batampos– Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan telah menerima berkas perkara dengan tersangka mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang, Hasan atas dugaan pemalsuan surat tanah di Km 23 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur.
“Berkas perkaranya sudah diterima 13 Juni lalu,” ungkap Kajari Bintan, I Wayan Eka Widdyara, Rabu (19/6/2024).
Dikatakannya, saat ini berkasnya masih dipelajari penyidik.
Dikatakannya juga, berkas dua tersangka lainnya, M Riduan dan Budiman pun telah diterima kembali.
Sebelumnya berkas perkara tersangka M Riduan dan Budiman dikembalikan jaksa karena dinilai belum lengkap.
Diketahui, kasus ini bermula dari pengaduan PT. Bintan Properti Indo (Eks PT. Expasindo) setelah mengetahui lahannya seluas 2,6 ha telah diterbitkan surat baru oleh para tersangka.
Penerbitan surat dilakukan dua tahap yakni lahan seluas lebih kurang 1,4 hektare diterbitkan surat pada 2014 saat Hasan menjabat lurah. Kemudian pada tahun 2016, Hasan kembali menerbitkan surat di atas bidang lahan seluas lebih kurang 1,2 ha saat Hasan menjabat Camat Bintan Timur.
Kasus ini dilaporkan ke Polres Bintan pada tahun 2022. Awalnya sempat dimediasi, namun karena tidak ada titik terang, pelapor meminta kepastian penanganan kasus ini ke Polres Bintan pada 2024. (*)
Suasana Jamaah haji melintasi jembatan Jamarat untuk melempar jumrah. (Antara)
batampos – ”Pak mau nanya. Hotel saya ini. Bisa dibantu mencarikan taksi pak? Beberapa rombongan kami tidak kuat jalan,”. Pertanyaan itu diungkapkan Mahmud, jemaah asal Bondowoso, kepada personel Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang sedang berjaga di sekitaran Masjidil Haram.
Pagi itu, Rabu (19/6), dia bersama sejumlah rekannya memang tengah berada di Masjidil Haram. Melaksanakan tawaf ifadah dan sai. Sekaligus tawaf wada.
Sehari sebelumnya, mereka baru saja tiba di hotel tempat menginapnya. Setelah sebelumnya tinggal di tenda pemondokan Mina untuk melaksanakan mabit (bermalam) dan lempar jumrah di Jamarat.
Sebenarnya, setelah tiba di hotel dari tenda pemondokan Mina, dia bersama semua jemaah sudah diimbau untuk menunda pelaksanaan tawaf.
Selain diminta untuk beristirahat, mereka juga diminta untuk menunggu beroperasinya bus salawat yang akan kembali mengantar mereka dari hotel ke Masjidil Haram.
Namun, mereka memilih untuk tetap berangkat tawaf. Pada Rabu (19/6) dinihari, dari hotel tempat menginap, mereka berjalan kaki. Sejauh hampir tiga kilometer. Saat itu, tenaga mereka masih fit.
Namun, begitu setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah tersebut, tenaga mereka benar-benar terkuras. Mereka rencananya naik taksi.
Namun, itu pun tak mudah. Sebab, mereka harus berjalan kaki hingga radius 1 kilometer. Sebab, jalanan di seputaran Masjidil Haram masih ditutup.
Tarif taksi-taksi yang beroperasi di Makkah juga sedang mahal-mahalnya. Untuk perjalanan dengan radius 1 kilometer saja, tarifnya bisa di atas 100 Riyal atau Rp 450 ribu.
Mahmud tidak sendirian. Ada banyak jemaah yang memilih tidak istirahat setelah selesai mabit dan lempar jumrah. Mereka langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sai.
Saat hendak kembali ke hotelnya, sebagian di antara mereka bingung. Ada yang lupa jalan pulang, ada pula yang sudah kadung capek untuk balik ke hotelnya.
Sebenarnya, PPIH Arab Saudi sudah mengimbau jemaah untuk istirahat dulu setelah menyelesaikan ibadah puncak haji. Selain untuk mengembalikan kondisi fisik, juga menunggu meredanya situasi kepadatan di Makkah.
”Kami mengimbau agar jemaah untuk memulihkan fisik terlebih dulu. Istirahat cukup, jangan langsung menuju Masjidil Haram untuk tawaf maupun sai,” kata Kepala Daerah Kerja (daker) Makkah PPIH Arab Saudi, Khalilurrahman.
Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, PPIH bakal kembali mengoperasikan bus salawat untuk mengantar jemaah ke Masjidil Haram mulai Kamis (20/6). (*)
Pemudik saat di Pelabuhan Fery Domestik Sekupang Batam. Foto: Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam mencatat tidak ada lonjakan jumlah penumpang kapal secara signifikan di Pelabuhan Domestik Sekupang menjelang dan sesudah Idul Adha 1445 Hijriyah.
“Kalau kita hitung masih normal dan belum ada peningkatan signifikan,” ujar Kepala Pos Syahbandar Pelabuhan Domestik Sekupang, Samosir Parsaoran, Rabu (19/6) siang.
Menurutnya, tercatat sebanyak 3.128 penumpang berangkat dari Pelabuhan Domestik Sekupang di tanggal 17 dan 18 Juni 2024. Sementara itu sebanyak 3.715 penumpang lainnya datang di Pelabuhan Domestik Sekupang pada momen arus balik itu.
“Cuma dibanding hari biasa ada kenaikan, namun tak signifikan,” tambahnya.
Parsaoran merincikan puncak arus balik penumpang terjadi pada 18 Juni, dimana tercatat ada sebanyak 1.839 penumpang berangkat dan 2.076 penumpang yang turun di Batam. Rata-rata penumpang tersebut dari Dumai dan Buton.
“Secara keseluruhan libur Idul Adha selama tiga hari tidak menimbulkan lonjakan jumlah penumpang moda transportasi laut di Pelabuhan Domestik Sekupang,” terang Parsaoran.
Sementara itu memasuki musim libur sekolah diprediksi akan ada peningkatan jumlah kunjungan dan keberangkatan penumpang di Pelabuhan Domestik Sekupang. Peningkatan diprediksi pada rute lintasan pelayaran jarak jauh.
“Sebentar lagi kan mau libur sekolah, ada pulang kampung, atau liburan. Jadi seperti biasanya ada sedikit peningkatan,” ujar Kasatker Pelabuhan Domestik Sekupang, Riyanto.
Kendati begitu, Riyanto menyampaikan jajarannya bersama stake holder lainnya komitmen memberikan layanan maksimalkan terhadap seluruh pengguna jasa pelabuhan.
“Sama dengan tahun lalu ada peningkatan namun tak banyak seperti momen hari raya besar umumnya,” kata Riyanto.
Amron salah seorang penumpang yang ditemui di Pelabuhan Sekupang mengaku sengaja pulang kampung lebaran haji ke rumah orang tuanya di Dumai karena lebaran Idul Fitri lalu tak bisa pulang. Ia memilih balik dua hari setelah lebaran haji karena mendapat cuti panjang dari perusahaan tempat bekerja
“Kebetulan dapat curi lima hari, pulang Sabtu baleknya Rabu. Berhubungan anak-anak juga selesai ujian sekolah,” ujarnya. (*)
batampos – Pertumbuhan properti di wilayah Kota Batam terus menunjukkan tren positif dan stabil, didorong oleh dua faktor utama yakni geliat industri manufaktur dan shipyard, serta daya beli masyarakat yang kuat.
Menurut Ketua DPD REI Khusus Batam, Robinson Tan, pertumbuhan properti di semester awal 2024 ini jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menandakan pemulihan sektor properti di Batam yang sempat tertahan akibat pandemi.
“Pertumbuhan industri manufaktur dan shipyard di Batam berimbas positif pada daya beli masyarakat, sehingga mendorong permintaan akan hunian,” jelas Robinson, Rabu (19/6).
Lebih lanjut, Robinson menuturkan bahwa tren positif ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mendorong investasi di Batam.
“Berbagai regulasi yang ramah investor dan pembangunan infrastruktur yang masif telah menciptakan iklim bisnis yang kondusif di Batam,” ujarnya.
Meski demikian, Robinson mengakui bahwa masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pengembang properti di Batam. Salah satunya adalah proses perizinan yang masih terbilang rumit dan memakan waktu.
“Percepatan proses perizinan menjadi kunci untuk mendorong laju pembangunan di Batam. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar target pembangunan kota Batam dapat tercapai,” ujarnya.
Di sisi lain, daya beli masyarakat Batam menunjukkan tren positif, terutama untuk segmen menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari tingginya minat masyarakat terhadap hunian dengan harga terjangkau.
“Daya beli masyarakat sangat beragam, tergantung pada segmen dan kebutuhannya masing-masing. Saat ini, permintaan terbanyak datang dari kalangan milenial untuk hunian, dan kalangan menengah ke atas untuk investasi dan apartemen,” terangnya.
Pertumbuhan properti di Batam ini tentunya menjadi angin segar bagi perekonomian lokal. Meningkatnya investasi di sektor properti akan membuka lapangan pekerjaan baru dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya.
Pemerintah dan pelaku industri properti perlu terus bersinergi untuk mengatasi hambatan yang ada dan menjaga momentum positif ini.
Dengan demikian, Batam dapat menjadi kota yang semakin maju dan dinamis, dengan sektor properti yang berkontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi. (*)
Pegi Setiawan (PS) alias Perong alias Robi Irawan. (Tangkapan Layar)
batampos – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan penyidik Polda Jawa Barat melimpahkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon dengan tersangka Pegi Setiawan alias Perong ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar pada Kamis (20/6).
“Jadi berkas sudah lengkap dilaksanakan penyidikan dan Kamis besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan,” kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/6), dikutip dari Antara.
Jenderal polisi bintang dua itu menyebut pelimpahan ini dilakukan setelah berkas perkara tersangka Pegi alias Perong dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum.
Dia menjelaskan bahwa penyidikan kasus ini bukan baru-baru ini saja, tetapi sudah bergulir sejak 2016, ditangani oleh Polres Cirebon.
Namun, karena tempat kejadian perkara (TKP) berada di dua tempat, yaitu TKP penemuan kecelakaan lalu lintas, dan TKP terjadinya penganiayaan, yaitu ada di Polres Cirebon Kota dan Polres Cirebon Kabupaten.
“Sehingga kasus ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat agar penanganan lebih komprehensif,” katanya.
Dalam penyidikan kasus Pegi alias Perong, kata dia, penyidik memeriksa sebanyak 70 orang saksi, dan 18 di antaranya saksi yang memberatkan tersangka serta saksi yang meringankan.
“Ada juga saksi ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kami lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya,” kata Sandi.
Dengan dilimpahkannya perkara ini, kata Sandi, maka kasus pembunuhan Vina dan teman laki-lakinya dengan tersangka Pegi alias Perong segera disidangkan, seperti yang sudah berlaku terhadap 8 tersangka sebelumnya. (*)
Suasana PPDB sekolah negeri di Kota Batam ramai pendaftar. Sementara sekolah swasta masih kekurangan calon siswa. (F. Cecep Mulyana / Batam Pos)
batampos – Sekolah swasta di Kota Batam masih kekurangan siswa baru untuk tahun ajaran 2024/2025 ini. Hal ini berbanding terbalik dengan sekolah negeri, yang mana dalam beberapa tahapan PPDB yang sudah dilaksanakan, peserta yang mendaftar jauh melebihi kuota daya tampung dari sekolah-sekolah yang ada.
Tingkat SD negeri yang mendaftar mendekati 13 ribu peserta. Begitu juga tingkat SMA dan SMK yang sudah mendaftar mencapai angka 17 ribuan peserta, sementara daya tampung SMA dan SMK di Batam hanya diangkat 14 ribuan.
Ini jadi masalah sebab, tidak semua peserta yang mendaftarkan akan masuk sekolah negeri. Solusi yang ditawarkan hanya satu yakni sekolah swasta. Mereka yang tidak lolos PPDB di sekolah negeri disarankan masuk ke sekolah swasta.
Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan tentu tidak bisa menuruti semua kemauan orangtua atau calon peserta didik ini. Apapun alasan kuota daya tampung sekolah tetap ada batasannya demi mutu pendidikan yang baik.
“Tetap tidak bisa akomodir semua. Yang tidak lolos kita minta pengertian untuk ke sekolah swasta karena memang kuota daya tampung sekolah ada batasannya,” ujar Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Batam Kasdianto.
Batam Pos yang menelusuri beberapa sekolah swasta di Batam khususnya di wilayah Batuaji dan Sagulung, dari tingkat SD hingga SMA/SMK umumnya masih kekurangan peserta didik baru. Beberapa sekolah swasta favorit yang biasanya ramai peminat bahkan masih kekurangan siswa.
Sekolah Yos III di Batuaji misalkan peserta didik yang sudah mendaftar baru kisaran 80 persen dari kuota daya tampung yang ditargetkan. Padahal PPDB sudah dimulai dari Desember 2023 lalu.
“Mudah-mudahan di sisa masa PPDB ini bisa tercapai,” ujar Kepala SD Yos Sudarso III Batam di Batuaji Marianus Sihotang, Rabu (19/6).
Kekurangan minat peserta didik di sekolah swasta ini diakui Marianus juga karena proses PPDB sekolah negeri yang masih berlangsung. Masih banyak orangtua yang ingin memasukan anak mereka ke sekolah negeri.
“Mungkin nanti kalau sudah tak lolos (PPDB Sekolah Negeri) baru cari sekolah swasta. Tak apa kita siap tampung kalau kuotanya masih mencukupi,” ujarnya.
Marianus Sihotang yang cukup aktif di berbagai organisasi dan lembaga pendidikan swasta di Kota Batam ini menyebut, tidak ada masalah dengan kualitas pendidikan di sekolah swasta. Justru banyak sekolah swasta yang kualitasnya lebih baik dari sekolah negeri. Begitu juga dengan biaya pendidikan, umumnya terjangkau oleh kalangan pekerja di Kota Batam.
“Apalagi di Batuaji dan Sagulung ini, Rata-rata terjangkau. Kami ada wadah kelompok kerja Kepala Sekolah Swasta, kami sering diskusi dan memang hampir sama semua biaya pendidikan di sekolah swasta. Jadi untuk kualitas dan biaya pendidikan di sekolah swasta tidak jadi masalah sebenarnya. Ada kok kebijakan keringanan-keringan untuk keluarga yang memang kurang mampu,” tutur Marianus.
Senada disampaikan oleh Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam Muhammad Raihan. Sekolah swasta di Batam umumnya masih kekurangan siswa atau peserta didik baru. Perlu dukungan dan perhatian dari pemerintah atas kebijakan PPDB di sekolah Negeri ini agar sekolah swasta di Batam tetap eksis.
“Kami (sekolah swasta) ada. Kami sangat bersedia untuk menampung anak-anak ini. Kami mitra pemerintah. Pasti ada solusi kalau kami dipandang dengan baik,” ujarnya.
Sesuai dengan data yang ada, sekolah swasta di Kota Batam, kata M. Raihan, mencapai ribuan sekolah dan ini sangat mampu mengakomodir semua siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMP ataupun SD. Begitu juga dengan SMA dan SMK, BMPS Provinsi Kepri juga mampu mengakomodir semua sebab SMA dan SMK swasta di kota Batam juga sangat mencukupi.
“Intinya di kebijakan pemerintah saja. Kalau semua mau akomodir di sekolah negeri ya tentu tak akan habis polemik ini. Kami ada loh. Persoalan SPP dan biaya administrasi lainnya tentu ada solusinya jika pemerintah mau merangkul kami dengan baik,” ujarnya.
Dijelaskannya, kebijakan penambahan ruangan kelas baru atau penambahan jumlah siswa di sekolah negeri bukanlah solusi yang tepat untuk mempertahankan mutu pendidikan di sekolah. Kebijakan ini hanya untuk menyenangkan hati masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Pemerataan siswa ke sekolah swasta adalah solusi yang tepat demi mempertahankan mutu pendidikan di sekolah.
“Swasta punya fasilitas yang memadai. Sangat taat dengan aturan yang ada. Ada kelebihan dengan berbagai pelatihan, bimbingan dan kegiatan ekskul. Kami selalu kekurangan siswa setiap tahunnya. Sementara sekolah negeri melimpah ruah dan terus dipaksakan untuk mengakomodir semua anak. Ini harus dirubah biar persoalan PPDB ini bisa terurai,” kata Raihan.
Terkait biaya pendidikan yang mahal, kata Raihan, tidak semua sekolah swasta mematok biaya SPP yang tinggi. Ada banyak sekolah yang biaya SPP hampir sama dengan sekolah negeri. Mahalnya SPP atau biaya pendidikan sekolah swasta itu bukan keputusan yang mutlak. Sekolah swasta juga punya kebijakan tersendiri untuk orangtua siswa yang benar-benar tidak mampu.
“Jadi intinya mari lihat kami sekolah swasta ini ada. Pasti ada solusi kalau dibicarakan dengan baik. Pemerintah harus peran aktif untuk hal seperti ini,” ujarnya. (*)
Hari tanpa bayangan adalah fenomena alam saat matahari berada di posisi tertinggi di langit.
batampos – Apa itu Hari Tanpa Bayangan? Kulminasi atau transit atau istiwa adalah fenomena saat matahari berada di posisi tertinggi di langit. Hari Tanpa Bayangan akan terjadi di Indonesia.
Jadwal dan lokasi wilayah yang mengalami fenomena Hari Tanpa Bayangan atau Kulminasi Utama telah diumumkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kapan Terjadinya?
Pada tahun 2024, seperti yang dilansir BMKG, pada Rabu (19/6) matahari akan berada di khatulistiwa pada 20 Maret pukul 10.06 WIB dan 22 September pukul 19.43 WIB.
Selain itu, pada 21 Juni pukul 03.50 WIB, matahari akan berada di titik balik Utara, dan pada 21 Desember pukul 16.20 WIB, matahari akan berada di titik balik Selatan.
Mengingat posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator, kulminasi utama di wilayah Indonesia akan terjadi dua kali dalam setahun, biasanya berdekatan dengan saat Matahari berada di khatulistiwa.
Di kota-kota lain, kulminasi utama terjadi saat deklinasi matahari sama dengan lintang kota tersebut. Khusus untuk Jakarta, fenomena ini terjadi pada 4 Maret 2024, dengan kulminasi utama pada pukul 12.04 WIB, dan pada 8 Oktober 2024, dengan kulminasi utama pada pukul 11.40 WIB.
Secara umum, kulminasi utama di Indonesia pada tahun 2024 terjadi antara 21 Februari 2024 di Baa, Nusa Tenggara Timur, hingga 4 April 2024 di Sabang, Aceh, dan dari 7 September 2024 di Sabang, Aceh, hingga 21 Oktober 2024 di Baa, Nusa Tenggara Timur
Menurut BMKG, Kulminasi Utama atau Hari Tanpa Bayangan terjadi saat matahari berada di posisi tertinggi di langit, tepat di atas kepala atau di titik zenit.
Akibatnya, bayangan benda tegak akan terlihat ‘menghilang’ karena bayangan bertumpuk dengan benda itu sendiri. Oleh karena itu, fenomena ini dikenal juga sebagai Hari Tanpa Bayangan.
BMKG menyebutkan bahwa Hari Tanpa Bayangan atau Kulminasi Utama terjadi karena bidang ekuator Bumi atau bidang rotasi Bumi tidak sejajar dengan bidang ekliptika atau bidang revolusi Bumi.
Oleh karena itu, posisi matahari dari Bumi tampak terus berubah sepanjang tahun antara 23,5 derajat Lintang Utara (LU) dan 23,5 derajat Lintang Selatan (LS). Fenomena ini dikenal sebagai gerak semu harian matahari. (*)
Suasana di depan gerbang terminal domestik Pelabuhan SBP Tanjungpinang, Rabu (19/6). f.peri
batampos-Penerapan e-ticketing atau pembelian tiket elektronik di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang ditargetkan akan dilakukan diuji coba pada akhir Juni 2024.
Kepala Seksi (Kasi) Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli KSOP Tanjungpinang, Topan Wisnu Chandra, menjelaskan untuk uji coba e-ticking di Pelabuhan SBP Tanjungpinang ditargetkan dapat dilakukan secepatnya.
Sebelumnya pihak aplikator juga sudah mengirim surat kepada KSOP Tanjungpinang untuk melakukan uji coba.
“Target kita uji coba e-ticketing bisa dilakukan di akhir Juni atau awal Juli 2024,” kata Topan, Rabu (19/6).
Topan menjelaskan pihaknya telah mengadakan rapat dengan pihak pelindo, operator kapal, dan pihak aplikator. Yang paling ditekankan adalah standar operasional prosedurnya (SOP).
“SOP yang harus dijalankan sesuai surat edaran nomor 33 tahun 2003 tentang e-ticketing pelabuhan,” ujarnya.
Salah satunya adalah, lanjut topan yaitu M-Kios untuk pembelian tiket secara langsung di pelabuhan, kemudian kesiapan aplikasi baik mobile aplikasi maupun user aplikasi serta helpdesk.
“Kemarin kita sudah cek ke lapangan secara sistem mobile aplikasi mereka sudah siap di playstore dan M-Kios juga sudah siap,” ujarnya.
Topan menegaskan, SOP itu harus berjalan baik jangan sampai ketika sudah dilakukan uji coba terjadi persoalan yang menyulitkan penumpang.
“Makanya kita minta SOP ini diperbaiki lagi sebelum uji coba,” tegasnya.
Topan menyebut saat uji coba penggunaan aplikasi tidak dikenakan biaya, namun saat semua sudah berjalan baik, kemungkinan akan ada biaya aplikasi yaitu sekitar Rp 1.500 setiap pembelian tiket.
Namun demikian, biaya itu harus dievaluasi kembali apakah memberatkan penumpang atau tidak.
“Kemungkinan Rp 1.500 rupiah setiap pembelian tiket untuk satu penumpang,” terangnya. (*)
Juru parkir mengenakan seragam baru dari Dinas Perhubungan Kota Batam mengatur kendaraan yang akan parkir di kawasan Greend Land Batamcenter, Selasa (14/5). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam sudah mendistribusikan atribut baru berwarna pink untuk para juru parkir resmi. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa parkir di Batam.
Kepala Dishub Batam, Salim, menjelaskan bahwa distribusi atribut baru ini dilakukan secara bertahap. Saat ini, 550 atribut telah didistribusikan kepada juru parkir di beberapa titik.
“Berangsur kami distribusikan kepada juru parkir resmi yang belum memiliki atribut parkir tersebut. Kami anggarkan di perubahan APBD di tahun ini baru tersedia 550 pcs saja,” kata Salim, Selasa (18/6).
Dishub Batam juga gencar mensosialisasikan program parkir langganan kepada masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Sosialisasi dilakukan melalui surat edaran dan koordinasi dengan UPTD terkait.
Upaya ini membuahkan hasil, dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program parkir langganan. Saat ini, terdapat lebih dari 400 kendaraan roda empat yang terdaftar dalam program tersebut.
“Kami terus memantau dan mengevaluasi program ini agar semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Salim.
Anggota Komisi II DPRD Batam, Hendra Asman, mengungkapkan kekhawatirannya terkait masih maraknya parkir liar di Batam. Ia menilai kurangnya pengawasan dan sistem yang lemah menjadi penyebab utama permasalahan ini.
“Dari sisi SDM dan sistemnya masih belum maksimal. Faktanya masih banyak ditemui juru parkir tidak memberikan karcis parkir dan atributnya,” ujar Hendra.
Hendra juga menyoroti kebijakan parkir langganan Dishub Batam yang masih belum optimal dan perlu dikaji ulang.
“Saya ingin segera mendudukkan bersama Dishub Batam untuk membahas sistem perparkiran di kota Batam, dan kami akan memberikan rekomendasi ke Pemko Batam,” tutupnya. (*)
Rombongan jemaah haji Indonesia dari berbagai kloter memenuhi area jamarat di Mina untuk melaksanakan lempar jumrah pada Selasa (18/6) dini hari. (Aris Imam/Jawa Pos)
batampos – Pada Rabu (19/6), pelaksanaan ibadah puncak haji di Armuzna (Arafah Muzdalifah Mina) berakhir. Para jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, mulai meninggalkan pemondokan di Mina. Setelah menyelesaikan fase mabid (bermalam) di Mina serta lempar jumrah di Jamarat.
Mereka kembali menuju hotel tempat mereka menginap di Makkah. Untuk melanjutkan prosesi ibadah fase akhir. Yakni tawaf ifadah, sai, serta tawaf wada.
Gelombang kepulangan jemaah Indonesia dari Mina sebenarnya sudah berlangsung sejak Selasa (18/6). Di mana, para jemaah yang mengambil nafar awal (mabid-lempar jumrah hingga 12 Dzulhijah/18 Juni) kembali ke hotel terlebih dulu.
Pada Rabu (19/6), giliran para jemaah yang mengambil nafar tsani (mabid lempar jumrah hingga 13 Dzulhijjah) yang meninggalkan Mina. Karena itu, saat ini, tenda di Mina sudah banyak ditinggalkan jemaah.
Berdasarkan data PPIH Arab Saudi, mayoritas jemaah Indonesia memilih untuk nafar awal. Mencapai 77 persen dari 213 ribu jemaah regular.
”Sementara, jamaah yang mengambil nafar tsani atau mabit tiga malam sebesar 23 persen. Mereka tengah proses kembali ke hotel,” kata Kepala Daker Makkah PPIH Arab Saudi, Khalilurrahman.
Penurunan jumlah jemaah juga terlihat di area Jamarat yang jadi pusat pelaksanaan lempar jumrah. Tidak banyak jemaah Indonesia yang beraktivitas. Mayoritas adalah jemaah mancanegara.
Karena itu, saat ini, kawasan Jamarat yang sejak Minggu (16/6) lalu begitu padat, kini sudah makin sepi. Kini, kepadatan jamaah kembali bergeser ke MAsjidil Haram. Mereka mulai melaksanakan tawaf ifadah, sai, dan tawaf wada.
PPIH Arab Saudi menerbitkan imbauan perihal pelaksanaan kegiatan tersebut. Di mana, para jemaah diminta untuk beristirahat terlebih dulu di hotel tempat menginapnya di Makkah.
Sementara, bagi jemaah haji yang masuk kategori lansia, sakit, risiko tinggi (risti), serta jemaah wanita yang sedang berhalangan, gugur kewajiban thawaf wada’-nya. Dan tidak dikenakan dam (denda).
Selain itu, PPIH juga menerbitkan imbauan tentang jadwal pelaksanaan tawaf ifadah, sai, maupun tawaf wada. Di mana, pelaksanaan semua ibadah ini disesuaikan dengan jadwal para jemaah meninggalkan Makkah.
Baik yang pulang ke tanah air melalui Jeddah (bagi jemaah gelombang pertama), maupun yang menuju Madinah (bagi jemaah gelombang kedua). (*)
