batampos – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin melihat eskalasi konflik di Timur Tengah, menyusul permusuhan terbaru antara Iran dan Israel.

“Kita tahu, perlu kerja keras semua pihak untuk menghindari terjadinya eskalasi (konflik). Oleh sebab itu, kita gunakan pengaruh kita agar deeskalasi terjadi,” ujar Retno usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menlu China Wang Yi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4).

Dalam menjalankan langkah diplomasinya untuk membantu meredakan ketegangan, Menlu Retno mengaku telah berbicara dengan Menlu Hongaria Peter Szijjarto yang disebutnya cukup dekat dengan Israel.

Pembicaraan melalui telepon tersebut semakin menegaskan peran Indonesia yang ingin membawa pesan perdamaian, setelah sebelumnya Menlu Retno juga telah berbicara langsung dengan Menlu Iran, dan sejumlah negara lain yang dianggap berpengaruh untuk meredakan konflik seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara Arab.

“Prinsipnya sama, semua pihak yang saya hubungi sama, bahwa kita tidak ingin melihat adanya eskalasi,” tutur dia.

Pada Sabtu (14/4), Iran menembakkan lebih dari 300 pesawat nirawak dan rudal ke arah Israel, sebagai balasan atas serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada 1 April 2024.

Namun, Israel menyebut hampir seluruh drone dan rudal balistik Iran berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel dan sekutunya yakni Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris.

Israel mendaku serangan itu hanya mengenai salah satu pangkalan udara militernya, tetapi tidak menimbulkan kerusakan serius.

Menyusul perseteruan terbaru itu, hampir 50 negara mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan Iran terhadap Israel dan menyerukan pihak-pihak di kawasan untuk berupaya mencegah eskalasi konflik.

Pernyataan tersebut disampaikan antara lain oleh perwakilan tetap PBB dari Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Inggris, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Denmark, Ekuador, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Latvia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Mikronesia, Palau, Papua Nugini, Polandia, Portugal, Korea Selatan, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Ukraina, dan Amerika Serikat.

“Kami mencatat bahwa peningkatan serangan Iran adalah yang terbaru dari pola tindakan berbahaya dan destabilisasi yang dilakukan Iran dan mitra militannya yang menimbulkan ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional,” kata negara-negara itu, dalam pernyataan bersama yang dirilis Rabu malam (17/4).

AS, Uni Eropa, dan kelompok negara-negara industri G7 juga mengumumkan rencana untuk mempertimbangkan sanksi yang lebih ketat terhadap Iran.

Langkah ini bertujuan guna mendukung Israel, dan saat yang sama membujuk Israel menahan niatnya untuk melakukan pembalasan terhadap Iran. (*)

Sumber: Antara

batampos – Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan pihaknya mendukung masuknya Palestina sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta terwujudnya solusi dua negara demi mengakhiri konflik Israel-Palestina.

“China meminta Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin menerima Palestina menjadi anggota resmi PBB,” kata Wang dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta, Kamis.

Wang merasa prihatin atas bencana kemanusiaan besar yang terjadi di Jalur Gaza yang sudah berlangsung lebih dari setengah tahun akibat agresi Israel dan mengakibatkan bencana kemanusiaan terbesar di abad 21.

Ia menyebut, posisi China terkait konflik Israel-Palestina sama dengan Indonesia, yaitu bahwa solusi dua negara harus diwujudkan dan peran DK PBB dalam hal penyelesaian konflik amat penting.

“Kami juga menyerukan konferensi perdamaian internasional yang lebih luas, berwibawa, serta efektif agar bisa menghasilkan jalan untuk mewujudkan solusi dua negara,” kata dia.

Wang mendesak penerapan Resolusi DK PBB Nomor 2728 secara menyeluruh dan efektif. Resolusi tersebut berhasil diadopsi pada 25 Maret 2024 setelah Amerika Serikat tidak memveto dokumen tersebut dan memilih abstain.

Menlu China juga menuntut pihak terkait mewujudkan gencatan senjata tanpa syarat yang berkelanjutan, memastikan warga sipil di Jalur Gaza terlindungi dan tidak menjadi korban konflik, serta menjamin bantuan kemanusiaan dapat terus mengalir masuk ke Jalur Gaza.

Selain itu, Wang menyatakan prihatin atas kegagalan Amerika Serikat mendorong tindakan konkret dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Ia mengatakan, sampai dengan lolosnya Resolusi DK PBB Nomor 2728, AS terus merintangi upaya menyelesaikan konflik melalui badan itu dengan vetonya.

Untuk itu, Wang mendesak Amerika Serikat berhenti bertindak sesuai kehendaknya sendiri dan mendengarkan seruan komunitas internasional demi menghentikan agresi Israel di Jalur Gaza.

Apalagi, Piagam PBB dan Resolusi DK PBB bersifat mengikat dan wajib ditaati semua negara anggota PBB, termasuk Amerika Serikat.

“Diharapkan pihak AS mengubah kebiasaan ‘sombong’-nya dan bekerja sama sebagai salah satu anggota PBB untuk menjalankan dan mendukung putusan Resolusi 2728 terkait gencatan senjata di Jalur Gaza demi memutus penderitaan rakyat Palestina,” kata Wang. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Habib Rizieq Shihab bersama dengan Din Syamsuddin, Yusuf Martak hingga Munarman mengajukan diri menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami adalah kelompok warga negara Indonesia yang memiliki keprihatinan mendalam terhadap keberlangsungan dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya dan pertama-tama adalah dalam tegaknya keadilan yang berdasarkan pada asas negara hukum yang berkeadilan,” kata kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar dalam keterangan resminya, Rabu (17/4).

Dalam dokumen surat yang diserahkan ke MK, terdapat empat poin utama yang ditulis sebagai bahan pertimbangan hakim MK. Pertama, keempatnya meminta MK untuk mencegah praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang diduga terjadi di Indonesia pada proses penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung.

“Oleh karena itu, kami berharap, Mahkamah Konstitusi sebagai kekuatan balancing of power yang merupakan bagian dari trias politica, agar dapat kembali meluruskan perjalan bangsa dan negara ini, kembali pada rel konstulitusi yang berdasarkan pada keadilan dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tulisnya.

Kedua, kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal itu sebagaimana telah ditetapkan melalui Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurutnya, itu berlaku untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan di Indonesia, termasuk Hakim Konstitusi yang mengadili perkara PHPU tahun 2024, dalam register perkara Nomor 1 dan 2/PHPU.PRES-XX11/2024.

“Untuk itu kami berharap, agar Yang Mulia Hakim Konstitusi, secara sungguh-sungguh menggunakan kewenangan yang diatur oleh konstitusi dan perundangan dibawahnya, untuk mencapai tujuan hukum yaitu berupa tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terjaminnya pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan etika dan tidak memberi ruang bagi terjadinya conflict of interest dalam penyelenggaraan negara diseluruh aspek,” tegasnya.

Ketiga, keempatnya menilai adanya tanda-tanda penyalahgunaan kekuasaan yang disebabkan karena konflik kepentingan dari pimpinan tertinggi, yaitu Presiden. Adapun konflik kepentingan itu dilakukan melalui rekayasa peraturan perundangan dan manipulasi otoritas yang berada ditangan Presiden, telah digunakan untuk mempengaruhi lembaga negara lainnya tanpa mendapat koreksi secara ketatanegaraan.

Bahwa putusan Nomor 90/PUU-XI/2023 Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi pembuka kotak pandora untuk dimulainya berbagai kerusakan pada berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya.

“Untuk itu adalah tepat kiranya secara kelembagaan negara, Mahkamah Konstitusi mengambil peran untuk meluruskan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang melenceng dari semangat reformasi,” paparnya.

Poin keempat, potensi terjadinya tindakan represif, diktator, otoriter, korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Hal itu dapat mengakibatkan struktural bangsa dan negara semakin jatuh.

“Kita semua telah mengalami, betapa buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersendikan otoritarianisme, diktatorisme, opresif, represif, korupsi, kolusi dan nepotisme serta dinasti politik yang mengakibatkan penyakit kebodohan struktural dan kemiskinan struktural yang sangat bertentangan dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945,” ujarnya.

“Kami mendesak kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan sebagaimana pembukaan UUD 1945,” imbuhnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos –  Presiden Jokowi mengatakan, pola baru berbasis teknologi dalam TPPU harus terus diwaspadai. Bahkan berdasarkan data crypto crime report, ditemukan adanya indikasi pencucian uang melalui aset kripto sebesar USD 8,6 miliar di tahun 2022 atau setara Rp 139 triliun.

“Ini bukan besar, tapi besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus-menerus mencari cara-cara baru,” ungkap Jokowi.

“Kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat, harus di depan mereka kalau ndak ya kita akan ketinggalan terus,” sambungnya.

Selain TPPU, Jokowi juga mengingatkan jajarannya untuk terus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Menurut Presiden, ancaman pendanaan terorisme harus terus dipantau dan dicegah.

“Saya berharap PPATK serta kementerian/lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya,” ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi pun berpesan agar jajarannya terus mengupayakan penyelamatan dan pengembaliaan uang negara melalui Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal. Menurut Presiden, saat ini peraturan tersebut masih bergulir di DPR.

“Bolanya ada di sana karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara, kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group