batampos – Setiap 20 Mei, selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari lahir organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional

Sejarah mencatat, Budi Utomo sebagai oraganisasi pertama dari tonggak kebangkitan pemuda Indonesia.

Melansir situs Universitas Insan Cita Indonesia, Budi Utomo juga merupakan organisasi pertama yang lahir di Indonesia, tepatnya pada 20 Mei 1908.

Di dalamnya tercatat pada pemuda Indonesia yang belajar di STOVIA. Mereka berjuang untuk kemerdekaan dan kebangkitan nasional.

Sejarah Berdirinya Budi Utomo

Ide awal nama Budi Utomo dicetuskan oleh Soeradji. Ia juga mengumandangkan semboyan “Hindia Maju.”

Selain Soeradji, para pelajar yang tergabung dalam organisasi ini adalah Muhammad Saleh, Soewarno A, Goenawan Mangoenkoesoemo, Suwarno B., R. Gumbreg, R. Angka, dan Soetomo.

Sebelumnya, gagasan untuk mendirikan organisasi ini adalah karena ide dari seorang alumni bernama dr. Wahidin Soedirohusodo.

Ia sering berkeliling ke berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa. Di mana hampir di setiap tempat yang ia kunjungi, ia menemukan banyak pelajar pribumi yang putus sekolah.

Gagasan ini kemudian ditangkap oleh dr. Sutomo secara serius dengan mendirikan Budi Utomo. Organisasi ini akan bersifat sosial, terutama mengenai bantuan dana bagi pelajar.

Budi Utomo sama sekali bukan organisasi politik. Sesuai dengan gagasan para pendirinya, organisasi ini fokus di bidang sosial, ekonomi dan budaya.

Hingga saat ini, hari lahir organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sebagaimana dicantumkan dalam Kepres Nomor 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959.

Kongres Budi Utomo

Layaknya organisasi dengan visi misi yang jelas dan serius, Budi Utomo juga melaksanakan kongres atau pertemuan para pengurus dan anggota untuk kemajuan organisasi dan bangsa.

Kongres pertama Budi Utomo berlangsung di Yogyakarta pada 3-5 Oktober 1908. Di sini dibentuk kepengurusan organisasi beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Selain menyepakati kantor Pengurus Besar di Yogyakarta, kongres ini juga menetapkan pengurus cabang Betawi yaitu para pelajar STOVIA.

Seiring berjalannya waktu, organisasi Budi Utomo mulai menjamur ke daerah-daerah lain di Indonesia. Bukan hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa.

Pergerakan Budi Utomo

Bergerak di bidang sosial budaya membuat organisasi ini tidak terlalu terdengar gaungnya. Bahkan, beberapa pemuda menganggap organisasi lambat bergerak.

Hal ini membuat beberapa anggota memutuskan untuk keluar dari organisasi. Di antaranya ada dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat.

Mereka yang hengkang menganggap organisasi ini kurang strategis, apalagi dengan dimilikinya akses ke pemerintahan.

Hingga akhirnya, organisasi mulai mengarah ke jalur Politik dan semakin terlihat pada saat Kongres di Solo, Desember 1935.

Pada kongres ini, terjadi penggabungan organisasi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dan Budi Utomo. Penggabungan ini menghasilkan Partai Indonesia Raya (Parindra). (*)

batampos – Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan bahwa jamaah umrah masih bisa masuk ke Arab Saudi sampai 15 Zulkaidah 1445 H. Namun, mereka harus meninggalkan Arab Saudi sebelum 29 Zulkaidah atau 6 Juni 2024.

Kementerian Agama meminta ketentuan Arab Saudi dipatuhi. Sehingga jamaah umrah Indonesia agar pulang ke Tanah Air sebelum masa berlaku visa habis.

“Jamaah yang menggunakan visa umrah agar mematuhi kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Segera kembali ke Indonesia sebelum masa berlaku visa habis,” kata Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie, Senin (20/5).

Penyelenggaraan Ibadah umrah berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Dalam Pasal 94 disebutkan berbagai bentuk kewajiban yang harus diberikan oleh PPIU kepada jamaah umrah. Salah satu kewajiban tersebut berupa memberangkatkan dan memulangkan jamaah umrah sesuai masa berlaku visa umrah di Arab Saudi.

Anna menyampaikan, ada sejumlah risiko bagi jamaah umrah dan PPIU yang memberangkatkan jamaah umrah bila tinggal melebihi batas waktu yang ditetapkan Arab Saudi. “Jamaah yang tinggal di Arab Saudi melebihi batas waktu tersebut dapat terkena masalah hukum, denda yang cukup besar, dan dideportasi dari Arab Saudi. Bila dideportasi maka Jamaah tersebut akan dilarang masuk kembali ke Arab Saudi dalam waktu 10 tahun ke depan,” ungkapnya.

“PPIU yang memberangkatkan Jamaah dan muassasah di Arab Saudi juga bisa kena denda oleh Pemerintah Arab Saudi. Kami sebagai pemerintah juga akan memberikan sanksi administratif kepada PPIU sampai dengan pencabutan izin berusaha. Ketentuan tersebut sebagaimana dimuat di dalam PP Nomor 5 Tahun 2021,” imbuh Anna.

Anna mengingatkan bahwa visa umrah tidak bisa digunakan untuk berhaji. Pemerintah Arab Saudi saat ini juga tengah memperketat peraturan bahwa orang yang berhaji harus menggunakan izin resmi (visa haji). (*)

batampos – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan langkah aparat penegak hukum yang belum fokus menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Peneliti ICW Diky Anandya menyatakan bahwa dari 791 kasus korupsi yang ditangani apgakum, hanya enam kasus yang terjerat pencucian uang selama 2023.

“Hanya ditemukan enam kasus dan tujuh tersangka yang dikenakan pasal pencucian uang,” kata Diky dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta, Minggu (19/5).

Diky menjelaskan, penegak hukum lebih sering menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor untuk menjerat pelaku korupsi. Hal ini berbanding lurus dengan tingginya potensi nilai kerugian negara yang berhasil terungkap.

“Namun sayangnya, semangat menggunakan pasal kerugian negara atau perekonomian negara ini tidak diikuti dengan semangat untuk memulihkan aset hasil kejahatan korupsi ke kas negara. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari langkah penegak hukum yang belum mengarusutamakan pengembalian aset hasil kejahatan melalui penggunaan instrumen pasal pencucian uang,” ucap Diky.

Adapun enam kasus dan tujuh tersangka yang dijerat Pasal TPPU itu semua ditangani oleh KPK. Pertama, kasus dugaan Pencucian Uang oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Riau, dengan tersangka Muhammad Syahrir. Kedua, kasus dugaan pencucian uang oleh Kepala Bea Cukai Kota Makassar, Andhi Pramono.

Ketiga, kasus dugaan pencucian uang oleh mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Rijatno Laka. Keempat, kasus dugaan pencucian oleh pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Kelima, kasus dugaan pencucian yang oleh Hakim Agung Gazalba Saleh. Keenam, kasus dugaan pencucian uang oleh Direktur PT Amarta Karya Catur Prabowo.

Diki menyebut, minimnya penerapan pasal pencucian uang dalam kasus tindak pidana korupsi mengindikasikan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum masih menjadi permasalahan utama untuk mendukung pemberantasan korupsi, terutama di lingkungan Kejaksaan dan Kepolisian.

“Permasalahan ini perlu menjadi catatan penting guna perbaikan sistem pemberantasan pencucian uang ke depan,” tegasnya.

Terlebih, pada Oktober 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi ditetapkan sebagai negara anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF). Hadirnya itu, satunya dengan mendorong pemanfaatan UU TPPU dalam perkara korupsi perlu dilakukan untuk menjaga komitmen dan kepercayaan sebagai negara anggota FATF.

Selain dorongan untuk peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum, hal lain yang tak kalah penting adalah mengeluarkan paket regulasi yang memperkuat kerangka hukum yang menunjang kerja pemberantasan korupsi.

Misalnya dengan merevisi UU Tipikor yang secara substansi sejumlah peraturannya perlu mengadopsi beberapa ketentuan yang sudah digariskan dalam perserikatan bangsa-bangsa menentang korupsi (United Nations Convention Against Corruption–UNCAC).

“Sejak meratifikasi konvensi tersebut melalui pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, Indonesia belum sama sekali melakukan harmonisasi sejumlah ketentuan rekomendasi UNCAC ke dalam hukum nasionalnya,” pungkasnya.(*)