batampos – Sebuah helikopter mengalami kecelakaan di wilayah Provinsi Azerbaijan Timur. Nahasnya, helikopter tersebut mengangkut penumpang penting yang mana di dalamnya ada Presiden Iran Ebrahim Raisi bersama dengan penumpang lainnya.

Akibat kecelakaan yang terjadi pada Minggu (19/5) itu, Presiden Ebrahim Raisi, menteri luar negerinya, dan pejabat senior lainnya dipastikan tewas dalam kecelakaan helikopter setelah pencarian semalaman yang panjang di tengah kabut tebal dan salju di daerah pegunungan di provinsi Azerbaijan Timur yang dikenal merupakan wilayah berbatu-batu di Iran.

BACA JUGA: Presiden Iran Ebrahim Raisi Tewas Akibat Kecelakaan Helikopter

Jenazah mereka ditemukan pada Senin (20/5) pagi, beberapa jam setelah helikopter mereka jatuh. Demikian dilaporkan langsung oleh media pemerintah Iran.

Kecelakaan ini memberikan tantangan bagi para pemimpin senior negara tersebut. Hal ini mengingat Iran tengah berada di tengah meningkatnya ketegangan regional dan global yang berpusat pada perang di Gaza, Palestina, sementara Iran adalah salah satu negara musuh bebuyutan Israel.

Dilansir via Al-Jazeera, berikut ini adalah pejabat yang tewas dalam kecelakaan helikopter di wilayah Provinsi Azerbaijan Timur.

Presiden Iran Ebrahim Raisi

Pemimpin Iran berusia 63 tahun itu telah lama dipandang sebagai penerus Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, otoritas tertinggi di negara itu. Raisi adalah seorang konservatif agama garis keras yang memiliki hubungan erat dengan peradilan dan elit agama Iran.

Saat berusia awal 20-an, ia diangkat menjadi jaksa di beberapa kota hingga ia mendapatkan jabatan di ibu kota Teheran untuk bekerja sebagai wakil jaksa pada tahun 1989. Upaya pertamanya untuk memenangkan kursi kepresidenan pada tahun 2017 gagal, namun ia akhirnya berhasil pada tahun 2021.

Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amirabdollahian

Korban tewas kedua adalah fiplomat terkemuka Iran, yang bersama Presiden Raisi di helikopter yang jatuh, memainkan peran penting dalam mengubah kebijakan luar negeri Iran dari keterlibatan dengan Barat menjadi meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga regionalnya.

Amirabdollahian, 60 tahun, telah menjabat beberapa posisi di Kementerian Luar Negeri Iran sejak 1997, termasuk sebagai duta besar untuk Bahrain dan wakil menteri luar negeri untuk urusan Arab dan Afrika.
Raisi menominasikannya sebagai menteri luar negeri setelah ia menjadi presiden pada tahun 2021.

Salah satu prestasi terbesar Amirabdollahian adalah membantu memulihkan hubungan diplomatik Iran dengan Arab Saudi sebagai bagian dari perjanjian yang ditengahi Tiongkok dan mengunjungi kerajaan tersebut pada tahun 2023 dalam pencairan besar-besaran hubungan antara kedua negara.

Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur Iran, Malik Rahmati

Malek Rahmati baru-baru ini ditunjuk sebagai gubernur baru provinsi Azerbaijan Timur oleh kabinet Iran. Sebelumnya, ia telah mengambil sejumlah peran dalam sistem politik Iran.

Dia sebelumnya ditunjuk sebagai kepala Organisasi Privatisasi Iran, serta wakil direktur AQR. Dirinya ikut tewas dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran, Ebrahim Raisi.

Rahmati juga pernah menjadi ketua Organisasi Ekonomi Razavi, yang didirikan pada akhir tahun 1990an untuk mendapatkan sumber daya keuangan AQR; dan anggota dewan direksi, serta wakil ketua Organisasi Ekonomi Kowsar, sebuah entitas yang aktif di banyak sektor ekonomi, termasuk pertambangan, pertanian, dan kesehatan dan Rahmati juga pernah menjabat beberapa posisi manajerial lainnya di Kementerian Dalam Negeri Iran.

Wakil Pemimpin Tertinggi Iran untuk Azerbaijan Timur, Ayatollah Mohammad Ali Al-Hashem

Wakil pemimpin tertinggi di provinsi Azerbaijan Timur dan seorang imam di kota Tabriz, Mohammad Ali Ale-Hashem juga termasuk di antara mereka yang tewas. Ale-Hashim juga merupakan anggota dewan provinsi Dewan Kemanfaatan dan wakil provinsi di Majelis Ahli.

Siapa lagi yang terbunuh? Dia adalah Sardar SEED Mehdi Mousavi, kepala tim pengawal Raisi, pilot helikopter Kolonel SEED Taher Mostafavi, co-pilot Kolonel Mohsen Daryanush, dan teknisi penerbangan Mayor Behrouz Ghadimi, semuanya tewas dalam kecelakaan tersebut yang mengundang banyak perhatian para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melaporkan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Albertina Ho ke Bareskrim Polri. Laporan teregister dengan nomor: LP/B/138/V/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 6 Mei 2024.

Pelaporan itu terhadap Albertina atas dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau penyalahgunaan wewenang terkait penyampaian kepada pers tentang pelanggaran etik sudah cukup bukti dan siap disidangkan, serta penanganan pemeriksaan pelanggaran kode etik terkait dugaan intervensi mutasi ASN Kementerian Pertanian (Kementan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP yang terjadi di Jakarta pada kurun waktu Januari-Mei 2024.

Merespons pelaporan itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memastikan, pelaporan yang dilakukan Nurul Ghufron terhadap Albertina Ho tidak berkaitan dengan Pimpinan KPK lainnya. Meski memang pimpinan KPK menganut asas kolektif kolegial.

“Kalau kolektif kolegial di pimpinan KPK itu terkait dengan kebijakan dalam mengambil keputusan yang terkait dengan penanganan perkara Tipikor yang ditangani oleh KPK,” kata Johanis dikonfirmasi, Senin (20/5).

Johanis menjelaskan, pelaporan itu dilayangkan Ghufron karena pribadinya merasa dirugikan. Ia menekankan, pelaporan yang dilayangkan Ghufron hanya bersifat pribadi.

“Dalam konteks hukum perdata atau TUN, dapat menggugat melalui pengadilan negeri kalau terkait dengan masalah perdata atau pengadilan TUN kalau terkait dengan perkara TUN,” ucap Johanis.

Oleh karena itu, Johanis menyatakan bahwa pelaporan itu tidak ada kaitannya dengan Pimpinan KPK lainnya.

“Dengan demikian jelaslah bahwa bilamana laporan yang dimaksud, saya dapat pastikan tidak ada hubungannya dengan keputusan pimpinan KPK yang bersifat kolektif kolegial,” pungkas Johanis. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 yang berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Senin (20/5). Pertemuan Jokowi dan Elon Musk antara lain membahas akselerasi transformasi digital, hingga potensi pengembangan investasi di Indonesia.

Jokowi mengundang Elon Musk untuk mengembangkan investasinya di Indonesia, yang mencakup perusahaan-perusahaan seperti SpaceX, Tesla, Neuralink, dan Boring.

“Pak Musk, Indonesia saat ini sedang menjalani percepatan transformasi digital nasional dan membuka banyak potensi investasi di sektor infrastruktur, teknologi pemerintahan, ekonomi digital, dan masyarakat digital,” kata Jokowi saat bertemu Elon Musk.

“Oleh karena itu, kami mengapresiasi dan terus mendorong pengembangan investasi perusahaan SpaceX, Tesla, Neuralink, dan Boring di Indonesia,” sambungnya.

Terkait dengan kerja sama Starlink yang telah berjalan, Jokowi berharap Starlink dapat bersinergi dengan penyedia internet di Indonesia untuk menyediakan akses internet yang terjangkau, mengutamakan perlindungan konsumen, memberikan harga yang lebih murah untuk penggunaan layanan publik termasuk di puskesmas hingga sekolah terpencil di Indonesia.

Sementara, Elon Musk, menyatakan kehormatannya bisa berpartisipasi dalam forum tersebut dan merasa senang bisa berada di Bali. “Kami berharap dapat menyediakan konektivitas Starlink untuk mendukung fasilitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia,” ucap Musk.

Kunjungan Musk ini juga menandakan minat yang tinggi dari investor global dalam ekonomi digital Indonesia, serta potensi kerja sama di masa depan yang akan mendukung infrastruktur digital di seluruh Tanah Air.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Penyanyi dangdut atau biduan sewaan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) Nayunda Nabila disebut menjadi salah satu pegawai honorer di Kementerian Pertanian (Kementan). Bahkan, Nayunda menerima gaji sejumlah Rp 4,3 juta setiap bulan.

Fakta hukum itu disampaikan mantan Sekretaris Badan Karantina Kementan, Wisnu Haryana saat bersaksi untuk terdakwa SYL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/5).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami saksi Wisnu terkait adanya pegawai honorer titipan SYL di Kementan.

“Saksi tahu yang bernama, ada pegawai Kementan honorer yang juga dititipkan oleh Pak Yasin Limpo maupun keluarganya di Kementan?,” tanya jaksa KPK di ruang sidang.

“Oh, ada pak,” jawab Wisnu.

“Siapa?” cecar jaksa

“Kalau enggak salah atas nama Nayunda, pada waktu itu,” ungkap Wisnu.

Wisnu menjelaskan bahwa hal itu diketahui sesuai adanya arahan Badan Karantina Kementan untuk membayarkan gaji Nayunda. Menurutnya, Nayunda bertugas sebagai asisten Indra Chunda Thita yang merupakan anak SYL.

“Pada waktu itu, arahan dari Gedung A juga, pak Karo kalau tidak salah, bahwa si Nayunda ini akan menjadi asistennya ibu Thita begitu, sehingga honornya dititipkan di Karantina,” ucap Wisnu.

“Asisten Ibu Thita?” tanya jaksa memastikan yang kemudian diamini Wisnu.

Wisnu menjelaskan bahwa honor Nayunda tidak dibayarkan setelah berjalan satu tahun lamanya. Sebab, biduan itu tak pernah ngantor.

“Pada waktu di Karantina kita tidak tahu Pak, baru belakangan kita tahu itu setelah belakangan, karena Nayunda ini pada waktu itu di Karantina hanya sekitar satu tahun kita menghonor, karena memang tidak pernah ke kantor dia, terus setahun berikutnya sudah kita hentikan pak,” papar Wisnu.

Jaksa pun mencecar soal pembayaran gaji yang diterima Nayunda saat itu. Wisnu mengamini bahwa Nayunda menerima gaji sebanyak Rp 4,3 juta.

“Berapa kalau dia menerima perbulan ini?” tanya jaksa.

“Kalau honornya per bulan itu Rp 4,3 juta,” ujar Wisnu.

Nayunda merupakan salah satu biduan yang disewa SYL saat acara Kementan RI. Nama dia disebut oleh mantan Koordinator Subtansi Rumah Tangga (Rumga), Arief Sopian bahwa SYL memberikan uang untuk biaya entertain atau biaya hiburan Kementerian Pertanian (kementan) senilai Rp 50-100 juta.

Belakangan ini, Nayunda juga telah diperiksa penyidik KPK, pada Senin (13/5). Nayunda didalami penyidik KPK terkait penerimaan sejumlah uang dari SYL.

Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar.

Serta menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.

Tindak pidana pemerasan ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023.

Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.

Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)

Sumber: JP Group