batampos – Pemerintah menambah 16 proyek strategis nasional (PSN) baru di 2024. Nantinya, akan digarap tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Melibatkan pihak swasta dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Semula, pemerintah ha-nya menetapkan 14 PSN baru. Dengan demikian, terdapar penambahan dua program baru. Sekretaris Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan adalah transaksi tol nontunai multi lane free flow (MLFF) dan holding BUMN Aviasi InJourney.

”Program integrasi dua operator bandara di bawah holding InJourney. Semua fasilitas bandara itu dijadikan satu program,” jelasnya usai Rapat Kerja Nasional Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi PSN di Jakarta, Selasa (14/5).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pembiayaan 16 PSN nantinya menggunakan creative financing, percepatan perizinan, dan memfasilitasi lahan agar pembangunan berjalan lebih cepat. Selain itu, dalam pelaksanaannya dapat mendukung program prioritas pemerintah. Seperti hilirisasi, penguatan ketahanan energi, dan pangan.

Baca Juga: Eks Kepala BC Yogya Kelola Gratifikasi Rp23,5 Miliar

Secara kumulatif, sejak 2016, sebanyak 198 proyek telah selesai. Ada pula 32 proyek dan 10 program telah beroperasi sebagian. Ditambah 44 proyek dan 3 program dalam tahap konstruksi. Secara estimasi proyek dan program tersebut memberikan dampak output perekonomian mencapai Rp 3.344 triliun secara nasional dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 2,71 juta orang.

Menurut Airlangga, pemerintah juga memahami peran vital komoditas critical minerals dalam mendukung transisi dan ketaha-nan energi. Antara lain, sebagai bahan baku industri pembuatan panel surya, turbin angin, hingga industri baterai. Oleh karena itu, secara khusus pada sektor pengolahan mineral, peme-rintah telah melakukan program pengembangan smelter PSN.

Di antaranya, 9 smelter pengolahan nikel dengan estimasi output mencapai 2,5 juta ton per tahun. Serta, 4 smelter pengolahan bauksit dengan output diperkirakan mencapai 3 juta ton per tahun. Tahun ini, pemerintah memproyeksikan dapat menyelesaikan 41 PSN senilai Rp 554 trili-un.

”Kemudian dalam rangka pembangunan critical mine-rals itu terdapat 16 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp248,75 triliun. Ini terdiri dari hilirisasi nikel, hilirisasi tembaga, hilirisasi daripada bauksit, alumina dan juga hilirisasi dari pasir besi menjadi pig iron,” beber Airlangga.

Untuk mencapai target tersebut, lanjut dia, perlu pembahasan lebih lanjut. Antara lain, perizinan dan penyiapan, kehutanan, pe-ngadaan lahan, pembiayaan, dan konstruksi. Capaian proyek akan dievaluasi pada setiap tahapan. Meliputi penyiapan, transaksi, konstruksi, dan operasi.

”Hasil evaluasi secara komprehensif akan dilaporkan kepada Presiden untuk dilakukan penyesuaian daftar PSN, yang selanjutnya dapat menjadi masukan untuk agenda pembangunan dalam pemerintahan ke depan,” tandasnya. (*)

Sumber: JP group

batampos – Pascaterbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, kegaduhan muncul terkait Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ada yang memperta-nyakan apakah kelas perawatan untuk peserta BPJS Kesehatan akan dilebur satu kelas. Perta-nyaan lainnya adalah terkait dengan iuran yang ditetapkan.

Pada kelas perawatan rumah sakit, selama ini terdapat kelas 1 hingga 3. Ini menentukan jumlah tempat tidur dalam satu ruangan. Begitu juga iuran bagi peserta BPJS Kesehatan yang dibagi tiga, yakni kelas 1 Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, dan kelas 3 Rp42.000 dengan subsidi pemerintah Rp7.000 menjadi Rp35.000.

Pada Pasal 46A Perpres 59/2024 dinyatakan bahwa ruang dan fasilitas rawat inap di rumah sakit memiliki standar. Lalu pasal ini berhubungan dengan Pasal 103B yang menyebut standar yang dimaksud adalah Kelar Rawat Inap Standar (KRIS) yang harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh rumah sakit pada 30 Juni 2025. Belum ada-nya penjelasan secara rinci membuat cengkarut terkait KRIS di masyarakat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah sudah membaca ketentuan baru me-ngenai layanan rawat inap BPJS Kesehatan yang baru disahkan Presiden Jokowi. ’’Jadi yang ada di kepala saya, kelas-kelas itu sudah tidak ada lagi,’’ katanya.

Baca juga: Eks Kepala BC Yogya Kelola Gratifikasi Rp23,5 Miliar

Melalui peraturan tersebut, pemerintah ingin menyeragamkan atau membuat standar pelayanan di rumah sakit untuk pasien BPJS Kesehatan. Selama ini dari pengamatannya, pela-yanan rawat inap di rumah sakit berbeda-beda kondisinya. Padahal sama-sama untuk kelas III, misalnya.

Ada kamar kelas III yang diisi sampai dengan enam pasien. Sementara di RS lain, untuk kamar kelas III diisi lebih dari enam pasien. Begitupun untuk fasilitas seperti kamar mandi, sama-sama kelas III ada yang kamar mandi di luar dan di dalam.

Lina lantas mengatakan upaya penyeragaman atau standar-disasi tersebut, bukan berarti tidak ada kelas-kelas rawat inap di RS. ’’Kalau saya pahami, nanti ada dua KRIS. Yaitu KRIS satu dan KRIS dua,’’ katanya. Terkait dengan besaran uang iurannya, akan dibahas lebih lanjut.

Menurut Lina aturan terbaru yang diteken Jokowi tersebut, hanya acuan besarnya saja. Nanti akan diatur dengan ketentuan yang lebih teknis. Termasuk juga pengklasifikasian KRIS. Dia berharap masyarakat menunggu sampai ada aturan yang lebih teknis. Apalagi masih ada masa transisi sampai tahun depan.

Baca Juga: Dewan Pers Tolak RUU Penyiaran

Sementara itu Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi me-ngatakan, beberapa catatan kritis terkait kebijakan KRIS tersebut. Dia mengatakan, acuan standar yang menjadi roh dari KRIS belum jelas. Menurut dia yang mendesak dibutuh-kan pasien adalah standar pelayanan, bukan standar kelas-kelas rawat inap.

Kemudian, Tulus khawatir dalam aturan yang baru ini, masyarakat menjadi lebih terbebani. Misalnya ketika diberlakukan skema KRIS, peserta yang selama ini ikut kelas III bakal mengalami kenaikan iuran. ’’Sebaliknya kepada peserta yang selama ini bayar iuran untuk kelas I, akan turun kelas menjadi kelas standar atau kelas II,’’ jelasnya.

Tulus juga menyampaikan aturan baru ini bisa membuat RS keluar biaya lagi. Yaitu harus memenuhi ketentuan pela-yanan sesuai standar KRIS. RS akan keluar biaya investasi lagi untuk menata ulang infrastruktur rawat inapnya.

Pada kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut perpres ini bukan untuk menghapus kelas rawat inap yang selama ini ada. Dia menyebut adanya KRIS untuk menyederhanakan standar dan meningkatkan kualitas ruang rawat inap.

Baca Juga: Aturan Baru, Pekerja Kena PHK Tetap Dijamin Selama Enam Bulan

“Nanti permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah Pak Presiden tanda tangan,” ujarnya.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprap-to ketika dihubungi Jawa Pos (grup Batam Pos) kemarin menjlentrehkan bahwa selama ini ruang rawat inap di setiap rumah sakit bervariasi. Terkadang kelasnya sama, tapi kondisi yang ada di ruangannya itu berbeda antar-rumah sakit. “Misal ada punya saluran untuk oksigen, ada yang tidak. Ada yang kamar mandinya di dalam, ada yang di luar,” tuturnya.

Sehingga KRIS berfungsi untuk memberikan standar nonmedis kepada rumah sakit. Sehingga pemerintah menetapkan ada 12 standar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Contohnya terkait kelengkapan tempat tidur dan pembagian ruang berdasarkan jenis kelamin.

“KRIS ini bukan kelas 3 ya. KRIS adalah standar ruang pera-watan,” tegas Agus.

Agus juga menyebut belum ada penetapan tarif iuran. Sebab ini akan dibahas lebih lanjut dan mempertimbangkan ba-nyak hal. Begitu juga belum ada pembahasan terkait manfaat layatan yang akan diberikan. “Untuk besaran iuran dan yang lainnya masih menggunakan perpres sebelumnya. Perpres 82/2019, Perpres 64/2020, ” tuturnya. (*)

SUmber: JP group

batampos – Pemerintah sedang menyiapkan tiga skenario pengelolaan daging dam atau denda jemaah haji Indonesia. Prioritas utamanya adalah, daging dam tersebut bisa masuk secara lancar ke Indonesia. Tujuannya untuk berkontribusi mengatasi persoalan gizi di tengah masyarakat.

Pembahasan soal pengelolaan daging dam jemaah haji tersebut disampaikan Pimpinan Baznas Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan. Dia mengatakan, adanya dam tersebut, merupakan konsekuensi karena Indonesia memilih haji tamattu. Yaitu mendahulukan umrah dinding haji. ’’Dendanya menyembelih satu ekor kambing atau domba, atau bisa juga dengan berpua-sa,’’ katanya, Selasa (14/5).

Dengan demikian Rizaludin mengatakan, potensi dari daging dam dari jemaah Indonesia sangat banyak. Perhitungan mudahnya, jika seluruh jemaah haji Indonesia tahun ini yang mencapai 241 ribu orang mengikuti haji tamattu, maka ada poten-si daging sebanyak 241 ribu ekor domba atau kambing. Jumlah tersebut hampir sama dengan populasi kambing di Kabupaten Ponorogo yang mencapai 255 ribu ekor (BPS 2021).

Rizaludin mengatakan, Kemenko bidang PMK sudah memfasilitasi rapat terkait pengelolaan daging dam tersebut. Rapat melibatkan Kemenag, Kementan, Badan Karantina, Kemendag, Bea Cukai, dan Baznas. Tujuannya membahas regulasi supaya daging dari Makkah itu  bisa masuk ke Indonesia.

”Prioritasnya daging dam tersebut bisa masuk ke Indonesia,” katanya. Selama aman regulasi, Rizaludin mengatakan Baznas siap membantu mendistribusikan ke masya-rakat yang tidak mampu. Sebagai upaya perbaikan gizi masyarakat.

Lalu skenario berikutnya ketika daging itu tidak bisa masuk ke Indonesia secara regulasi, maka akan dikirim ke Gaza. Caranya masuk lewat Mesir. Untuk skenario ini, masih dikaji apakah otoritas Mesir bisa memberikan akses masuk daging dam untuk didistribusikan ke Gaza.

Skenario yang ketiga adalah membagikan daging dam kepada masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi. Jadi daging tersebut tidak keluar dari wilayah Saudi. Rizaludin mengatakan dalam waktu dekat akan digelar rapat tingkat menteri untuk memutuskannya. Apapun kebijakannya, Baznas siap menerima dan mengelola dana dam tersebut.

Disinggung soal wacana pendistribusian Dam Haji ke Indonesia, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengaku saat ini masih dalam proses penjajakan. Pihaknya tengah menjajaki lebih lanjut konsep yang berjalan di sana termasuk perizinan-perizinannya.

”Kalau sudah clear nanti kita sampaikan,” ujarnya ditemui, kemarin.

Diakuinya, wacana ini belum dibawa langsung oleh Kemenag. Tapi beberapa lembaga keagamaan seperti Baznas. Kendati begitu, pihaknya mendukung wacana tersebut.

”Kita mendorong kepatuhan syariahnya dalam proses si dam itu. Kemudian yang kedua aspek pemanfaatannya. Tapi yang pertama dulu agar apa yang dibayar jamaah itu sesuai, dilaksanakan dengan baik, terjaga, transparan, dan sebagainya,” paparnya.

Jemaah Kloter 1 Berkunjung ke Raudhah

Saat ini jemaah calon haji Indonesia bisa masuk ke Raudhah dan berziarah ke makam Rasulullah dengan menggunakan Tasreh atau surat izin yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi. Sehingga JCH tidak harus mendaftar melalui aplikasi Nusuk.

Sementara itu fasilitas untuk masuk ke Raudhah akan diberikan secara kolektif kepada jemaah. Di setiap kloter itu akan diterbitkan dua Tasreh. Pertama, Tasreh khusus untuk perempuan. Kedua, Tasreh khusus untuk jemaah laki-laki.

Kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah Kemen-terian Agama Kota Batam Syahbudi menyebutkan, pelaksanaan kunjungan ke Raudhah akan dilakukan paling cepat tiga hari setelah jemaah calon haji Indonesia berada di Kota Madinah.

”Hari ini, sesuai jadwal jemaah haji kloter 1 embarkasi Batam akan masuk ke Raudhah,” katanya, Selasa (14/5).

Sebelum ke Raudhah, kloter 1 akan dibagi dua sesi yakni jemaah perempuan pada pukul 08.00 Waktu Arab Saudi (WAS) dan calon jemaah haji laki-laki pada pukul 13.00 WAS.

”Untuk kloter 1 BTH sendiri terdiri dari 253 jemaah laki-laki dan 193 jemaah perempuan,” terangnya.

Di lain pihak, sebanyak 450 JCH kloter 3 embarkasi Batam diterbangkan ke Tanah Suci, Selasa (14/5) pagi. JCH asal Pekanbaru, Riau, ini take off dari Bandara Hang Nadim Batam pukul 06.40 WIB dan direncanakan tiba di Madinah pukul 11.30 Waktu Arab Saudi (WAS).

Ketua PPIH Embarkasi Batam, Mahbub Daryanto, mengatakan, terdapat dari jemaah haji yang tunda berangkat karena sakit di kloter 3 atas nama Atun Jaali Genggam. Berdasarkan penetapan Dirjen PHU tahun 1445 H selama berada di Makkah JCH Kloter 3 akan menempati Hotel di wilayah Syisyah sektor 1.

”Alhamdulillah seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat dan sudah menjalani pemeriksaan kesehatan sehingga diharapkan proses pemberangkatan jamaah dari Riau berjalan sukses dan lancar serta diharapkan terus dalam keadaan sehat dan selamat sampai ke Tanah Suci,” ujar Mahbub.

Adapun jemaah calon haji tertua dalam kloter 3 ini adalah Yulidar Maliki berusia 83 tahun, sedangkan jemaah calon haji termuda Muhhamad Zaky Al- Ifikar berusia 18 tahun. Keduanya berasal dari Kota Pekanbaru.

Mahbub menambahkan, jadwal pemberangkatan JCH Embarkasi Batam terbagi ke dalam dua gelombang. Gelombang 1 Batam-Madinah terdiri dari kloter 1-11 mulai 12-22 Mei, dan gelombang 2 Batam-Jeddah kloter 12-28 berangkat tanggal 24 Mei – 10 Juni.

Kepala Biro Kesra Sekda Provinsi Riau, Imron Rosyadi, menambahkan, Pemprov Riau menyampaikan doa selamat kepada seluruh jemaah haji asal Riau. Bagi JCH yang sudah tua dan tidak bisa berjalan, Pemprov Riau telah menyiapkan petugas untuk membantu.

”Selamat menjalani ibadah haji dan ibadah lain secara khusuk lancar dan baik. Semoga mendapatkan haji yang mabrur dan bisa selamat kembali ke tanah air,” katanya.
Ia juga mengatakan sudah memberangkatkan petugas haji daerah yang membantu dan melayani semua jemaah terutama jamaah calon haji yang memiliki keterbatasan, sakit, berusia tua dan disabilitas. (*)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi di Polres Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pemeriksaan itu terkait penyidikan perkara dugaan pemerasan di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK.

Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, kedua saksi tersebut atas nama Sukirman, seorang pegawai kontrak Pemerintah Kabupaten Bintan; dan Harid Yan Nugraha dari pihak swasta.

”Tim Penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi di sejumlah daerah, termasuk di Bintan,” kata Ali Fikri seperti dilansir dari Antara.

Dia menyampaikan, sejumlah saksi lain dijadwalkan dipanggil dan diperiksa Tim Penyidik KPK. Antara lain Abdul Gafur Mas’ud, mantan Bupati Penajam Paser Utara periode 2018-2022.

Sementara itu, di Polres Balikpapan, saksi atas nama Yuris Boy dari pihak swasta/PT Petro Perkasa Indonesia dan Armadyah seorang ibu rumah tangga, juga diperiksa. Selanjutnya, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari, saksi atas nama La Ode Muhamad Syukur Akbar, seorang narapidana. Terakhir, di Polda Sulawesi Tenggara, saksi atas nama Lukman dari pihak swasta.

”KPK telah menetapkan 15 orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang dalam bentuk pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK,” ungkap Ali Fikri.

Kapolres Bintan AKBP Riky Iswoyo membenarkan penyidik KPK meminjam ruangan polres setempat untuk keperluan pemeriksaan.

”Tapi, kami tidak tahu pasti siapa yang diperiksa dan terkait kasus apa,” ucap Riky Iswoyo singkat. (*)