batampos – Kasus pengelapan 143 unit ponsel milik PT SatNusa akhirnya bergulir di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (9/7). Mantan karyawan PT Satnusa Een Safnita duduk sebagai terdakwa, bersama dua terdakwa lainnya Dea Kurnia dan Steven.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Arif Darmawan, Een didakwa dengan pasal 374 kuhp karena diduga mengelapkan 143 unit ponsel milik PT Sat Nusa. Sedangkan untuk terdakwa Dea dan Steven didakwa dengan berkas terpisah dengan dakwaan pasal 480 kuhp tentang penadahan barang curian.

Atas dakwaan itu, ketiga terdakwa yang didampingi penasehat hukum berbeda tidak keberatan, sehingga agenda persidangan berlanjut pada keterangan saksi. Oleh JPU Arif menghadirkan 6 orang saksi , beberapa diantaranya karyawan Sat Nusa.

“Ada 6 saksi yang mulia,” ujar Arif kepada majelis hakim yang dipimpin Setyaningsih didampingi hakim Twis Retno dan Sapri Tarigan.

Sebelum bersaksi, keenam saksi disumpah oleh majelis hakim sesuai agama masing-masing untuk memberi keterangan yang benar.

Saksi Wilson, HRD PT SatNusa menjelaskan bahwa terdakwa Een sudah bekerja di perusahaan tersebut sekitar 3 sampai 4 tahun lalu. Dimana sebelumnya, terdakwa Een bertugas dibagian lain.

“Dibagian operator, level nomor dua dari bawah. Baru sejak Juni 2023 lalu dibagian Xiaomi. Selama ini kerjanya baik, memang belum ada surat peringatan,” ujar Wilson.

Dikatakan Wilson, saat aksi pencurian itu status terdakwa sedang mendapat promosi untuk jabatan staff office, sehingga punya akses untuk keluar masuk.

“Cara terdakwa membawa ponsel itu dengan kotak momogi,” sebut Wilson.

Menurut dia, jumlah ponsel yang hilang dan diduga digelapkan oleh terdakwa sebanyak 143 unit. Beberapa unit dengan seri terbaru dengan harga di pasaran Rp 5,9 juta.

“Untuk total kerugian kami berkisar Rp 400-500 juta,” sebut Wilson.

Keterangan saksi lainnya, menjelaskan ponsel yang berhasil dicuri dijual di market place dan beberapa konter. Salah satunya konter milik steven.

“Saya sempat membeli ponsel seharga Rp 2,8 juta. Adanya cuma casan dan ponsel saja, sedangkan bok nya menurut terdakwa terkena banjir. Dia juga vidion banjir, makanya saya percaya. Ternyata imei ponsel itu tak terdaftar,” jelas saksi lainnya.

Keterangan dari para saksi dibenarkan terdakwa, sidang pun ditunda majelis hakim dua pekan kemudian, dengan agenda masih pemeriksaan saksi. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Untuk kedua kalinya, terdakwa kapten kapal MT Arman 114, Mahmoud Abdelaziz Mohamed, yang didakwa dengan pasal pengerusakan lingkungan kembali mangkir dari persidangan dengan agenda pembacaan putusan.

Dimana sebelumnya, terdakwa Kapten kapal MT Arman 114 Mahmoud dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar, subsidair 6 bulan kurungan.

Atas mangkir kedua kalinya terdakwa yang merupakan WNA mesir tersebut, membuat praktisi hukum Kota Batam, Dr. Fadlan, SH., MH angkat bicara.

“Ini jelas sudah termasuk kategori contempt of court/ penghinaan terhadap pengadilan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak lain merupakan Warga Negara Asing (WNA) meruntuhkan marwah dan wibawa pengadilan, dimana kita ketahui bahwa kita merupakan negara yang mengedepankan prinsip supremasi hukum, yang lebih mengkhawatirkan lagi saat ini telah menimbulkan asumsi liar serta brutal di masyarakat, tentunya ini harus dicegah demi menjaga kedaulatan penegakan hukum di negara kita,” ujar Fadlan.

Baca Juga: Kembali Mangkir, Hakim Perintahkan Kapten MT Arman Dipanggil Paksa

“Siapa sih beliau? Sakti bener, bisa menimbulkan kekisruhan seperti ini, saya juga mendukung kiranya majelis hakim yang kelak menjatuhi putusan dapat menjatuhkan putusan ultra petita untuk terdakwa, agar tidak terjadi preseden buruk dikemudian hari bagi pengadilan kita,” tegasnya.

Lebih lanjut Fadlan mengatakan, dalam hal undang-undang pelayaran sudah sepatutnya nakhoda kapal yang bertanggungjawab.

Soal proses penegakan hukum yang sudah bergulir, Fadlan memberikan pendapat, berdasarkan hukum positif sudah selayaknya terdakwa harus ditahan, apalagi ancaman pidana yang dilakukan diketahui hukumanya lebih dari 5 tahun.

Dasar penahanan ini merujuk kepada pasal 21 ayat 4 KUHAP, apalagi pelanggaran terhadap undang-undang khusus, yakni UU 32/2009 jo Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sedari awal sudah seharusnya dalam rangkaian proses penyidikan oleh PPNS KLHK dilakukan penahanan sebab ketika penetapan tersangka, sudah jelas ada unsur pasal dan Undang-Undang yang dilanggar.

“Saat ini timbul pertanyaan yang besar, mengapa tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa pada saat itu?, Ini jelas menabrak acara hukum pidana, jadi sudah sepatutnya dilakukan penahanan terhadap terdakwa, mulai dari penyidik PPNS, kejaksaan dan lalu pengadilan negeri tinggal meneruskan masa penahanan,” ujar Fadlan.

“Dengan tidak ditahannya terdakwa, seharusnya aparat penegak hukum memberikan alasan yang jelas kepada masyarakat, mengapa terdakwa tidak ditahan?. Apa karena ada alasan hubungan bilateral antar negara, sehingga diskresi penangguhan penahanan dapat dijalankan,” ujarnya, menambahkan.

Soalan putusan in absensia, kata Fadlan, memang itu merupakan kewenangan hakim, namun hal ini akan menjadi preseden buruk penegakan hukum bagi pengadilan Indonesia, dan mungkin saja ini putusan yang pertama di Kota Batam tanpa dihadiri oleh terdakwa, mirisnya lagi terdakwannya seorang Warga Negara Asing.

“Persoalan tidak sampai di situ saja, Jaksa juga akan kesulitan ketika hendak mengeksekusi putusan terhadap terdakwa, sebab keberadaan terdakwa sampai saat ini tidak diketahui. Di sisi lain persoalan ini sudah bukan lagi menjadi isu lokal melainkan sudah menjadi isu internasional, terlebih hari ini, masyarakat juga kerap konsen dan cenderung mengamati perkembangan dinamika penegakan hukum di negara kita,” tutupnya.

Sebelumnya Juru bicara PN Batam Benny Yoga Dharma menyebutkan, tidak ditahannya terdakwa karena selama tahapan persidangan, terdakwa dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, JPU lah yang bertanggungjawab untuk menghadirkan terdakwa setiap kali persidangan.

“Terkait tidak ditahannya terdakwa, kami sih mengalir saja. Sebab, mulai dari penangkapan oleh Bakamla, kemudian disidik oleh KLHK hingga dilimpahkan ke kejaksaan, terdakwa tidak ditahan. Ya udah kita mengikuti, karena itu dari hakim juga tak melakukan penahanan,” ungkap Benny.

Sementara, Kepala Kejari Batam I Ketut Kasna Dedi mengatakan, telah mengetahui penetapan pemanggilan paksa dari majelis hakim PN Batam untuk terdakwa Mahmoud. Karena itu, agar bisa dihadirkan dalam sidang selanjutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai keberadaan Mahmoud.

“Upaya paksa, berarti boleh melakukan penahanan. Karena itu kami akan bersurat ke instansi terkait untuk mengetahui keberadaan terdakwa. Untuk sementara, status terdakwa masih tahap pencarian, belum DPO,” tegas Kasna, Kamis (4/7) lalu.

“Kami sudah menduga dan melakukan antisipasi dengan meminta permohonan penahanan terdakwa tanggal 3 Juni lalu dan disampaikan tanggal 5 Juli. Namun tak dikabulkan pengadilan,” sebut Kasna. (*)

Reporter: Iman Wachyudi

batampos – Untuk kedua kalinya, terdakwa kapten kapal MT Arman 114, Mahmoud Abdelaziz Mohamed, yang didakwa dengan pasal pengerusakan lingkungan kembali mangkir dari persidangan dengan agenda pembacaan putusan.

Dimana sebelumnya, terdakwa Kapten kapal MT Arman 114 Mahmoud dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar, subsidair 6 bulan kurungan.

Atas mangkir kedua kalinya terdakwa yang merupakan WNA mesir tersebut, membuat praktisi hukum Kota Batam, Dr. Fadlan, SH., MH angkat bicara.

“Ini jelas sudah termasuk kategori contempt of court/ penghinaan terhadap pengadilan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak lain merupakan Warga Negara Asing (WNA) meruntuhkan marwah dan wibawa pengadilan, dimana kita ketahui bahwa kita merupakan negara yang mengedepankan prinsip supremasi hukum, yang lebih mengkhawatirkan lagi saat ini telah menimbulkan asumsi liar serta brutal di masyarakat, tentunya ini harus dicegah demi menjaga kedaulatan penegakan hukum di negara kita,” ujar Fadlan.

Baca Juga: Kembali Mangkir, Hakim Perintahkan Kapten MT Arman Dipanggil Paksa

“Siapa sih beliau? Sakti bener, bisa menimbulkan kekisruhan seperti ini, saya juga mendukung kiranya majelis hakim yang kelak menjatuhi putusan dapat menjatuhkan putusan ultra petita untuk terdakwa, agar tidak terjadi preseden buruk dikemudian hari bagi pengadilan kita,” tegasnya.

Lebih lanjut Fadlan mengatakan, dalam hal undang-undang pelayaran sudah sepatutnya nakhoda kapal yang bertanggungjawab.

Soal proses penegakan hukum yang sudah bergulir, Fadlan memberikan pendapat, berdasarkan hukum positif sudah selayaknya terdakwa harus ditahan, apalagi ancaman pidana yang dilakukan diketahui hukumanya lebih dari 5 tahun.

Dasar penahanan ini merujuk kepada pasal 21 ayat 4 KUHAP, apalagi pelanggaran terhadap undang-undang khusus, yakni UU 32/2009 jo Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sedari awal sudah seharusnya dalam rangkaian proses penyidikan oleh PPNS KLHK dilakukan penahanan sebab ketika penetapan tersangka, sudah jelas ada unsur pasal dan Undang-Undang yang dilanggar.

“Saat ini timbul pertanyaan yang besar, mengapa tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa pada saat itu?, Ini jelas menabrak acara hukum pidana, jadi sudah sepatutnya dilakukan penahanan terhadap terdakwa, mulai dari penyidik PPNS, kejaksaan dan lalu pengadilan negeri tinggal meneruskan masa penahanan,” ujar Fadlan.

“Dengan tidak ditahannya terdakwa, seharusnya aparat penegak hukum memberikan alasan yang jelas kepada masyarakat, mengapa terdakwa tidak ditahan?. Apa karena ada alasan hubungan bilateral antar negara, sehingga diskresi penangguhan penahanan dapat dijalankan,” ujarnya, menambahkan.

Soalan putusan in absensia, kata Fadlan, memang itu merupakan kewenangan hakim, namun hal ini akan menjadi preseden buruk penegakan hukum bagi pengadilan Indonesia, dan mungkin saja ini putusan yang pertama di Kota Batam tanpa dihadiri oleh terdakwa, mirisnya lagi terdakwannya seorang Warga Negara Asing.

“Persoalan tidak sampai di situ saja, Jaksa juga akan kesulitan ketika hendak mengeksekusi putusan terhadap terdakwa, sebab keberadaan terdakwa sampai saat ini tidak diketahui. Di sisi lain persoalan ini sudah bukan lagi menjadi isu lokal melainkan sudah menjadi isu internasional, terlebih hari ini, masyarakat juga kerap konsen dan cenderung mengamati perkembangan dinamika penegakan hukum di negara kita,” tutupnya.

Sebelumnya Juru bicara PN Batam Benny Yoga Dharma menyebutkan, tidak ditahannya terdakwa karena selama tahapan persidangan, terdakwa dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, JPU lah yang bertanggungjawab untuk menghadirkan terdakwa setiap kali persidangan.

“Terkait tidak ditahannya terdakwa, kami sih mengalir saja. Sebab, mulai dari penangkapan oleh Bakamla, kemudian disidik oleh KLHK hingga dilimpahkan ke kejaksaan, terdakwa tidak ditahan. Ya udah kita mengikuti, karena itu dari hakim juga tak melakukan penahanan,” ungkap Benny.

Sementara, Kepala Kejari Batam I Ketut Kasna Dedi mengatakan, telah mengetahui penetapan pemanggilan paksa dari majelis hakim PN Batam untuk terdakwa Mahmoud. Karena itu, agar bisa dihadirkan dalam sidang selanjutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai keberadaan Mahmoud.

“Upaya paksa, berarti boleh melakukan penahanan. Karena itu kami akan bersurat ke instansi terkait untuk mengetahui keberadaan terdakwa. Untuk sementara, status terdakwa masih tahap pencarian, belum DPO,” tegas Kasna, Kamis (4/7) lalu.

“Kami sudah menduga dan melakukan antisipasi dengan meminta permohonan penahanan terdakwa tanggal 3 Juni lalu dan disampaikan tanggal 5 Juli. Namun tak dikabulkan pengadilan,” sebut Kasna. (*)

Reporter: Iman Wachyudi

batampos – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK untuk jalur zonasi telah usai. Namun masih terdapat wali murid yang meminta untuk menambah rombongan belajar (rombel) akibat tidak tertampung. Sementara itu arahan dari Gubernur Kepri melalui Dinas Pendidikan terkait hal tersebut masih nihil.

Kepala Sekolah SMA 3 Batam, Syarifah Silvia Andriyani menuturkan pihaknya belum ada rekomendasi ataupun arahan dari Gubernur ataupun Dinas Pendidikan Kepri untuk penambahan rombel. Adapun total siswa dari jalur zonasi yang diterima 325 siswa dari jumlah pendaftar zonasi 754 siswa

“Sejauh ini belum ada arahan dari Dinas Pendidikan soal penambahan rombel tersebut, dan proses PPDB telah berjalan lancar,” katanya, Selasa (8/7).

Total kouta daya tampung SMAN 3 adalah 432 siswa, dengan 65 persen dialokasikan untuk jalur zonasi, 15 persen untuk afirmasi, dan 5 persen untuk perpindahan orang tua.

“Zonasi di SMAN 3 mencakup dua kecamatan, yaitu Nongsa dan Batamkota, dengan kelurahan-kelurahan terdekat dengan sekolah yang termasuk dalam zonasi,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Mustofa mengungkapkan harapannya agar semua murid bisa diterima dan tidak ada yang ditolak.

“Kami sarankan untuk diterima saja semuanya tidak ada yang ditolak,” jelasnya.

Namun untuk SMK, ia menyarankan agar murid yang diterima di jurusan yang tidak diminati dapat dipindahkan ke jurusan yang diminati setelah daftar ulang.

“Kami arahkan untuk diterima dahulu untuk daftar ulang nanti berjalan waktu sebelum masuk tahun pelajaran apakah memungkinkan kedepannya bisa di bahas secara internal sekolah,” terangnya.

Pihaknya menyarankan ke seluruh orang tua yang mendaftar untuk daya tampung dan rombel tidak memadai tentu kalau pun nantinya tidak diterima diharapkan kepada wali murid tidak usah gelisah. (*)

Reporter: AZIS MAULANA