batampos – Warga Kampung Tembeling, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, diliputi rasa cemas setelah salah seorang warga menjadi korban terkaman buaya. Insiden tersebut membuat masyarakat takut beraktivitas di laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Seorang warga Kampung Tembeling, Ali Rusli, mengatakan serangan buaya bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut. Ia menyebut kejadian serupa sudah tiga kali menimpa warga setempat.

“Kami jadi khawatir dan takut ke laut. Kejadian diterkam buaya sudah tiga kali,” ujar Ali, Selasa (20/1).

Dari tiga kejadian tersebut, dua korban berhasil selamat meski mengalami luka-luka, sementara satu korban lainnya meninggal dunia setelah diterkam buaya belum lama ini. Warga pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi ancaman buaya yang kerap muncul di sekitar permukiman.

Menanggapi kekhawatiran warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bintan menyebut telah melakukan pemetaan wilayah rawan kemunculan buaya di Bintan. Hasil pemetaan menunjukkan setidaknya ada lima kecamatan yang kerap menjadi lokasi kemunculan buaya.

Kelima kecamatan tersebut yakni Kecamatan Tambelan, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Toapaya, dan Bintan Timur.

Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, menjelaskan Kecamatan Tambelan menjadi wilayah dengan titik kemunculan buaya terbanyak, yakni 18 titik. Disusul Teluk Bintan dengan 9 titik, Gunung Kijang 4 titik, serta Toapaya dan Bintan Timur masing-masing 3 titik.

“Setelah satgas di tingkat kabupaten terbentuk, selanjutnya akan dibentuk satgas di tingkat kecamatan agar penanganan lebih terukur,” kata Ramlah.

Ia menegaskan buaya merupakan satwa yang dilindungi, sehingga penanganannya tidak boleh sembarangan dan harus melibatkan tim terpadu lintas instansi.

“Tidak boleh membunuh buaya karena termasuk hewan dilindungi. Penanganannya harus melibatkan tim terpadu,” tegasnya.

Tim terpadu tersebut nantinya akan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam penanganan satwa buas di wilayah perairan.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Bintan, Agus Ariyadi, mengatakan pihaknya akan memasang spanduk imbauan di lokasi-lokasi rawan kemunculan buaya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

“Kami akan memasang spanduk peringatan agar masyarakat tidak memancing atau beraktivitas di lokasi yang berbahaya,” ujarnya.

Agus menambahkan, meskipun kewenangan penanganan buaya berada di bawah KKP, BPBD Bintan akan terus berperan aktif mendukung upaya pengamanan bersama instansi terkait.

“Kita hanya supporting, tapi tetap berkoordinasi dengan KKP dan lembaga lain demi keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Artikel Warga Kampung Tembeling Resah Usai Serangan Buaya, BPBD Petakan 5 Kecamatan Rawan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Tanjunguban kewalahan setelah menerima enam laporan kebakaran yang terjadi di lokasi berbeda dalam satu hari, Senin (19/1). Rentetan kejadian tersebut dipicu cuaca panas ekstrem disertai angin kencang.

Petugas Damkar Tanjunguban, Samsoel, mengatakan regu piket pagi hingga malam harus bekerja ekstra menangani sejumlah kejadian kebakaran yang terjadi sejak dini hari hingga malam.

“Dari pagi dini hari sampai malam, ada enam laporan kebakaran yang masuk dalam satu hari,” kata Samsoel, Selasa (20/1).

Kebakaran pertama terjadi di Jalan Berdikari, Kampung Sukadamai, Tanjunguban, sekitar pukul 00.36 WIB. Api menghanguskan lahan seluas kurang lebih 1,5 hektare dan berhasil dipadamkan oleh petugas.

Kebakaran kedua kembali terjadi di lokasi yang sama sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, saat petugas tiba di lokasi, api telah padam sehingga pemadaman dilakukan secara manual untuk mencegah titik api kembali muncul.

“Kita hanya melakukan pemadaman manual karena api sudah padam,” ujarnya.

Kebakaran ketiga dilaporkan terjadi di Gang Durian, belakang dealer Yamaha Tanjunguban, sekitar pukul 11.00 WIB. Api berhasil dipadamkan lebih dulu oleh warga setempat sebelum petugas tiba.

Selanjutnya, kebakaran keempat terjadi di Jalan Raya Tanjungpinang–Tanjunguban Kilometer 75, Desa Sebong Pereh, sekitar pukul 13.17 WIB. Kebakaran kelima menyusul di Jalan Berdikari II Tanjunguban pada pukul 15.10 WIB.

Sementara itu, kebakaran keenam terjadi di Jalan Sekera sekitar pukul 19.25 WIB dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 4 hektare.

“Total ada enam laporan kebakaran. Empat di antaranya ditangani langsung oleh Damkar, sedangkan dua lainnya ditangani warga dan petugas tanpa menurunkan armada,” jelas Samsoel.

Kepala UPT Damkar Tanjunguban, Panyodi, membenarkan adanya enam kejadian kebakaran dalam satu hari tersebut. Ia menyebut cuaca panas dan angin kencang menjadi faktor utama pemicu kebakaran lahan.

“Cuaca ekstrem dengan panas dan angin kencang sangat berpengaruh terhadap cepatnya api menjalar,” katanya.

Panyodi mengungkapkan keterbatasan armada dan personel menjadi kendala utama dalam penanganan kebakaran. Saat ini, Damkar Tanjunguban hanya memiliki satu unit mobil pemadam dan satu mobil suplai air.

“Armada kami hanya satu mobil damkar dan satu mobil suplai air. Personel juga terbatas,” ujarnya.

Ia mencontohkan, dalam satu waktu regu piket pernah menerima tiga laporan kebakaran yang terjadi hampir bersamaan. Namun, karena keterbatasan personel dan armada, hanya dua lokasi yang bisa ditangani secara langsung.

Selain itu, luasnya wilayah kerja Damkar Tanjunguban yang mencakup tiga kecamatan turut menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan pemadaman kebakaran.

“Wilayah kerja kami cukup luas, meliputi tiga kecamatan,” katanya.

Panyodi berharap Kecamatan Teluk Sebong ke depan memiliki unit pemadam kebakaran sendiri agar penanganan kebakaran bisa lebih cepat dan merata.

“Wilayah kami terlalu luas. Harapannya Teluk Sebong bisa punya unit sendiri. Kalau mereka butuh bantuan, kita siap membantu,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah atau lahan, mengingat kondisi cuaca panas dan angin kencang berpotensi memicu kebakaran yang lebih besar. (*)

Artikel Damkar Tanjunguban Kewalahan Tangani Enam Kebakaran dalam Sehari pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kondisi pelabuhan penyeberangan yang digunakan pelajar SMP Negeri 1 Siantan Utara di Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas, kian memprihatinkan dan dinilai membahayakan keselamatan siswa.

Pelabuhan yang setiap hari menjadi akses naik-turun kapal bagi pelajar itu terungkap kondisinya saat kunjungan Anggota DPRD Anambas, Marjohan, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Anambas, Nurullah, Selasa (20/1).

Dari pantauan di lokasi, pelabuhan yang dibangun pada 2007 tersebut sudah tidak memiliki atap. Akibatnya, para siswa harus menunggu kapal di ruang terbuka dan berdesakan tanpa perlindungan saat hujan turun.

Selain itu, kondisi ruang tunggu pelabuhan terlihat tidak layak. Lantai tampak usang, beberapa bagian mulai rusak, serta kebersihan kurang terjaga.

Tiang penyangga pelabuhan juga menjadi perhatian karena terlihat mulai keropos dan dikhawatirkan tidak mampu menahan beban dalam jangka panjang.

Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat pelabuhan kerap dipadati pelajar pada jam berangkat dan pulang sekolah.

Anggota DPRD Anambas, Marjohan, mengaku cemas melihat kondisi pelabuhan yang masih digunakan para siswa.

“Saya takut melihat anak-anak ramai-ramai naik kapal di pelabuhan ini. Jantung rasanya bedegup,” kata Marjohan di lokasi.

Ia pun meminta agar penggunaan pelabuhan tersebut dihentikan sementara dan aktivitas penyeberangan dialihkan ke Pelabuhan Desa Piasan yang dinilai lebih aman.

Meski jaraknya lebih jauh dari sekolah, Marjohan menegaskan keselamatan pelajar harus menjadi prioritas utama.

“Tak masalah anak-anak harus berjalan beberapa meter. Pelabuhan ini memang dekat sekolah, tapi risikonya besar. Demi keselamatan, lebih baik dialihkan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sementara itu, Plt Kadishub Anambas, Nurullah, mengatakan pihaknya telah melakukan pengukuran terhadap pelabuhan yang rusak tersebut sebagai bahan pengajuan ke pemerintah daerah.

Namun, menurutnya, opsi rehabilitasi bukan solusi ideal karena biaya yang dibutuhkan cukup besar.

“Kita lebih memilih membangun baru di lahan milik sekolah setelah koordinasi dengan kepala sekolah. Kalau direhab, apalagi pakai pondasi pailing, biayanya bisa miliaran rupiah,” jelas Nurullah.

Ia juga mengungkapkan adanya informasi dari Kepala Desa Piasan, Zainal Arifin, terkait rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk membangun pelabuhan khusus pelajar melalui program Jembatan Penyeberangan Anak Sekolah (JPAS).

Program tersebut ditujukan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pelajar yang setiap hari menggunakan transportasi laut.

“Untuk program itu masih kita tunggu realisasinya. Jika belum terealisasi, akan kita upayakan melalui APBD Perubahan atau APBD 2027,” pungkas Nurullah. (*)

Artikel Pelabuhan Rusak Ancam Keselamatan Pelajar SMP di Anambas, DPRD Minta Dialihkan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Riau terus memperkuat pembangunan Zona Integritas melalui sosialisasi penguatan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai upaya mendorong birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di lingkungan Kanwil Kemenkum Kepri.

Kepala Kanwil Kemenkum Kepri, Edison Manik, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman dan komitmen seluruh jajaran agar nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta pelayanan prima benar-benar terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Sehingga pembangunan Zona Integritas tidak sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas pelayanan,” ujar Edison, Senin (19/1).

Ia menegaskan, Kemenkum Kepri berkomitmen menjaga marwah institusi dan mengakselerasi pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan. Langkah konsisten tersebut diyakini mampu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam sosialisasi itu, Kanwil Kemenkum Kepri juga menghadirkan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Kepri, Diah Yuliastuti, sebagai narasumber penguatan pembangunan WBBM.

Diah menekankan pentingnya membangun budaya anti-korupsi melalui peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN) serta penerapan pendekatan hukum yang humanis dalam pelayanan publik.

“Optimalisasi sistem pelayanan berbasis digital menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memangkas birokrasi,” ujarnya.

Penguatan aspek pengawasan turut disampaikan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI, Rino Adi Putro dan Gesang Widiatmoko.

Materi yang disampaikan difokuskan pada pemenuhan kriteria Area V Penguatan Pengawasan, khususnya pengendalian gratifikasi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) serta pengelolaan benturan kepentingan.

Sementara itu, narasumber internal Kanwil Kemenkum Kepri, Miftah Farid, memaparkan materi transformasi pelayanan publik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Materi tersebut menegaskan adanya pergeseran paradigma birokrasi menuju pelayanan yang lebih humanis, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)

Artikel Kemenkum Kepri Perkuat Zona Integritas WBBM Dorong Birokrasi Bersih pertama kali tampil pada Kepri.