batampos – Tim pengawas (Timwas) haji DPR RI menemukan kondisi tenda jamaah haji Indonesia mirip barak pengungsian di Mina, Arab Saudi.

“Kami menyesalkan buruknya pelayanan jemaah di Mina ini. Akibat tenda di bawah kapasitas, terpaksa sebagian jamaah berbaur antara jamaah laki-laki dan perempuan tanpa pembatas,” kata anggota Timwas Haji DPR Wisnu Wijaya Adiputra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bahkan banyak jamaah haji tidur di luar tenda, yang sangat tidak baik untuk kesehatan, lebih-lebih buat jamaah lanjut usia. Dia meminta Kemenag harus melakukan evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki persoalan itu.

Lanjut dia, persoalan tenda di bawah kapasitas tidak hanya menimpa jamaah haji reguler, tapi juga jamaah haji plus. Bahkan lebih parah di Maktab 111 tempat jamaah haji plus bermukim, kata dia, tenda berkapasitas 80 orang terpaksa ditempati 1.200 orang.

Selain itu, Timwas Haji DPR juga mendapati adanya jamaah yang diusir dari tenda, akibat penempatan tenda jamaah haji Indonesia yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan. Mereka terpaksa meninggalkan tenda karena hak-haknya tidak bisa terpenuhi karena salah tempat.

“Semestinya tidak akan terjadi kalau Kemenag bisa mengantisipasi sejak awal,” ucapnya menegaskan.

Salah seorang jamaah haji Dedi Karyadi dari kelompok terbang 49 asal Kota Bogor, mengungkapkan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10×12 meter diperuntukkan bagi 160 orang jamaah.

“Artinya jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter. Ruang gerak kita tidak ada 1 meter. Itu pun masih tidak bisa menampung jamaah karena tenda-nya sangat sempit,” ungkapnya.

Kata dia, dengan terpaksa ada jamaah yang tidur di luar tenda. Mereka juga bergiliran tiap dua jam untuk bergantian tidur di dalam tenda. (*)

Sumber: Antara

batampos – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Kusnadi, staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diperiksa terkait pencarian tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 Harun Masiku (HM).

“Pemeriksaannya seputar pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang ditangani, yaitu tersangka HM ataupun hal-hal terkait keberadaan tersangka HM itu sendiri,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.

Tessa mengatakan pemeriksaan terhadap Kusnadi mulai pukul 10.00 WIB dan masih berlangsung hingga saat berita ini diturunkan. Dia juga tidak bisa banyak berkomentar soal apa saja yang didalami penyidik pada pemeriksaan tersebut karena proses pemeriksaan yang masih berlangsung.

Dia menambahkan ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan kepada publik demi kelancaran proses penyidikan, namun segala detail dari proses penyidikan KPK akan dibuka kepada publik dalam proses persidangan.

“Secara detail kami belum bisa memberi informasi karena masih berproses, kita tunggu aja prosesnya. Kembali lagi materi pemeriksaan itu kami belum bisa buka ke publik karena itu menjadi kewenangan penyidikan. Kita harapkan apapun keterangan yang bersangkutan dapat memperkuat kerja teman-teman penyidikan di perkara ini,” ujarnya.

KPK dalam beberapa waktu terakhir kembali memanggil sejumlah saksi terkait penyidikan dan pencarian terhadap buronan KPK Harun Masiku.

Selain memeriksa tiga orang saksi yang diduga mempunyai hubungan kekerabatan dengan HM, KPK juga memanggil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, serta stafnya yang bernama Kusnadi, sebagai saksi dalam penyidikan tersebut.

Hasto Kristiyanto pada Senin (10/6), diperiksa selama empat jam oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Lebih lanjut, penyidik KPK telah menyita sebuah ponsel milik staf Hasto yang bernama Kusnadi, dua ponsel milik Hasto, buku tabungan dan kartu ATM milik Kusnadi, dan buku agenda DPP PDIP pada Senin (10/6).

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walaupun demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 yakni Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah. (*)

Sumber: Antara

batampos – Kepadatan jemaah haji serta cuaca panas ekstrem di Makkah menjadi tantangan tersendiri dalam prosesi melontar jumrah. Tak terkecuali bagi jemaah haji asal Indonesia. Memasuki hari tasyrik ketiga kemarin (18/6), Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memberlakukan sejumlah aturan darurat.

Selain imbauan tidak melaksanakan lempar jumrah pada siang-sore hari, otoritas setempat menerapkan sistem buka tutup. Tujuannya, mengatur pergerakan jemaah dari tenda pemondokan di Mina menuju jamarat (tempat pelaksanaan lempar jumrah).

Pantauan Jawa Pos di Mina, sistem buka tutup diberlakukan pada jam-jam padat di jamarat. Misalnya, pada Senin (17/6) sore. Terowongan Mina yang menjadi akses utama jemaah haji dari Mina menuju jamarat ditutup. Sebab, pada sore itu, kawasan jamarat mengalami kepadatan luar biasa. Akibatnya, jemaah di tenda Mina yang hendak menuju jamarat tertahan. ”Saya dan rekan-rekan baru bisa berangkat setelah magrib,” kata Zainuddin, jemaah dari embarkasi Surabaya.

Sistem buka tutup juga diterapkan pada Selasa (18/6). Mulai dini hari hingga subuh. Skema buka tutup juga sempat diberlakukan di jalur jamarat menuju tenda Mina. Akibatnya, sempat terjadi penumpukan jemaah di area jamarat.

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Kemenag RI mengeluarkan imbauan. Seluruh jemaah diminta mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah Saudi. ”Demi keamanan para jemaah, kami mengimbau agar melaksanakan lempar jumrah di waktu-waktu yang ditentukan. Serta, mengikuti seluruh kebijakan yang berlaku,’’ kata Staf Khusus Bidang Media dan Komunikasi Publik Kemenag Wibowo Prasetyo.

Pada bagian lain, Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas merespons sejumlah laporan terkait beberapa kendala layanan jemaah haji, terutama selama di Mina. Yaqut menyebutkan, memang ada sejumlah laporan terkait masalah yang dialami jemaah Indonesia. Mulai matinya AC di beberapa tenda hingga sejumlah tenda yang tak bisa menampung seluruh jemaah.

Dia memastikan bahwa semua keluhan itu sudah direspons PPIH Arab Saudi maupun petugas dari mashariq (penyedia paket layanan haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi). ”Semua laporan langsung direspons dan dibenahi,” katanya.

Dia mencontohkan saat dirinya mendapat keluhan langsung dari para jemaah di maktab 63 yang belum mendapat tenda. ”Kami minta mashariq untuk menye diakan tenda tambahan. Dan, langsung direspons,” ujarnya.

Demikian pula layanan lain. Semua keluhan juga langsung direspons PPIH maupun mashariq, termasuk sejumlah tenda yang AC-nya sempat mati. Pada Senin (17/6) suhu di Mina mencapai 47 derajat Celsius.

Sementara itu, sejak kemarin (18/6) selepas magrib, sebagian jemaah haji, termasuk dari Indonesia, yang memilih nafar awal (melaksanakan lempar jumrah pada 10–12 Zulhijah) mulai meninggalkan tenda pemondokan di Mina untuk menuju hotel tempat mereka menginap di Makkah.

Para jemaah dijemput dari tenda pemondokan Mina dengan bus yang disediakan PPIH Arab Saudi. ”Semua kami antarkan menuju hotel pemondokan di Makkah,” kata Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid di Makkah.

Hanya, proses pemulangan para jemaah nafar awal ke pemondokan juga tidak mudah. Sebab, kemarin terjadi kepadatan lalu lintas dari Mina menuju Makkah. Hal itu tak terlepas dari banyaknya jemaah haji dari negara-negara lain yang juga bertolak dari Mina ke Makkah untuk melaksanakan prosesi lanjutan setelah nafar awal, yakni tawaf ifadah dan tawaf wadak di Masjidilharam.

Di Makkah, jemaah akan menyelesaikan prosesi haji dengan tawaf ifadah dan tawaf wadak, lantas jemaah gelombang pertama menunggu waktu pemulangan. Kloter pertama jemaah gelombang pertama akan bertolak ke tanah air pada 22 Juni 2024. Sedangkan jemaah gelombang kedua akan meninggalkan Makkah untuk melakukan ibadah arbain di Madinah.(*)

Sumber: JP Group

batampos – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Selasa (18/6) mengatakan bahwa Iran, Lebanon, dan Hizbullah tidak ingin melihat konflik di Gaza meluas menjadi perang regional, serta AS melanjutkan upaya diplomatik agar konflik tidak melebar.

“Saya rasa tidak ada pihak yang berpotensi berperang benar-benar ingin melihat perang atau konflik meluas,” kata Blinken dalam konferensi pers di Washington bersama Sekretaris Jenderal aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

“Saya tidak yakin Israel ingin melihatnya. Saya tidak yakin Hizbullah ingin melihatnya. Lebanon tentu saja tidak akan melihatnya karena merekalah yang paling menderita. Saya tidak yakin Iran akan melihat hal tersebut,” lanjut Blinken.

Namun, Blinken mencatat bahwa meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah dapat menciptakan potensi risiko penyebaran konflik.

Upaya diplomatik AS sedang berlangsung dalam rangka mencegah pembukaan front baru di perbatasan Israel dengan Lebanon, tambah Blinken.

Utusan Khusus AS dan Koordinator Urusan Energi Internasional Amos Hochstein tiba di wilayah tersebut pekan ini untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat senior mengenai perlunya mencegah perang antara Israel dan Lebanon.

Hochstein pada tahun lalu juga berperan menjadi perantara perjanjian batas laut antara Israel dan Lebanon, sehingga membuka jalan bagi eksplorasi gas di wilayah tersebut.

Pada 7 Oktober 2023, gerakan Palestina Hamas melancarkan serangan roket skala besar terhadap Israel dan melanggar perbatasan, menyerang kawasan sipil dan pangkalan militer. Hampir 1.200 orang di Israel tewas dan sekitar 240 lainnya diculik dalam serangan itu.

Israel kemudian melancarkan serangan balasan, memerintahkan blokade total terhadap Gaza, dan memulai serangan darat ke daerah kantong Palestina itu dengan tujuan untuk melenyapkan pejuang Hamas dan menyelamatkan para sandera.

Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 37.347 orang, sementara 85.372 lainnya menderita luka-luka, kata kementerian kesehatan di Gaza pada Senin (17/6). (*)

Sumber: Antara

batampos – Polusi udara menjadi faktor pembunuh terbesar kedua secara global.

Baru-baru ini, data terbaru menunjukkan hampir 2.000 anak balita meninggal setiap hari akibat polusi udara.

Dilansir dari The Guardian, Rabu (19/6), data sebelumnya telah menunjukkan lebih dari 8 juta kematian, baik anak-anak maupun orang dewasa, disebabkan oleh polusi udara pada tahun 2021.

Menurut sebuah studi baru dari Health Effects Institute (HEI), polusi luar ruangan dan dalam ruangan terus memberikan dampak buruk terhadap kesehatan.

Di antara anak-anak balita, polusi udara menempati urutan kedua setelah kekurangan gizi sebagai faktor risiko kematian.

Laporan State of Global Air tahun ini, yang diterbitkan oleh HEI sejak tahun 2017, dan dibuat tahun ini bekerja sama dengan Unicef, juga menunjukkan bahwa anak-anak di negara-negara miskin menderita dampak terburuk.

Pallavi Pant, penulis utama laporan ini dan kepala kesehatan global di HEI, menunjukkan kesenjangan besar yang terungkap dalam laporan tersebut.

“Terlalu banyak beban yang ditanggung oleh anak-anak, masyarakat lanjut usia, dan negara-negara berpendapatan rendah dan menengah,” ujarnya.

Partikel kecil yang disebut PM2.5, yang berarti diameternya lebih kecil dari 2,5 mikrometer merupakan penyebab lebih dari 90% kematian akibat polusi udara global, menurut laporan tersebut.

Partikel PM2.5 dapat memasuki aliran darah dan diketahui mempengaruhi organ di seluruh tubuh, penyakit ini ditemukan tidak hanya berhubungan dengan penyakit paru-paru, tetapi juga penyakit jantung, stroke, diabetes, demensia, dan keguguran.

Laporan tersebut menunjukkan betapa meluas dan merusaknya prevalensi polusi PM2.5, dan menemukan bahwa peningkatan kadar partikel halus kini menjadi prediktor yang paling konsisten dan akurat terhadap hasil kesehatan yang buruk di seluruh dunia. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Saksi mahkota (saksi sekaligus terdakwa) kasus Menteri Pertanian periode 2019–2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kasdi Subagyono, mengungkapkan sempat ada permintaan dari SYL untuk tunjangan hari raya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Kasdi, yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, menjelaskan permintaan SYL tersebut disampaikan oleh mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

“Infonya dari Hatta, dia bilang itu perintah Pak Menteri, tetapi saya memang tidak mengonfirmasi langsung ke Pak Menteri perintah itu,” kata Kasdi pada sidang pemeriksaan saksi mahkota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Atas permintaan tersebut, ia pun mengoordinasikan bersama dengan para pejabat eselon I Kementan untuk mengumpulkan uang senilai Rp500 juta.

Setelah terkumpul, kata dia, uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Hatta melalui bawahan Kasdi. Lalu, Hatta menyerahkan uang itu kepada Komisi IV DPR RI, yang merupakan mitra kerja Kementan.

Kendati demikian, Kasdi mengaku tidak mengetahui lebih lanjut apakah uang tersebut benar diterima oleh Komisi IV DPR RI.

“Tetapi ada tanda terimanya kalau Hatta yang menerima uang itu,” tuturnya.

Kasdi merupakan Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 yang juga menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan bersama SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023 Muhammad Hatta.

Keduanya didakwa sebagai koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain, untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL maupun keluarganya

Dalam kasus itu, SYL didakwa melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar.

Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar dan terancam pidana pada Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Sumber: Antara