batampos – Penangkapan Pegi Setiawan alias Perong membawa angin segar terkait pengungkapan kasus pembunuhn sadis Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Lantas siapa sebenarnya Pegi alias Perong?

Belum banyak data yang diperoleh mengenai sosok Pegi. Berdasarkan catatan kepolisian, Pegi adalah warga Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Ini adalah alamat terakhir yang didapat polisi sebelum Pegi menghilang.

Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, Pegi diperkirakan berusia 22 tahun, sehingga kini sudah memasuki usia 30 tahun. Pegi kira-kira memiliki tinggi badan sekitar 160 sentimeter.

Perawakan badannya kecil. Berkulit sawo matang dan berambut keriting. Namun, ada sedikit perbedaan bentuk rambut saat ditangkap. Sebab, Pegi kini memiliki rambut lurus ke arah samping kanan kepala.

Berdasarkan informasi yang beredar, Pegi adalah pentolan geng motor yang menghabisi Vina dan Eki. Disebutkan pula bahwa Pegi yang menyukai Vina, namun cintanya bertepuk sebelah tangan dan sempat diludahi Vina. Meski begitu, informasi ini masih dalam tahap pendalaman penyidik Polda Jawa Barat.

Pegi juga sempat disebut-sebut sebagai anak anggota kepolisian. Adapula yang menyebutnya sebagai anak pejabat tinggi.

Namun, kabar ini sudah dibantah pihak kepolisian. Terbaru polisi menyebut Pegi bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung.

Sebelummnya, perburuan buronan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon akhirnya menemui titik terang. Salah satu DPO atas nama Pegi alias Perong telah berhasil ditangkap.

“Ya (Pegi sudah ditangkap),” kata Dirreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan saat dikonfirmasi, Rabu (22/5).

Surawan belum merinci ihwal penangkapan ini. Dia hanya menyampaikan Pegi ditangkap di Bandung pada Selasa (21/5) malam.

“Iya, atas nama Pegi Setiawan diamankan tadi malam di Bandung,” jelasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Saat Bali jadi venue Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum Ke-10 alias 10th World Water Forum, terjadi dugaan aksi premanisme menimpa Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna. Dia hendak menjadi pembicara diskusi yang dilaksanakan The People Water Forum di Hotel Oranjje Jalan Hayam Wuruk, Selasa (21/5).

Tidak hanya Palguna, I Nengah Budawati yang merupakan aktivis perempuan dan anak juga mengalami hal serupa. Hasil pantauan Jawa Pos Radar Bali, hotel di Jalan Hayam Wuruk itu, dijaga ketat. Mereka kompak menggunakan masker melarang orang masuk ke hotel. Bahkan, Jawa Pos Radar Bali juga dilarang tanpa diberikan kejelasan.

Saat ditanya mereka siapa dan dari mana? Mereka tetap bersikukuh melarang masuk ke hotel yang merupakan lokasi diskusi.

I Dewa Gede Palguna saat dikonfirmasi, mengaku heran adanya pelarangan. Hal itu diduga karena ketakutan pemerintah. Saat dia menanyakan kejelasan mengenai pelarangan tersebut, tidak ada satupun yang bisa menjawab.

”Kejadiannya sekitar pukul 09.15, Selasa (21/5). Saya mau minta keterangan, itu tidak dikasih kan! Gini lho, saya terangkan saja, ya? Ini (pengusiran saat hadiri diskusi The People Water Forum) ketakutan pemerintah yang tidak jelas sebenarnya. Entah apa yang ditakutkan,’’ kesal Dewa Gede Palguna seperti dikutip dari Radar Bali JawaPos Group.

Mantan Hakim Konstitusi (MK) itu, menyayangkan aksi intimidasi tersebut. Padahal, dia akan menjelaskan tentang air dari perspektif konstitusi Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap sumber daya air. Saat Palguna menjabat sebagai hakim, pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air ditolak, karena bertentangan dengan UUD 1945.

’’Dan itu bukan omong kosong, karena itu sudah pernah diuji ketika dicoba ada undang-undang yang mencoba mengingkari itu. yaitu, UU tentang Sumber Daya Air dan diuji di Mahkamah Konstitusi dan diputuskan. Undang-undang itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,’’ jelas Dewa Gede Palguna.

Menurut dia, hanya Indonesia yang melakukan perlindungan sumber daya air dikaitkan langsung dengan gagasan negara kesejahteraan. Sehingga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

’’Itu belum ada (perlindungan air untuk kesejahteraan). Mungkin saya kurang jauh jalan-jalan saya begitu, ya. Setahu saya, mungkin cuma Indonesia yang mengaitkan gagasan perlindungan sumber daya air itu dengan upaya untuk menyejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Itu yang saya mau terangkan, gitu lho dan saya punya kapasitas itu,’’ jelas Dewa Gede Palguna, akademisi hukum Universitas Udayana itu.

Palguna memang memiliki kapasitas menyampaikan materi tersebut. Tapi, anehnya ada yang melarang. Bahkan, mengusir. Dewa Palguna adalah orang yang ikut tim dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Sehingga, dia tahu apa maksud ketentuan terhadap undang-undang dasar itu. Dia juga mantan hakim MK yang ikut memutus ketika pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air.

’’Saya salah satu yang membuat draft-nya,’’ beber Dewa Gede Palguna.

Lebih lanjut, Palguna menulis buku berjudul Negara Kesejahteraan di Indonesia. Mengulas tentang perlindungan terhadap sumber daya air itu.

’’Ini yang mau saya terangkan di sana. Kesempatan itu kemudian jadi hilang, karena ketakutan pemerintah yang tidak jelas itu,’’ sesal Dewa Gede Palguna.

Koordinator Denpasar Demokrasi Forum Ignasius Darmawan mengecam tindakan persekusi dan intimidasi yang mengatasnamakan diri sebagai ormas PGN pada 20 dan 21 Mei di Hotel Oranjje, Hayam Wuruk, Denpasar. Peristiwa tersebut dilakukan oknum organisasi kemasyarakatan (ormas), membubarkan acara diskusi terbatas The Peoples Water Forum yang diadakan dan dihadiri sejumlah aktivis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat berdasar undangan secara privat. Mereka sedang berdiskusi membicarakan masalah air di Bali, Indonesia, dan Dunia.

Ignasius menyampaikan pembubaran pada 20 Mei tersebut dilakukan dengan menerobos masuk ke lokasi diskusi, mencopot paksa atribut diskusi, dan melakukan intimidasi verbal dan fisik terhadap para peserta diskusi.

Kemudian Selasa (21/5), kembali dilakukan intimidasi dengan bentuk penghadangan, penguncian ruang diskusi, melakukan intimidasi verbal dan fisik terhadap peserta diskusi. Bahkan, melakukan pengusiran tamu undangan, jurnalis, dan pembicara.

Ignasius Darmawan mengutuk tindakan menjijikkan yang dilakukan oknum ormas intoleran yang antidemokrasi dan telah merendahkan martabat dan hak asasi manusia dan telah melanggar pasal 28 UUD 1945.

Denpasar Demokrasi Forum, lanjut dia, mengecam tindakan pembiaran kepolisian Bali atas sikap-sikap arogansi dari pihak oknum ormas yang telah mengintimidasi dan mempersekusi hak sipil. Pihaknya meminta kepolisian wilayah Bali untuk menjamin hak warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.

”Terakhir, meminta pihak kepolisian menindak tegas serta menangkap ormas-ormas yang melakukan tindakan intimidasi, persekusi, dan tindakan kekerasan lainnya terhadap warga sipil dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ucap Ignasius Darmawan. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Keberhasil Polda Jawa Barat menangkap Pegi Setiawan alias Perong, DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menuai banyak reaksi warganet. Adapula warganet yang mengingatkan agar polisi tidak salah tangkap orang, mengingat Pegi sudah buron 8 tahun.

“Gercep banget ya alhamdulillah, masalah begini jangan sampai salah tangkap ya pak,” kata pemilik akun X Fifii Cans saat mengomentari cuitan Sekpri Kapolri, Kombes Pol Ahrie Sonta, Selasa (22/5).

Komentar serupa juga ditulis oleh pemilik akun X, Abim. Dia mengkritisi penyidik yang baru bergerak cepat setelah kasus viral kembali.

“Indonesia begini dah tunggu viral baru geraknya cepet,” tulis Abim.

Pemilik akun Rin juga mempertanyakan polisi yang baru menangkap Pegi setelah sekian lama buron. “Kenapa ya pak harus nunggu 8 tahun dan viral baru tertangkap,” tulisnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, penyidik sampai saat ini masih mencari 3 orang buronan dalam perkara ini. Sejauh ini baru 8 orang yang dijatuhi vonis oleh pengadilan.

“Sampai saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya mencari identitas dari 3 tersangka,” kata Jules saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (14/5).

Jules menyampaikan, kendala pencarian DPO ini adalah identitas. Sebab, sejauh ini penyidik baru sebatas mendapat identitas yang belum pasti adalah asli.

“Kami baru menemukan nama insial atau kata. Nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Pegi alias Terong, apakah itu nama asli atau nama samaran masih kami telusuri,” jelasnya.

Berikut ciri-ciri 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki:

1. PEGI alias PERONG

Usia : 22 Tahun (2016) – 30 Tahun (2024), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Terakhir : Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Ciri-Ciri Khusus : Tinggi 160, Badan Kecil, Rambut Kriting, Kulit Hitam;

2. ANDI

Usia : 23 Tahun (2016) – 31 Tahun (2024), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia. Tempat Tinggal Terakhir : Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Ciri-Ciri Khusus : Tinggi 165, Badan Kecil, Rambut Lurus, Kulit Hitam;

3. DANI

Usia : 20 Tahun (2016) – 28 Tahun (2024). Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kewarganegaraan : Indonesia. Tempat Tinggal Terakhir : Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Ciri-Ciri Khusus : Tinggi 170, Badan Sedang, Rambut Kriting, Kulit Sawo Matang. (*)

Sumber: JP Group