batampos – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih hasil Pemilu 2024 sangat sulit untuk bisa dijegal mengingat aturan di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memuat soal aturan pelantikan presiden dan wapres sudah sangat jelas.

Menurut dia, yang telah diputus oleh rakyat yang berdaulat tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk keputusan PTUN. Bahkan menurut hasil kajian Badan Pengkajian MPR RI dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih yang sudah ditetapkan oleh Ketetapan KPU harus diperkuat dengan produk hukum konstitusi berupa Ketetapan (TAP) MPR RI.

“Jadi tidak ada celah untuk menunda atau membatalkan pelantikan Prabowo-Gibran karena Pemilu sudah selesai, keputusan MK dan ketetapan KPU atas hasil Pilpres sudah jelas,” kata politisi yang akrab disapa Bamsoet itu dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menyatakan hal tersebut guna merespons mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun yang menyebut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa dijadikan pertimbangan oleh MPR RI untuk tidak melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden RI.

Dia menjelaskan hasil kajian Komisi Kajian Ketatanegaraan tersebut sejalan dengan pandangan dan pendapat ahli hukum tata negara Prof Yusril Izha Mahendra dan Prof Jimly Asshiddiqie bahwa MPR perlu mengeluarkan Ketetapan (TAP) MPR tentang pengukuhan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Ketetapan MPR tentang penetapan presiden dan wakil presiden merupakan conditio sine qua non (harus ada) dalam rangkaian pelantikan presiden dan wakil presiden,” katanya.

Namun, dia menilai setelah amandemen UUD 1945, terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan UUD 1945 dalam hal tata cara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Sehingga, menurut dia, tidak ada produk hukum MPR yang menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Selama ini, menurut dia, penetapan itu hanya dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu, serta pengucapan sumpah atau janji yang dituangkan dalam bentuk berita acara pengucapan sumpah atau janji dengan alasan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.

“KPU hanya sebatas memiliki kewenangan dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu. Bukan menetapkan dan mengukuhkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia,” katanya.

Untuk itu, menurut dia, MPR tidak sekedar melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu yang ditetapkan KPU, tetapi sebelum pelantikan harus diawali dengan tindakan hukum penetapan dan pengukuhan presiden dan wakil presiden Indonesia untuk masa jabatan lima tahun melalui TAP MPR tanpa proses pengambilan keputusan lagi karena hanya bersifat administratif.

“Presiden dan wakil presiden terpilih yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan ketetapan KPU tidak bisa dibatalkan oleh MPR. MPR hanya berwenang memperkuatnya dalam bentuk pengukuhan berupa produk hukum konstitusi,” katanya. (*)

batampos – Warisan dokumenter Indonesia, naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol, ditetapkan sebagai salah satu Memory of the World (MoW) for Asia and the Pasific.

Penyerahan sertifikat dilakukan pemimpin Memory of the World Regional Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) Kwibae Kim kepada Kepala Arsip Nasional Imam Gunarto. Dia didampingi Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Mariana Ginting di Ulaan Baatar, Mongolia, pada Rabu (8/5).

Naskah yang diusulkan Perpusnas dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat itu terpilih setelah mengikuti proses pemilihan suara dari peserta pertemuan. Mereka mewakili Australia dan Tuvalu, Bangladesh, Tiongkok, Filipina, India, Malaysia, Mongolia, Uzbekistan, dan Vietnam.

Selain naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol, penetapan Memory of the World for Asia and the Pasific juga diberikan kepada arsip Indarung Semen Padang yang diusulkan PT Semen Padang. Juga arsip tentang Indonesian Sugar Research Institut 1887-1986 yang diusulkan Kantor Perpustakaan dan Arsip Jawa Timur serta Balai Penelitian Gula Indonesia.

Pustakawan ahli pertama Perpusnas Aditia Gunawan menjelaskan, naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol merupakan salah satu catatan otentik yang ditulis oleh pribumi tentang ringkasan sejarah Perang Paderi dan Sumatera Barat pada abad ke-19.

Ditulis oleh Naali Sutan Caniago, putra Tuanku Imam Bonjol, semasa pengasingan di Manado. Naskah itu menceritakan secara langsung peristiwa sejarah di Minangkabau abad ke-19 dan dianggap sebagai otobiografi Melayu pertama dalam pengertian modern.

Dia menambahkan, ada beberapa alasan mengapa naskah itu layak ditetapkan menjadi Memory of the World (MoW) for Asia and the Pasific. Pertama, naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol merupakan karya perintis, baik dari segi pengaruh dan genre tulisan.

”Karya tersebut berupa hipogram dengan aktor yang menceritakannya secara langsung,” terang Aditia Gunawan dari Ulaan Baatar.

Kedua, lanjut dia, manuskrip itu mempunyai relevansi sejarah yang signifikan pada masa pra kemerdekaan Indonesia. Menjadi bukti sejarah Minangkabau pada abad ke-19. Ketiga, karya ini menyajikan narasi global pergerakan Islam antara Timur Tengah dan Asia Tenggara pada abad ke-18 hingga abad ke-19.

”Keempat, naskah ini menyoroti peran aktif perempuan, sebuah ciri yang didukung latar belakang budaya Minangkabau dengan kekerabatan matrilineal. Dan yang kelima, sebagai satu-satunya karya tulis tangan Melayu Minangkabau yang mengungkap fakta sejarah, naskah ini mempunyai posisi tak tergantikan sebagai referensi masa depan,” urai Aditia Gunawan.

Jika ditelaah lebih lanjut, menurut dia, naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol menceritakan refleksi pribadi Tuanku Imam Bonjol tentang pengorbanan dan efek perang yang berkepanjangan selama 34 tahun. Tuanku Imam Bonjol mengekspresikan penyesalan yang dalam kepada pengikutnya, di mana timbul pertanyaan dalam dirinya, apakah ada banyak aturan di dalam Alquran yang telah dilanggar selama perang tersebut.

”Lahir pada 1772 di Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin perang Paderi, salah satu perang terlama suku Minangkabau melawan kolonialisme Belanda dari tahun 1803-1837 di Indonesia. Dia ditahan dan diasingkan di beberapa tempat di Indonesia, dan dalam masa pengasingan, masih mengatur pergerakan perlawanan melawan penjajah,” tutur Aditia Gunawan.

Setelah penetapan naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol oleh MOWCAP, dia menjelaskan, diperlukan program tindak lanjut yang menjadikan naskah tersebut mudah diakses, dikenal luas, dan dilestarikan, hingga generasi mendatang. (*)

batampos – Polisi belum menetapkan aktor Preman Pensiun Epy Kusnandar dan aktor Serigala Terakhir Yogi Gamblez sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Keduanya ditangkap pada Kamis (9/5) di kawasan Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

“Sampai saat ini kami masih melakukan pemeriksaan dulu,” ujar Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indraweny Panjiyoga kepada wartawan, Jumat (10/5).

Namun begitu, ia mengatakan bahwa Epy maupun Yogi Gamblez sudah dinyatakan positif narkoba saat ditangkap.

“Dua-duanya setelah kami lakukan cek urine awal positif narkoba menggunakan ganja,” ungkap Panjiyoga.

Sebelumnya, Aktor utama Preman Pensiun Epy Kusnandar ditangkap polisi dengan barang bukti narkoba jenis ganja. Diketahui bahwa Epy ditangkap polisi bersama satu aktor lainnya berinisial YG pada Kamis (9/5) di kawasan Apartemen Kalibata, Jakarta Selatan.

“Dari kedua orang ini dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja,” ujar Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indraweny Panjiyoga kepada wartawan, Jumat (10/5).

Namun begitu, ia mengatakan bahwa hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap aktor terkenal yang memerankan Kang Mus itu dan salah satu aktor lainnya terkait barang bukti ganja tersebut. (*)

Sumber: JP Group

batampos – PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) meraih penghargaan bergengsi The Small Medium Enterprise (SME) CSR Award Asia 2024 dari La Tofi School of Social Responsibility. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas inisiatif perusahaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Muda-mudi di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

Melalui program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan muda-mudi di Muara Gembong, Bridgestone Indonesia berhasil memberdayakan kaum perempuan dan muda-mudi di Desa Pantai Bahagia. Mereka diberikan pelatihan dalam pengolahan produk makanan, minuman, serta pembuatan batik dengan pewarna alami yang dihasilkan dari sumber daya alam mangrove yang melimpah di sekitar lokasi mereka.

Yunus Triyonggo, Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Umum Bridgestone Indonesia, menyatakan, “Komitmen kami untuk mengembangkan mitra-mitra UMKM, termasuk melalui pemberdayaan perempuan dan kaum muda-mudi, semakin diperkuat dengan penghargaan The SME CSR 2024 Award ini. Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Bridgestone E8 Commitment.”

The SME CSR Award Asia 2024 diinisiasi oleh La Tofi School of Social Responsibility sebagai penghargaan bagi perusahaan yang berkomitmen dalam mendukung perkembangan UMKM serta menghasilkan perubahan positif yang nyata pada masyarakat. Aris Darmono, Ahli Keberlanjutan La Tofi School of Social Responsibility, mengatakan, “Saya berharap perusahaan-perusahaan di Asia dapat semakin menguatkan kolaborasi dengan UKM di wilayahnya masing-masing agar kesepahaman tentang keberlanjutan dan CSR menjadi semakin baik dan strategis.”

Bridgestone E8 Commitment adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada sustainability guna mendukung terciptanya masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat. Selain melalui CSR, Bridgestone juga menerapkan inovasi teknologi ban ramah lingkungan, seperti ENLITEN, yang sudah mulai diterapkan pada produk Bridgestone Ecopia EP300 ENLITEN.

Bridgestone Tire Indonesia merupakan anak perusahaan Bridgestone Corporation yang berbasis di Indonesia, mempekerjakan sekitar 3.100 orang, dan menawarkan portofolio produk ban premium serta solusi terdepan didukung oleh teknologi inovatif, memperbaiki cara orang di seluruh dunia bergerak, hidup, bekerja, dan bermain. (*)

batampos – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, mengatakan, biarpun bukan hanya ‘bakal calon’ anggota DPD di Pemilu 2024, Irman Gusman memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggunakan cara melanggar hukum, untuk menghalangi hak warga negara mencalonkan diri di pemilu.

Hamdan mengatakan sebenarnya dalam kasus Irman Gusman, tidak ada alasannya KPU untuk mencoret namanya dari DCT Pemilu DPD dapil Sumbar di Pemilu 2024.

“Terbukti ketika dibawa ke PTUN bahwa pencoretan itu tidak sah, dikabulkan PTUN. Dan sudah ada perintah dari PTUN untuk mencantumkan nama Irman Gusman di DCT. Tapi KPU tidak mau melaksanakannya,” kata Hamdan, Kamis (11/5/2024).

Tidak itu saja, kata Hamdan, PTUN juga membatalkan SK KPU DCT Pemilu DPD dapil Sumbar karena tidak mencantumkan nama Irman. “Dan karena tidak melaksanakan putusan PTUN itu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) menjauhkan sanksi teguran keras kepada seluruh anggota KPU,” ungkapnya.

Dari proses-proses itu, menurut Hamdan, pencoretan nama Irman secara nyata menghalang-halangi hak warga negara untuk mencalonkan diri.

Dalam kasus seperti ini, jika dikaitkan dengan legal standing Irman Gusman menggugat ke MK, menurut Hamdan, permohonan pemohon banyak yang dikabulkan. “Karena nyata-nyata ada pelanggaran hak warga negara untuk mencalonkan diri. Seperti bakal calon bupati/wali kota yang dikabulkan MK.” papar Hamdan.

Dijelaskannya, undang-undangnya memang berbunyi ‘calon’ bukan ‘bakal calon’, tapi kalau terbukti bahwa pencalonan dihambat KPU, dengan cara-cara bertentangan dengan hukum maka diberikan hak bagi ‘bakal calon’ unuk menggugat di MK. “Dan biasanya MK memberikan legal standing, karena ada pelanggaran hak konstitusional di situ,” jelas mantan ketua MK ini.

Mengenai pemaknaan persinggungan hukuman lima tahun, Hamdan mengatakan, masalah ini sebenarnya sudah clear.

“Apapun itu, PTUN sudah mengatakan jika Irman tidak masuk dalam lingkup hukuman lima tahun atau lebih, tapi satu hingga lima tahun. Sehingga itu sudah jelas sekali PTUN memberikan penafsirannya,” paparnya.

Apa mungkin hanya karena satu orang kemudian hasil pemilu DPD dapil Sumbar menjadi tidak berguna?. Menurut Hamdan, Pemilu DPD dapil Sumbar dilakukan tanpa dasar hukum, sebab SK KPU tentang DCT sudah dibatalkan PTUN.

“Dibatalkan PTUN sebelum pelaksanaan pencoblosan. KPU menjalankan pemilu di sana tanpa ada dasarnya. Harusnya diperbarui dengan mengeluarkan SK KPU yang baru. Tapi ini kan tidak diperbarui,” kata dia.

Selain itu biar pun hanya satu orang, kata Hamdan, tetapi tetap ada hak konstistusional yang dilanggar. “Itu tidak bisa diabaikan. Jangan kemudian dihitung ke biaya dan sebagainya. Itu hak warga negara yang dilindungi konstitusi,” ujar Hamdan.

Mantan hakim MK, Maruarar Siahaan, mengatakan, Irman memiliki hak mengajukan gugatan karena hasil pemilu DPD dapil Sumbar tidak sah, karena DCT yang digunakan sudah dibatalkan PTUN Jakarta. “Kalau itu, ada kemungkinan dasarnya untuk meminta pemilu ulang DPD dapil Sumbar,” kata Maruarar.

Dijelaskannya, ketika DCT Pemilu DPD yang digunakan sudah tidak sah, maka hasil pemilunya pun tidak sah. “Sehingga logis kan kalau hasil pemilu yang tidak sah ini menjadi sengketa pemilu,” ungkapnya. (*)

Sumber: JP Group