batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam berhasil mencatatkan pencapaian signifikan dalam penerimaan pajak daerah dari sektor perhotelan dan hiburan selama periode Januari hingga 11 Juli 2024.

Sekretaris Bapenda Kota Batam, M Aidil Sahalo, menyebutkan data yang dirilis oleh Bapenda menunjukkan bahwa meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, realisasi pajak dari sektor-sektor tersebut menunjukkan peningkatan.

“Menurut laporan yang diterima, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari sektor perhotelan mencatatkan realisasi sebesar Rp 88.8 miliar hingga saat ini, meskipun masih di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp 145 miliar,” sebutnya, Selasa (16/7.

Sementara itu, sektor hiburan juga turut berkontribusi dengan realisasi pajak sebesar Rp 24 miliar dari target Rp 60 miliar yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan bahwa realisasi pajak perhotelan mencapai 59 persen dari target pada semester pertama tahun 2024, dengan komposisi yang signifikan dari motel dan losmen yang masing-masing mencapai Rp 88 miliar.

“Sementara itu, sektor hiburan juga menunjukkan perkembangan yang positif meskipun belum mencapai target penuh,” jelasnya.

PBJT dari tontonan film atau tontonan audio visual mencapai Rp 5.4 miliar, sementara permainan ketangkasan mencapai Rp 2.8 miliar, dan dari panti pijat serta refleksi sebesar Rp 3.3 miliar.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kontribusi terbesar dari sektor hiburan berasal dari diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa yang berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp 11.7 miliar.

Dalam upaya untuk mencapai target yang ditetapkan, Bapenda Kota Batam terus melakukan berbagai strategi, termasuk pemasangan Tapping Box untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam mengumpulkan data transaksi wajib pajak.

“Dengan adanya prognosis yang telah dibuat, kami optimis bahwa potensi pajak dari setiap wajib pajak dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Kami terus berupaya keras untuk memastikan bahwa penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan secara maksimal,” ungkap Aidil.

Data terbaru juga mencatat bahwa terdapat sekitar 259 wajib pajak yang terdaftar di sektor hiburan, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan seperti tahun sebelumnya yang mencapai Rp 33 miliar pada tahun 2023.

“Dengan target yang ditetapkan sebesar Rp 60 miliar untuk tahun ini, kami berharap bahwa peningkatan setoran pajak dari sektor hiburan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah,” terangnya.

Anggota Komisi II DPRD Batam, Hendra Asman mengatakan peningkatan PAD menjadi harapan semua karena dengan PAD yang kuat agar bisa diarahkan untun membangun infrastruktur dan sarana Prasarana penunjang yang baik.

“Oleh karena itu kami apresiasi kepada Bapenda Batam melakukan inovasi terbaik dan tepat. Intinya permudah orang membayar pajak,” pungkasnya. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

batampos – Dukungan politik kepada Amsakar Ahmad dan Li Claudia Candra untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batam tahun 2024, terus mengalir. Setelah sebelumnya NasDem dengan perolehan 10 kursi di DPRD Batam, Gerindra 7 kursi, Golkar 6 kursi, PKB 4 kursi, PSI dan PPP masing-masing satu kursi. Kini rekomendasi dukungan politik datang dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam surat keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/KPTS/KU/SJ/291/VII/2024 tentang persetujuan calon wali kota dan wakil walikota Batam tersebut memutuskan DPP PAN memberikan persetujuan kepada Amsakar Ahmad dan Li Claudia Candra untuk mendaftar sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Batam pada pemilihan kepala daerah Tahun 2024.

Surat rekomendasi ini ditandatangani langsung oleh Ketua umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan sekretaris jendral DPP PAN Edi Soeparno tanggal 15 Juli 2024 di kantor DPP PAN, Jakarta.

Baca Juga: Amsakar-Claudia Berpasangan di Pilwako Batam

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Batam Safari Ramadan membenarkan surat rekomendasi DPP PAN tersebut. Menurutnya, pemberian surat rekomendasi tersebut adalah menindaklanjuti hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana yang diusulkan oleh DPD PAN Kota Batam.

“Benar, kebetulan saya masih di Jakarta. Tadi malam saya diminta datang ke DPD PAN terkait hasil surat keputusan DPD PAN. Intinya DPP memberikan mandat kepada Amsakar Ahmad dan Li Claudia Candra maju di pilkada Batam,” ujarnya, Selasa (16/7).

Safari juga menegaskan bahwa surat yang dikeluarkan oleh DPP PAN tersebut bukan lagi sekadar rekomendasi, melainkan sudah berupa Surat Keputusan (SK). “Untuk SK (surat Keputusan) baru kita Terima lagi ini dari DPD, ” tambah Safari.

Disinggung mengenai langkah politik yang akan dilakukan usai keluarnya SK dukungan ini, politisi Surau itu menjawab, pertama akan berkonsolidasi dengan pasangan calon dan juga partai pengusung lainnya. Selanjutnya dilakukan rapat konsolidasi di internal partai PAN untuk kemenangan paslon.

Baca Juga: Koalisi Besar Usung Amsakar: Nasdem-Gerindra-Golkar Bersatu pada Pilkada Batam

“Sesuai arahan DPP bahwa DPD PAN Batam siap mendukung. Intinya kita siap membawa Batam lebih baik lagi dan kami siap memenangkan pasangan calon Amsakar Ahmad dan Li Claudia jadi walikota dan wakil walikota Batam, ” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra ucap Nyanyang Haris Pratamura yang menjadi penggerak dan pengusung pasangan Amsakar Ahmad dan Li Claudia Chandra mengungkapkan rasa syukurnya atas besarnya dukungan dan kepercayaan partai terhadap pasangan Amsakar Ahmad – Li Claudia Chandra.

“Pertama-tama tentu kami mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan Koalisi yang kita bangun ini. Mudah-mudahan Koalisi ini bisa bersama-sama mengantarkan Amsakar Ahmad dan Li Claudia Chandra untuk menjadi walikota dan wakil walikota Batam 2024,” ujarnya.

Dikatakan Nyanyang, sejauh ini pihaknya terus melakukan berbagai kordinasi dengan lintas partai dan direncanakan akan menggelar deklarasi bersama yang waktunya masih dipersiapkan. “Tentunya kami berkordinasi mempersiapkan untuk memenangkan Amsakar Achmad- Li Claudia, ” ujarnya

Politisi Gerindra itu menyebutkan sejauh ini sudah ada 7 partai politik yang telah memberikan dukungan dan rekomendasi untuk pasangan calon Amsakar Ahmad dan Claudia Chandra. Partai-partai tersebut adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, PPP, PSI dan terbaru yakni PAN. “Insyallah besok akan ada dua partai lagi yang memberikan rekomendasi. Belum bisa kita sebutkan partainya karena masih kordinasi di DPP, ” tuturnya. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

batampos – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batam akhirnya menetapkan empat tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi jasa kontruksi pembangunan gedung BPJS TK Sekupang, Senin (15/7). Dari keempat tersangka, dua di antaranya adalah pegawai BPJS TK dan dua dari perusahaan konsultan PT GTD.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemanggilan para saksi, Senin (15/7) pagi. Setelah melalui pemeriksaan selama beberapa jam akhirnya menetapkan keempatnya. Usai penetapan, penyidik langsung melakukan penahanan.

Para tersangka terlihat keluar dari ruang penyidik Pidsus Kejari Batam sekitar pukul 21.50 WIB. Mereka juga dikenakan rompi tahanan Kejaksaan dengan tangan terborgol.

Kepala Kejari Batam I Ketut Kasna Dedi mengatakan bahwa penetapan tersangka berdasarkan serangkaian hasil penyidikan. Yang mana dalam proyek pembangunan Gedung BPJS TK ditemukan perbuatan melawan hukum yang dinilai terindikasi korupsi.

“Berdasarkan penyidikan kami akhirnya menetapkan empat tersangka. Mereka adalah A, JXR, pegawai BPJS TK; kemudian BSP dan BW dari perusahaan jasa konsultan PT GTD. Dari perusahaan yang ditetapkan adalah direktur,” sebut Kasna Dedi tadi malam.

Penahanan para tersangka dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan selan-jutnya. Saat ini, dua tersangka yang merupakan pegawai BPJS Tk dititipkan di Rutan Perempuan dan Anak. Dua tersangka lainnya dititipkan di di Rutan Tembesi.

“Perbuatan tersangka disangka dengan pasal 2 atau 3 UU Tipikor dengan ancaman 20 tahun penjara,” tegas Kasna.

Menurut Kasna, modus yang dilakukan dalam kasus dugaan korupsi ini yakni tersangka tetap melakukan penunjukan penyedia, meski tidak memenuhi syarat. Namun oleh pihak BPJS TK tetap meloloskan sehingga adanya pe-ngerjaan oleh kontraktor.

“Namun saat dilakukan pengerjaan, ternyata kondisi bangunan tidak memadai. Hasilnya tidak memenuhi syarat, sehingga pembangunan gedung itu ditinggalkan,” sebut Kasna.

Masih kata Kasna, dari perhitungan ahli atas dugaan korupsi pembangunan gedung BPJS itu, negara dirugikan lebih dari Rp700 juta. Nilai itu tak jauh beda dengan temuan penyidik Kejari Batam senilai Rp800 juta.

“Saat ini gedung tersebut terbengkalai,” ujar Kasna.

Untuk diketahui, proyek jasa kontruksi renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan, Sekupang, di lima ruko Sagulung diduga merugikan negara lebih dari Rp1 miliar. Dalam tahap awal, penyidik banyak menemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian pada proyek dengan anggaran Rp9,2 miliar itu.

Lima ruko yang berada di Kecamatan Sagulung itu dibeli pada 2019 lalu oleh BPJSTK Pusat. Total harga kelima ruko yang sudah siap huni itu Rp6,9 miliar.

Tahun 2022 lalu, BPJSTK menganggarkan Rp9,2 miliar untuk proyek renovasi kelima ruko tersebut menjadi gedung. Hampir seluruh bagian ruko itu dirombak dan dihancurkan untuk dibuat menjadi satu gedung.

Namun sayang, proyek yang dijadwalkan selesai dalam 180 hari kerja itu tak berjalan sesuai rencana.

Pekerjaan konstruksi pada saat berjalan kurang lebih 5 persen dihentikan, hal itu menyebabkan pengerjaan proyek itu terbengkalai sampai saat ini.

Penyidik juga menemukan adanya ketidakprofesionalan perencanaan renovasi ruko tersebut. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab proyek itu tak berjalan sebagaimana mestinya. (*)

Reporter : Yashinta