batampos– Dalam kurun waktu enam bulan dari Januari hingga Juni 2024 atau semester 1 2024, terjadi 76 kecelakaan di sejumlah jalan raya Tanjungpinang. Dari jumlah kasus kecelakaan ini, tercatat sebanyak 13 korban pengendara meninggal dunia.
Kanit Gakkum Satlantas Polresta Tanjungpinang AKP Syaiful Amri, mengatakan data korban meninggal berdasarkan laporan polisi atas kecelakaan yang terjadi di Tanjungpinang selama periode Januari hingga Juni 2024.
“Untuk jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan ada sebanyak 13 orang. Selebihnya mengalami luka ringan dan luka berat,” ungkap Syaiful.
Secara keseluruhan kata Syaiful, korban kecelakaan didominasi oleh usia produktif, yaitu dari belasan tahun hingga empat puluh tahun. Sementara itu, tidak ada titik lokasi di jalan raya yang dianggap sangat rawan kecelakaan secara signifikan.
Kanit menambahkan, kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk cuaca, kondisi jalan, dan kondisi kendaraan. Namun, faktor manusia tetap menjadi penyebab utama.
“Yang paling dominan adalah faktor manusianya. Pengendara yang tidak hati-hati, seperti melaju kencang di tikungan tajam, menjadi penyebab utama kecelakaan,” terangnya.
Satlantas Polresta Tanjungpinang mengimbau pengendara untuk lebih berhati-hati dan selalu waspada saat berkendara di jalan raya.
“Setiap orang berkendara pasti ada resiko. Jika tertib berlalu lintas, kita dapat meminimalkan dampak kecelakaan,” imbau Syaiful. (*)
Empat pelaku perusakan kos-kosan di wilayah Batuampar, dimintai keterangan pihak kepolisian, kemarin. F. Yofie Yuhendri/Batam Pos
batampos – Unit Reskrim Polsek Batuampar menangkap 4 remaja yang melakukan penganiayaan dan perusakan kos-kosan di Kompleks Inti Sakti, Batuampar, pekan lalu. Keempat pelaku yakni Fajar, 20; Alex, 19; Ms, 15; dan Gl, 16.
Kanit Reskrim Polsek Batuampar, AKP Raden Bimo Dwi Lambang, mengatakan, para pelaku bukan merupakan warga setempat. Mereka ditangkap di Tanjungpiayu, Seibeduk dan Simpang Dam, Mukakuning.
”Yang terlibat ada empat orang. Dua di bawah umur dan dua dewasa,” ujarnya, kemarin.
Bimo menjelaskan, awalnya pihaknya menangkap sembilan remaja. Namun, dari pemerik-saan, lima remaja tidak terlibat dan dikenakan wajib lapor. ”Lima orang lagi kami pulangkan ke orangtuanya dan wajib lapor,” katanya.
Penganiayaan dan perusakan ini berawal saat korban bernama Yogi mengantarkan rekannya ke kosan di Kompleks Inti Sakti menggunakan sepeda motor. Namun, saat melintas di sekitar tongkrongan di sekitar kompleks tersebut, korban mengerem mendadak hingga terjatuh dari sepeda motor.
”Kemudian, salah seorang pelaku bernisial F menghampiri dan menganiaya korban, yang diikuti temannya. Kemudian, korban lari ke kosan temannya tersebut,” katanya.
Kepada polisi, para pelaku mengaku tongkrongan tersebut berjumlah 20 remaja. Saat itu, mereka tengah minum minuman beralkohol (mikol). Mereka kerap nongkrong di tempat tersebut saat tengah malam.
”Penganiayaan itu menggunakan benda tumpul seperti stik besbol dan kayu. Kasus ini masih pengembangan, karena masih ada yang dicari,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, gerombolan remaja menganiaya penghuni kos warga di Kompleks Inti Sakti, Batuampar. Bahkan, remaja yang berjumlah belasan orang tersebut merusak kos korban.
Penganiayaan dan perusakan tersebut terjadi pada Kamis (27/6) dini hari. Korban me-ngalami luka di bagian kepala dan pelipis mata akibat pukulan stik besbol dan lemparan batu. Kemudian, pelaku merusak kosan pada bagian pintu, CCTv, dan finger print. (*)
batampos – Ini adalah kisan ransomware dunia analog. Kasus penggelapan mobil rental di Batam sudah berlangsung sejak setahun lalu. Bahkan, pelaku meminta uang tebusan kepada korban hingga Rp30 juta untuk mengembalikan mobil tersebut.
Wikipedia menuliskan ransomware adalah jenis perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data dengan cara melakukan enkripsi data pengguna komputer tersebut. Data tersebut bisa dikembalikan ketika telah membayar.
Itu definisi ransomware ala digital. Lha ini kasus analog.
”Saya sempat komunikasi melalui keluarganya (pelaku). Dia minta uang tebusan, baru mobilnya dibalikin,” ujar Joni, salah seorang korban yang juga pengusaha mobil rental.
Kepada keluarganya, pelaku bernama Edi tersebut membawa mobil milik Joni jenis Toyota Raize ke Jakarta.
Pengusaha rental mobil menunjukkan bukti penggelapan mobil yang terjadi dalam setahun belakangan di Foodcourt Utama Nagoya, beberapa waktu lalu. F. Yofi Yuhendri/Batam Pos
”Saya gak mau bayar. Kemarin saya bayar tunggakan langsung minta surat dari leasing, dan buat laporan ke polisi,” katanya.
Joni menjelaskan bahwa data terbaru dari para pengusaha rental, total mobil yang digelapkan dari Batam mencapai 130 unit.
Mobil tersebut disebar di beberapa daerah seperti Medan, Aceh, dan Pulau Jawa.
”Terakhir mobil Fortuner, korbannya cari mobilnya ada di Aceh,” bebernya.
Menurut Joni, penggelapan mobil ini dilakukan oleh komplotan. Mereka mengincar mobil yang kreditnya menunggak. ”Pelaku utamanya itu ada empat orang, dan jokinya ada beberapa orang. Selain meminjam mobil rental, pelaku juga mencari mobil over kredit di medsos,” ungkapnya.
Ia berharap polisi bisa menangkap pelaku bernama Edo serta mengungkap komplotan tersebut. ”Kami sudah jadi korban, kemarin kredit nunggak, malah dibuat susah dengan pelaku minta tebusan,” katanya.
Diketahui, kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolda Kepri dan dilimpahkan ke Satreskrim Polresta Barelang. Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Moch. R. Dwi Ramadhanto yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan terkait laporan ini.
Sementara Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (Kasi BKLI) Bea Cukai Batam, Mujiono yang dikonfirmasi terkait status mobil FTZ yang keluar dari Batam juga belum memberikan penjelasan. (*)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
batampos – KPU tampak masih gamang dalam merumuskan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah peng-hitungan usia calon kepala daerah. Hal itu terlihat dari pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang tak konsisten.
Sebelumnya, Minggu (30/6) malam, Hasyim menyatakan bahwa KPU menetapkan pelantikan sebagai patokan usia calon kepala daerah. Dengan demikian, keterpenuhan syarat usia calon dihitung per tanggal 1 Januari 2025. ”Maka, pelantikan serentak harus dijadwalkan pada 1 Januari 2025,” ujarnya kepada media.
Namun, Senin (1/7) Hasyim mendadak mengoreksi pernyataannya. Dia menyebut ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada telah dikoreksi MK dengan mengembalikan masa jabatan hasil Pilkada 2020 menjadi lima tahun sejak dilantik.
Karena itu, lanjut Hasyim, pelantikan serentak harus menanti akhir masa jabatan Bupati Yalimo yang dilantik paling akhir. ”Pelantikan serentak paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dapat dilakukan setelah 1 April 2027, yaitu pada 2 April 2027,” imbuhnya.
Sementara itu, pakar kepemiluan Titi Anggraini mengkritik pernyataan Hasyim yang terkesan tidak tuntas. Dia juga menanyakan dasarnya. ”Apakah itu sikap kelembagaan KPU ataukah pernyataan personal ketua KPU,” ujarnya.
Jika itu sikap kelembagaan, maka harus ada peraturan yang menaungi. Namun, faktanya, PKPU tentang pencalonan tak kunjung disahkan. Karena itu, Titi menilai pernyataan tersebut bersifat politis.
”Semestinya ketua KPU berkata, berbuat, dan bertindak berdasar aturan resmi sehingga ada kepastian hukum. Bukan analisis pribadi yang bisa memicu spekulasi dan kontroversi,” jelasnya.
Titi berpendapat, regulasi saat ini belum didesain untuk menyelenggarakan pelantikan serentak. Putusan MK juga menghendaki agar pelantikan dilakukan segera setelah ada pasangan calon terpilih hasil Pilkada 2024.
”Pelantikan serentak mestinya ditentukan waktunya sejak awal ketika menyusun tahapan pilkada. Apalagi kalau jadwalnya akan dipakai sebagai rujukan syarat usia calon,” tegasnya. (*)
Penjaga gawang Portugal Diogo Costa. (F.Kirill Kudryavtsev/AFP/Antara)
batampos – Penjaga gawang Diogo Costa menjadi pahlawan Portugal yang mengantarkan Selecao ke perempat final Euro 2024. Portugal menyingkirkan Slovenia dalam drama adu penalti setelah kedua tim imbang 0-0 selama 120 menit pada pertandingan 16 besar Euro 2024 di Stadion Deutsche Bank Park, Frankfurt, Selasa (2/7) dini hari WIB.
Dilansir dari Antara, Costa mementahkan tendangan semua dari tiga pemain pertama Slovenia ketika tiga pemain Selecao semuanya berhasil. Sehingga adu penalti berhenti pada tiga penendang dengan kedudukan 3-0 untuk Portugal.
Portugal akan ditantang Prancis pada babak perempat final di Stadion Volksparkstadion, Hamburg, Sabtu (6/7) pukul 02.00 WIB.
Portugal langsung mengambil inisiatif menyerang untuk menciptakan peluang lewat tendangan Ruben Dias yang menyamping dari gawang Slovenia. Portugal berpeluang mencuri keunggulan andai umpan Bernardo Silva dapat disambut dengan baik oleh Cristiano Ronaldo atau Bruno Fernandes.
Skuad asuhan Roberto Martinez terus menggempur lini pertahanan Slovenia. Kali ini, mereka memberikan ancaman lewat tendangan bebas Cristiano Ronaldo yang tak menyasar sasaran.
Menjelang berakhirnya babak pertama, Portugal kembali menciptakan peluang melalui tendangan Joao Palhinha yang melambung tipis di atas mistar gawang Slovenia.
Pada babak kedua, Portugal terus memegang kendali pertandingan. Ronaldo kembali menciptakan peluang lewat tendangan keras yang bisa dimentahkan kiper Slovenia Jan Oblak. Portugal tak menyerah berupaya membobol gawang Slovenia. Kali ini sundulan Palhinha menyamping dari sasaran.
Ronaldo lagi-lagi mendapatkan peluang lewat skema bola mati. Akan tetapi kali ini pun tendangan bebasnya menyamping dari gawang Slovenia.
Portugal terus mendapatkan peluang, juga dari Ronaldo, yang melepaskan tendangan keras yang mengarah ke gawang Slovenia. Namun, Jan Oblak kembali menghadangnya.
Slovenia sempat menciptakan peluang emas lewat tendangan Benjamin Sesko tapi menyamping dari gawang Portugal. Sampai 90 menit waktu normal kedudukan tetap 0-0 sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan dua kali 15 menit.
Pada babak pertama waktu tambahan, Portugal memiliki peluang emas untuk mengakhiri pertandingan sengit itu setelah mendapatkan hadiah tendangan penalti. Diogo Jota dilanggar di kotak terlarang.
Ronaldo maju sebagai algojo tapi gagal melaksanakan tugasnya. Tendangannya ditepis Jan Oblak.
Pada babak kedua waktu tambahan, giliran Slovenia memiliki peluang emas untuk membobol gawang Portugal. Tapi tendangan Sesko yang cuma berhadapan dengan kiper Portugal dapat dihalau Diogo Costa.
Portugal terus mendominasi pertandingan. Namun, skor sama kuat 0-0 bertahan. Pemenang harus ditentukan adu tendangan penalti.
Portugal keluar sebagai pemenang setelah tiga penendang pertama Slovenia dimentahkan Diogo Costa. Sedangkan semua eksekutor Selecao sukses menaklukkan Jan Oblak. (*)
Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Forkopimda, dan undangan serta para prajurit berjoget saat peringatan HUT ke-78 Bhayangkara.
batampos – Polda Kepri melaksanakan upacara peringatan HUT ke-78 Bhayangkara di Lapangan Bhayangkara Polda Kepri, Senin (1/7) pagi. Upacara ini dipimpin Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah.
Peringatan ini dimeriahkan parade kendaraan Polda Kepri dan atraksi dari Satuan Brimob Polda Kepri yang menampilkan peragaan bela diri Polri dan peragaan antiteror.
Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah, mengatakan, peringatan HUT Bhayangkara ini merupakan momen silaturahmi untuk menjaga keragaman dan harmoni di Kepulauan Riau. Serta memelihara nilai-nilai persatuan dan kesatuan.
”Karena kita berada di wilayah perbatasan, tentunya upacara seperti ini memiliki nilai yang luar biasa. Kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI dan menjaga keberagaman sebagai miniatur Indonesia di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Ia menambahkan, peringatan HUT Bhayangkara ini juga merupakan momen penting bagi Polri untuk merefleksikan perjalanan dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. ”Dengan semangat Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas, Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera,” katanya.
Foto-foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Pasukan Brimob Polda Kepri melakukan penyelamatan sandera dengan melumpuhkan penjahat saat simulasi pada peringatan HUT ke-78 Bhayangkatra di Mapolda Kepri, Senin (1/7).
Sementara, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, yang hadir dalam upacara tersebut turut menyampaikan selamat kepada Polri atas peringatan HUT Bhayangkara tersebut. “Semoga Polri semakin jaya, semakin produktif, dan presisi, serta semakin dekat dengan masyarakat,” katanya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Polri yang terus bersinergi dengan seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan persatuan di Kepri. “Mari kita terus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. Kepada Polri, kami berharap terus meningkatkan profesionalisme dan dedikasi dalam melayani dan melindungi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa Polri harus mampu menjawab setiap tantangan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Sebab, hal itu sangat berpengaruh pada ketahanan bangsa dan negara.
Untuk itu, dia menegaskan, Polri harus adaptif, lincah, dan memiliki cara pandang strategis dalam melaksanakan tugas. ”Polri harus menjadi cooling system dan perekat kebhinekaan, profesional, dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum,” pesan Jokowi dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Monumen Nasional, Jakarta, Senin (1/7).
Terlebih, lanjut dia, saat ini banyak kejahatan transnasional terjadi. ”Dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih, Polri harus mampu mengikuti perkembangan iptek,” jelasnya.
Apalagi, dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar pilkada serentak. Dia menekankan, Polri harus turut mendukung dan memastikan agenda itu berjalan dengan baik. Tentu, lanjut Jokowi, seluruh jajaran Polri wajib netral saat melaksanakan tugas tersebut. Mereka diminta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). ”Jaga demokrasi kita agar pilkada dapat berlangsung aman, jujur, dan adil,” jelasnya.
Dia percaya Polri mampu melaksanakan tugas tersebut. Sebab, Korps Bhayangkara sudah terbukti mampu mengawal dan mengamankan pilpres, pileg, maupun agenda pembangunan yang dilaksa-nakan pemerintah.
Di hadapan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajarannya, Jokowi menyebut Polri memiliki peran sentral di masyarakat. Namun demikian, dia meminta Polri tidak lupa bahwa masyarakat saat ini bisa melihat dan mengawasi tindak-tanduk aparat kepolisian.
”Saya senang beberapa survei terbaru menunjukkan citra Polri semakin baik, bahkan menempati urutan tertinggi kedua. Itu patut kita syukuri serta harus dipertahankan dan ditingkatkan,” paparnya.
Terpisah, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyampaikan, tema peringatan Hari Bhayangkara ke-78 merupakan cerminan harapan Korps Bhayangkara. ”Diharapkan, kinerja Polri ke depan akan semakin baik, semakin dekat dengan masya-rakat, dan semakin profesional,” ungkapnya kepada awak media.
Dengan begitu, Polri dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Menurut jenderal bintang tiga tersebut, visi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sudah jelas. Yakni, melakukan transformasi Polri menuju Polri yang presisi.
”Arahnya jelas. Bagaimana kami memperbaiki kinerja dan penampilan kami supaya ke depan lebih baik lagi,” katanya. (*)
batampos – Mantan Sekretaris Kelurahan Batumerah, Batuampar, LY duduk di kursi terdakwa. LY didakwa mengelabui Er, seorang bidan di Batumerah, Kecamatan Batuampar. LY menjanjikan proyek dan bekal surat perintah tugas (SPT) palsu, LY yang waktu itu menjabat sebagai sekretaris lurah Batumerah, berhasil menipu Er Rp485 juta Desember 2022 lalu.
Kemarin, tangis LY nyaris membuat pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Batam tersentuh. Dengan suara bergetar, perempuan yang masih aktif sebagai aparatur sipil negara (ASN) Pemko Batam ini memohon keringanan hukuman atas tuntutan 2 tahun dan 6 bulan penjara dari jaksa.
Dengan secarik kertas, LY memohon kepada majelis hakim yang dipimpin Andi Bayu untuk keringanan hukuman. Alasannya, ia tulang punggung keluarga, memiliki anak harus dibiayai serta anak orangtua yang sudah tua dan sakit-sakitan. Bahkan akibat perkara ini, kehidupannya tidak baik-baik saja.
“Saya sudah mencoba berdamai dengan korban, dengan membawa Rp50 juta. Namun, perdamaian itu ditolak oleh korban,” ujar LY sembari menangis dengan suara pelan membaca secarik kertas berisi pembelaan.
Pembelaan yang dibacakan LY cukup panjang. Namun terdengar sayup-sayup dengan suara tangisnya. Sekitar 2 menit membaca pembelaan, LY memberikan kertas pembelaannya kepada hakim Andi Bayu.
“Pembelaan saudara akan pertimbangkan lagi untuk putusan Senin (8/7) depan,” ujar Andi Bayu yang didampingi hakim Yuanne Magaretha dan Douglas sembari menutup sidang.
Namun, usai ketuk palu sidang, Er, korban penipuan LY melakukan interupsi kepada majelis hakim. Ia dengan tegas membantah beberapa pernyataan terdakwa dalam pembelaan.
“Yang dikatakan dia itu bohong yang mulia. Sampai saat ini, tak satupun keluarganya pernah mendatangi saya. Apalagi ada permintaan untuk berdamai. Dia berbohong,” ujar Er kepada majelis hakim dan di depan LY.
Menurut Er, perbuataan terdakwa kepada dirinya telah membuat ia menderita selama 7 tahun ke depan. Sebab akibat penipuan yang dilakukan terdakwa, menyebabkan ia rugi Rp485 juta.
Mantan Sekretaris Kelurahan Batumerah, Batuampar, LY menjadi pesakitan setelah didakwa melakukan penipuan sebesar Rp485 juta. F. Yashinta/Batam Pos
“Saya harus menanggung hutang selama 7 tahun. Saya membayar cicilan ke bank Rp2,8 juta per bulan. Dan dia berbohong saat menyampaikan meminta keringanan,” sebut Er.
Atas seruan Er, majelis hakim memintanya untuk tetap tenang. Menurut hakim hal itu akan jadi pertimbangan untuk putusan nanti.
“Nanti akan kami pertimbangkan untuk putusan ya Bu,” tegas Andi Bayu yang kemudian meninggalkan ruangan sidang.
Di ruang tahanan, Er kembali meneriaki terdakwa LY. Sebab bohong dalam pembelaan. Hal itu kemudian mendapat protes dan orangtua LY yang menyebabkan perang mulut. “Anak ibu menipu saya, kemudian bohong. Tuntutan tidak sesuai, hanya 2,5 tahun padahal sudah merugikan saya ratusan juga,” ungkap Er.
Keributan itu membuat sejumlah pengunjung sidang kaget. Yang kemudian oleh petugas kejaksaan langsung memisahkan keduanya, dan meminta Er untuk tetap tenang karena berada di ruang pengadilan.
“Saya kehilangan uang sebanyak itu, tapi tuntutan 2,5 tahun penjara. Uang saya tak kembali sepersen pun. Saya harus menanggung hutang 7 tahun di bank. Saya juga menjual tanah di kampung untuk bayar hutang,” ungkapnya
Menurut Er, ia berhasil ditipu oleh LY dalam proyek pengadaan alat kesehatan. Demi proyek itu, ia kemudian menggadaikan dua rumahnya di Kelapa Gading, Bengkong. Namun 7 bulan berjalan, proyek tersebut tak membuahkan hasil apapun.
“Saya tanya ke lurahnya, ternyata proyek itu tak ada. Terdakwa ini menyakinkan saya dengan membuat SPT palsu dari DLH. Saya pun sudah mau berdamai dengan dia, tapi sampai satu tahun 3 bulan, uang saya tak balik sepersen pun,” ungkap Er.
Karena itu, ia berharap majelis hakim bisa memberi hukuman berat kepada terdakwa. Apalagi terdakwa merupakan ASN yang berani memalsukan data dari dinas lain.
“Saya berharap ia bisa dihukum lebih tinggi. Hidup saya berantakan karena dia,” tegasnya.
Kasus ini bermula pada 21 Desember 2022 silam. Saat itu terdakwa LY, mengajak Er untuk bekerja sama dalam proyek pemerintahan, dimana korban sebagai pemodal dalam proyek tersebut.
LY mengatakan membutuhkan modal untuk meyakinkan kepala bidang di Dinas Lingkungan Hidup, Kota Batam. LY meminta kepada Er untuk menitipkan uangnya ke rekening terdakwa sebesar Rp200 juta.
Tergiur dengan tawaran LY, korban memberikan uang tersebut secara tunai. Terdakwa membuat kuitansi serah terima uang tersebut. Saat itu, LY menjanjikan keuntungan sebesar Rp50 juta untuk proyek pertama.
Selanjutnya pada 23 Desember 2022, LY meminta Er kembali meminta uang untuk dititipkan di rekening terdakwa sebesar Rp145 juta untuk keseluruhan jaminan proyek Januari 2023. Tetapi pada 13 Maret 2023, Lenny meminta kembali uang sebesar Rp120 juta untuk pembayaran tenaga pembersihan jalan dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp50 juta.
Tetapi pada 14 Maret 2023, LY kembali meminta uang sebesar Rp45 juta untuk pengadaan baju, alat safety, dan sepatu dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp15 juta. Dan pada 30 Maret 2023, terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp90 juta untuk pekerjaan pemeliharaan AC dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp30 juta.
Belum berhenti, LY kembali meminta uang kepada korban pada 4 April 2023 sebesar Rp100 juta untuk pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp30 juta. Pada 12 April 2023, terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp15 juta untuk cleaning kebersihan.
Setelah uang seluruhnya ditransfer Er, keuntungan yang dijanjikan LY terhadap proyek yang ternyata fiktif itu tidak pernah diberikan. (*)
batampos – ProvinsiKepulauan Riau (Kepri), kembali meraih indeks kerukunan umat beragama (KUB) dengan nilai yang memuaskan. Tercatat, Kepri meraih nilai 83,58 pada tahun 2023. Bahkan di tahun 2022 menjadi peringkat pertama nasional.
Indeks KUB digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia, dengan tiga dimensi utama yang ditekankan. Diantaranya ialah toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Deva Alvina Sebayang, Analis Kebijakan Keagamaan dari Puslitbang Bimas Agama Balitbang Kemenag RI, merincikan bahwa dimensi kerja sama Kepri mendapat nilai tertinggi, yakni 85,14. Sementara itu, dimensi kesetaraan mendapat nilai 83,87, dan indeks toleransi mencapai 81,47.
Dia menyimpulkan, Kepri merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan dengan negara lain. Sejak dulu, wilayah ini juga merupakan daerah industri dan perdagangan laut, sehingga terbiasa dengan heterogenitas dan arus migrasi.
“Meski banyak pendatang, masyarakat lokal tidak merasa kecil di tanah sendiri, masih merasa tuan di tanah sendiri karena ada rasa aman,” ujar Deva.
Kepala Kanwil Kemenag Kepri, Mahbub Daryanto mengatakan, indeks KUB yang tinggi adalah bukti bahwa provinsi ini telah berhasil menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Setiap masyarakatnya merasa diterima dan aman, meskipun dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda.
Ia menilai, Kepri telah menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama. “Ini tidak terlepas dari peran pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta umat beragama di Kepri,” ujarnya.
Walikota Batam, Muhammad Rudi, pernah menegaskan bahwa tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persaudaraan dan kerukunan. Toleransi menjadi faktor penting gina memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.
Rudi tak ingin masyarakatnya terpecah belah hanya karena isu-isu miring yang tak dapat dipertanggungjawabkan. “Kita semua harus lebih teliti dalam menyerap infromasi agar tak mudah terprovokasi. Jaga persatuan agar Batam menjadi kota yang madani,” katanya.
Batam, memang menjadi salah satu kota di Kepri yang paling disorot soal kerukunan masyarakat. Kemajemukan Batam membuat warganya jadi orang-orang yang toleran. Begitu yang disampaikan oleh Budayawan Melayu di Batam, Samson Rambah Pasir, Senin (1/7).
“Kemajemukan selari dengan toleran. Itu pasti. Dalam masyarakat heterogenlah ditemukan toleransi, dan tak mungkin semai tumbuh dalam masyarakat homogen,” katanya.
Dalam konteks masyarakat Batam yang majemuk, toleransi sudah terpelihara sebagai syarat untuk hidup bersama. Kerukunan menjadi kata kunci untuk meneruskan kehidupan.
Ia menyebut, budaya Melayu yang egaliter, senantiasa memberi ruang dan peluang bagi etnis lain untuk tumbuh dan berkembang dengan menjalankan perannya sebagai payung: menaungi dan meneduhi.
“Sejak lama budaya Melayu yang egaliter yang lahir dari rahim masyarakat pesisir terbiasa berdampingan dengan budaya lain,” kata Samson.
Korelasi soal kemajemukan masyarakat Batam dalam berbudaya dan beragama, sehingga menciptakan kerukunan dan tingkat toleransi tinggi, juga ada keterkaitannya dengan sisi politik. Tempo lalu, politik identitas cukup memecah belah bangsa, tapi Batam tak begitu berpengaruh.
Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Unrika, Rahmayandi Mulda mengatakan, politik identitas di Batam dari segi agama tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Akan tetapi, kalau soal etnis atau kesukuan, baginya masih sangat berpengaruh.
Hal itu dikarenakan beberapa faktor, utamanya dalam hal organisasi masyarakat masih tumbuh subur di Batam. Kemudian faktor ekonomi menyoal lapangan kerja, umumnya lebih kepada pendekatan kekeluargaan atau kesukuan. Inilah yang bisa dimainkan para politisi dalam kontestasi Pilkada di Batam.
“Saya rasa politik identitas baik dalam hal apapun, baik itu agama, suku, ataupun kekeluargaan, tidak menjadi jualan kampanye ke depan karena dampaknya dapat menimbulkan egosentrisme dan polarisasi bagi masyarakat, sehingga dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya, kita akan makin sulit untuk maju,” ujar Rahmayandi.
Gesekan antar masyarakat itu dapat dielakkan, asalkan lebih sadar dalam memilih pemimpin ke depannya. Apabila ada kandidat yamg akan maju dengan memainkan politik identitas, baik agama, kesukuan, ataupun menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, sebaiknya tidak dipilih.
“Hal yang lebih penting adalah kesadaran dari calon-calon, ataupun tim sukses agar lebih mengedepankan kepentingan bersama untuk tidak memainkan politik identitas dalam Pilkada nantinya,” ujar dia.
Para penyelenggara, ataupun aturan Pemilu, perlu ada penegasan dan konsistensi supaya politik identitas atas nama agama, kelompok masyarakat, etnis, dan kesukuan, tidak dijadikan jualan politik. Sebab akan berdampak tidak baik bagi masa depan bangsa. (*)
Ilustrasi kartu NPWP dan KTP (Nurul Fitriana/JawaPos.com)
batampos – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 670 ribu atau 0,9 persen Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 30 Juni.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, dengan begitu sudah tercatat sebanyak 74 juta atau 99,1 persen Wajib Pajak (WP) orang pribadi yang telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP.
”Dari total 74,68 juta Wajib Pajak orang pribadi penduduk, tersisa sebanyak 670 ribu atau 0,9 persen NIK-NPWP yang masih harus dipadankan. Artinya, 74 juta atau 99,1 persen Wajib Pajak orang pribadi penduduk telah melakukan pemadanan NIK-NPWP,” kata Dwi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/7).
Dwi menyampaikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah mendukung program pemadanan NIK-NPWP dengan melakukan pemadanan mandiri. Dari keseluruhan data yang telah valid, terdapat 4,37 juta data yang dipadankan secara mandiri oleh Wajib Pajak. Sisanya 69,6 juta NIK-NPWP dipadankan oleh sistem.
Dwi mengungkapkan, program pemadanan NIK menjadi NPWP mulai digunakan sejak 14 Juli 2022 untuk orang pribadi penduduk. Itu sesuai dengan ketentuan PMK 112/PMK.03/2022 yang telah diubah dengan PMK 136 Tahun 2023. Namun penerapannya secara resmi berlaku pada Senin (1/7).
Dwi Astuti menyatakan, DJP juga membuka layanan bantuan penggunaan NIK sebagai NPWP. Pemadanan itu bisa digunakan untuk mengakses pendaftaran Wajib Pajak (e-Registration), akun profil Wajib Pajak pada DJP Online, informasi konfirmasi status Wajib Pajak (info KSWP), penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26). Lalu, penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (e-Bupot Unifikasi), penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa PPh Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah), serta pengajuan keberatan (e-Objection).
”Silakan Wajib Pajak menghubungi Kring Pajak 1500200, kantor unit vertikal terdekat, atau virtual help desk,” ujar Dwi.
Ada sejumlah sanksi yang akan dijatuhkan kepada wajib pajak yang belum memadankan NIK-NPWP. Bukan sanksi dalam bentuk uang, tetapi meliputi pembatasan layanan pencairan dana pemerintah, pembatasan layanan ekspor dan impor, pembatasan layanan perbankan dan sektor keuangan lain, pembatasan layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha.
Lalu, pembatasan layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak dan pembatasan layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP. (*)
Calon siswa baru dan orang tua terlihat datang ke SMAN 1 Batam saat PPDB Juli 2023 lalu. (f.Rengga Yuliandra/Batam Pos)
batampos – Proses penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK di Kepri telah memasuki tahap pendaftaran ulang. Di Kota Batam, banyak calon peserta didik yang tereliminasi dalam seleksi PPDB sekolah negeri.
Anggota Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Mustofa menjelaskan proses PPDB di tahun ajaran 2024 -2025 sedikit lebih baik dari tahun lalu. Untuk tingkat SD dan SMA membaik dalam artian bahwa ada solusi yang diberikan bagi wali murid yang mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri.
“Sementara tahun lalu ditampung semua tanpa memerhatikan kondisi sekolahnya. Tahun ini kita punya solusi selain nanti memungkinkan ada shift jam masuk sekolah,” jelasnya, Senin (1/7).
Mustofa menambahkan pemerintah dalam menangani hal tersebut sedang mencari solusi terbaik bagi wali murid agar anaknya bisa tertampung di sekolah negeri ataupun jika nantinya dengan Peraturan Walikota (Perwako) untuk sekolah swasta yang siap menampung para siswa.
“Namun kedepannya apakah menggunakan Perwako untuk sekolah swasta yang mau menampung siswa di SD dan SMP mungkin akan dapat bantuan subsidi SPP, dan ini baru kita telaah dari aturan regulasi,” terangnya.
Di satu sisi, pihaknya melihat masih adanya permasalahan di tingkatan SMA yang terbilang overload untuk jumlah pendafatar dengan daya tampung yang tidak sebanding.
“Kami berharap teman-teman di DPRD Kepri dan Kadisdik Kepri segera berkoordinasi . Saya mengimbau kepada seluruh wali murid untuk tetap tenang, pastinya pemerintah mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Terpisah, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung mengatakan jumlah pendaftar sebanyak 35 ribu lulusan SMP dan 31 ribu lebih tertampung di sekolah negeri dan selebihnya ke sekolah swasta, sehingga tidak ada kendala mengenai hal tersebut.
“Karena data dari tahun lalu hampir 6 ribu siswa masuk ke sekolah swasta. Mengenai polemik yang terjadi wali murid memilih ke negeri semua sebenarnya tidak sepenuhnya, karena sekolah swasta yang bagus belum dimulai PPDB saja mereka sudah penuh,” terangnya.
