batampos – Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Barat Anthony Norman Lianto diduga menjadi pelaku kekerasan seksual terhada seorang perempuan berinsial W, 29. Perempuan itu mengaku mengalami kekerasan seksual usai dipaksa ke rumah Norman dan dikunci di kamarnya.

Pengakuan korban itu viral di sebuah akun TikTok @B35TIE. Dalam pengakuannya, perempuan yang juga mengaku relawan PSI ini mengatakan dirinya telah menjadi korban dalam pecehan tersebut.

“Kenal (terduga pelaku). Dia Ketua PSI Jakarta Barat,” kata W dalam podcast yang diunggah akun TikTok @B35TIE, dikutip Selasa (26/3).

Mulanya, ia mengaku mendapat pekerjaan di PSI Jakarta Barat sebagai buzzer. Tanpa menyebut lokasi dan waktu yang jelas, korban menyebut kemudian dipanggil untuk melakukan pekerjaan tersebut.

“Awalnya saya disuruh datang karena tuntutan kerjaan. Saya gak nyangka pas di tengah perjalanan saya malah dibawa ke rumah (terduga pelaku),” ungkapnya.

Belum jelas juga di daerah mana lokasi rumah terduga pelaku yang disebut W. Hanya saja, di sana ia mengaku dibawa ke salah satu kamar dan dikunci hingga tak dapat keluar oleh terduga pelaku hingga terjadi kekerasan seksual tersebut.

“Saya takut, apalagi di sana saya sendiri mau minta tolong gak ada siapa-siapa, sepi,” ucapnya.

Setelah itu, ia mengatakan bahwa Norman sempat menahan dirinya dan mengancam agar tak mengatakan kejadian dugaan kekerasan seksual itu kepada siapapun.

“Norman bilang jangan bilang siapa-siapa, harus diam aja. Gak boleh ada yang tahu. Kalau ketemu sama dia harus kayak orang gak kenal,” tandasnya.

Sementara itu. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengaku belum menerima informasi secara utuh dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Norman kepada korban. Ia mengatakan hanya baru sepenggal informasi yang didapat.

“Belum. Baru dari TikTok itu aja. Saat ini kita ikuti dulu perkembangannya, karena informasinya masih sangat minim,” ujar Grace saat dihubungi wartawan.

Ia juga mengaku belum menanyakan dugaan kekerasan seksual ini kepada terduga pelaku secara langsung.

“Sekian dulu ya informasinya. Informasi yang saya terima juga masih sangat minim,” pungkas Grace. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Penyanyi Windy Yunita Bastari Usman atau yang akrab disapa Windy Idol memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Windy diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan.

Windy mengaku dirinya sudah menyandang status tersangka kasus dugaan TPPU yang menjerat Hasbi Hasan. Ia pun mengamini, telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK, sejak Januari 2024 lalu.

“Iya seperti yang dibicarakan aja (status tersangka). Sudah (diterima SPDP) Januari ya,” kata Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/3).

Baca Juga: Ramadhan 2024: Jadwal Buka Puasa Bagi Wilayah Kalimantan Utara dan Sekitarnya pada Selasa 26 Maret 2024

Windy membantah pernah melakukan pertemuan dengan Hasbi Hasan di sebuah hotel. Ia menekankan, pertemuan dengan Hasbi Hasan hanya terkait dengan pekerjaan dan tidak hanya berdua.

“Saya enggak tahu ya, kalau berita itu ya. Kalau selama perjalanan saya selalu, saya pokoknya kalau ketemu ada acara dan enggak juga cuma berduaan aja,” tegas Windy.

KPK sebelumnya kembali menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Selain Hasbi Hasan, KPK juga menetapkan finalis Indonesian Idol 2014 Windy Yunita Bastari Usman dan kakaknya Rinaldo Septariando sebagai tersangka.

Windy dan Rinaldo dijerat atas peran pasifnya dalam kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan Hasbi Hasan.

“Sebagaimana seperti yang sudah sering kami sampaikan bahwa setiap proses penyidikan perkara yang disampaikan KPK pasti kami kembangkan pada potensi untuk diterapkan Pasal perundang-undangan lain. Dalam konteks perkara yang menjadi kewenangan KPK itu TPPU,” ujar Ali Fikri di gedung merah putih KPK, Jakarta, Selasa (5/3).

“Oleh karena itu, sejak Januari lalu KPK terus mengembangkan perkara ini ke Pasal TPPU,” sambungnya.

Kasus itu merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap pengurusan perkara dan gratifikasi yang sampai saat ini masih diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Hasbi Hasan saat ini duduk sebagai terdakwa.

Namun, Ali enggan membeberkan lebih rinci proses penyidikan kasus dugaan pencucian uang tersebut, termasuk saksi-saksi yang akan diperiksa.

“Nanti perkembangannya kami sampaikan. Tentunya ketika KPK memeriksa saksi-saksi dalam perkara dimaksud,” ucap Ali.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, terungkap Windy diduga menerima tiga tas mewah yang dibeli di Singapura. Hal itu disampaikan oleh saksi selebgram Riris Riska Diana.

Dalam proses persidangan, jaksa KPK juga turut menampilkan foto saat Windy bersama Hasbi menerima fasilitas perjalanan wisata (flight heli tour) Bali dengan menggunakan Helikopter Belt 505 dengan Register PK WSU dari Devi Herlina dengan kode pemesanan free of charge (FoC).

Adapun, Hasbi bersama mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto didakwa menerima suap senilai Rp11,2 miliar terkait pengurusan perkara di MA.

Selain itu, tim jaksa KPK mendakwa Hasbi menerima gratifikasi berupa uang, fasilitas perjalanan wisata dan penginapan yang seluruhnya senilai Rp 630.844.400.

Gratifikasi itu diterima dari Devi Herlina selaku Notaris rekanan dari CV Urban Beauty/MS Glow senilai Rp 7.500.000; dari Yudi Noviandri selaku Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Balai senilai Rp100 juta; dan dari Menas Erwin Djohansyah selaku Direktur Utama PT Wahana Adyawarna senilai Rp 523.344.400. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (25/3), telah mengeluarkan Resolusi 2728 yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadhan, pembebasan sandera segera, dan tanpa syarat serta ‘kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran’ bantuan ke wilayah Gaza.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan kelompok Palestina Hamas di Gaza dan pembebasan semua sandera, karena Amerika Serikat abstain dalam pemungutan suara tersebut.
Resolusi perdamaian ini menyerukan gencatan senjata segera selama bulan puasa Ramadhan, yang akan berakhir dua minggu lagi, dan juga menuntut agar Hamas membebaskan sandera yang ditangkap pada 7 Oktober ketika mereka memimpin serangan terhadap Israel.

Resolusi tersebut juga menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh Jalur Gaza. Resolusi tersebut diadopsi dengan 14 suara mendukung dan 1 abstain (Amerika Serikat).

“Pertumpahan darah telah berlangsung terlalu lama,” ujar Amar Bendjama, perwakilan Aljazair, yang saat ini menjadi anggota Dewan Keamanan blok Arab dan salah satu penggagas resolusi, dikutip dari news.un.org, Selasa (26/3).

“Akhirnya, Dewan Keamanan memikul tanggung jawabnya (menegakkan perdamaian dunia),” lanjuntnya.

AS yang telah berulang kali memblokir resolusi Dewan Keamanan yang memberikan tekanan pada Israel namun semakin menunjukkan rasa frustrasi terhadap sekutunya ketika korban sipil meningkat dan PBB memperingatkan akan terjadinya kelaparan di Gaza.

Berbicara setelah pemungutan suara, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyalahkan Hamas atas keterlambatan dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata. “Kami tidak setuju dengan semua resolusi tersebut,” ungkapThomas-Greenfield terkait alasan mengapa AS abstain.

Gedung Putih mengatakan resolusi akhir tidak mengandung bahasa yang dianggap penting oleh AS dan pemungutan suara tersebut tidak mewakili perubahan kebijakan.

Di sisi lain, Sekjen PBB Antonio Guterres melalui unggahan akun X-nya mengatakan bahwa resolusi tersebut “harus dilaksanakan” dan menegaskan bahwa “kegagalan tidak dapat dimaafkan”.

Pemungutan suara tersebut dilakukan di tengah seruan internasional untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, ketika pasukan Israel menyerang Gaza dan kondisi kemanusiaan di jalur yang terkepung mencapai tingkat kritis.

Menurut statistik PBB sendiri sudah lebih dari 90 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi, dan kondisi di bawah pengepungan dan pemboman total Israel telah mendorong Gaza ke ambang kelaparan. Lebih dari 32.000 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel sejak 7 Oktober, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Israel memulai serangan militernya di Gaza setelah Hamas memimpin serangan terhadap Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 1.139 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 250 lainnya, menurut klaim Israel.

Resolusi ini juga disambut hangat oleh para pemimpin Palestina yang mengatakan bahwa ini adalah langkah ke arah yang benar.

Utusan Palestina dalam rapat ini mengatakan resolusi diperlukan agar menjadi “titik balik” dalam mengakhiri serangan terhadap Gaza.

“Ini pasti menjadi titik balik,” kata Riyad Mansour kepada DK PBB sambil menahan air mata. “Ini harus menjadi pertanda akhir dari serangan ini, kekejaman terhadap rakyat kami.”

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Palestina meminta negara-negara anggota DK PBB untuk memenuhi tanggung jawab hukum mereka untuk segera menerapkan resolusi tersebut. (*)

Sumber: JP Group