batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyetujui usulan pembentukkan tiga Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia, salah satunya ada di Batam yakni Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

Hal tersebut disampaikan Menteri Airlangga saat memimpin Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pada Rabu (29/5/2024) siang, bertempat di Gedung Ali Wardhana Lantai II Jakarta Pusat.

Penetapan KEK ini dinilai telah memenuhi persyaratan pembentukan KEK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Dalam rapat tersebut, Menteri Airlangga menyetujui pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, bersama dengan dua KEK lainnya yakni KEK Bumi Serpong Damai – Banten dan KEK Morowali – Sulawesi Tengah.

Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto hadir dalam kesempatan ini mengatakan bahwa proses pengusulan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, sudah menjadi concern BP Batam dalam beberapa tahun terakhir.

Sehingga, dirinya mengaku senang rencana besar investasi KEK Pariwisata Kesehatan Internasional bakal segera terwujud di Batam.

“Kami mendapat target dari Kemenko Perekonomian bahwa setahun investasi harus ada dan terealisasi, maka menjadi tugas kami agar investasi KEK terwujud.” Ungkap Purwiyanto.

“Proyeksi dari investasi amat sangat besar, baik dari sisi persepsi wilayah dan dampak kehadiran investasinya bagi ekonomi dan tenaga kerja, tidak hanya sekedar milestone ini akan jadi multiplier effect bagi semua lini ekonomi di Batam.” Kata Purwiyanto yang merupakan lulusan S2 University of Colorado at Boulder, Colorado – USA.

KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam seluas 47,17 Ha, akan berada di wilayah Sekupang 23,10 Ha (Wisata Kesehatan Terpadu) dan wilayah Nongsa seluas 24,08 Ha (Pariwisata).

KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam dengan target investasi Rp 6,91 triliun sampai dengan 2032 akan menyerap tenaga kerja 105.406 orang selama 80 tahun.

Pengusulan ini dinilai memenuhi persyaratan karena telah menguasai lahan 100% dengan investor utama yakni Apollo Hospitals India dan Mayapada Group untuk Rumah Sakit Internasional.

Pada Lokasi Sekupang akan dilaksanakan kegiatan utama kesehatan dengan rencana bisnis Rumah Sakit Internasional (Mayapada Apollo Batam International Hospital), Nursing Academy International, MedTech Park yang dilengkapi MICE (Meetings, Incentive, Convention & Exhibition), Perumahan Dokter, Dormitory, Hotel & Retail.

RSBP Batam beserta sarana pendukung juga akan menjadi bagian dalam KEK yang layanannya akan terintegrasi dengan Mayapada Apollo Batam International Hospital.

Sementara pada lokasi Nongsa akan dilaksanakan kegiatan utama pariwisata dengan rencana bisnis Retirement Village & Clinic dan akomodasi penunjang berupa Cottages, Bungalow, Motel yang diperuntukan bagi wisatawan, pasien dan keluarga pendamping.

Kota Batam merupakan Kota yang letaknya sangat strategis karena berdekatan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia. Hal itu juga yang akan menjadi salah satu alasan mengapa wisata medis perlu dibangun.

Tercatat 2 juta wisatawan medis asal Indonesia yang berobat ke luar negeri, sebanyak 1,5 jutanya memilih pelayanan medis di Malaysia dan Singapura.

Ditargetkan dari 2 juta wisatawan medis yang berobat ke luar negeri setiap tahunnya, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam akan menyerap pasien sebanyak 2 persen atau sekitar 40.000 jiwa.

Sehingga tujuan untuk merebut market pasien yang berobat ke Singapura dan Malaysia untuk berobat ke Batam dapat tercapai.

Sementara itu, Johanes Tahir selaku President Commissioner Mayapada Healthcare yang akan menjadi pelaksana pengembangan KEK Kesehatan Internasional Batam menyatakan komitmennya untuk membangun dan mengembangkan wilayah sekupang ini.

“kami sangat gembira dengan hasil hari tersebut. Ini bukanlah akhir, melainkan permulaan kami untuk bisa merealisasikan janji dan komitmen kami. Akan segera hadir rumah sakit internasional di Batam yang bisa diminati oleh wisatawan dengan standar internasional.” Kata Johanes.

PT Karunia Praja Pesona ditugaskan merealisasikan komitmen dari target pengembangan KEK untuk 5 tahun pertama Rp 3,3 triliun dan penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak 19.740 orang.

Dalam rapat tertutup ini, tampak hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Agus Harimurti Yudhoyono nasional dan para perwakilan 16 Kementerian anggota Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, pimpinan daerah/badan usaha dan investor yang melaksanakan projek KEK.

Selanjutnya, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menetapkan KEK tersebut melalui Peraturan Pemerintah. (*)

batampos – Ketua FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon mengungkapkan, wacana program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh pemerintah ini sebenarnya sudah pernah menjadi pembahasan di kalangan buruh pada tahun 2020 lalu.

Ia mengatakan kebutuhan rumah untuk pekerja itu tidak masalah, namun jangan sampai menambah beban kepada pekerja.

Perumahan untuk rakyat adalah kebutuhan, perumahan untuk buruh, kelas pekerja dan rakyat adalah kebutuhan primer seperti halnya kebutuhan makanan dan pakaian (sandang, pangan, papan).

Baca Juga: Tolak Rencana Tapera, Ini Kata Apindo Batam

Yafet menegaskan, bahkan di dalam UUD 1945 negara diperintahkan untuk menyiapkan perumahan sebagai hak rakyat.

“Tapera yang dibutuhkan buruh dan rakyat adalah kepastian untuk mendapatkan rumah yang layak melalui dana APBN dan APBD,” katanya.

Tetapi persoalannya, lanjut dia, kondisi saat ini tidaklah tepat program Tapera dijalankan oleh pemerintah dengan memotong upah buruh dan peserta Tapera. Karena membebani buruh dan rakyat.

Ia memaparkan Tapera ini jangan menambah beban. Pertama, belum ada kejelasan terkait dengan program Tapera, terutama tentang kepastian apakah buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program Tapera. Jika dipaksakan, hal ini bisa merugikan buruh dan peserta Tapera.

“Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3 persen dibayar pengusaha 0,5 persen dan dibayar buruh 2,5 persen tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK,” paparnya.

Baca Juga: Pisah Ranjang dengan Istri, Ayah Gauli Anak Kandung

Sekarang ini, upah rata-rata buruh Indonesia adalah Rp 3,5 juta per bulan. Bila dipotong 3 persen per bulan maka iurannya adalah sekitar 105.000 per bulan atau Rp. 1.260.000 per tahun.

Karena Tapera adalah tabungan sosial, maka dalam jangka waktu 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, uang yang terkumpul adalah Rp 12.600.000 hingga Rp 25.200.000.

Pertanyaan besarnya adalah, apakah dalam 10 tahun ke depan ada harga rumah yang seharga 12,6 juta atau 25,2 juta dalam 20 tahun ke depan.

Menurutnya, sekali pun ditambahkan keuntungan usaha dari tabungan sosial Tapera tersebut, uang yang terkumpul tidak akan mungkin bisa digunakan buruh untuk memiliki rumah.

Baca Juga: Masih Proses Tender, Pembangunan 38 RKB di Batam Selesai Setelah PPDB

Jadi dengan iuran 3 persen yang bertujuan agar buruh memiliki rumah adalah kemustahilan belaka bagi buruh dan peserta Tapera untuk memiliki rumah.

Sudahlah membebani potongan upah buruh setiap bulan, di masa pensiun atau saat PHK juga tidak bisa memiliki rumah.

Alasan kedua mengapa Tapera membebani buruh dan rakyat saat ini adalah, dalam lima tahun terakhir ini, upah riil buruh (daya beli buruh) turun 30 persen.

Hal ini akibat upah tidak naik hampir 3 tahun berturut-turu dan tahun ini naik upahnya murah sekali. Bila dipotong lagi 3 persen untuk Tapera, tentu beban hidup buruh semakin berat, apalagi potongan iuran untuk buruh lima kali lipat dari potongan iuran pengusaha.

“Kami menolak program Tapera dijalankan saat ini karena akan semakin memberatkan kondisi ekonomi buruh, rakyat dan peserta Tapera. Kami sedang mempersiapkan aksi besar-besaran utuk isu Tapera, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan program KRIS dalam Jaminan Kesehatan yang semuanya membebani rakyat,” tutupnya.(*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Sekretaris Satgas Halal Kanwil Kemenag Kepri, Titik Hindon mengungkapkan, bahwa Kemenag RI telah menjalankan Program Sehati guna memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Di tahun 2023, Kemenag RI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memberikan kuota 1 juta sertifikat halal gratis bagi UMKM.

“Alhamdulillah, hanya dalam waktu kurang dari lima bulan, kuota 1 juta sertifikat halal itu sudah terpenuhi. Artinya minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal sudah cukup tinggi,” jelas Titik dalam seminar Sharia Forum Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera 2024 di Auditorium Poltek Batam, Rabu (29/5).

Di Kepulauan Riau fasilitas Program Sehati yang digerakkan Satgas Halal, mencapai 14.426 sertifikat. Dari seluruh fasilitas itu, sebagian besarnya dikeluarkan untuk UMKM di Kota Batam, yakni sekitar 8.900 sertifikat. Menurut Titik, hal ini menandakan jumlah dan keaktifan UMKM di Batam untuk mengurus sertifikasi halal sudah besar.

Baca Juga: Permudah Konsumen dan Pengusaha, Sertifikat Halal Didukung Teknologi Blockhain

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Halal dan LPH Politeknik Negeri Batam, Muhammad Zaenuddin, menegaskan, bahwa label halal tidak hanya disematkan untuk produk-produk makanan dan minuman saja, melainkan produk di lingkup barang dan jasa.

“Kehalalan suatu produk juga mempertimbangkan alasan kesehatan, di mana, makanan dan minuman yang halal bisa dipastikan higienis dan tidak berbahaya bagi kesehatan,” ujar Zaenuddin.

Baca Juga: Tolak Rencana Tapera, Ini Kata Apindo Batam

Ia juga menyoroti, produk halal memiliki prospek bisnis yang menjanjikan, mengingat label halal memberikan nilai tambah tersendiri bagi produk. Populasi umat muslim di dunia juga cukup besar, mencapai 28,68 persen dari populasi dunia, atau mencapai 2,18 miliar orang. Sementara, populasi muslim di Indonesia mencapai 237.641.326 penduduk, atau sekitar 87,18 persen. (*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tri Wahyu Rubianto memastikan, penyelesaian pembangunan 38 Ruang Kelas Baru (RKB) SD dan SMP akan selesai setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), Juni nanti

“Karena saat ini masih proses tender dan Juni kita sudah masuk PPDB, maka pembangunan RKB tahun ini insya Allah baru selesai setelah pelaksanaan PPDB,” ujarnya, Rabu (29/5).

Dikatakan Tri, pembangunan puluhan RKB tersebut masuk dalam tahap persiapan tender. Direncanakan paling cepat RKB selesai di bulan September 2024 mendatang secara bertahap.

“Insya Allah kami usahakan usai PPDB, RKB sudah selesai prosesnya,” sebut Tri.

Baca Juga: Tolak Rencana Tapera, Ini Kata Apindo Batam

Tri menyebutkan, tahun ini Disdik Batam belum membangun sekolah baru. Pihaknya masih memprioritaskan pembangunan RKB dan rehab kelas disejumlah sekolah negeri dan swasta.

Total ada 14 RKB SD yang akan dibangun, terdiri dan 9 RKB di sekolah negeri dan 5 RKB sekolah swasta. Salah satu proyek strategisnya adalah RKB di SDN 009 Batuaji. Sebagaimana diketahui, sekolah yang baru memiliki dua tingkatan kelas itu yakni kelas 1 dan 2, baru memiliki sebanyak lima ruang kelas.

“Di SDN 009 Batuaji akan kita bangun 3 ruang kelas baru dan ini menjadi proyek strategis di tahun ini,” ujar Tri.

Baca Juga: Pansus Ranperda Pemakaman Tentukan Enam Lokasi di Batam dengan Luas 146 Hektare

Selain RKB SD, Disdik Batam juga akan membangun 24 RKB SMP. Rinciannya terdiri dari 23 RKB di sekolah negeri dan satu RKB di sekolah swasta. Selanjutnya, pihak Disdik Batam juga akan merehab 26 ruangan SD dan rehab satu ruang SMP.

“Total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan RKB dan rehab ruang kelas, ruang guru, toilet, dan fasilitas lainnya ini sebesar Rp 56 miliar. Anggarannya bersumber dari PAD Kota Batam dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” ucap Tri. (*)

batampos – Pemerintah terus mendorong peningkatan fasilitas dan inovasi demi mendorong produk UMKM. Salah satunya melalui penerapan inovasi yang menyajikan berbagai informasi pada sertifikat halal.

Asisten Direktur/Kepala Tim Perumusan KEKDA Bank Indonesia Kepulauan Riau, Sudarta, mengungkapkan, ke depannya sertifikasi halal menerapkan teknologi blockchain. Teknologi ini memungkinkan konsumen untuk melihat alur rantai pasok produk-produk bersertifikasi halal.

Melalui penerapan teknologi blockhain ini, konsumen bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai detail produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal.

Baca Juga: Apindo Batam Tegas Tolak Iuran Tapera

Konsumen bisa langsung memindai logo halal produk yang terdapat pada produk. Seketika, akan tersaji informasi seputar proses produksi, vendor, hingga distribusi,” jelas Sudarta, saat membuka seminar Sharia Forum Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera 2024 di Auditorium Poltek Batam, Rabu (29/5).

Sudarta menjelaskan ke depan pengusaha yang sudah mengantongi label halal produk, akan mendapatkan hal yang lebih menjanjikan, karena sudah mengantongi halal produk.

Pasalnya, pangsa pasar produk halal ke depan sangat besar, didukung pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Misalnya, pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau, mencapai 5,2 persen di tahun 2023, tertinggi di Sumatera.

Baca Juga: 5.000 Lulusan SMP Tidak Tertampung di SMA/SMK Negeri

“Market industri halal juga sangat besar, baik di dalam maupun luar negeri. Batam memiliki keuntungan, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang bisa menjadi market,” ujar Sudarta dalam Seminar bertema “Sertifikasi Halal Produk UMKM untuk Mendukung Halal Value Chain.

Narasumber yang dihadirkan, yaitu Dr H Muhammad Zaenuddin, SSi, MSc dari Lembaga Pemeriksa Halal Politeknik Negeri Batam, Hj Titik Hindon SH selaku Sekretaris Satgas Halal Kanwil Kemenag Kepri, KH Luqman Rifai, SAg, MPd selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, dan Risyanto sebagai Owner Toteles Bakehouse. (*)

Reporter: Yulitavia