batampos – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera menertibkan praktik jual kembali layanan internet rumah tanpa izin, yakni RT/RW Net. RT RW Net adalah jaringan internet yang dibangun di lingkungan perumahan, kompleks, atau kawasan pemukiman padat penduduk.

Proses operasional RT/RW Net melibatkan penyediaan akses internet kepada komunitas lokal dengan cara memperluas atau mendistribusikan kembali koneksi interneti penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP). RT/RW Net seringkali disebut beroperasi tanpa landasan hukum yang jelas.

Berdasarkan UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi harus mendapatkan izin dari Kementerian Kominfo. Ketika mengajukan izin penyelenggara jasa telekomunikasi, harus membayar pajak. Selain itu badan usaha yang mengantungi izin penyelenggara jasa telekomunikasi harus membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP) dan universal service (USO)

Sedangkan ketentuan menjual kembali layanan internet tertuang pada Permen Kominfo No.13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan No.3/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem Transaksi Elektronik

Kegiatan reseller hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, yakni dengan memperoleh Sertifikat Standar Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi.

Heru Sutadi, Ketua Komisi Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menjelaskan, RT RW Net sebenarnya bagus dalam memasyarakatkan internet di Indonesia.

Namun ia menegaskan, tetap harus berizin. “Periznan merupakan instrumen untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai regulasi. Termasuk kewajiban memberikan layanan yang berkualitas pada konsumen,” tegas Heru yang juga pengamat telekomunikmasi.

Dengan memiliki izin, maka jelas yang bertanggung jawab, nama perusahaan, alamat , nomor pengaduan atau jika ada kendala mengadu ke mana. Heru mengaku banyak mendengar keluhan misalnya jika hujan layanan byar pet dan kalau terkendala sulit menghubungi penangungjawab layanan tersebut.

Terkait perizinan, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menindak tegas penggunaan perangkat ilegal RT RW net. “Kita ingin ruang digital kita kondusif, kita takut disalahgunakan. Kita juga harus fair dalam memberikan regulasi terhadap semua pelaku usaha, nggak pilih kasih, kasihan publik nanti,” ujar Budi kepada media, Jumat (19/4).

Mahalnya tarif internet Indonesia dituding menjadi penyebab maraknya RT RW Net. Heru menerangkan, sebenarnya paket internet di Indonesia itu dari sisi harga, Lalu ada basis kuota dan basis kecepatan.

Pengguna bisa memilih mana yang sesuai kantong dan kebutuhan mereka. Tapi kualitas selalu dipantau regulator. Sementara yang tidak berizin, lepas dari pantauan karena ilegal. “Karena ilegal ya kualitas nya juga jangan diharapkan maksimal. Yang jelas kalau hujan pasti internet byar pet. Dan kalau ada problem ya jangan harap cepat dapat diatasi,” jelas Heru.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Josef Matheus Edward menyatakan, sebenarnya tarif internet di Indonesia masih terjangkau oleh masyarakat. “Ukurannya terjangkau. Masyarakat perlu edukasi, sebenarnya mereka akan lebih untung jika berlangganan langsung ke internet service provider (ISP),” ujar Ian Josef.

Di sisi lain, dikutip dari situs Direktorat Jenderal Penyelengara Pos dan Informatika Kemenkominfo beberapa jasa ISP ilegal mungkin menyebarkan konten berbahaya, seperti materi pornografi anak, kebencian, atau teroris.

Menurut Ian Joseph, ISP yang dirugikan juga tidak bisa tinggal diam. Mereka bisa mengajukan aduan. Ia menyarankan, penyelenggara RT RW Net bisa bekerjasama dengan ISP resmi agar memperoleh legalita. Menurutnya, selama ini RT RW Net laku karena kurang ada edukasi. “Tarif saat ini masih bisa terjangkau. Jadi yang kurang adalah sosialisasi, bahwa mereka melakukan kegiatan ilegal. Banyak masyarakat yang belum tahu soal ini,” pungkas Ian Joseph.

Heru juga sepakat dengan Ian Joseph. Setelah ada tindakan Kominfo, solusinya bagi pengusaha RT RW Net adalah harus mengurus perizinan. Izin sekarang sangat mudah dengan menggunakan online single submission (OSS).

Ketika RT RW Net mengurus legalitas, izinnya adalah ISP. Bisa kerjasama sebagai reseller. “Tapi harus ada bukti kerja sama dengan ISP dan pakai brand ISP tersebut. Jangan seolah perpanjangan tangan, tapi hanya cara agar dianggap legal padahal illegal,” terang Heru. (*)

batampos – Pernyataan Perdana Menteri India Narendra Modi tentang umat Islam mendapat berbagai hujatan. Pada Minggu (21/4), Modi menyebut umat Islam (muslim) di India sebagai penyusup yang memiliki ba-nyak anak dan pencuri. Komen-tar itu dikecam oposisi India.
Dilansir dari Times of India, pada rapat umum di Rajasthan, Modi menyerang oposisi India, Partai Kongres. Dia menyebut, jika Partai Kongres menang pemilu, kekayaan India akan diberikan ke umat Islam. ’’Me-reka akan memberikan itu kepada para penyusup. Apa-kah menurut Anda uang yang Anda kumpulkan harus diberikan kepada para penyusup?’’ kata Modi.

Presiden Partai Kongres India Mallikarjun Kharge menggambarkan pernyataan Modi sebagai ujaran kebencian. Sementara, Juru Bicara Partai Kongres Abhishek Manu Singhvi menegaskan keberatan atas komentar Modi terhadap umat Islam di India.

Partai Kongres melaporkan tindakan Modi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Senin (22/4). Dia dilaporkan dengan tuduhan melanggar peraturan yang melarang kandidat terlibat dalam aktivitas apa pun yang memperburuk ketegangan agama. Kode etik KPU melarang kandidat menggunakan perasaan kasta atau komunal untuk meraih suara.

Baca Juga: Gagal di MK, PDIP Gugat ke PTUN

’’Sejak 2002 hingga hari ini, satu-satunya jaminan Modi adalah melecehkan umat Islam dan mendapatkan suara,’’ kritik Asaduddin Owaisi, pre-siden Partai Majlis-e-Ittehad-ul-Muslimeen.
Modi yang notabene seorang nasionalis Hindu berkali-kali dikritik. Pimpinan Partai Bharatiya Janata (BJP) itu kerap dituduh memupuk intoleransi agama dan terkadang kekerasan. BJP membantah tuduhan tersebut dengan menyebut kebijakannya mengun-tungkan rakyat India.

Pemungutan suara pemilu India dimulai sejak Jumat (19/4) dan berlangsung selama enam minggu. Data survei memprediksi Modi dan BJP menang. Hasil pemilu India akan keluar pada 4 Juni. (*)

Sumber: JP group

batampos – Kuburan massal berisi ratusan mayat ditemukan di dalam dan sekitar reruntuhan RS Nasser dan Al-Shifa di Gaza yang hancur. Kepala HAM PBB Volker Turk menyerukan penyelidikan independen dan transparan atas kekejaman Israel itu.
Dilansir dari Al Jazeera, Turk mengaku ngeri pada kondisi itu. ”Mengingat iklim impunitas yang ada, hal ini harus melibatkan penyelidik internasional. RS berhak atas perlindungan khusus berdasar hukum kemanusiaan internasional,” ujarnya.

Turk juga menyebut apa yang dilakukan Israel sebagai kejahatan perang. ”Ini adalah pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil dan tahanan sebagai kejahatan perang,” jelas dia.

Pada Selasa (23/4), dalam operasi pencarian oleh kru Pertahanan Sipil Gaza, telah ditemukan setidaknya tambahan 17 jenazah.

Total, telah ditemukan 310 jenazah.

Beberapa jenazah ditemukan dengan kondisi tangan terikat. Tidak jelas bagaimana mereka meninggal atau kapan mereka dikuburkan. Jenazah yang diambil itu termasuk anak-anak, perempuan, staf medis, orang yang terluka, dan para pasien.

Baca Juga: Indonesia Kehilangan Rp 180 Triliun Tiap Tahun karena Banyak yang Berobat ke Luar Negeri

Staf medis dan pengungsi yang berhasil meninggalkan RS tersebut menggambarkan bahwa itu adalah pemandangan horor. Sebab, dua RS itu berubah dari tempat penyembuhan menjadi kuburan besar.

Tentara Israel pun berkelit. Klaim bahwa mereka menguburkan jenazah Palestina disebut sebagai klaim tidak berdasar dan mengada-ada.

Terpisah, Amerika Serikat (AS) kabarnya akan mengenakan sanksi kepada batalyon Netzah Yehuda. Unit militer Israel itu disebut melakukan pelanggaran HAM kepada warga Palestina di Tepi Barat.

Netzah Yehuda didirikan pada 1999 untuk mendorong pria Yahudi ultraortodoks mendaftar. Tetapi sejak itu menerima rekrutan agama lain, termasuk penduduk permukiman Israel di Tepi Barat yang dijajah. Wilayah itu merupakan tempat Netzah Yehuda dikerahkan hingga 2022.

Sejak berdirinya Israel pada 1948, sebagian besar komunitas ultraortodoks telah dikecualikan dari wajib militer. Hal itu memicu amarah warga Israel. Sebab, mayoritas warga Israel diharuskan wajib militer. Yakni, tiga tahun untuk pria dan dua tahun untuk wanita.

Sumber-sumber AS menyebut apabila Departemen Luar Negeri AS menetapkan sanksi kepada Netzah Yehuda, unit itu akan dilarang menerima bantuan atau pelatihan apa pun dari militer AS.

Bermula pada Januari 2022, kematian warga AS keturunan Palestina, Omar Assad, menarik perhatian berbagai pihak terhadap batalyon itu. Deplu AS memerintah staf kedutaan Israel untuk menyelidiki kasus itu.

Assad diketahui diborgol, disumpal, dan ditutup matanya. Dia juga dibiarkan tergeletak di tanah tengkurap selama lebih dari satu jam di tengah malam pada musim dingin hingga tewas.

Saat AS menyelidiki kematian Assad, batalyon itu di-pindahkan ke Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi. Namun, sejak perang Israel-Hamas dimulai pada 7 Oktober, Netzah Yehuda telah dikerahkan kembali ke Tepi Barat, termasuk dikirim ke Gaza.

Dalam percakapannya via telepon kepada Menlu AS Antony Blinken, Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz mengimbau agar AS memikirkan ulang keputusan itu. Menurut Gantz, menetapkan sanksi ke Netzah Yehuda akan merusak legitimasi Israel pada masa perang.

”Tidak ada justifikasi untuk menetapkan sanksi karena unit-unit militer secara konsisten patuh pada hukum internasional,” katanya berdalih. (*)

Sumber: JP group

batampos – Presiden Joko Widodo, Rabu (24/4), menyatakan kesehatan menjadi faktor penting untuk menuju Indonesia sebagai negara maju. Dia menyadari jika faktor terbesar kesehatan adalah kekurangan dokter umum maupun spesialis.

”Rasio dokter kita masih 0,47, rankingnya 147 dunia. Rangkingnya seperti itu, kita harus tahu. Ini yang akan kita kejar,” kata Jokowi pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024, Rabu (24/4).

Dia menceritakan setiap kunjungan kerja ke daerah selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah sakit umum daerah (RSUD). Tujuannya untuk melihat apakah RSUD siap menerima alat-alat kesehatan yang dibagikan oleh pusat. Kemenkes memang membagikan beberapa alat canggih seperti CT Scan dan alat kateterisasi jantung.

Selain ruangan, RSUD juga harus punya dokter untuk mengoperasikan.

Lebih lanjut Jokowi menyebut adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mempermudah pendidikan dokter. Untuk dokter spesialis, selain university based tapi juga disusun untuk pendidikan berbasis rumah sakit. Dia berharap agar produksi dokter semakin banyak.

Baca Juga: Laporkan Albertina Ho, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Ternyata Terseret Dugaan Pelanggaran Etik

“Saya lihat di lapangan, banyak sekali rumah sakit yang tidak memiliki spesialis tertentu. Misalnya yang bisa mengoperasikan MRI, Cath lab (kateterisasi jantung, red),” bebernya.
Dirjen Tenaga Kesehatan Arianti Anaya menyebut permasalahan kekurangan dokter umum dan spesialis ini karena produksi dan distribusi. Indonesia memiliki 92 fakultas kedokteran. Lalu sejak Desember 2021 Kemenkes minta ada moratorium. Akhirnya sekarang bertambah sekitar 25 FK baru.

“Kami utamakan (FK baru) dari luar Pulau Jawa,” ucap perempuan yang akrab disapa Ade itu.
Kemenkes ingin jika nanti dokter yang praktik di suatu daerah merupakan warga lokal. Misalnya untuk FK di NTT akan diisi oleh anak-anak dari NTT juga. Setelah lalu mereka akan praktik di wilayahnya.

Lalu untuk dokter spesialis, Kemenkes tengah menyusun aturan dan kurikulum untuk hospitality based. Indonesia sekarang hanya punya 21 prodi kedokteran spesialis. Jumlah ini dirasa sangat kurang untuk memenuhi kekurangan dokter.

“Memang ada masalah pada distribusi. Tapi apa yang mau didistribusi kalau jumlahnya saja kurang,” tuturnya.

Ade menyebut sejauh ini skema untuk hospitality based adalah melibatkan rumah sakit yang punya jejaring dengan daerah. Daerah yang dituju adalah daerah yang jumlah spesialisnya masih kurang.

Dia mencontohkan jika di NTT kekurangan dokter spesialis kanker, maka dokter umum yang ingin sekolah spesialis onkologi akan belajar di RS Dharmais di Jakarta selama beberapa bulan. Setelah ilmu dasarnya cukup, maka dilanjut di RSUD di NTT untuk belajar sekaligus praktik keilmuannya.

“Nanti di NTT masuk ke RSUD tipe C, lalu tipe B, naik ke tipe A. Di tahap akhir (pembelajaran) akan naik ke RS Dharmais dan setelah itu kembali ke rumah sakit asal,” ungkap Ade.

Kemenkes juga akan melakukan matrikulasi bagi dokter dari daerah yang akan belajar ke pusat. Ini tujuannya agar dokter umum dari daerah memiliki kemampuan yang sama.

“Hospitality based ini standarnya tidak akan di bawah university based,” tuturnya.

Skema distribusi lainnya adalah kerja sama dengan Kementerian PAN-RB dengan pengangkatan PNS. Dokter yang mau ditempatkan di daerah yang kekurangan dokter akan dijadikan PNS dan dengan berbagai tunjangan.

Skema lainnya adalah mengendalikan penerbitan surat izin praktik (SIP). Sejak UU 17/2023 disahkan, penerbitan SIP dari pusat. Sehingga Kemenkes dapat mengatur dokter yang akan praktik. Ade mencontohkan jika di Kalimantan Timur butuh lima dokter spesialis syaraf, maka spesialis syaraf yang mendaftar di wilayah tersebut akan secara otomatis keluar SIP.

“Tapi kalau spesialis syaraf itu mau daftar di Jakarta padahal tidak kekurangan spesialis syaraf, maka SIP tidak terbit,” ungkapnya.

Untuk pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit dilakukan kerja sama dengan kolegium setiap spesialis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin menyatakan kekurangan spesialis ini juga memengaruhi pelayanan.

Misalnya ketika Kemenkes akan mendistribusikan alat tapi tidak ada dokter spesialis. Dengan jumlah prodi spesialis yang ada maka butuh waktu 15 tahun, menurut Budi, untuk mengisi kekurangan dokter.

“Itu untuk spesialis jantung dan stroke padahal setiap tahun 300.000 orang meninggal karena ini,” tuturnya. (*)

Sumber: JP group