batampos – Permasalahan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak hanya seputar zonasi sekolah negeri saja. Justru, jelang pelaksanaan PPDB Kota Batam Juni mendatang, sekolah swasta masih dibayangi kekurangan siswa, akibat peminat sekolah negeri yang terus meningkat.
Bahkan tidak sedikit sekolah swasta tersebut kekurangan siswa hingga tutup operasional. Seperti yang disampaikan anggota DPRD Batam, Muhammad Mustofa menjelaskan mendekati PPDB ada kekhawatiran sekolah swasta tidak kebagian murid.
“Di Sagulung misalnya, tahun lalu beberapa sekolah swasta tutup, dikarenakan sepi peminat,” ujarnya.
Persoalan menahun ini masih belum ada solusinya. Satuan pendidikan yang sepi peminat ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. “Meskipun mereka diberikan waktu menerima siswa lebih awal, nyatanya sekolah tersebut tetap saja sepi dan akhirnya tutup beroperasi,” ucap Mustofa menerangkan.
Pemerhati Pendidikan Riki Indrakary menyebutkan, sebenarnya persoalan sekolah swasta yang kerap kekurangan siswa ini adalah persoalan sederhana tapi dibuat rumit. Sebab hampir setiap tahun tiap kali PPDB, masalah ini muncul dan tetap tidak ada yang mau menyelesaikan persoalan dasar ini.
Padahal, katanya, pemerataan distribusi siswa baru ini sangat penting dipahami. Dimana saat ini rasio jumlah ruang kelas belajar negeri dan swasta itu berbanding 35 persen negeri dan 65 persen rasio ruang kelas tersebut ada di sekolah swasta.
“Artinya apa, Dinas Pendidikan tidak perlu lagi membangun sekolah baru ataupun ruang kelas baru. Cukup mengoptimalkan ruang kelas yang tersedia saat ini baik itu yang ada di sekolah negeri maupun swasta,” ujarnya.
Dan itu terbukti, banyak sekolah swasta terutama sekolah islam terpadu yang full day school yang diminati banyak orang tua siswa. Hanya saja biayanya yang dinilai oleh sebagian orang cukup mahal menjadi kendala para orang tua saat ini.
“Sebenarnya itu bisa disubsidi. Dihitung saja untuk membangun sekolah baru dibutuhkan biaya sekitar Rp 17 miliar, operasional satu tahun termasuk air dan listrik itu sekitar Rp 2 miliar. Katakanlah Rp 20 miliar satu gedung sekolah dan kalau itu kita distribusikan menjadi beasiswa bagi anak bina lingkungan dan yang tidak mampu secara keuangan, maka permasalahan swasta tak ada siswa ini tentu tidak akan terjadi lagi,” tuturnya.
Sebab kata Riki, nantinya anak bina lingkungan dan juga mereka yang tidak mampu secara keuangan itu akan dibiayai pemerintah melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah. Sebenernya rencana mengenai Bosda ini sudah pernah dibahas untuk dijadikan sebuah peraturan daerah.
“Rencana Perda itu sebenarnya untuk itu, hanya saja ranperda ini ditolak oleh Walikota Batam, ” ucapnya.
Padahal, kata Riki, kalau BOS Daerah ini bisa dijalankan maksimal, tentu ke depan tidak akan ada lagi sekolah swasta di Batam yang akan kekurangan siswa. Sebab, anak-anak bina lingkungan yang berada di sekolah swasta tersebut akan tertampung di sekolah tersebut serta dibiayai oleh daerah.
“Artinya dengan BOS daerah ini ada timbal balik sekolah swasta kepada pemerintah. Kalau sekarang ada insentif guru swasta. Pemberian isentif ini ditata ulang sehingga ada timbal balik ke pemerintah semisal dalam menampung anak kurang mampu ataupun anak-anak bina lingkungan,” terangnya.
Mantan Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam itu juga menyampaikan dana insentif guru swasta ini juga tidak kecil. Bahkan di masa ia masih menjabat sebagai Ketua komisi IV di tahun 2017, anggaran yang disalurkan pemerintah sudah mencapai Rp 45 miliar namun tetap tidak berdampak kepada pemerataan distribusi PPDB sekolah negeri maupun swasta.
Ia berharap melalui penggunaan BOS daerah ini, guru swasta tetap diberikan bantuan insentif tapi dalam bentuk mekanisme bos daerah sehingga masuk ke rekening sekolah dan disalurkan ke rekening guru, sehingga nanti manajer program bos daerah itu bisa mengaudit penggunaan dana insentif itu.
“Timbal baliknya apa, sekolah menyediakan ruang kelas mereka bagi anak bina lingkungan yang ada di sekitar sekolah itu yang tidak tertampung di negeri atau yang berkeinginan di sekolah swasta tapi tidak punya biaya, pemerintah nanti yang akan mengkompensasi dalam bentuk BOS daerah,” tutupnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tri Wahyu Rubianto mengatakan, saat ini jumlah rombel yang ada di sekolah sudah maksimal dengan ketersediaan ruangan dan jumlah guru. “Ketiadaan penerimaan guru honor baik dari dana APBD daerah maupun BOS membuat kami harus memberdayakan semua pihak agar seluruh anak Batam dapat bersekolah, ” ujarnya.
Satu-satunya jalan adalah dengan melibatkan swasta dalam menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Namun hal ini akan dibahas kembali dengan Walikota Batam.
“Intinya jangan sampai ada anak Batam tidak bersekolah. Kami berharap kerja sama dengan seluruh orang tua dan wali murid dalam memilih sekolah untuk putra-putrinya, bahwa sekolah negeri bukanlah satu-satunya pilihan dalam menyekolahkan anak-anaknya. Ada perguruan swasta yang juga berkualitas yang akan dapat menampung dan memberikan pelayanan Pendidikan bagi anak-anak Batam usia sekolah,” ucap Tri. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra
