batampos – Pengunjung hotel melati di Kota Batam kini lebih sepi. Untuk menarik pengunjung, hotel tersebut menawarkan tarif lebih murah 50 persen, khusus untuk pengunjung longstay atau menginap bulanan.
Biasanya, tarif hotel melati tersebut Rp 120-140 ribu per malam. Sedangkan untuk longstay Rp 70 ribu per malam atau Rp 2,1 juta per bulannya.
“Sekarang kalau tamu (menginap) perhari jarang. Banyak yang longstay,” ujar Rani, salah seorang resepsionis hotel melati di kawasan Pelita, Lubukbaja.
Ia menjelaskan penurunan tarif tersebut sengaja diberikan agar pengunjung hotel tetap ramai. Mayoritas, tamu hotel tersebut merupakan pekerja dari Malaysia dan wanita prostitusi online.
“Banyak yang passing dari Malaysia juga nginap di sini. Ya daripada kamar kosong,” katanya.
Menurut dia, penurunan pengunjung hotel melati disebabkan banyaknya hotel bertarif murah dengan kualitas lebih baik.
“Banyak hotel sekarang. Kalau per hari banyak di OYO itu orang,” ungkapnya.
Sementara Asnah, pengunjung hotel melati di kawasan Pelita mengaku sengaja memilih lokasi tersebut karena tarif yang murah. Di dalam kamar, ia mendapatkan fasilitas kasur, AC, toilet dan lemari.
“Kan cuma passing ke Batam, nanti balek lagi ke Malaysia. Yang penting bisa tidur istrirahat,” katanya.
Hal senada dikatakan Maya, penghuni hotel melati di kawasan Nagoya. Ia mengaku sudah setahun menginap di hotel tersebut untuk mencari tamu atau pria hidung belang.
“Dibandingkan kos, enakan di sini (hotel melati). Kedengeran sama tamu lebih elite aja,” katanya.
Pantauan Batam Pos, beberapa hotel melati di Nagoya juga memasang spanduk di depan hotel. Spanduk tersebut bertuliskan tarif menginap longstay lebih murah. (*)
Pedagang di lantai II membuka lapak di lantai dasar gedung A Pasar Encik Puan Perak.
batampos-Pedagang di Gedung A Pasar Encik Puan Perak akhirnya diizinkan berjualan dilantar dasar atau lantai I lantaran kondisi pasar yang sepi dari pembeli yang masuk ke dalam gedung.
Pantauan di lapangan, puluhan pedagang yang berjualan di lantai dasar itu rata-rata berjualan sayur yang sebelumnya mengisi meja di lantai dua gedung tersebut.
Salah satu pedagang, Minar, mengatakan, sejak beberapa hari lalu ia dan pedagang lain telah diizinkan oleh Pemko Tanjungpinang untuk berjualan di lantai I gedung A tersebut. “Kami sudah diizinkan berjualan di sini,” ujar Minar,Sabtu (1/6).
Minar mengatakan mereka diizinkan berjualan di lantai dasar yang biasa digunakan tempat parkir mobil itu lantaran kondisi pembeli yang begitu sepi sehingga tidak sedikit pedagang yang rugi.
“Nggak ada orang naik ke atas, makanya kami minta pindah ke sini,” ujarnya.
Terpisah, Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, membenarkan bahwa Pemko Tanjungpinang telah mengizinkan para pedagang itu untuk pindah ke lantai I karena keluhan pedagang saat berjualan di lantai II yang sepi dari pembeli.
“Pertimbangan kita mereka sudah berjualan tapi pembeli tidak ada yang naik ke lantai II, sehingga diizinkan berjualan di lantai dasar,” ujar Sekda.
Zulhidayat menyebut, setidaknya hampir 60 pedagang saat ini telah menempati lantai dasar gedung A untuk berjualan.
Namun demikian, pedagang yang diizinkan berjualan di lantai satu itu sifatnya hanya sementara sampai ditemukan solusi yang tepat.
“Itu hanya sementara, kita kasihan pedagang di sana pendapatanya menurun,” tambahnya. (*)
Polisi berada didekat layar yang menampilkan gambar buronan Interpol Thailand Chaowalit Thongduang saat konferensi pers penangkapan buronan Interpol Thailand di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Minggu (2/6/2024). (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Bareskrim Polri mengumumkan telah menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) Thailand bernama Chaowalit Thoungduang alias Pang Na-Node alias Sulaiman di Apartemen Kembar, Badung, Bali, pada Kamis (30/5). Dia diketahui, buronan kelas kakap kasus narkoba dan pembunuhan di Thailand yang kabur ke Indonesia.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan penangkapan ini dilakukan oleh tim gabungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari Divisi Hubinter Polri, Bareskrim Polri, Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, Ditreskrimum Polda Bali, dan bekerjasama dengan Royal Thai Police.
“Kami telah berhasil melakukan penangkapan terhadap buronan yang dianggap salah satu buronan nomor satu di Thailand atas nama Chaowalit Thongduang alias Pang Na-Node alias Sulaiman,” kata Wahyu Widada dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu (2/6).
Dia menjelaskan, buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah seorang pelaku kriminal yang telah ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari oleh pihak otoritas Thailand. Karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi.
Kronologi penangkapan buronan Thailand di Bali
Penangkapan ini berawal adanya red notice control dari Royal Thai Police yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2024 atas nama Chaowalit Thongduang alias Pang Na-Node. Atas dasar red notice tersebut, tim gabungan melakukan penyelidikan dan juga koordinasi di kewilayahan dan melakukan pencarian.
Adapun pengejaran dilakukan sejak Sabtu, 25 Mei 2024. Awalnya melakukan pencarian karena informasi awal yang bersangkutan ada di Medan, Sumatera Utara. Namun setelah dilakukan penyelidikan, tim mendapatkan petunjuk bahwa pelaku tersebut sudah tidak ada di Sumatera Utara, tetapi sudah berangkat ke Bali.
“Kemudian tim segera berangkat menuju ke Polda Bali, berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Bali dan kemudian untuk dibentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan, sehingga akhirnya setelah penyelidikan kami bisa menemukan lokasi yang bersangkutan, yaitu di Apartemen Kembar yang berlokasi di Jalan Dewi Sri 12 Nomor 2X, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sehingga pada saat itu juga, berhasil dilakukan penangkapan oleh tim gabungan,” lanjut Wahyu.
Masuk ke Indonesia pada 2023
Sementara itu, dari hasil introgasi, Wahyu menjelaskan buronan Chaowalit masuk ke Indonesia lewat jalur laut pada tanggal 8 Desember 2023. Dia menempuh perjalanan hampir 17 jam dengan menggunakan speed boat.
“Diketahui buronan tersebut dia masuk ke Indonesia pada 8 Desember 2023 melalui jalur perairan laut Thailand menggunakan speed boat mesin 200pk memakan waktu perjalanan 17 jam,” ujarnya.
Kemudian, sesampainya di Indonesia, buronan itu dibantu seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial ES. Salah satunya, untuk mendapat identitas palsu mulai dari KTP hingga akta lahir.
“Kemudian sampai di Indonesia, ada WNI inisial FS yang sebelumnya sudah dikenalkan saksi di Thailand untuk membantu buronan membuat identitas palsu sebagai WNI atas nama Sulaiman,” tuturnya.
“Identitas palsu tersebut berupa KTP, KK, dan akte kelahiran sebagai penduduk Aceh Timur dan untuk para pelaku ini masih dalam pencarian,” sambungnya.
Pada saat dilakukan penangkapan terhadap buronan atas nama Chaowalit Thongduang alias Pang Na-Node alias Sulaiman, tim gabungan mengamankan beberapa barang bukti. Berupa 4 buah handphone, identitas palsu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan akta kelahiran atas nama Sulaiman, sebagai warga Dusun Simpang Kel. Paya Naden, Kec. Madat, Aceh Timur.
Selain itu, polisi juga menemukan tiga kartu ATM yang diduga digunakan oleh Chaowalit untuk membiayai hidupnya selama bersembunyi di Indonesia. Kemudian rekening BCA atas nama Sulaiman dan satu buah kartu debit BCA, 2 buah kartu debit Prum Thai Bank.
“Untuk memuluskan penyamarannya Chaowalit berusaha untuk tidak berbicara dengan orang yang dijumpainya karena tersangka tidak dapat berbahasa Indonesia maupun Inggris, untuk berkomunikasi TSK menggunakan Aplikasi Google Translate baik untuk membeli keperluan sehari hari, transport,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wahyu membeberkan dalam penangkapan yang dilakukan polisi telah mengambil keterangan beberapa orang saksi. Mereka diantaranya, berprofesi sebagai driver ojek online, supir taksi, agen pengiriman uang, pemilik jasa sewa kapal, dan teman buronan selama dalam pelarian di Indonesia.
“Dengan menggunakan Identitas Palsu tersebut buronan dapat membeli tiket pesawat lewat aplikasi online untuk berpindah kota dan di setiap kota yang disinggahinya tersangka selalu berpindah-pindah tempat tinggal baik Hotel maupun Apartemen,” pungkasnya. (*)
batampos – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 telah dibuka. PPDB jenjang sekolah dasar negeri (SDN) dibuka lebih dulu hari ini, 3 – 7 Juni 2024.
“Besok (hari ini, red) sudah bisa diakses langsung di link pendaftaran https//ppdbbatam.id,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tri Wahyu Rubianto.
Namun untuk hari ini hingga empat hari kedepan, PPDB SDN baru dibuka untuk jalur afirmasi.
“Siapkan syaratnya. Sekali lagi ini hanya untuk jalur afirmasi, sementara untuk jalur perpindahan orantua dan zonasi belum dibuka. Jadi jangan ribut kalau nanti bilang tak bisa akses link. Karena memang untuk afirmasi yang dibuka duluan,” terang Tri.
Untuk persyaratan, sama seperti biasa, orangtua mengunggah akta kelahiran anak, kartu tanda penduduk (KTP) orangtua, kartu keluarga (KK), PKH atau KIP. Selain itu, orangtua wajib mengisi surat pernyataan yang berisi tentang kebenaran data yang diberikan.
Serta menandatangani pernyataan yang menyebutkan orangtua menolak berbagai bentuk suap dalam pelaksanaan PPDB, atau perbuatan yang melanggar hukum. Apabila terbukti, maka orangtua siap menanggung akibatnya.
Berdasarkan informasi dari Disdik Batam, jalur zonasi dan perpindahan orang tua pendaftaran dimulai Senin 10-15 Juni 2024. Pengumuman jalur zonasi dan perpindahan orang tua, Rabu 19 Juni 2024. Daftar ulang Kamis 20 Juni – Sabtu 22 Juni 2024.
Secara keseluruhan daya tampung SDN yang membuka pendaftaran daring berjumlah 12.528. Disik membuka kuota jalur afirmasi sebesar 15 persen atau 1.879 dari total kuuota 12.528. Untuk jalur perpindahan orangtua jenjang SDN tersedia 5 persen atau 626 siswa, dan untuk jalur zonasi sebanyak 80 persen atau 10.023 siswa.
Anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa menyampaikan PPDB tahun ini masih akan sama dengan tahun sebelumnya. Tingginya minat ke sekolah negeri akan mempengaruhi nasib dari sekolah swasta.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki formula untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena Indonesia akan menuju generasi emas di 2024 mendatang. Sehingga perlu disiapkan dari sekaran, dan itu dimulai dari dunia pendidikan.
“Semua maksa ke negeri, jadinya swasta ini ternacam keberlangsungan operasional mereka. Hal ini sudah pernah dibahas sejak beberapa tahun lalu. Harus ada solusi. Mungkin kami akan kembali membuka diskusi bersama Disdik soal ini, guna mencarikan solusi,” bebernya. (*)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. F: HENDRA EKA/JAWA POS
batampos – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan, pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) bukan tanpa perhitungan. Ia meyakini, setiap ormas akan mampu mengelola usaha pertambangan karena memiliki organisasi sayap di bidang bisnis.
“Itu kan begini ya, organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi. Organisasi kemasyarakatan termasuk juga punya sayap bisnis. Nah jadi yang dimaksud dengan perizinan itu, itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya,” kata Siti Nurbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (2/6).
Siti Nurbaya menyebut, ormas itu tidak hanya berlatar belakang keagamaan. Ia mengutarakan, seluruh masyarakat dapat memanfaatkan kekayaan negara dengan baik.
“Nggak, nggak, nggak dibunyiin harus ormas keagamaan. Bunyinya pokoknya bahwa, gini lho ya, undang-undang dasar itu kan mengatakan bahwa adalah hak asasi manusia untuk manusia menjadi produktif. Jadi ruang-ruang prokdutivitas rakyat apapun salurannya harusnya diberikan,” ujar Siti Nurbaya.
Politikus Partai Nasdem itu pun menuturkan, pengelolaan tambang yang dilakukan secara profesional bisnis lebih baik, daripada ormas harus mengajukan proposal.
“Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal minta apa, apa namanya mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya,” ucap Siti Nurbaya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola lahan tambang. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi pasal 83A ayat (1), dikutip Jumat (31/5).
Dalam Pasal 83 ayat (3) dijelaskan, IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.
Sementara, pada Pasal 83 ayat (4) berbunyi, kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.
“Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya,” bunyi Pasal 83 ayat (5).
Penawaran WIUPK dalam Pasal 83 ayat (5) dijelaskan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden,” demikian bunyi Pasal 83 ayat (7). (*)
Panitia PPDB SD 010 Batamkota saat melakukan verifikasi pendataran PPDB online, (3/6). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam resmi membuka pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 20244/2025. PPDB jenjang sekolah dasar negeri (SDN) dibuka lebih dulu hari ini, 3 Juni 2024.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tri Wahyu Rubianto, menyampaikan daya tampung SD Negeri ditetapkan sebanyak 13.948 siswa dengan jumlah 348 rombongan belajar (rombel). Satu kelas akan dipadatkan dari 32 menjadi 36 siswa per ruangan yang tersedia di sekolah.
Tri menyebutkan tahun ini untuk jenjang SDN terdapat 145 sekolah yang tersebar di 12 kecamatan. Ada dua mekanisme dalam penerimaan siswa baru. Pertama online atau daring melalui link pendaftaran yang sudah disediakan panitia PPDB.
Orangtua bisa langsung mendaftar melalui https//ppdbbatam.id. Link pendaftaran ini bisa diakses 24 jam. Hal ini akan mempermudah orangtua dalam mendaftarkan anaknya.
“Jadi bisa daftar dari mana saja, asalkan ada perangkat yang mendukung tentunya. Tidak harus ke sekolah, dan ini lebih efisien. Kendati demikian, operator akan tetap standby di sekolah untuk membantu, jika ada orangtua yang membutuhkan bantuan. Misalnya tidak punya perangkat mendukung PPDB online,” beber Tri, Minggu (1/6).
Ia menyebutkan jalur pertama yang akan dibuka adalah afirmasi (kurang mampu). Bagi orangtua yang merasa berada dalam kondisi kurang mampu, dan dibuktikan dengan syarat misalnya terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (PKH).
Pendaftaran dibukan 3-7 Juni, Disdik menetapkan kuota jalur afirmasi 15 persen dari kuota seluruhnya yaitu 1.879 siswa. Orangtua yang merasa tidak mampu bisa mulai daftar.
Lanjutnya, pengumuman jalur afirmasi 8 Juni 2024 usai pendataran ditutup, panitia langsung verifikasi data, dan diumumkan langsung. Mereka yang tidak lolos jalur ini, masih mendapatkan kesempatan untuk kembali mendaftar di jalur zonasi. (*)
Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah dan eks Kabiro Hukum KPK Rasamala Aritonang usai menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah akan dihadirkan sebagai saksi ke dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Febri akan dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai advokat dari Visi Law Office.
Pasalnya, saat pertama kasus ini bergulir, Febri merupakan pengacara dari SYL. Bahkan, Febri sempat diperiksa oleh penyidik KPK.
“Untuk makin mengungkap dan mempertajam aliran uang dari terdakwa Syahrul Yasin Limpo dkk, Senin (3/6) bertempat di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Minggu (2/6).
Selain Febri, jaksa penuntut umum (JPU) KPK juga akan menghadirkan empat saksi lainnya. Mereka di antaranya GM Media Radio Prambors, Dhirgaraya Santoso; Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan, Dedi Nursyamsi; Karumga Rumdin Mentan, Sugiyatno; Staf TU Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Yusgie Sevyahasna.
Dalam kasus ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar.
Serta menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.
Tindak pidana pemerasan ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023.
Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.
Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)
Ilustrasi. Pegawai Kecamatan Lubukbaja saat membagikan E-KTP yang telah selesai perekamannya kepada warga. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Sepanjang periode Januari hingga April 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam telah merekam ribuan KTP elektronik (e-KTP).
Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Batam Heryanto menyebutkan sebanyak 7.901 e-KTP direkam sepanjang tahun ini. e-KTP yang direkam tersebut hampir mayoritasnya adalah masyarakat atau anak sekolah yang memasuki usia 17 tahun.
“Ya, ada 7.901 yang merekam dan seluruhnya juga sudah kita cetak,” ujarnya, Minggu (2/6).
Heryanto merincikan, pada bulan Januari pihaknya merekam 3.006 e-KTP. Selanjutnya, pada bulan Februari sebanyak 1.679 e-KTP, kemudian pada bulan Maret sebanyak 1.360 e-KTP dan pada April 2024 sebanyak 1.856 e-KTP berhasil direkam.
“Total sebanyak 7.901 e-KTP telah direkam dan didistribusikan kepada warga Batam,” tambahnya.
Heryanto menambahkan, selain percetakan e-KTP pemula, pihaknya juga mencetak KTP hilang, rusak, return dan sebagainya. Pihaknya juga mengimbau warga yang sudah memasuki usia 16 tahun lebih atau 17 tahun untuk segera melakukan perekaman KTP-el di kecamatan masing-masing.
Selain itu, pelayanan KTP-el tersebut bisa terkait perekaman, pembuatan, pindah domisili, ganti status dari yang sebelumnya belum menikah menjadi menikah dan lainnya.
Disinggung mengenai ketersediaan blanko e-KTP saat ini, ia menjawab, untuk blanko masih aman. Saat ini blanko di Batam per akhir Mei 2024 berjumlah 10 ribu keping. Jumlah blanko ini disebut juga mampu mengakomodir pengurusan dan percetakan e-KTP di Batam untuk beberapa hari ke depan.
“Blanko masih aman, nanti ketika jumlahnya mulai menipis kita langsung minta pusat, sejauh ini gak ada kendala,” ucapnya.
Pantauan di lokasi warga sudah datang ke Kantor Disdukcapil Batam Jumat (31/5) pukul 06.00 WIB. Banyak dari mereka mengurus percetakan KTP, pengurusan surat pindah dan akta lahir serta pengurusan administrasi kependudukan lainnya.
Sistem layanan diatur dengan sistem antrean, setiap warga yang datang dan menyerahkan berkas diberikan nomor urut antrean. Nantinya, petugas memanggil satu per satu untuk dilayani sesuai dengan nomor urut. Pada saat layanan tersebut, petugas akan memanggil, apabila berkas sudah siap.
Iwan salah seorang warga Batam yang ditemui di kantor Disdukcapil Batam mengaku akan mengurus percetakan KTP karena KTP sebelumnya masih status lajang. “Sekalian KK juga mau digabungin dengan istri. Biar lebih mudah nanti pas ngurus akte lahir anak,” ujarnya saat ditemui di Disdukcapil. (*)
Warga menunjukkan SIM C miliknya. Polda Metro Jaya siapkan tes psikologi untuk mendapatkan SIM atau memperpanjang SIM
batampos – Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus mengatakan bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) Indonesia sudah berlaku di beberapa negara se-Asia Tenggara. Hal itu berlaku mulai 1 Juni 2025.
Ia mengatakan, negara-negara yang menerima pemberlakuan SIM Indonesia mulai tahun depan itu adalah Filipina, Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, Brunei, Singapura, dan Malaysia.
Yunus menjelaskan, penerapan SIM yang dapat berlaku di negara Asia Tenggara tersebut usai penyesuaian NIK sebagai nomor SIM.
Hal itu, katanya, menandai langkah maju integritas integrasi dokumen legalitas berkendara dengan dokumen negara lain.
“Kita satukan data. Kalau kita nanti buka datanya sudah single (satu) meliputi nomor NIK, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS semua dengan single data sehingga lebih mudah,” ujar Yunus.
Dengan ketentuan ini, bagi warga Indonesia yang nantinya berpelancong ke beberapa negara di Asia Tenggara itu tak perlu repot untuk membawa kendaraan sendiri. Tak perlu juga SIM Internasional.
Selama mempunyai SIM Indonesia yang berlaku sesuai peruntukannya, warga dapat berkendara dengan bebas di negara-negara tersebut. (*)
batampos – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Batam mencatat sebanyak 8.345 calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi Batam sudah tiba di Arab Saudi hingga 31 Mei lalu.
Sekretaris PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafii mengatakan, jamaah calon haji (JCH) dari Embarkasi Batam yang sudah tiba di Madinah dan Makkah berasal dari Kepri, Riau, dan Kalimantan Barat.
”Selama bulan Mei, kami sudah memberangkatkan 19 kloter. Hari ini akan berangkat kloter 20 JCH asal Kalbar ke Jeddah,” kata Syafii saat dihubungi, Sabtu (1/6).
Saat ini, Embarkasi Batam telah memasuki keberangkatan gelombang dua, dengan tujuan Batam-Makkah. Syafii menyebutkan, terdapat 18 kloter keberangkatan jamaah calon haji menuju Kota Makkah.
”Pada gelombang satu sebelumnya, 10 kloter dengan tujuan Madinah,” ujar Syafii.
Ia mengatakan, pelayanan terhadap jamaah calon haji Embarkasi Batam berakhir pada 10 Juni, yaitu memberangkatkan kloter 28 yaitu JCH asal Jambi ke Makkah.
Secara keseluruhan, pada pelaksanaan haji 2024, PPIH Embarkasi Batam melayani 28 kloter, meliputi Provinsi Kepri, Riau, Kalimantan Barat, dan Jambi.
Syafii menambahkan, kondisi JCH yang berada di Arab Saudi Embarkasi Batam berada dalam kondisi yang baik. Kondisi cuaca di Arab Saudi juga cukup baik.
Meskipun begitu, JCH diminta tetap menjaga kesehatan, dan menjaga makan. Hal itu agar JCH tetap sehat sampai pelaksanaan ibadah puncak pertengahan Juni mendatang.
”Petugas medis, dan petugas pendamping selalu mendampingi JCH selama di Arab Saudi. JCH lansia dan membutuhkan kursi roda juga menjadi perhatian utama dari PPIH,” ujarnya.
Selama proses pemberangkatan JCH dari Batam, ada beberapa yang mengalami penurunan kesehatan. Namun, setelah dilakukan pemantauan dan perawatan kesehatan, JCH diperbolehkan berangkat dalam kondisi yang lebih baik dan sehat.
”Alhamdulilah, sejauh ini proses pemberangkatan lancar. Kami berharap sampai Embarkasi terakhir, dan nanti debarkasi begitu juga. JCH yang berangkat semoga diberi kesehatan, dan bisa menyelesaikan proses ibadah hajinya, dan kembali ke tanah air dengan sehat,” ujar Syafii. (*)
