batampos – Pemerintah Kota Kuala Lumpur melalui Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) telah memberlakukan aturan tegas terkait kebersihan di ruang publik, khususnya membuang sampah dan meludah sembarangan. Aturan ini berlaku sejak 1 Januari 2026.

Direktur Departemen Kesehatan dan Lingkungan Hidup Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Nor Halizam Ismail, mengatakan, siapa pun yang tertangkap membuang sampah sembarangan atau meludah di tempat-tempat umum di sekitar Kuala Lumpur akan menghadapi denda majemuk hingga 2.000 ringgit Malaysia atau kurang lebih setara Rp 8,2 juta. Ditambah sanksi 12 jam pelayanan masyarakat selama enam bulan.

“Denda dapat mencapai hingga RM 2.000, tergantung pada jenis pelanggaran. Tujuan utama kami bukan semata-mata menghukum, melainkan mendidik masyarakat agar lebih disiplin dan menghormati ruang publik,” ujar Nor Halizam seperti dikutip dari Straits Times, Senin (16/2).

Aturan denda buang sampah di Kuala Lumpur berlaku tanpa pengecualian, baik bagi warga lokal maupun wisatawan yang berada di Ibu Kota Malaysia. Aturan inipun telah memakan ‘korban’.

Seorang pria Singapura didenda 1.500 ringgit atau sekitar Rp 6,4 juta usai membuang sampah sembarangan, pada Senin (9/2/2026). Tak hanya itu, dia juga diwajibkan menjalani hukuman kerja sosial selama empat jam oleh Pengadilan Sesi Kuala Lumpur.

Ini adalah kali pertama seorang warga Singapura yang membuang sampah sembarangan dihukum berdasarkan undang-undang baru Malaysia yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Warga Singapura bernama Mohamed Nuh Qurasaini Kayat (25) ini didakwa karena membuang puntung rokok di tempat umum, alih-alih ke tempat sampah yang telah ditentukan di dekat toko swalayan 7-Eleven di Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur.

Hakim Siti Shakirah Mohtarudin menegaskan, jika pelaku gagal membayar denda, maka hukuman akan diganti dengan penjara selama satu bulan. Sementara itu, kewajiban pelayanan masyarakat harus diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan sejak putusan dijatuhkan.

Dikutip dari Bernama, DBKL telah menetapkan empat zona bebas sampah yang mencakup Jalan Bukit Bintang, Dataran Merdeka, Jalan Tun Perak dan area komersial Brickfields, demi memperkuat citra kota yang bersih dan teratur.

DBKL tidak akan berkompromi dengan standar kebersihan di tempat makanan dan toilet umum di sekitar Kuala Lumpur. Pemilik dan kontraktor akan dikenai sanksi, jika terbukti gagal mematuhi standar kebersihan yang ditentukan. (*)

Artikel Buang Sampah dan Meludah Sembarangan di Kuala Lumpur Bisa Kena Denda, Pria Singapura Jadi Korbannya pertama kali tampil pada News.

batampos – Pakar Energi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Muhammad Bachtiar Nappu mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadlia membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Energi nuklir dianggap sebagai salah satu aspek memperkuat ketahanan nasional.

“Maka PLTN modular dalam bentuk SMR (Small Modular Reactor) itu truly energy security for the future adalah PLTN, tapi dalam bentuk yang small,” ujar Bachriar, Minggu (15/2).

Bachtiar menilai, Indonesia memiliki sumber daya uranium dan thorium yang menjadi bahan baku dasar nuklir. Sumber daya ini tersebar di banyak daerah seperti di Bangka Belitung, Kalimantan, hingga Mamuju (Sulawesi Barat).

Teknologi SMR dianggap lebih cocok bagi Indonesia sebagai negara kepulauan karena kapasitasnya lebih kecil dan fleksibel dibanding PLTN konvensional. Reaktor modular ini dapat dibangun bertahap sesuai kebutuhan daerah, terutama untuk memperkuat elektrifikasi wilayah terpencil.

“Lebih baik dibangun yang small ini daripada PLTN konvensional. Karena PLTN konvensional minimal kapasitasnya 1.000 MW. Tapi kalau small, misalnya 50 MW,” jelas Bachtiar.

Sementara, Pakar Energi Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Andi Jumardi menilai, tenaga nuklir merupakan kebutuhan masa depan. Secara nilai pun tergolong ekonomis.

“Apalagi untuk negara dengan populasi besar seperti Indonesia, karena harganya relatif lebih murah dibanding energi fosil,” ujar Andi.

Dia menyakini, Indonesia memiliki kemampuan mengembangkan energi nuklir. Adanya kekhawatiran dampak negatif seharusnya pun bisa direda. Pasalnya teknologi saat ini sudah maju.

“Kalau dari riset yang pernah saya lakukan, dari sisi sumber daya manusia kita sangat kompeten untuk pengembangan energi nuklir. Kita juga punya cadangan uranium di Kalimantan Barat. Kasus Fukushima itu force majeure karena bencana alam yang luar biasa. Dari situ, teknologi terus berkembang untuk mengantisipasi risiko serupa di masa depan,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari Peneliti dari Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi (RTSE) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra. Dia mendukung pemerintah segera membangun energi nuklir. Nuklir dianggap memiliki banyak keunggulan dibanding energi konvensional lainnya.

“PLTN itu unggul dari sisi densitas energi. Dengan bahan bakar yang sangat kecil, kita bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan stabil,” kata Ary.

Menurut Ary, dari sisi emisi, PLTN termasuk sumber energi bersih karena tidak menghasilkan karbon dioksida dalam proses pembangkitannya. Hal ini membuat nuklir relevan dengan target penurunan emisi nasional.

“Secara proses, nuklir itu bersih. Tidak ada emisi karbon, yang ada hanya panas untuk memutar turbin,” tandasnya. (*)

Artikel Pakar Energi Dukung Bahlil Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir pertama kali tampil pada News.

batampos – Tingginya biaya politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung menuai banyak sorotan. Usulan agar pilkada gelar tidak langsung atau dipilih oleh DPRD pun mulai disuarakan sejumlah pihak.

Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan mengatakan, tingginya biaya politik kontestasi demokrasi menjadi masalah yang harus diselesaikan. Apalagi biaya sudah mulai dikeluarkan sejak tahap awal pencalonan yang masih berpotensi membuat figur tersebut tidak lolos ditetapkan sebagai calon yang sah.

“Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” kata Yusak, Minggu (15/2).

Yusak menyampaikan, biaya sudah mulai dikeluarkan figur saat proses penjaringan di internal partai. Sebab, kandidat harus mendapat persetujuan partai sebelum mencalonkan.

“Satu partai saja, kalau standar ‘aman’ misalnya Rp 300–500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa. Makanya muncul politik uang,” imbuhnya.

Dalam survei yang pernah dilakukan lembaganya, Yusak memaparkan metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat datang langsung. Namun, waktu kampanye yang terbatas membuat kandidat tidak bisa menjangkau semua konstituen. Hingga akhirnya kandidat memilih cara instan dengan politik uang agar bisa meraih suara.

“Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, perubahan sistem pilkada tidak langsung kerap dikaitkan dengan anggaran. Sebab, banyak tahapan akan terpotong jika sistem diubah.

“Kalau kita bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,” kata Iwan.

Menurutnya, anggaran pilkada langsung begitu besar karena melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat itu sendiri. Kandidat bahkan bisa menghabiskan hingga puluhan triliun untuk proses pencalonan.

“Kalau kita lihat berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, ada sekitar Rp 38,2 triliun yang dianggarkan untuk pilkada langsung,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan, jika pilkada kembali diserahkan ke DPRD, demokrasi berpotensi mundur ke pola lama yang lebih elitis dan rawan transaksi politik, sehingga pilkada langsung tetap menjadi pilihan yang lebih sejalan dengan semangat reformasi.(*)

Artikel Pengamat Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Alasannya pertama kali tampil pada News.