batampos – Pasangan Prabowo Subi-anto-Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu 2024. Penetapan dilakukan melalui rapat pleno di Kantor KPU RI, kemarin, menyusul tuntasnya proses hukum di Mahkamah Konstitusi.
Proses penetapan berlangsung cukup ramai. Dimulai pukul 10.00 WIB, semua unsur petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) hadir di lokasi. Selain itu, hadir juga pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Keduanya diikuti unsur Partai PKB dan PKS. Sementara NasDem absen.
Berbeda dengan paslon nomor 1, Ganjar-Mahfud memilih absen. Namun dari anggota koalisinya, ada PPP yang hadir diwakili Ketua Umum Mardiono dan Sekjen Arwani Thomafi.
Usai ditetapkan, Prabowo menekankan proses pemilu telah usai. Diakuinya, sepanjang tahapan ada banyak persaingan, perdebatan tajam bahkan panas. Situasi itu tuntutan dari sistem demokrasi untuk memberikan keragaman pilihan pada pemilih.
Namun sekarang telah selesai, sehingga saatnya semua elemen kembali bersatu. ”Sekeras apapun, setajam apapun, kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar,” ujar Prabowo.
Mantan Danjen Kopassus itu menyadari, tidak semua pihak puas dengan hasilnya. Hal itu pun pernah beberapa kali dia rasakan di Pilpres sebelummya. ”Mas Anies, Mas Muhaimin, Saya pernah berada di posisi anda. Saya tahu senyuman anda berat sekali itu,” kata Prabowo disambut gelak tawa hadirin.
Namun, Prabowo berharap kekecewaan itu diakhiri. Setelah Pilpres usai, dia mengajak semua elit bekerja sama dan kolaborasi untuk membawa kebaikan bagi bangsa. Prabowo siap menjadi presiden untuk semua lapisan masyarakat. ”Termasuk yang tidak memilih saya,” tegasnya.
Sementara itu, Pasangan Calon Nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tampil kompak saat penetapan Prabowo-Gibran di KPU. Kepada media, Anies menganggap semua tahapan pemilu sebagai bagian dari proses bernegara.
”Kita menghormati proses bernegara ini hingga tuntas. Karena itulah kita hadir bersama di sini menghormati proses,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan Cak Imin yang mendampinginya.
Meski demikian, Anies mene-kankan pihaknya tetap tidak melupakan fakta pada sidang MK yang memperlihatkan banyak sekali catatan yang harus menjadi bahan perbaikan. ”Ini tetap harus diingat. Di sisi lain kita menghormati proses bernegara,” imbuhnya.
Ditanya soal kemungkinan dirangkul Prabowo, Anies enggan mengomentari. ”Ini kita lagi proses,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Terpisah, calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD menerangkan, ketidakhadiran pihaknya dalam acara penetapan presiden-wapres terpilih. Dia beralasan pemberitahuan undangan yang terlambat sampai. ”Saya tidak tahu kalau ada unda-ngan,” terangnya dalam keterangan resminya, kemarin.
Mahfud baru mendapatkan kabar terkait undangan untuk menghadiri penetapan sekitar setengah jam sebelum acara dimulai. Tentu, waktunya terlalu mepet dan tidak mungkin bisa menghadiri acara tersebut. ”Jadi waktunya tidak terkejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan,” kata Mahfud.
Mantan Menkopolhukam itu menuturkan, saat ini memang sudah tidak tahu soal agenda-agenda seperti itu, karena liaison officer (LO) sudah tidak aktif. Apalagi, kini Mahfud sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilak-sanakan atau dihadiri.
Terutama, lanjut Mahfud, setelah vonis Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres 2024 sudah dijatuhkan dua hari lalu. Mahfud kini sudah membuka kembali komunikasi dengan teman-teman yang selama ini ditutup lantaran pencawapresan.
Ia menegaskan, selama ini demi menghindari ada tenden-si politik, dia sempat mengurangi komunikasinya dengan teman-teman dari berbagai kalangan. ”Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan tapi selama running untuk pilpres cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK,” ujar Mahfud.
Namun, Mahfud tetap memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mahfud menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada mereka sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029 mendatang.
Komisioner KPU RI Idham Holik menepis klaim keterlambatan undangan. Idham memastikan, sehari sebelummya KPU telah mengirimkan surat undangan. Baik secara fisik maupun digital. Kemudian, pada Selasa, KPU juga menjalin komunikasi dengan pihak-pihak di paslon nomor 3.
Sementara itu, terkait ketidakhadiran PDIP dalam acara penetapan presiden-wapres terpilih, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, sikap itu diambil karena untuk meng-hormati proses gugatan yang diajukan partai banteng ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keputusan KPU yang menerima pencalonan Prabowo-Gibran.
Politisi senior PDIP itu menegaskan bahwa MK tidak menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi. ”Kami menilai MK tidak menjaga kehormatan dan komitmen dasar konstitusi dan nilai-nilai demokrasi,” ungkap Hendrawan.
Tim Penasihat Hukum DPP PDIP Gayus Lumbuun mengatakan, PTUN Jakarta telah menerima dan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan PDIP bisa sidangkan. ”Permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara,” bebernya.
Gayus menyatakan, pihaknya juga sudah mendatangi KPU RI untuk menyampaikan putusan hakim PTUN. Menurutnya, hasil putusan dismissal PTUN memberikan harapan besar bagi tegaknya hukum di Indonesia.
Dia menegaskan, permohonan yang diajukan ke PTUN secara hukum berbeda dengan yang dimohonkan para pihak pemohon di Mahkamah Kons-titusi (MK) RI. Jika di MK menyidangkan mengenai hasil proses pemilu, sementara di PTUN ialah menelusuri bahwa apakah ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama KPU.
Dalam gugatan di PTUN, Gayus menyatakan, pihaknya akan menyodorkan adanya pelanggaran-pelanggaran, sehingga hasil pemilunya berubah atau ada konflik lainnya. ”Selain itu, Tim Kuasa Hukum PDIP juga ingin menunjukkan adanya pelanggaran proses oleh KPU,” tegas Gayus.
Sementara itu, usai ditetapkan, publik mulai mengingatkan kembali janji politik Prabowo. Selama masa kampanye, Prabowo menawarkan 8 visi Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program quick win. (lihat grafis, red)
Cawapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan, program dan janji politik akan direalisasikan. Namun karena pelantikan masih setengah tahun lagi, pihaknya belum bisa berbicara detail.
Dalam enam bulan ke depan, pihaknya akan merumuskan kebijakan dengan mengidentifikasi masalah. ”Enam bulan ke depan saya juga pengen belan-ja masalah sebanyak-banyaknya,” ujarnya usai menemui masyarakat Muara Baru Jakarta.
Yang jelas, dia ingin memastikan berbagai persoalan dan program bisa tertangani. Mulai dari persoalan stunting, masalah pendidikan, kesehatan dan sebagainya. ”Nanti kami evaluasi lagi programnya biar lebih tepat sasaran, biar yang benar-benar menerima biar bisa menerima manfaat,” imbuhnya.
Kemudian untuk program prioritas makan gratis, Wali Kota solo itu mengaku masih memikirkan skemanya. Baik menyangkut penerimanya, menu makanan, logistik, hingga proses distribusi.
Sementara itu, salah satu program andalan Prabowo yakni makan siang gratis mendapat wanti-wanti dari KPK. Sebab rawan korupsi. Menanggapi itu, Ketua TKN Rosan Roeslani memastikan semua program akan menga-cu kepada aturan. ”(Ikut) semua aturan yang ada, semua kebijakan yang ada, sehingga ini dapet dirasakan asas manfaatnya,” ungkapnya.
Kalangan pengusaha mencermati dan menyampaikan catatannya terhadap program-program ke depan yang diusung oleh pasangan Prabowo dan Gibran. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan yang perlu disorot termasuk di dalamnya adalah kata kunci hilirisasi.
”Tentu ini membutuhkan arus investasi yang besar. Dan program lainnya tentang peningkatan lapangan kerja, ini tentunya membutuhkan kualitas investasi yang lebih mampu menyerap tenaga kerja,” ujar Ajib.
Menurut dia, data empat tahun terakhir menunjukkan bahwa, dari tahun 2019 sampai tahun 2023 investasi selalu mencapai target, tetapi penyerapan tenaga kerja tidak mencapai target.
”Keputusan MK ini juga menjadi variabel pendorong arus investasi yang besar dan berkualitas,” beber Ajib.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsyad Rasjid mengatakan bahwa tantangan perekonomian di masa mendatang sangat berat, sehingga walaupun pergantian pemerintahan baru akan dilaksanakan Oktober mendatang, permasalahan perekonomian tetap harus dibahas sejak sekarang.
Menurutnya, hal ini karena pengembangan ekonomi domestik harus berjalan terus, terutama untuk membuat UMKM lokal naik kelas. ”Karena balik lagi untuk mengatasi tantangan ekonomi yang harus kita jaga bagaimana perkembangan UMKM kita,” beber Arsyad.
Dia menegaskan bahwa pemerintah perlu punya strategi agar produk UMKM dalam negeri terlindungi dan tidak kalah saing dengan barang-barang dari luar negeri. Sebab, produk impor kini dinilai banyak membanjiri pasar domestik. ”Jika tidak, khawatir bisnis UMKM lokal akan melemah dan mengakibatkan hilangnya banyak lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Kemarin, Presiden Joko Widodo memberikan wejangan untuk Prabowo dan Gibran selaku calon penggantinya. Sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi minta keduanya untuk segera mempersiapkan diri.
“Hari ini (kemarin, red) KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan yang dikampanyekan,” ujar Jokowi. (*)
Sumber: JP group
