batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Kepala negara resmi menetapkan, masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode.

UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa itu diteken Presiden Jokowi, pada Kamis 25 April 2024.

Pasal 39 ayat 1 menjelaskan kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan. Sementara dalam Pasal 39 ayat 2 mengatur bahwa masing-masing kepala desa dapat menjabat maksimal 2 kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut. Sehingga, total masa jabatan maksimal selama 16 tahun.

“Kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan,” demikian bunyi Pasal 39 ayat 1 UU 3/2024, Kamis (2/5).

Dalam Pasal 118 dijelaskan, pada saat UU ini berlaku, kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang telah menjabat selama 2 periode sebelum UU ini berlaku masih bisa mencalonkan diri satu periode lagi. Namun, kepala desa maupun anggota badan permusyawaratan desa dapat terlebih dahulu menghabiskan sisa masa jabatannya, sebelum kembali mencalonkan diri satu periode lagi.

“Kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai UU,” bunyi Pasal 118 huruf c.

Masih dalam pasal 118, kades dan perangkat desa yang habis masa jabatannya pada awal tahun 2024, dapat diperpanjang sesuai dengan UU Desa yang baru.

“Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini,” demikian bunyi pasal 118 huruf e. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset berupa tanah dan bangunan seluas 304,9 M2 yang berlokasi di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Aset bangunan itu dimanfaatkan untuk kantor Partai Nasdem.

Penyitaan bangunan itu dilakukan, lantaran ada kaitannya dengan kasus dugaan suap Bupati Labuhan Batu Erick A Ritonga (EAR).

“Karena diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyidikan perkara tersangka EAR sebagai pihak penerima suap, tim penyidik, kemarin (1/5) kembali menemukan aset lain dari Tersangka dimaksud berupa tanah beserta bangunannya seluas 304,9 M2 yang berlokasi di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumut,” kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/5).

Penyidik lembaga antirasuah melakukan penyitaan terhadap aset tersebut. Sehingga KPK melakukan pemasangan plang di depan bangunan yang disita itu.

“Dilakukan penyitaan sekaligus pemasangan plang sita di lokasi tersebut,” ucap Ali.

Berdasarkan alat bukti yang dimiliki tim pwnyidik, lanjut Ali, aset ini diduga milik tersangka Erick A Ritonga. Bangunan itu dimanfaatkan untuk kepentingan kantor Partai Nasdem.

“Yang kemudian difungsikan untuk kepentingan salah satu partai politik,” ucap Ali.

Ali berujar, pihaknya akan mendalami dsn mengonfirmasi kepada para saksi terkait aset yang disita tersebut.

“Tentunya tim penyidik segera akan mengkonfimasi temuan ini pada para saksi termasuk tersangka,” tegas Ali.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Labuhan Batu Erick A Ritonga dan Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga sebagai tersangka, kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Penetapan tersangka ini setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Labuhan Batu, pada Kamis 10 Januari 2024 lalu.

Selain Erick dan Rudi, KPK juga menjerat dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra. Kedua pihak swasta itu merupakan pihak pemberi suap.

“Atas laporan dan pengaduan masyarakat ke KPK dan ditindaklanjuti segera melalui pengumpulan bahan keterangan disertai informasi, sehingga naik ke tahap penyelidikan serta atas dasar kecukupan alat bukti, ditingkatkan lagi ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka,” ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/1).

Ghufron menjelaskan, Kabupaten Labuhan Batu mengangarkan pendapatan dan belanja dalam APBD 2023 dan 2024 dengan rincian anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang masing-masing sebesar Rp 1,4 triliun.

Melalui anggaran tersebut, Erick selaku Bupati Labuhanbatu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di berbagai SKPD di Pemkab Labuhanbatu. Proyek yang menjadi atensi Erick di antaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR.

Khusus di Dinas PUPR yaitu proyek lanjutan peningkatan jalan Sei Rakyat Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah dan proyek lanjutan peningkatan jalan Sei Tampang- Sidomakmur Kecamatan Bilah Hilir/Kecamatan Panai Hulu dengan besaran nilai pekerjan kedua proyek tersebut sebesar Rp 19,9 miliar.

Lantas, Erick menunjuk Rudi yang merupakan anggota DPRD Labuhan Batu sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek. Erick juga meminta Rudi menunjuk secara sepihak siapa saja kontraktor yang akan dimenangkan.

“Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu 5 persen hingga 15 persen dari besaran anggaran proyek,” ungkap Ghufron.

Untuk dua proyek di Dinas PUPR, kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan yakni Fajar Syahputra dan Efendy Sahputa. Sekitar Desember 2023, Erick melalui Rudi meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan kutipan atau kirahan dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.

Penyerahan uang dari Fajar dan Efendy kepada Rudi dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama Rudi Syahputra Ritonga dan juga melalui penyerahan tunai.

“Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR (Erick) melalui RSR (Rudi) sejumlah sekitar Rp 551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp 1,7 miliar,” ujar Ghufron.

Ghufron menyebut, uang itu turut diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Ia memastikan, pihaknya akan menelusuri adanya pihak-pihak lain yang diduga juga turut memberikan sejumlah uang pada Erick melalui Rudi.

“Selain itu KPK terbuka untuk terus melakukan pendalaman lebih lanjut kaitan adanya dugaan perbuatan korupsi lain dalam penanganan perkara ini ke depannya,” urai Ghufron.

Untuk kebutuhan penyidikan, keempatnya langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, untuk 20 hari pertama terhitung mulai 12 Januari 2024 hingga 31 Januari 2024.

Sebagai penerima suap, Erick dan Rudi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Fajar dan Efendy sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Tiga pelaku begal terhadap sopir truk yang melintasi kawasan Mesuji, ditangkap aparat Polres Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Tiga pelaku yang aksinya sempat viral di media sosial dalam melakukan aksi pembegalan terhadap sopir truk itu, diamankan tanpa melakukan perlawanan yang berarti.

“Tiga orang pelaku yang melakukan aksi begal terhadap sopir truk pada hari Minggu (28/4) lalu sudah berhasil kami amankan dan saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan,” kata Kapolres OKI AKBP Hendrawan Susanto dikutip dari Antara, Kamis (2/5).

Ia menjelaskan aparat Kepolisian bergerak cepat dalam menanggapi beredar video viral terkait curhatan seorang sopir truk di media sosial yang mengaku uang modal untuk menikah habis dipalak preman bersenjata tajam di Pematang Panggang, Kabupaten OKI.

“Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) polisi mengantongi identitas pelaku begal, dan tiga orang dari empat orang pelaku sudah berhasil diamankan,” ujarnya.

Setelah mengamankan tiga pelaku begal tersebut, yakni berinisial H, U, dan A, Kapolres meminta seorang pelaku yang masih dalam pengejaran untuk segera menyerahkan diri, karena pihaknya pasti menangkap pelaku tersebut.

Sebelumnya, video viral mengenai curhatan sopir tersebut hingga membuat para pengguna media sosial yang menyaksikan konten tampak terenyuh dengan memberikan beragam komentar, apalagi aksi begal ini sudah sangat meresahkan para sopir.

Dalam video tersebut sopir ini mengisahkan bahwa uang yang dikumpulkan untuk tambahan biaya menikah telah dirampas oleh pelaku begal itu. Sopir yang membuat video tersebut juga tampak meneteskan air mata. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Tiga pelaku begal terhadap sopir truk yang melintasi kawasan Mesuji, ditangkap aparat Polres Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Tiga pelaku yang aksinya sempat viral di media sosial dalam melakukan aksi pembegalan terhadap sopir truk itu, diamankan tanpa melakukan perlawanan yang berarti.

“Tiga orang pelaku yang melakukan aksi begal terhadap sopir truk pada hari Minggu (28/4) lalu sudah berhasil kami amankan dan saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan,” kata Kapolres OKI AKBP Hendrawan Susanto dikutip dari Antara, Kamis (2/5).

Ia menjelaskan aparat Kepolisian bergerak cepat dalam menanggapi beredar video viral terkait curhatan seorang sopir truk di media sosial yang mengaku uang modal untuk menikah habis dipalak preman bersenjata tajam di Pematang Panggang, Kabupaten OKI.

“Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) polisi mengantongi identitas pelaku begal, dan tiga orang dari empat orang pelaku sudah berhasil diamankan,” ujarnya.

Setelah mengamankan tiga pelaku begal tersebut, yakni berinisial H, U, dan A, Kapolres meminta seorang pelaku yang masih dalam pengejaran untuk segera menyerahkan diri, karena pihaknya pasti menangkap pelaku tersebut.

Sebelumnya, video viral mengenai curhatan sopir tersebut hingga membuat para pengguna media sosial yang menyaksikan konten tampak terenyuh dengan memberikan beragam komentar, apalagi aksi begal ini sudah sangat meresahkan para sopir.

Dalam video tersebut sopir ini mengisahkan bahwa uang yang dikumpulkan untuk tambahan biaya menikah telah dirampas oleh pelaku begal itu. Sopir yang membuat video tersebut juga tampak meneteskan air mata. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dalam kampanyenya bahwa jika terpilih kembali sebagai presiden, ia berencana membangun sistem pertahanan udara Iron Dome atau Kubah Besi Israel untuk daratan AS, dikutip dari ANTARA.

“Dalam masa jabatan saya berikutnya, kami akan membangun Iron Dome yang besar, seperti yang dilakukan Israel, tetapi bahkan lebih baik lagi,” kata Trump pada Rabu (1/5).

Trump berpandangan bahwa sistem Iron Dome versi AS akan lebih canggih secara teknologi dibandingkan milik Israel.

Menurut Trump, sistem Iron Dome Israel sangat mengesankan karena mampu menangkis berbagai serangan sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober lalu.

Sebelumnya, Kepala Staf Pertahanan Inggris Laksamana Tony Radakin mengatakan Inggris di masa depan akan membutuhkan sistem pertahanan udara yang mirip dengan Iron Dome karena pengembangan drone dan rudal serang jarak jauh.

“Itu akan diperlukan di masa depan, itu adalah pembahasan yang tengah berlangsung,” kata Radakin kepada media LBC pada Rabu (24/4).

Dia menambahkan bahwa Inggris memiliki beberapa kemampuan yang membantu melindungi negara dan pasukan yang ditempatkan di luar negeri, tetapi London tidak memiliki sistem yang sama dengan yang dimiliki Israel.

“Kami juga merupakan bagian dari aliansi besar ini (NATO) tetapi ketika Anda melihat ancaman yang ada di luar sana yaitu rudal dengan jangkauan yang jauh lebih jauh, drone serangan satu arah dengan jangkauan yang jauh lebih jauh, dengan cara yang lebih mudah untuk meluncurkannya,” ucapnya.

Laksamana tersebut menuturkan bahwa Inggris memiliki berbagai inisiatif baik untuk diri sendiri maupun dengan sekutu di Eropa dalam mempertahankan diri dengan lebih baik di masa depan. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan barang bukti yang berhasil diamankan dalam penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, pada Selasa (30/4). KPK mengakui mengamankan alat bukti usai melakukan penggeledahan di ruangan Sekretaria Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar.

“Tim penyidik, (30/4) telah selesai melaksanakan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan di Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan salah satu ruangan yang digeledah yaitu ruang kerja Sekjen DPR RI,” kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/5).

Upaya paksa penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan, setelah satu hari sebelumnya pada Senin (29/4), dilakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda di wilayah Jakarta, yakni Bintaro, Gatot Subroto, Tebet dan Kemayoran. Keempat wilayah itu, diakui Ali, merupakan rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Dari proses tersebut, kemudian ditemukan dan diamankan bukti,” ucap Ali.

Menurut Ali, barang bukti yang diamankan dari lokasi penggeledahan yakni berupa dokumen-dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik, termasuk transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK akan melakukan penyitaan untuk menganalisis barang bukti yang berhasil diamankan.

“Analisis disertai pendalaman dari materi bukti-bukti dimaksud segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan,” tegas Ali.

KPK sebelumnya meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi proyek di lingkungan Setjen DPR ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi itu terkait proyek furnitur atau mebelair di rumah jabatan anggota DPR.

Dalam proses penanganan perkara di KPK, peningkatan penanganan perkara ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka. Berdasarkan informasi, terdapat lebih dari dua orang yang dijerat KPK sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sekjen DPR Indra Iskandar dan Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI Hiphi Hiduoati keduanya telah dicegah ke luar negeri yang berkaitan dengan kasus ini. Selain Indra dan Hiphi, KPK juga mencegah lima pihak lainnya, di antaranya Dirut PT Daya Indah Dinamika, Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada, Juanda Hasurungan Sidabutar; Direktur Operasional PT Avantgarde Production, Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet, Andrias Catur Prasetya; dan pihak swasta Edwin Budiman.

Pencegahan itu dilakukan terhitung selama enam bulan ke depan hingga Juli 2024. KPK mempunyai hak untuk melakukan perpanjangan pencegahan dalam proses penyidikan.

Berdasarkan informasi, dugaan korupsi itu terkait terkait pengadaan meubelair tahun 2020. Saat kasus ini bergulir ditahap penyelidikan, tim penyelidik KPK telah meminta keterangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar pada Rabu, 31 Mei 2023.

Usai dimintai keterangan saat itu, Indra Iskandar milih bungkam saat dikonfirmasi sejumlah pertanyaan oleh awak media. Meski demikian, KPK sampai saat ini belum mau mengungkap secara gamblang kasus yang telah disepakati naik penyidikan itu. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo yang bertindak sebagai Ketua Panel Satu persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 sempat menegur Ketua KPU Hasyim Asy’ari karena meminta izin untuk meninggalkan sidang.

Pada mulanya, sidang yang digelar di Ruang Sidang 1 Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis tersebut memulai bagian dua persidangan pada pukul 13.30 WIB.

Ketika Suhartoyo hendak meminta kuasa hukum Pemohon untuk membacakan permohonan, Hasyim menginterupsi untuk meminta izin meninggalkan persidangan pada pukul 14.00 WIB.

“Saya mohon izin. Nanti jam 14.00 WIB, kami (Komisioner KPU) meninggalkan forum karena ada acara penyerahan data penduduk potensi pemilih untuk Pilkada. Setelah acara, saya kembali ke forum. Terima kasih, Majelis,” kata Hasyim.

“Siapa yang menggantikan Bapak?” tanya Suhartoyo.

“Hari ini kami ada beberapa agenda, di antaranya ada uji kelayakan dan kepatutan seleksi KPU Provinsi, jadi kami berbagi tugas,” kata dia.

Kemudian, Suhartoyo memastikan pada pukul berapa Hasyim bisa kembali mengikuti persidangan. Ketua KPU itu pun menjawab bahwa dirinya hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menyelesaikan acara.

“Nanti kembali ke sini sudah malam, sudah bubar,” sindir Suhartoyo.

“Sebentar saja, Majelis,” jawab Hasyim menegaskan.

Suhartoyo mengatakan, pada sidang di panel lain, KPU juga telah diingatkan agar lembaga penyelenggara pemilu untuk menghadirkan komisioner-nya dan tidak meninggalkan persidangan kepada pihak advokat.

“Dari teman-teman advokat hanya secara parsial bertanggung jawab pada nomor-nya masing-masing. Yang mengikat tidak ada nanti,” kata dia.

“Terima kasih, Majelis, nanti saya kembali lagi,” jawab Hasyim.

Sebelumnya pada Kamis pagi, Ketua Panel Tiga sidang PHPU Pileg 2024, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, meminta KPU untuk menghadapi perkara tersebut secara serius.

Ia menyampaikan hal itu karena mendapati komisioner KPU RI selaku Termohon dalam Perkara Nomor 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tidak hadir dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

“Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Jadi sejak (sengketa) pilpres kemarin KPU tidak serius menanggapi persoalan-persoalan ini. Itu harus disampaikan ke komisioner,” ujar dia.

Lalu, perwakilan dari Sekretariat KPU mengatakan bahwa Komisioner KPU yang seharusnya hadir dalam persidangan pada panel tiga adalah Idham Holik dan Yulianto Sudrajat. Akan tetapi, keduanya berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas lain.

“Info-nya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idham sedang agenda untuk acara teknis persiapan Pilkada. Pak Yulianto Sudrajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait pilkada,” ujar perwakilan Sekretariat KPU RI tersebut.

“Berarti di Mahkamah dianggap tidak penting ini?” imbuh Arief.

Ia mengatakan sengketa pileg merupakan persoalan serius karena menyangkut hak konstitusional pemilih dan caleg. Oleh karena itu, kata dia, perlu diselesaikan secara sebaik-baiknya.

“Pemilihan Umum harus diselenggarakan luber dan jurdil, stakeholder (pemangku kepentingan) seluruh yang terlibat harus benar-benar menyelenggarakan sebaik-baiknya dengan iktikad baik,” kata Arief. (*)

Sumber: Antara