batampos – Keluarga para terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky pada 2016 membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri. Laporan ini dtujukan untuk Abdul Pasren selaku Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.

“Atas nama keluarga terpidana yang diwakili Ibu Aminah. LP terkait dengan kesaksian palsu yang dilakukan Pak Pasren selaku RT di wilayah Ibu Aminah beserta anaknya yang kita duga memberikan keterangan palsu yang dibuat dibawah sumpah,” ujar pengacara keluarga para terpidana, Rully Panggabean, Selasa (25/6).

Laporannya teregister dengan nomor LP/B/208/VI/2024/SPKT/BARESKRIM, tetanggal 25 Juni 2024, dengan pelapor Aminah, perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky. Laporan dibuat karena keluarga para terpidana merasa kesaksian Pasren selama persidangan merugikan.

“Kita memang sudah membawa bukti semuanya baik berupa putusan pengadilan, saksi-saksi, keterangan yang kita dapat dari tetangganya. Bahwa pada malam 27 Agustus 2016 mereka itu memang ada di rumah Pak Pasren Tapi dalam kesaksian Pak Pasren bilang tidak ada katanya,” jelasnya.

Dalam amar putusan, Pasren menyebut lima terdakwa yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandy tidak tidur di rumah miliknya. Bahkan Pasren mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana.

Sedangkan saksi lain dan keterangan keluarga terpidana menyatakan pada malam kejadian para terpidana tidur di rumah kontrakan Pasren bersama anaknya, Kahfi.

Sementara itu, Aminah mewakili keluarga terpidana kembali membantah kalau mereka sempat meminta agar Pasren berbohong dengan iming-iming uang.

“Bilangnya disuruh berkata bohong alias mengarang cerita. Padahal kami datang ke situ untuk meminta bapak RT Abdul Pasren suruh jujur kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anak Pak Pasren tolong jujur,” pungkas Aminah. (*)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Sekretaris Utama (Sestama) Badan SAR Nasional (Basarnas), Max Ruland Boseke yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan.

Selain Max Ruland Boseke, KPK juga menahan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anjar Sulistyono dan Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta.

Ketiganya ditahan dalam kasus pengadaan truk angkut personel 4WD dan Rescue Carrier Vehicle Basarnas RI pada periode 2018-2018.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa Max Ruland turut membelanjakan uang hasil korupsi senilai Rp 2,5 miliar untuk membeli ikan hias dan kebutuhan pribadi. Uang itu diterimanya dari Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta yang juga merupakan tersangka dalam kasus ini.

“Saudara MRB menggunakan uang dari saudara WLW sebesar Rp 2,5 miliar untuk membeli ikan hias dan belanja kebutuhan pribadi lainnya,” kata Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/6).

Asep menjelaskan, kasus yang menjerat Max Ruland dan dua tersangka itu bermula pada November 2013 saat Basarnas mengajukan usul Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian untuk pnegadaan truk angkut personel 4WD senilai Rp 47,6 miliar dan rescue carrier vehicle Rp 48,7 miliar.

Max Ruland kemudian menyerahkan daftar calon pemenang pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anjar Sulistiyono dan Tim Pokja Pengadaan Basarnas. Dalam daftar itu, pengadaan truk angkut dan rescue carrier vehicle akan dimenangkan PT Trikarya Abadi Prima (PT TAP).

“Perusahaan yang dikuasai dan dikendalikan saudara WLW selaku Direktur CV Delima Mandiri,” ujar Asep.

Anjar kemudian menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) pada Januari 2014 dengan menggunakan data yang disusun Riki Hansyah, pegawai William Widarta. Padahal itu melanggar ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

William kemudian mengikuti lelang proyek pengadan tersebut. Tim Pokja Basarnas pada Maret 2014 mengumumkan PT TAP yang dikendalikan William sebagai pemenangnya.

“Diketahui telah terdapat persekongkolan dalam pengadaan tersebut dan terdapat kesamaan IP Address peserta, surat dukungan, serta dokumen teknis penawaran dari PT TAP dan perusahaan pendampingnya yaitu PT ORM (Omega Raya Mandiri) dan PT GIM (Gapura Intan Mandiri),” ungkap Asep.

Asep menyebut, PT TAP menerima pembayaran uang muka pada Mei 2014. Lantas, dua bulan kemudian William menyerahkan uang senilai Rp 2,5 miliar ke Max Ruland.

Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 20,4 Miliar.

Atas perbuatannya, Para Tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

batampos – Anak mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo mengembalikan mengembalikan uang senilai Rp 200 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Kemal, Indira Chunda Thita yang juga anak SYL turut mengembalikan uang ke KPK sejumlah Rp 350 juta.

Penasihat hukum keluarga SYL, Sri Sinduwati menyatakan, pengembalian uang itu merupakan wujud realisasi pihak keluarga atas komitmennya sebagaimana yang disampaikan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

“Bahwa angka dengan total Rp 550-an juta ini adalah rekap yang dilakukan oleh Dindo dan Tita secara mandiri dengan bantuan akuntan, yang datanya mengacu pada keterangan saksi Karina, Muh. Yunus, Musyafak, dan Sukim, baik yang ada di BAP dan yang disampaikan langsung di depan persidangan yang selanjutnya data ini diverifikasi secara faktual,” kata Sri kepada wartawan, Selasa (25/6).

Sri menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas seperti tiket umrah, yang diterima Dindo karena ditawari dan belakangan diketahui ternyata itu uang dari urunan di Kementan. Karena itu, pihak keluarga juga bersedia mengembalikan fasilitas-fasilitas yang telah diterima.

“Pihak keluarga bersedia mengembalikan jika sekiranya memang benar fasilitas dimaksud benar-benar dinikmati oleh keluarga. Dan hari ini pihak keluarga dalam hal ini Dindo dan Tita mewujudkan komitmen tersebut,” tegas Sri.

Menurutnya, jika ada perbedaan penghitungan akan diverifikasi lebih lanjut. Namun, saat ini pihak keluarga SYL telah beritikad baik mengembalikan uang tersebut.

“Adapun kemudian terdapat perbedaan antara versi Penuntut Umum dengan pihak keluarga, nanti akan diverifikasi dan dicocokkan kembali, yang pasti saat ini pihak keluarga sudah membuktikan itikad baik mewujudkan komitmen itu,” ucap Sri.

Sebelumnya, anak mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo mengaku siap bertanggung jawab atas segala tuduhan yang menyebutkan dirinya menerima aliran uang panas Kementerian Pertanian (Kementan).

Dindo berjanji untuk mengembalikan uang yang dipakai dan dinikmati dari dugaan hasil pemerasan bapaknya.

“Saya siap mengembalikan,” ucap pria yang akrab disapa Dindo dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (29/5).

Dindo mengutarakan, pengembalian uang tersebut merupakan permintaan dirinya secara pribadi, dan belum ada penawaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan uang yang dinikmati dirinya saat diperiksa oleh Komisi Antirasuah itu.

Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 44.546.079.044 dan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 selama periode 2020-2023.

Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.

SYL dkk didakwa melanggar Pasal 12 huruf e, atau Pasal 12 Huruf F, atau Pasal 12 huruf B Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (*)

batampos – Musisi Virgoun buka suara usai ditetapkan menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Polres Metro Jakarta Barat. Saat dihadirkan di depan awak media, dia minta maaf atas kelakuannya.

”Saya pribadi menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba, saya memohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band,” ujar Virgoun kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Barat, Selasa (25/6).

”Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya saya lebih dewasa, lebih baik lagi,” sambung Virgoun.

Penyanyi yang ngetop dengan lagu Surat Cinta Untuk Starla itu juga berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah melakukan proses hukum terhadapnya.

”Terima kasih pada segenap tim penyidik yang sudah berbaik hati dalam memproses saya menjalani kasus hukum yang berjalan dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman semua,” ucap dia.

”Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar besarnya,” kata Virgoun.

Sebelumnya, polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat musisi Virgoun. Tiga tersangka itu adalah Virgoun, perempuan yang bersamanya berinisial PA, dan pemasok narkoba, B alias BGS.

”Ada tiga orang yang kami tetapkan sebagai tersangka. Yakni V dan juga PA teman perempuannya, dan juga B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika yang diberikan kepada saudara V,” ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi kepada wartawan, Senin (24/6).

Saat ini, dia mengatakan bahwa pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan tim asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta terkait tiga tersangka tersebut.

”Hari ini kegiatan asesmen akan dilaksankan terhadap tersangka tersebut,” terang Syahduddi. (*)