguna jasa dengan menampilkan beberapa kekecewaan pengguna jasa lainnya di dinding media sosialnya. Setelah ditelusuri kesemuanya diketahui kecewa setelah menggunakan jasa penyalur ART yang tidak resmi.
Di dinding medsosnya, pengguna jasa itu melontarkan kekecawaannya setelah mentransfer uang sebesar Rp6,5 juta tapi ART tidak kunjung diantarkan ke rumahnya. Setelah ditelusuri ternyata pemyalur ART tersebut berada di luar Batam.
“Hal seperti ini yang banyak terjadi ketika mengambil ART dari yayasan yang tidak resmi. Kantornya saja tidak di Batam dan belum tentu ada kantornya. Sehingga pengguna jasa sulit untuk meminta pertanggungjawaban. Jadi rekrutlah ART dari penyalur yang resmi,” ujarnya.
Menurut Wili, di Kepri ada 7 perusahaan penyalur ART dan jenis pekerja rumah tangg lainnya yang resmi berdomisili di Batam dan tergabung di dalam HP2TKDN Kepri, Yaitu:
1.PT. Putra Jaya Batam
2.PT. Satria Siaga Persada
3.PT Tunas Kreasi Bersama
4.PT Mangga Raya Makmur
5. PT Berjaya Tenaga Raya
6. PT Hadi Jaya
7. PT Apin Indonesia Sukses
Perusahan-perusahaan tersebut di atas sudah memiliki izin resmi. Dan dalam menjalankan aktifitasnya mereka berada di bawah pembinaan Disnaker Kota Batam. Keberadaan dan penanggungjawabnya jelas.
Wili juga mengimbau bagi kepada instansi terkait untuk menertibkan penyalur tidak resmi yang banyak beraktifitas di Batam. Bagi para pengguna jasa yang menuangkan kekecewaannya di medsos, Wili berharap agar dalam menuangkan kekecewaanya turut dijelaskan apakah yayasan penyalur ART yang membuatnya kecewa itu resmi atau tidak.
“Supaya tidak menimbulkan opini miring kepada perusahan-perusahaan penyalur yang resmi. Karena perusahaan-perusahaan resmi itu beraktifitas dengan bertanggungjawab seusuai ketentuan yang ada,” ujarnya. (*)
batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam mulai menggelar tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto menjelaskan untuk memberikan pengetahuan lebih awal, Disdik sudah membuat link ujicoba PPDB.
Melalui link tersebut orangtua atau calon siswa bisa berlatih jelang pendaftaran dibuka 3 Juni mendatang untuk tingkat sekolah dasar negeri (SDN).
Pada halaman website tersebut akan ditampilkan berbagai informasi mengenai PPDB.
Misalnya kuota yang dibuka, jumlah sekolah yang tersedia di setiap zonasi atau wilayah tempat tinggal calon siswa.
Orangtua atau calon siswa bisa melihat dan mempelajari, serta menentukan jalur apa yang akan dibuka terlebih dahulu, dan menentukan mau mendaftar lewat jalur apa di antara tiga jalur yang tersedia di tingkat SDN dan empat jalur di tingkat SMPN.
Pada website tersebut, orangtua juga bisa mendaftar akun untuk melanjutkan proses pendaftaran.
“Jadi ada pilihan di halaman website. Kalau belum punya akun, harus daftar dulu. Tinggal klik Daftar. Maka halaman akan memandu orangtua atau pun calon siswa,” ujarnya, Kamis (30/5).
Tri membeberkan semua informasi mengenai PPDB tersedia. Terutama hal yang paling utama yaitu kuota. Sehingga orangtua bisa melihat sendiri, kemampuan sekolah atau data tampung sekolah yang dituju.
“Ini data yang kami tampilkan ril. Jadi orangtua sudah bisa memprediksi, sebelum memilih jalur yang akan dipilih,” imbuhnya.
Ia menegaskan link yang tersebar saat ini adalah ujicoba atau demo. Kehadiran link ujicoba ini guna memudahkan, dan memberikan waktu kepada orangtua untuk berlatih.
“Jadi, saat pendaftaran dibuka, mereka tidak kebingungan lagi atau gagap. Sehingga berkas mereka tidak salah, atau tertolak karena tidak lengkap,” Tri menambahkan.
Berdasarkan jadwal PPDB, jalur afirmasi pendaftaran dimulai 3- 7 Juni 2024. Pengumuman tanggal 8 Juni 2024. Jalur zonasi dan perpindahan orang tua pendaftaran dimulai 10 – 15 Juni 2024. Pengumuman jalur zonasi dan perpindahan orang tua 19 Juni 2024. Daftar ulang tanggal 20- 22 Juni 2024.
Jumlah sekolah Peserta PPDB daring tersebar di sembilan kecamatan di perkotaan atau mainland. Tri menyebutkan terdapat 95 sekolah di perkotaan, dan secara keseluruhan ada 145 SDN di 12 kecamatan di Kota Batam.
Tahun ini rombongan belajar (Rombel) terdiri dari 348 rombel. Jumlah daya tampung di PPDB tahun ajaran 2024/2025 adanya sebanyak 12.528 siswa. Kebutuhan siswa berdasarkan kuota yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan RISTEK yaitu afirmasi 15 persen atau 1.879 siswa, jalur zonasi sebanyak 80 persen atau 10.023 siswa, dan jalur perpindahan 5 persen atau 626 siswa.
“Ini masih mengacu pada aturan dengan kapasitas maksimal 36 orang per kelas,” sebutnya.
Sementara itu untuk jenjang SMPN jalur Afirmasi dan Prestasi Pendaftarannya dimulai Kamis 20 s.d Senin 24 Juni 2024. Pengumuman jalur afirmasi dan jalur prestasi Selasa 25 Juni 2024.
Jalur Zonasi dan Perpindahan Orang Tua Pendaftaran dimulai Rabu 26 Juni s.d Senin 1 Juli 2024. Pengumuman Jalur Zonasi dan Perpindahan Orang Tua Selasa 2 Juli 2024. Daftar ulang Rabu 3 s.d Jum’at 5 Juli 2024
Jumlah sekolah peserta PPDB online di Kecamatan 9 Kecamatan terdapat 45 sekolah, dari total keseluruhan 65 sekolah. Jumlah rombongan belajar untuk PPDB Online (Rombel) adalah 326 rombel.
Jumlah Daya Tampung Siswa PPDB Online yaitu 13.040 siswa dengan rincian, afirmasi 15 persen atau 1.956 siswa, prestasi 30 persen atau 3.912 siswa, zonasi 50 persen atau 6.520 siswa, dan perpindahan 5 persen atau 652 siswa.
“Kapasitas per kelas 40 siswa. Ini kami usulkan kepada pimpinan, sebagai langkah antisipasi membludaknya pendaftaran ke sekolah negeri. Memang akan padat dan penuh sesak. Makanya tetap kami imbau kepada orangtua yang mampu mendaftarkan anaknya di sekolah swasta. Karena mutu pendidikan juga bagus, dan ruang kelas masih renggang,” tutupnya. (*)
Lokasi pembangunan di mini zoo Desa Tulang, Kecamatan Selat Gelam, Kabupaten Karimun
batampos– Pembangunan mni zoo atau kebun binatang mini yang dibangun di Desa Tulang, Kecamatan Selat Gelam, Kecamatan Karimun masih terus dikerjakan. Saat ini, pembangunan tahap dua masih berlanjut.
”Program pembangunan mini zoo di Desa Tulang ini merupakan ide dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad pada tahun lalu. Untuk pembangunan tahap pertama sudah selesai. Saat ini, pembangunan tahaop dua baru dimulai dengan anggaran biaya APBD Provinsi Kepri sebesar Rp911 juta lebih,” ujar Camat Selat Gelam, Indra Sulaiman, Rabu (29/5).
Untuk luas lahan, katanya, sejak awal sudah dialokasinya dengan ukuran 50 meter persegi kali 50 meter persegi atau 2,5 hektar. Kepemilikan lahan milik pemerintah desa. Sehingga, jika sudah jadi atau beroperasi, akan dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes) Tulang. Sehingga, dapat memberikan kontribusi untuk daerah.
”Untuk lokasi awalnya diminta oleh Pemerintah Provinsi Kepri di tepi pantai. Hanya saja, lahan di tepi pantai tidak ada atau tidak cukup luas untuk dijadikan mini zoo tersebut. Sehingga, lokasinya agak sedikit naik ke atas. Meski demikian, penentuan lokasi sudah disetujui oleh provinsi sejak awal. Makanya, di bangun di lokasi saat ini,” ungkap Indra.
Diperkirakan, sambungnya, pada tahun ini pembangunan mini zoo bisa selesai. Karena, pembangunannya hanya tinggal 5 tower lagi dan juga beberapa rumah pondok. Terkait untuk apa saja hewan yang akan mengisi mioni zoo belum tahu. Tapi, konsep awal akan diisi berbagai jenis burung.
”Kami berharap jika memang beroperasi bisa memberikan dampak ekonomi di Desa Tulang. Misalnya, bisa memberikan lapangan pekerjaan, kemudian warga di desa tersebut bisa memanfaatkan untuk menjalankan usaha kecil dan menangah di lokasi. Dan, menjadi salah satu tempat wisata di desa tersebut,” paparnya. (*)
batampos— Langkah pertama seorang bayi, masuk sekolah, wisuda sekolah. Itu adalah beberapa peristiwa penting dalam kehidupan seorang anak yang sangat berharga bagi orang tua.
Namun, yang sering dilupakan adalah perjuangan di balik itu semua. Orang tua harus bekerja keras dan sering kali stres dalam membantu anak-anak mereka mencapai momen-momen istimewa tadi. Tidak heran, banyak orang tua merasa bahwa mengurus anak adalah hal yang berat, bahkan menakutkan.
Menyadari pentingnya peranan orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka, PBB telah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Orang Tua Sedunia untuk menghargai pengorbanan dan kerja keras mereka.
Sebuah situs web berdasarkan Kitab Suci membantu ribuan orang tua di seluruh dunia untuk menjadi lebih baik dalam mendidik anak-anak mereka.
”Kami sering mendengar betapa kagumnya para orang tua ketika mereka dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari,” kata Juru Bicara Setempat Saksi-Saksi Yehuwa, Elyto Tan. ”Informasi gratis ini telah membantu banyak keluarga menjadi lebih kuat dan bahagia.”
Artikel seperti:
● Memenuhi Peranan Anda Sebagai Orang Tua.
● Cara Menjadi Ayah yang Baik.
● Bagaimana Anda Bisa Menjadi Orang Tua yang Baik?
hanyalah beberapa contoh dari 22 juta informasi digital yang di download setiap hari dari jw.org, situs web resmi Saksi-Saksi Yehuwa. Situs web ini menampilkan video-video gratis, rekaman audio, dan artikel tentang berbagai topik yang didasarkan atas saran-saran berguna dari Kitab Suci.
Organisasi nirlaba global dari pengajar Alkitab ini menekankan pentingnya memperkuat ikatan keluarga. Orang tua dan anak-anak dianjurkan untuk berkumpul bersama di tempat ibadah mereka yang disebut Balai Kerajaan, ikut dalam pelayanan sukarela, mengatur waktu bersama keluarga setiap minggu, dan melakukan rekreasi yang sehat.
”Orang tua bisa memperkuat ikatan kasih dalam keluarga mereka,” kata Elyto Tan.
”Keluarga yang kuat menghasilkan masyarakat yang kuat. Tempat ibadah kami adalah tempat bagi orang tua dan anak-anak belajar, bukan hanya untuk menjadi orang Kristen yang baik, tapi juga untuk menjadi warga negara yang baik,” ujarnya lagi.
Untuk membaca artikel yang tertera dalam bahan ini dan konten terkait lainnya, silakan kunjungi jw.org dan masukkan judul artikel di kotak pencarian. (*)
batampos – PT Air Batam Hilir menginformasikan telajh terjadi gangguan sistem kelistrikan di Instalasi Pengolahan Air Minum Duriangkang. Gangguan ini berdampak. “Saat ini perbaikan masih dalam proses,” tulis ABHi.
Selama pekerjaan ini, akan berdampak pada gangguan pelayanan suplai air bersih berupa air kecil dan air terhenti untuk sementara waktu.
Area terdampak :
Baloi
Nagoya
Jodoh
Batu Batam
Pelita
Batu Ampar
Sengkuang
Batu Merah
Melchem
Sei Panas
Citra Buana
Bengkong
Ocarina
Batam Centre
Sukajadi
kembang Sari
Legenda Malaka
Batu Besar
Bandara
Buana Vista
Punggur
Kabil
Barelang
Marina
Tg Uncang
Sagulung
Taman Raya dan sekitarnya.
“Kami menyiagakan mobil tangki air bersih untuk pelanggan yang mengalami gangguan suplai air hingga 1×24 jam,” pesan ABHi. Permintaan dapat dikoordinir oleh Ketua RT/ RW/ Kelurahan setempat, lalu menyampaikannya melalui layanan saluran resmi kepelangganan Air Batam Hilir :
• Kantor Pelayanan Pelanggan (KPP) yang berada di Bengkong dan Batu Aji
• Call Center Air Batam Hilir (0778) 5700 000
• WA 0811 778 0155
Pelaku kasus dugaan pencabulan digiring ke sel tahanan Polsek Bintan Timur di Kijang, Rabu (29/5/2024) siang. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Seorang remaja berinisal EA, 14, diduga menjadi korban pencabulan oleh pacarnya, SL, 19 di pos kosong di jalan Korindo, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kamis (23/5/2024).
Pelajar kelas 7 SMP itu sempat dijanjikan akan dinikahi apabila korban hamil sebelum dicabuli.
Kapolsek Bintan Timur, AKP Rugianto mengatakan, korban masih berstatus pelajar sedangkan pelaku merupakan buruh bangunan di Bintan.
Dia menjelaskan, korban dan pelaku awalnya sering jumpa di acara yang digelar di tengah masyarakat.
Karena sering jumpa, mereka berpacaran. Pelaku kemudian sering membawa korban jalan.
Dia mengatakan, peristiwa bermula saat korban pulang ke rumah, Kamis (23/5/2024) dini hari.
“Orangtua korban panik dan bertanya ke anaknya dari mana baru pulang? Tapi korban ngakunya tidur di rumah kawan dan habis mengerjakan tugas,” katanya.
Dia mengatakan, kasus ini terungkap setelah orangtua korban melihat foto anaknya sedang bersama tersangka.
“Taunya dari tetangga yang menunjukkan foto pelaku sama korban berduaan dan memberi tau keluarga korban,” katanya.
Setelah kejadian itu, korban mengaku ke orangtuanya bahwa sudah dicabuli oleh pelaku.
Kebetulan, keluarga korban mengenal pelaku. Keluarga korban langsung mendatangi rumah pelaku.
“Ditanya sama orangtua korban, tapi pelaku tidak ngaku. Kemudian, pelaku dibawa dan dilaporkan ke polisi,” katanya.
Ketua Apindo Kota Batam Rafky Rasyid (ANTARA/Jessica)
batampos – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menolak rencana penerapan pemotongan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh pemerintah. Pemberlakuan Tapera disinyalir akan memberatkan bagi pekerja dan pengusaha.
Hal ini dipaparkan Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid. Ia mengatakan karena pungu-tan iuran Tapera akan membebani kedua belah pihak baik pengusaha maupun pekerja.
”Sejak awal Apindo sudah menyatakan menolak program ini,” kata dia kepada Batam Pos, Rabu (29/5).
Apindo menilai aturan Tapera terbaru dinilai semakin menambah beban baru, baik baik pemberi kerja maupun pekerja.
Saat ini, beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja sebesar 18,24-19,74 persen dari penghasilan pekerja dengan rincian berikut. Pertama, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK). Berdasarkan UU No. 3/1999 Jaminan Hari Tua 3,7 persen. Jaminan Kematian 0,3 persen. Jaminan Kecelakaan Kerja 0,241,74 persen, dan Jaminan Pensiun 2 persen.
Jaminan Sosial Kesehatan, berdasarkan UU No.40/2004 SJSN Jaminan Kesehatan 4 persen. Cadangan Pesangon berdasarkan UU No. 13/2003 Ketenagakerjaan sesuai dengan PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24/2004 berdasarkan perhitungan aktual sekitar 8 persen.
Adanya pemotongan Tapera ini akan jadi beban semakin berat dengan adanya depresiasi Rupiah dan melemahnya permintaan pasar. ”Menurut kita pemerintah diharapkan dapat lebih me-ngoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Sesuai PP maksimal 30 persen atau Rp138 triliun, maka aset JHT sebesar Rp460 triliun dapat digunakan untuk program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja. Dana MLT yang tersedia sangat besar dan sa-ngat sedikit pemanfaatannya.
”Untuk sikap lebih lanjut kita menunggu arahan lebih lanjut dari DPN Apindo menyikapi kebijakan baru ini,” terangnya. Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sendiri aturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020.
Pekerja pabrik saat pulang kerja di kawasan Batamindo, Mukakuning, Seibeduk, Kamis (11/1). F Dalil Harahap/Batam Pos
Ketua FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon, mengungkapkan, wacana Tapera sebenarnya sudah pernah menjadi pembahasan di kalangan para buruh pada 2020 lalu. Ia mengatakan, kebutuhan rumah untuk pekerja itu tidak masalah, namun jangan sampai menambah beban kepada pekerja.
Perumahan untuk rakyat adalah kebutuhan perumahan untuk buruh, kelas pekerja dan rakyat adalah kebutuhan primer seperti halnya kebutuhan makanan dan pakaian (sandang, pangan, dan papan). Yafet menegaskan, bahkan di dalam UUD 1945 negara diperintahkan untuk menyiapkan perumahan sebagai hak rakyat.
Tapera yang dibutuhkan buruh dan rakyat adalah kepastian untuk mendapatkan rumah yang layak melalui dana APBN dan APBD. Tetapi persoalannya, kondisi saat ini tidaklah tepat program Tapera dijalankan oleh pemerintah dengan memotong upah buruh dan peserta Tapera. Karena membebani buruh dan rakyat.
Ia berharap Tapera tidak menambah beban. Pertama, belum ada kejelasan terkait dengan program Tapera, terutama tentang kepastian apakah buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program Tapera. Jika dipaksakan, hal ini bisa merugikan buruh dan peserta Tapera.
Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3 persen dibayar pengusaha 0,5 persen dan dibayar buruh 2,5 persen tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di-PHK.
Sekarang ini, upah rata-rata buruh Indonesia adalah Rp 3,5 juta per bulan. Bila dipotong 3 persen per bulan maka iurannya adalah sekitar Rp105.000 per bulan atau Rp1.260.000 per tahun.
Karena Tapera adalah tabungan sosial, maka dalam jangka waktu 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, uang yang terkumpul adalah Rp12.600.000 hingga Rp25.200.000.
Pertanyaan besarnya adalah, apakah dalam 10 tahun ke depan ada harga rumah yang seharga Rp12,6 juta atau Rp25,2 juta dalam 20 tahun ke depan. Sekali pun ditambahkan keuntungan usaha dari tabungan sosial Tapera tersebut, uang yang terkumpul tidak akan mungkin bisa digunakan buruh untuk memiliki rumah.
Ia mengatakan dengan iuran 3 persen yang bertujuan agar buruh memiliki rumah adalah kemustahilan belaka bagi buruh dan peserta Tapera untuk memiliki rumah. Sudahlah membebani potongan upah buruh setiap bulan, di masa pensiun atau saat PHK juga tidak bisa memiliki rumah.
Alasan kedua mengapa Tapera membebani buruh dan rakyat saat ini adalah, dalam lima tahun terakhir ini, upah riil buruh (daya beli buruh) turun 30 persen. Hal ini akibat upah tidak naik hampir 3 tahun berturut-turut, dan tahun ini kenaikan upah murah sekali. Bila dipotong lagi 3 persen untuk Tapera, tentu beban hidup buruh semakin berat, apalagi potongan iuran untuk buruh lima kali lipat dari potongan iuran pengusaha.
”Kami menolak program Tapera dijalankan saat ini karena akan semakin memberatkan kondisi ekonomi buruh, rakyat dan peserta Tapera. Kami sedang mempersiapkan aksi besar-besaran utuk isu Tapera, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan program KRIS dalam Jaminan Kesehatan yang semuanya membebani rakyat,” tegasnya.
Hal senada diungkap oleh ujar Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar. ”Jadi kadang memang kita kebanyakan ikut seminar motivasi. Pemerintah sering ikut seminar motivasi jadi terlalu inovatif. Sampai yang nggak masuk akal pun dipajakin. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia ini unik,” katanya, Rabu (29/5).
Tidak ada satu negara di dunia yang memaksa pekerjanya untuk berkontribusi secara masif dan mengerikan seperti Indonesia. Bahkan Media menyebut, seolah-olah negara melakukan perampokan. Kenapa? Karena memaksa para pekerja untuk melakukan iuran perumahan dan baru akan bisa diambil ketika sudah pensiun.
Jika Presiden Joko Widodo mengibaratkan iuran BP Tapera seperti BPJS Kesehatan, Media menilai sepertinya kurang pas. Sebab, kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan itu merupakan dasar dan bersifat melekat. Sehingga kebutuhannya relatif umum dan wajar ketika golongan yang mampu membantu yang miskin.
Begitu pula BPJS Ketenagakerjaan. Karena para pekerja terdapat dihadapkan pada risiko kecelakaan kerja. Yang mana sifat iurannya sebagai asuransi. Misalnya, ketika seorang ayah meninggal saat bekerja dan merupakan satu-satunya pencari nafkah di keluarga. Praktis akan memengaruhi kondisi ekonomi maupun keuangan istri dan anaknya.
“Bisa miskin tiba-tiba. Dan itu risetnya clear. Jadi dua itu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, bahwa memang ketika ada asuransi atau jaminan ketika terjadi shock secara finansial akibat kesehatan, meninggal, atau kecelakaan kerja itu ditopang oleh asuransi. Jadi negara step up kemudian menyediakan fasilitas asuransi melalui mobilisasi uang publik untuk disalurkan bagi mereka yang membutuhkan,” jelas Media.
Secara teori ekonomi sektor publik, kesehatan, pendidikan, dan keselamatan tenaga kerja merupakan public goods. Artinya tiga aspek tersebut harus disediakan oleh negara. Sedangkan, perumahan di negara manapun akan selalu menjadi kebutuhan privat. Karena memang alaminya perumahan itu sangat individualis. Terdapat aspek ownership dan keputusan untuk membeli rumah atau tidak.
“Apakah mau tinggal di rumah orangtua? Mau rumah mewah atau sederhana? Artinya ada kebutuhan yang tidak terbatas. Sehingga ketika itu dijadikan public goods, kekacauan pasti akan terjadi,” terangnya.
Dari sisi akuntabilitas, kapasitas BP Tapera dalam mengelola uang yang sedemikian besar belum jelas. Iuran 3 persen dari para pekerja di Indonesia itu bisa mencapai triliunan rupiah hanya dalam sekali penarikan iuran. Ada pula istilah bank kustodian yang ditunjuk untuk mengelola uang itu. “Ini mengerikan sekali risiko penyelewengan dananya. Karena yang dikelola besar sekali,” tegasnya.
Dari sisi pekerja, tentu akan berpengaruh negatif terhadap konsumsi, kesejahteraan, bahkan semua orang akan berusaha menghindari pajak. Ini berbahaya. Terutama bagi masyarakat yang sudah punya rumah, akhirnya mereka seperti mengalami perampokan.
”Maksudnya, seseorang ketika hendak berinfak, maka infak saja. Tapi boleh lo kalau tidak mau berinfak. Itu kan hak kita. Masa negara seperti ini?” tegas Media.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ikut merespons kebijakan Tapera. Bamsoet, sapaan akrabnya mengatakan, aturan tersebut harus dikaji ulang secara mendalam, karena menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. ”Harus dikaji kembali,” terangnya di kompleks parlemen, Senayan, kemarin.
Mantan Ketua DPR RI itu menyatakan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Bukan malah memotong pendapatan masyarakat tanpa mengetahui manfaatnya.
Jadi, pendapatan setiap rumah tangga harus terus ditingkatkan, sehingga daya beli masyarakat bisa meningkatkan. ”Jangan malah dipotong pendapatannya, karena masyarakat akhirnya tidak bisa mewujudkan kebutuhan rilisnya,” bebernya.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron memberikan sejumlah catatan terhadap kebijakan Tapera. Pertama, kata dia, pembayaran iuran pemotongan gaji harus dikelola badan pengelola yang akuntabel. ”Dan juga harus memberikan jaminan jangka panjang,” terangnya di kompleks parlemen, Senayan, kemarin.
Ketua DPP Partai Demokrat itu mengatakan, Tapera merupakan program yang panjang dan berkesinambungan. Sebab, tenor Tapera bisa mencapai 30 tahun. Catatan kedua, lanjut Herman, apakah iuran tersebut hanya akan diberikan dalam bentuk rumah atau bisa diberikan berupa uang?
Berikutnya soal lokasi perumahan dari program Tapera. Menurutnya, hal itu menjadi pertanyaan penting, apakah lokasi perumahan sudah ditentukan saat melakukan pendaftaran?. ”Pelaksanaan Tapera untuk PNS yang selama ini sudah berjalan bisa menjadi pelajaran,” katanya.
Senada, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak program Tapera dijakankan saat ini. Sebab, program ini disinyalir akan semakin memberatkan kondisi ekonomi buruh, PNS, TNI, Polri dan peserta Tapera.
Diakui Presiden KSPI Said Iqbal, kebutuhan perumahan untuk kelas pekerja dan rakyat memang merupakan kebutuhan primer. Sama halnya kebutuhan makanan dan pakaian (sandang, pangan, dan papan).
”Di dalam UUD 1945, negara diperintahkan untuk menyiapkan perumahan sebagai hak rakyat. Kemudian, dalam 13 platform Partai Buruh, jaminan perumahan adalah jaminan sosial yang akan kami perjuangkan,” ujarnya.
Meski begitu, Iqbal memberi catatan bahwa, Tapera yang dibutuh buruh dan rakyat adalah kepastian untuk mendapatkan upah yang layak melalui dana APBN dan APBD. Bukan dipotong dari upah buruh.
”Kondisi saat ini tidaklah tepat program Tapera dijalankan oleh pemerintah dengan memotong upah buruh dan peserta Tapera. Karena membebani buruh dan rakyat,” tegasnya.
Bukan hanya itu, dia juga menyoroti soal belum adanya kejelasan terkait dengan program Tapera, terutama tentang kepastian apakah buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program ini. Sehingga, apabila masih dipaksakan, hal ini bisa merugikan buruh dan peserta Tapera.
”Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3 persen dengan 0,5 persen dibayar pengusaha dan dibayar buruh 2,5 persen, maka tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK,” tegasnya. (*)
batampos – Petugas gabungan dari Avsec Bandara Hang Nadim Batam, Bea Cukai Batam, dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu sebanyak 205 gram di Bandara Hang Nadim Batam.
batampos— Langkah pertama seorang bayi, masuk sekolah, wisuda sekolah. Itu adalah beberapa peristiwa penting dalam kehidupan seorang anak yang sangat berharga bagi orang tua.
batampos – PT Air Batam Hilir menginformasikan telajh terjadi gangguan sistem kelistrikan di Instalasi Pengolahan Air Minum Duriangkang. Gangguan ini berdampak. “Saat ini perbaikan masih dalam proses,” tulis ABHi.
