batampos – Daniel Samosir, kuasa hukum Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba, kapten kapal MT Arman 114, menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya tidak berdasar.

Daniel meminta majelis hakim untuk membebaskan kliennya dari semua tuntutan pidana yang diajukan saat membacakan nota pembelaan di hadapan majelis hakim diketuai Sapri Tarigan, didampingi anggota Douglas dan Setyaningsih serta dihadiri jaksa Martin Luther dan Karya So Immanuel di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (6/6).

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan, tuntutan jaksa yang menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar, subsider 6 bulan kurungan, tidak berdasar. Faktanya, terdakwa bukan kapten MT Arman 114 saat terjadi tindak pidana pencemaran lingkungan, seperti yang didakwakan,” ujar Daniel.

Baca Juga: Kapten Kapal MT Arman 114: Apa Maksud dan Tujuan Penyidik KLHK Mengganti dan Menaikkan Kru Kapal? Apa Landasan Hukumnya?

Dalam persidangan yang juga dihadiri oleh perwakilan Kedutaan Mesir dan Kedutaan Iran itu, Daniel menjelaskan, bahwa fakta persidangan telah mengungkap bahwa Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba baru menjadi kapten MT Arman 114 setelah penangkapan oleh Bakamla. Sebelumnya, kapten kapal tersebut adalah Rabia Alhensi sejak kapal berlayar dari Singapura menuju Laut Natuna Utara (Perairan Indonesia).

“Terdakwa Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba, menjadi Nahkoda MT Arman 114 sejak 8 Juni 2023 atau setelah penangkapan yang dilakukan Bakamla. Sebelumnya, sejak Kapal MT Arman 114 berlayar dari Singapura menuju Laut Natuna (Perairan Indonesia) yang menjadi Nahkoda yaitu Rabia Alhensi. Dengan mempertimbangkan fakta persidangan, kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk membebaskan terdakwa dari semua tuntutan,” katanya lagi.

Terkait barang bukti, Daniel menjelaskan bahwa barang bukti sepatu terdakwa telah dikembalikan kepada kliennya. Barang bukti kapal dan kargo menjadi tanggung jawab terdakwa, sesuai dengan KUHAP.

“Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa karena dia yang bertanggung jawab. Selanjutnya, barang bukti kapal akan dikembalikan ke asalnya,” jelas Daniel.

Dalam nota pembelaannya, Daniel meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan beberapa poin penting:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh JPU.

3. Membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana yang tidak berdasar hukum.

4. Menolak surat dakwaan JPU yang tidak berdasarkan hukum.

5. Memulihkan nama baik terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia.

6. Memerintahkan jaksa untuk mengembalikan paspor dan buku pelaut terdakwa.

7. Membebankan biaya perkara kepada negara.

“Demikian nota pembelaan ini kami bacakan. Kami mohon kiranya menjadi pertimbangan kepada yang mulia majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Atas kewenangan hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih,” tutup Daniel.

Selain nota pembelaan yang dibacakan oleh penasehat hukum, Hakim Sapri Tarigan juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan secara pribadi dan diterjemahkan oleh penerjemah yang selama ini mendampingi terdakwa. Pada pembelaan pribadi, terdakwa menyampaikan, bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan laut, saat itu terdakwa bukanlah sebagai kapten kapal, akan tetapi sebagai chief officer.

“Kedutaan Mesir sudah menjelaskan identitas saya tapi KLHK tidak mengindahkan informasi dari kedutaan saya. Surat dari kedutaan sama sekali tidak diindahkan. Para penyidik KLHK dengan sengaja menghapus surat permintaan informasi pribadi tentang saya kepada Kedutaan Besar Mesir yang merupakan bagian dari berkas perkara ini, beserta tanggapan dari Kedutaan Besar Mesir terkait hal tersebut. Penghapusan yang disengaja ini menurut saya telah merusak integritas dan keadilan perkara ini secara signifikan.” ungkap Mahmoud.

“Surat dari keduataan Mesir juga diserahkan ke Kejaksaan Agung, yang menerangkan bahwa sertifikat saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi kapten. Saya menjadi kapten kapal MT Arman sejak 8 Juni 2023 (setelah penangkapan oleh Bakamla),” sambungnya.

Selain itu, Mahmoud juga menerangkan, di Kapal MT Arman terdapat alat yang bernama Voyage Data Recorder (VDR), di mana alat tersebut merekam semua percakapan dan visualisasi apa yang terjadi di atas kapal, akan tetapi alat tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan.

“Ada juga 3 orang kru kapal yang bisa menjadi saksi saya di persidangan, akan tetapi mereka malah deportasi,” ungkap Mahmoud.

“Para hakim yang mulia, sepanjang persidangan ini, saya telah bekerja dengan sekuat tenaga. Betapa kerasnya saya berjuang dan menderita untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Membantu hakim dan penuntut umum dalam mengungkap kebenaran dan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Saya yakin bahwa hakim yang mulia, dengan kebijaksanaan yang mendalam, dapat melihat kebenaran dan memahami tantangan yang telah saya hadapi dalam perjuangan ini. Dengan penuh harap saya memohon kepada bapak, ibu hakim untuk mempertimbangkan dengan belas kasihan terutama terhadap keluarga saya. orangtua saya, istri saya, dan anak-anak saya sungguh-sungguh memohon pertimbangan bapak, ibu hakim atas ketidakbersalahan saya untuk mempertimbangkan hukuman saya dan membebaskan saya dari segala tuduhan, dan membantu saya dalam usaha untuk menyatukan kembali keluarga saya. Saat ini saya hanya ingin pulang ke rumah bertemu dengan keluarga saya, saya rindu keluaga saya,” ujar Mahmoud.

Usai penyampaian Pledoi, majelis hakim kembali menunda sidang, yang selanjutkan akan dibuka untuk agenda penyampaian tanggapan jaksa atas pledoi. (*)

Reporter: Iman Wachyudi

batampos – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batam menyegel kantor DPD dan DPW PSI di Kota Batam, Kamis (6/6). Penyegelan itu buntut kekecewaan atas tidak adanya tindak tegas DPW PSI Kepri atas kasus narkoba yang menjerat Plt DPD PSI Kota Batam.

Penyegelan dilakukan pada Kamis siang di kantor DPD PSI Kota Batam di ruko Mitra Raya dan kantor DPW PSI Kepri di ruko Mall Botania 2 Batamcenter.

Sekretaris DPC PSI Sagulung, Paskah Parlaungan kepada awak media di depan kantor DPD PSI Kota Batam mengatakan penyegelan kedua kantor PSI itu merupakan bentuk protes kepada seluruh Pengurus DPW PSI Kepri.

Baca Juga: Terlibat Kasus Narkotika, Petinggi Partai di Batam Akan Dipecat

“Pengurus DPW PSI Kepri tidak bisa bersikap atas tertangkapnya Ketua DPD PSI atas kasus narkoba. Padahal PSI anti narkoba. Sangat menciderai dan merusak partai anak muda,” sebut Paskah.

Ia berharap dan memberi dukungan kepolisian untuk menuntaskan kasus yang menjerat Plh DPD PSI Batam. Apalagi PSI partai anak muda yang anti narkoba, sehingga setiap kader yang terlibat narkoba harus di pecat dari kepengurusan PSI. Karena itu meminta agar DPP memberhentikan Susanto sebagai ketua DPD PSI Kota Batam.

“Kami juga meminta DPP membatalkan pengangkatan DPC baru yang diterbitkan DPW PSI Kepri dan merehabiltasi DPC lama sampai akhir masa jabatan. Kami percaya bahwa PSI sangat menjunjung tinggi anti narkotika, anti toleransi dan anti korupsi. Inilah pernyataan sikap kami,” tegasnya.

Baca Juga: Dijanjikan Jadi Admin Judi Online, Pengiriman PMI Ilegal Digagalkan

Sementara, Anggota PSI Kota Batam, Ciko Arnold Nainggolan mengatakan seluruh pengurus DPC masih menunggu rilis dari Kapolresta Barelang. Apakah betul Su terlibat narkoba dan sejauh mana penangananya.

“Tapi dengan adanya pemberitaan di sejumlah media, kami semua pengurus dan anggota DPC PSI Kota Batam mendukung penuh kepolisian untuk mengusut sampai tuntas kasus ini,” tegas Ciko.

Dikatakannya, untuk sementara seluruh pengurus DPC sepakat untuk menyegel kantor DPD PSI Batam dan DPW Kepri, dengan tujuan agar tidak kegiatan dan tidak ada pendaftaran untuk calon kepala daerah.

“Kami berharap DPP turun tangan terkait Maslah ini. Yang jelas PSI anti narkoba dan korupsi,” tegas Ciko.

Baca Juga: Hukuman Mati untuk Ahmad Yuda, Kuasa Hukum Nyatakan Banding

Ketua DPW PSI Provinsi Kepri Anto Duha menegaskan, jika nantinya Ketua DPD PSI Batam Susanto terbukti, maka langkah partai selanjutnya akan mengambil tindakan tegas yakni pemecatan.

“Saya harus hati-hati berbicara, karena ini baru informasi awal. Yang jelas kami tidak mentolerir kader yang tersandung narkoba dan korupsi,” tegasnya. (*)

Reporter: Yashinta

batampos– Polsek Kawasan Pelabuhan (KKP) Batam kembali menggagalkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Dalam kasus ini, polisi menyelamatkan 14 calon PMI dan menangkap satu tersangka.

Kapolsek KKP Batam, AKP Jaya P. Tarigan mengatakan kasus ini terungkap setelah anggotanya mencurigai gerak-gerik calon PMI tersebut di Pelabuhan Internasional Batam Centre pada Minggu (2/6).

“Anggota mengamankan CPMI ini. Setelah diintrogasi, ternyata benar akan dipekerjakan ke luar negri,” ujarnya.

Baca Juga: Hukuman Mati untuk Ahmad Yuda, Kuasa Hukum Nyatakan Banding

Kepada polisi, CPMI mengaku akan berangkat ke Malaysia dengan tujuan akhir Kamboja. Mereka mengaku dijanjikan bekerja sebagai admin judi online.

“Pengakuan mereka juga berangkat atas bantuan seseorang yang berdomisili di Sumatera Utara,” kata Jaya.

Jaya menambahkan pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan menangkap penyalur CPMI ilegal tersebut di Kabupatan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pelaku bernama Sherly Irwanti Halim, 37.

“Tersangka ini yang mengurus keberangkatan korban dari tempat asalnya,” ungkapnya.

Baca Juga: Penumpang Tujuan Malaysia Belum Bisa Gunakan Autogate di Pelabuhan Internasional, Ini Sebabnya

Sementara Kanit Reskrim Polsek KKP Batam, Iptu Noval Adimas mengatakan pelaku akan mendapatkan imbalan dari perusahaan judi dimana korban bekerja.

“Mereka (korban) tidak bayar, dan keberangkatan korban biaya sendiri. Nanti diganti perusahaan,” katanya.

Atas pengungkapan ini, Noval mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan iming-iming bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang sah. Sebab, akan membahayakan nyawa para calon PMI.

Baca Juga: Polisi Pasang Spanduk Imbauan agar Tidak Bunuh Diri di Jembatan Barelang

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Jo Pasal 83 Jo Pasal 86 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Pemerintahan Pengganti UU. No. 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15 miliar. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

batampos – Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam memvonis mati Ahmad Yuda, terdakwa pembunuhan Tetty Rumondang, mantan Direktur RSUD Padang Sidempuan, Kamis (6/6). Alasannya, karena perbuatan terdakwa tidak berprikemanusiaan, sehingga menimbulkan trauma bagi keluarga.

Vonis hukuman terhadap Ahmad Yuda dibacakan hakim Benny Dharma Yoga didampingi David P Sitorus dan Monalisa. Dalam amar putusan dijelaskan Benny, bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Yuda tak alasan pemaaf dan pembenar.

Hal itu disimpulkan selama pembuktiaan mulai dari keterangan saksi, barang bukti dan terdakwa. Sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti dalam pasal 340 HUKP yakni tentang pembunuhan berencana.

“Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa tidak memiliki prikemanusian, karena sudah melakukan pembunuhan terhadap korban secara sadis. Sehingga sudah seharusnya terdakwa dihukum setimpal,” ujar hakim Benny.

Namun sebelum menjatuhkan hukuman, Benny menyampaikan hal memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan pernyataan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban secara sadis, menimbulkan trauma mendalam di keluarga korban hingga meresahkan masyarakat perumahan tempat korban dibunuh.

“Hal meringankan nihil,” tegas Benny.

Memperhatikan unsur pasal telah terpenuhi, dan adanya pertimbangan majelis hakim, maka memutuskan Ahmad Yuda bersalah. Pihaknya juga mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan nota pembealaan (Pledoi) yang dibuat penasehat hukum maupun terdakwa. Sebab, majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf, di mana sebelum melakukan aksinya terdakwa masih memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan perbuatan.

“Menjatuhkan hukuman mati terhadap Ahmad Yuda,” tegas Benny.

Atas vonis itu, terdakwa Ahmad Yuda melalui kuasa hukum Rano dan Leo langsung menyatakan banding. “Kami.melakukan upaya banding,” ujar Rano.

Hal yang sama juga disampaikan jaksa Penuntut umum. Sidang pun berakhir dengan ketuk palu hakim.

Selama proses pembacaan putusan Ahmad Yuda tak mengeluarkan sepata kata pun. Ia memilih diam mendengar penjabaran vonis hakim. Hingga akhir, persidangan, Ahmad Yuda tampak lesu menuju ruang tahanan sementara.

Sementara, keluarga korban bersyukur majelis hakim bisa memberi hukuman setimpal untuk Ahmad Yuda.

Sebelumnya, Ahmad Yuda, terdakwa pembunuhan Tetty Rumondang dinyatakan jaksa penuntut umum (JPU) terbukti melakukan pembunuhan berencana secara sadis. Atas perbuataanya, pria berusia 48 tahun ini dituntut mati.

Sorak pengunjung sidang langsung riuh saat mendengar tuntutan mati terhadap Ahmad Yuda. Wajah-wajah pengunjung sidang terlihat puas, sembari mengucapkan syukur. “Alhamdulillah, cocok mati saja,” celetuk salah seorang pengunjung.

Tuntutan mati terhadap Ahmad Yuda, dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Karya So Immanuel di depan Ahmad Yuda yang didampingi dua tim kuasa hukum. Dalam amar tuntutan, dijelaskan perbuataan Ahmad Yuda terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Tetty Rumondang secara sadis. Perbuataan itu mulai dari memukul korban dengan lesung, membenamkan kepala ke air, menusuk hingga membakar korban. (*)

Reporter: Yashinta