batampos – Dugaan penyidik menyalahi prosedur saat pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto pekan lalu (10/6) akan dibuktikan rekaman CCTV. Khususnya saat kedatangan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti menemui Kusnadi, staf Hasto.

Kuasa Hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, mendukung upaya KPK untuk membuka rekaman CCTV di Gedung Merah Putih. ”Kami mendukung. Sekalian buka juga CCTV yang ada di depan gedung halaman KPK,” kata Ronny kepada Jawa Pos kemarin (16/6).

Ronny mempertanyakan sikap penyidik yang seolah mengendap-endap serta memakai masker dan topi. Menurut dia, itu bertujuan menjebak Kusnadi. Sebab, saat itu penyidik berbicara kepada Kusnadi bahwa dirinya dipanggil Hasto. Padahal, sebenarnya tidak. Pemanggilan itu hanya dalih untuk bisa menyita berbagai barang yang dibawa Kusnadi. Termasuk buku catatan agenda partai.

Ronny dan timnya mempunyai bukti kedatangan Rossa sebelum bertemu Kusnadi. Bukti itulah yang kini sedang dilaporkan ke Komnas HAM, Polda Metro Jaya, dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. ”Kalau penyidik mau mencari kebenaran, tidak dengan cara melanggar hukum,” tegasnya.

Pihaknya masih bingung dengan upaya penyitaan gawai dan buku partai milik DPP PDIP. Menurut dia, hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan buron KPK Harun Masiku.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menyatakan siap untuk membuka CCTV KPK. Terutama untuk menguji dugaan bahwa penyidik KPK melanggar prosedur saat pemeriksaan. Pihaknya siap untuk mengujinya di Komnas HAM dan Dewas KPK. ”Justru itu adalah kesempatan bagi kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan kami proses ini,” katanya.

Termasuk dugaan penyidik membentak Kusnadi saat diperiksa dan digeledah sebelum dilakukan penyitaan. Laporan-laporan itu bagi KPK menjadi bentuk pengujian bahwa mereka benar-benar profesional dalam menangani perkara. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai korban judi online tidak bisa serta merta atau begitu saja mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, dikutip dari Antara.

Diah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (17/6), mengatakan bahwa korban judi online yang berhak menerima bansos adalah mereka yang identitasnya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Artinya, data DTKS itu ada parameter pengukurnya, parameter kemiskinan. Nah, nanti dimasukkan saja ke sistem DTKS apakah masuk atau tidak,” kata dia.

Hal tersebut ia sampaikan sebagai tanggapan atas wacana mengikutsertakan korban judi online sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

“Silakan saja korban (judi online) apakah masuk atau tidak ya silakan masuk ke dalam proses verifikasi DTKS. Misalnya, jatuh miskin butuh bantuan, kemudian masuk kriteria kemiskinan itu lain, tapi bukan variabel kalah judi online menentukan masuk DTKS, tidak bisa,” ujarnya.

Berikutnya, Diah pun menilai dibandingkan memberi bantuan sosial, hal yang lebih penting untuk dilakukan terkait judi online adalah langkah mengatasinya.

“Karena orang ada yang ketipu, ya, banyak kalau bicara kriminal banyak. Jadi yang penting itu, judi online-nya yang diatasi, sumbernya,” kata dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (13/6), menegaskan bahwa praktik judi baik secara langsung maupun online, dapat memiskinkan masyarakat, sehingga kalangan tersebut kini berada di bawah tanggung jawab kementerian yang ia pimpin.

Muhadjir mengaku telah melakukan banyak advokasi untuk korban judi online, bahkan memasukkan mereka dalam DTKS sebagai penerima bantuan sosial.

“Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kita minta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk turun melakukan pembinaan dan memberi arahan,” kata Muhadjir.

Presiden Joko Widodo juga telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta, 14 Juni 2024.

Satgas tersebut dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Satgas, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie sebagai Ketua Harian Pencegahan, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Satuan tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz 2024 bersama aparat gabungan TNI/Polri menembak mati satu anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Bibida Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Kombes Pol. Faizal Ramadhani melalui rilis di Timika, Senin, mengatakan bahwa operasi penegakan hukum oleh aparat gabungan di markas KKB yang berada di Distrik Bibida berhasil menewaskan seorang anggota KKB.

“Pada saat aparat gabungan melakukan pengejaran dan penyisiran di Kampung Udigimi, Distrik Bibida juga menemukan satu jenazah lagi sehingga total yang dievakuasi ada dua mayat,” kata Kombes Pol. Faizal.

Menurut dia, dari hasil identifikasi diperoleh hasil bahwa salah satu jenazah adalah KKB atas nama Baganiok Murib.

“Ya, benar, kami telah berhasil melumpuhkan satu KKB kelompok Undius Kogoya, dan diduga identitasnya sebagai Baganiok Murib,” ujarnya.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno menjelaskan bahwa Baganiok Murib merupakan anggota aktif dari KKB Tenius Waker Undius Kogoya yang pada 3 bulan terakhir melakukan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Pantai.

“Kedua jenazah telah berada di RSUD Paniai, dan sore ini jenazah berhasil diidentifikasi diduga bernama Danis Murib alias Baganiok Murib yang merupakan anggota KKB aktif pimpinan Tenius Waker dan Undius Kogoya,” katanya.

Kondisi mayat Baganiok Murib ditemukan berkaus hitam dengan atribut KKB. Dia mengalami luka tembak di dada bagian kanan.

“Baganiok Murib merupakan KKB dari Intan Jaya yang selama 3 bulan terakhir ini aktif melakukan gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Paniai,” ujarnya. (*)

Sumber: Antara

batampos – Para profesor kedokteran yang bekerja di rumah-rumah sakit yang berafiliasi dengan Universitas Nasional Seoul (SNU) pada Senin mulai melakukan pemogokan tanpa batas waktu, menurut sekelompok pasien.

Sekitar 55 persen profesor diperkirakan akan bergabung dalam gerakan menentang reformasi medis pemerintah.

Sebanyak 529 profesor di empat rumah sakit telah menyatakan tekad untuk mogok kerja.

Keempat rumah sakit yang dimaksud itu adalah Rumah Sakit SNU, Rumah Sakit SNU Bundang, Pusat Medis SNU Boramae Pemerintah Metropolitan Seoul, dan Pusat Sistem Perawatan Kesehatan Rumah Sakit SNU Gangnam Center.

Namun, ruang gawat darurat dan perawatan untuk pasien yang sakit kritis tidak akan terpengaruh, kata pejabat rumah sakit.

“Kami hanya menghentikan perawatan bagi pasien yang dapat menerima perawatan di rumah sakit lain atau yang kondisinya tidak akan terpengaruh oleh penundaan sementara dalam perawatan,” kata komite darurat profesor kedokteran SNU.

“Sementara rumah sakit akan terus memberikan perawatan bagi pasien dengan penyakit kritis atau langka, jumlah perawatan sebenarnya akan berkurang sebesar 40 persen karena pemogokan tersebut,” ujar komite itu.

Meski ada protes keras dari para dokter yang masih magang, pemerintah akhirnya menyelesaikan kenaikan kuota penerimaan sekitar 1.500 mahasiswa kedokteran pada akhir bulan lalu

Kenaikan itu merupakan peningkatan pertama dalam 27 tahun.

Sebuah kelompok advokasi pasien mendesak para profesor kedokteran SNU untuk tidak mogok, dan menyoroti bahwa keadaan pasien dengan gejala yang tidak kritis juga mengkhawatirkan–seperti halnya pasien-pasien yang memiliki kondisi serius.

“Mengambil keuntungan dari kekhawatiran dan kerugian yang dialami pasien untuk menekan pemerintah adalah langkah yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun,” kata Organisasi Aliansi Pasien Korea melalui pernyataan.

Organisasi itu menambahkan bahwa keselamatan pasien mungkin dipertaruhkan jika para profesor kedokteran melakukan pemogokan, karena layanan medis telah terganggu akibat pemogokan dokter junior yang telah berlangsung selama hampir empat bulan.

Sementara itu, pemerintah mendesak para pimpinan rumah sakit SNU untuk tidak mengizinkan pemogokan serta agar mempertimbangkan untuk mewajibkan para profesor mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh rumah sakit akibat tindakan kolektif tersebut.

Pemogokan yang dilakukan oleh para profesor kedokteran SNU terjadi sehari sebelum pemogokan dokter umum berskala nasional dijadwalkan berlangsung pada Selasa.

Pemogokan massal itu diselenggarakan oleh Asosiasi Medis Korea (KMA), yang adalah kelompok lobi dokter terkemuka di Korea Selatan.

Pemerintah telah memerintahkan para dokter umum untuk terus memberikan perawatan medis dan melaporkan kepada pihak berwenang jika mereka menutup praktiknya pada hari terjadinya mogok kerja.

Pemerintah akan mengeluarkan perintah lain bagi dokter umum untuk kembali bekerja jika lebih dari 30 persen dari mereka bergabung dalam aksi mogok yang direncanakan.

Sehari sebelumnya, KMA mengumumkan akan mempertimbangkan untuk menunda pemogokan jika pemerintah setuju untuk memulai kembali diskusi mengenai peningkatan kuota sekolah kedokteran dari awal.

Pemogokan, menurut mereka, juga bisa ditangguhkan jika semua perintah administratif yang dikeluarkan terhadap dokter peserta pelatihan yang telah meninggalkan rumah sakit sejak Februari dibatalkan.

Namun, Kementerian Kesehatan menolak permintaan tersebut.

Kemenkes Korsel menyatakan “tidak pantas bagi KMA untuk mengajukan tuntutan kebijakan kepada pemerintah dalam kondisi pemogokan ilegal.” (*)

Sumber: Antara

batampos – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan klarifikasi terkait gagasan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online. Ia menegaskan, penerima bansos tersebut bukanlah para pelaku judi online, melainkan anggota keluarga.

“Kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana. Nah, yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri atau suami,” kata Muhadjir di kantor Pimpinan Pusat Muhammdiyah, Jakarta, Senin (17/6).

Gagasan pemberian bansos kepada korban judi online sempat diusulkan Muhadjir dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online. Dalam struktur tim ad hoc tersebut, Menko PMK berperan sebagai Wakil Ketua Satgas, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto yang menjabat sebagai ketua.

Ia mengutarakan, pihaknya akan membahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait pihak keluarga yang akan menerima bansos dari korba perjudian online.

“Kondisi ini yang ditimbulkan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya kami Menko PMK. Dalam mekanisme pemberian bansos kepada keluarga yang terdampak judi online ini akan kami bahas dengan Menteri Sosial,” ungkap Muhadjir.

Muhadjir menilai pemberian bansos kepada keluarga korban judi online sangat penting. Mengingat mereka tidak hanya mengalami kerugian secara materi, tetapi juga kesehatan mental, bahkan hingga berujung pada kematian dalam banyak kasus.

“Kalau dia masih menganggur kita beri kemampuan keterampilan, dari kartu prakerja, kalau dari kartu pra kerja sulit ya di Kemensos ada program namanya pena, kan pena itu singkatan dari pahlawan ekonomi Nusantara, itu mereka-mereka yang salah satunya korban TPPO ini kemudian diberdayakan diberi modal untuk bisa survival,” pungkas Muhadjir. (*)

Sumber: JP Group