batampos – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) turut menanggapi soal cuti melahirkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan suami.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan keterangan itu saat ditemui di Kantor BKKBN pada hari Selasa (2/4) di Jakarta.

Ia menyebutkan bahwa cuti melahirkan bagi suami yang ideal adalah selama tiga minggu. Hal itu dilakukan agar nantinya suami bisa fokus mendampingi istri selama masa sebelum dan setelah melahirkan.

“Tiga minggu atau paling tidak 17 hari untuk cuti suami. Itu harus ada dasar ilmiahnya, tidak boleh sekadar berdebat dan jangan sekadar voting,” ujar Kepala BKKBN itu seperti dilansir dari Antara.

Hasto Wardoyo yang juga merupakan dokter spesialis kandungan itu menjelaskan alasannya bahwa istri melahirkan saat memasuki masa bukaan satu sudah mulai rentan mengalami stress.

Sehingga keberadaan suami dirasa sangat penting untuk mendampingi istrinya sejak satu minggu sebelum Hari Perkiraan Lahir (HPL).

“Perempuan kalau melahirkan, apalagi anak pertama, baru bukaan satu sentimeter saja sudah mulai gelisah. Padahal bukaan satu sentimeter itu masih 14 jam lagi hingga melahirkan. Maka masukan saya agar suami bisa diberikan cuti satu minggu sebelum istri HPL,” kata Hasto.

Menurutnya, setelah istri melahirkan, sebaiknya suami mendampingi sampai sepuluh hari. Sebab, ada dasar ilmiah yang menyebutkan bahwa perempuan rentan mengalami stress pascamelahirkan atau postpartum blues, depresi, hingga cemas.

“Postpartum blues, depresi, neurosis (gangguan jiwa), psikosis (gangguan psikis) setelah melahirkan itu puncaknya pada hari ketiga hingga sepuluh. Jadi itu agak cemas atau galau, kalau dia stress berat bisa senyum sendiri, ngomong, dan nangis sendiri,” imbuhnya.

Sehingga ia menyarankan agar pada saat masa sulit itu, para suami bisa mendampingi istrinya. Sebab, istri berpotensi mengalami stress pada hari ketiga hingga sepuluh.

Terlebih saat menyusuinya belum sukses, payudaranya bengkak, dan nyeri harus ada suami yang mendampingi.

Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan bahwa pemerintah memberikan cuti suami bagi pendampingan ASN pria yang istrinya melahirkan.

Hal itu adalah salah satu poin dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aturan pelaksana dari UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN. RPP itu ditargetkan selesai pada bulan April tahun 2024 ini.

“Pemerintah akan memberikan hak cuti kepada suami yang istrinya melahirkan atau keguguran. Cuti mendampingi istri yang melahirkan itu merupakan hak ASN pria yang diatur dan dijamin oleh negara,” tutur Anas. (*)

batampos – Sejarawan Asvi Warman Adam mengungkapkan, era Soeharto banyak melakukan siasat agar bisa mempertahankan posisi sebagai Presiden RI dengan periode panjang setelah melakukan kudeta merangkak terhadap Soekarno.

Awalnya, Asvi menjadi sejarawan yang percaya Soeharto melakukan kudeta merangkak terhadap Soekarno dari peristiwa 1 Oktober 1965 sampai didapuk menjadi pemimpin Indonesia pada 1968.

“Jadi, saya melihat periode 1 Oktober ’65, 11 Maret ’66, sampai ’67, Soeharto menjadi pejabat presiden, dan ’68 menjadi presiden penuh, ini suatu rangkaian peristiwa yang kalau kita lihat suatu kudeta merangkak,” kata Asvi dalam disksui Bedah Buku ‘NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Dia mengatakan, Soeharto setelah menjabat Presiden kedua RI melakukan beragam manuver untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, kata Asvi, Soeharto memundurkan pelaksanaan pemilu yang sudah ditetapkan MPR pada 1968 demi memungkinkan pria berjuluk Smiling General itu mematangkan konsolidasi politik.

“Nah, yang dilakukan Soeharto itu memundurkan pemilu itu karena tidak cukup waktu melaksanakannya. Maka, pemilu itu diadakan ’71, jadi cukup waktu tiga tahun itu, waktu yang intensif digunakan oleh Soeharto untuk memenangkan, bukan hanya memenangkan, membuat infrastruktur kekuasaan sampai pada ’71 itu,” ungkap Asvi.

Selain mematangkan konsolidasi, lanjut Asvi, Soeharto juga menyingkirkan lawan ketika pemilu dimundurkan dari 1968 ke 1971.

“Ini berkaitan menyingkirkan orang-orang yang dianggap bahaya meskipun mereka sudah dipenjara, itu ke suatu tempat terpisah dari masyarakat,” ungkap pria kelahiran Sumatera Barat itu.

Dia mengatakan, pemerintahan rezim Soeharto juga melakukan intervensi politik ke Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno. Ia mengutarakan, rezim Soeharto awalnya menyingkirkan Hardi yang dianggap berbahaya bagi rezim apabila mantan Dubes RI untuk Vietnam itu menjadi pimpinan PNI.

Rezim Soeharto, kata Asvi, mendorong Hadi Subeno menjadi Ketua PNI meski kalkulasi terhadap aksi politik tersebut keliru. Sebab, Hadi yang pernah menjabat Gubernur Jawa Tengah, belakangan kritis ke Golkar dan pemerintah setelah menjadi Ketua PNI pada 1971.

“Nah, karena itulah pada 20 April 71 tiba-tiba Hadi Subeno meninggal, tiga bulan sebelum pemilu pada ’71. Jadi, ini cerita bagaimana bisa itu terjadi pembunuhan seperti itu dan kita tahu pembunuhan itu bukan hanya ke aktivis dll, tetapi menyebabkan di antara jenderal berkonflik, kita tahu Ali Moertopo pada ’74 berkonflik dengan Soemitro yang melahirkan peristiwa Malari,” pungkasnya. (*)

batampos – Balum lama ini, Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, berjanji akan menutup kantor lokal stasiun televisi satelit Qatar, Al Jazeera selama perang di Gaza masih berlangsung.

Diketaui, hal tersebut dikatakan PM Israil pada Senin, 1 April 2024 , beberapa jam setelah juru bicara partainya mengatakan, bahwa parlemen akan bersidang untuk meratifikasi undang-undang yang diperlukan.

Knesset menyetujui RUU yang mengizinkan penutupan sementara lembaga penyiaran asing di Israel, yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Undang-undang yang disetujui pada hari Senin tersebut akan mengizinkan Netanyahu, dan kabinet keamanan untuk menutup stasiun tersebut selama 45 hari.

Penutupan tersebut akan diperpanjang, dan akan tetap berlaku hingga akhir bulan Juli atau hingga berakhirnya operasi militer besar-besaran di Gaza.

Al Jazeera menolak tuduhan, bahwa mereka membahayakan keamanan Israel sebagai kebohongan yang berbahaya dan konyol.

Stasiun televisi yang sangat kritis terhadap operasi militer Israel di Gaza, dari mana ia telah melaporkan sepanjang waktu, sebelumnya telah menuduh Israel secara sistematis menargetkan kantor-kantor dan personilnya.

Dikutip dari New York Post, menteri komunikasi Shlomo Karai menuduh Al Jazeera mendorong permusuhan terhadap Israel.

Baca Juga: Kedubes Iran di Jakarta Kecam Keras Serangan Israel ke Fasilitas Konsulat di Damaskus, Begini Isi Pernyataannya

“Tidak mungkin untuk mentolerir sebuah media, dengan kredensial pers dari kantor pers pemerintah dan dengan kantor di Israel, yang bertindak dari dalam untuk melawan kami, tentu saja di masa perang,” katanya.

Para pejabat Israel telah lama mengeluhkan liputan Al Jazeera, namun tidak mengambil tindakan apapun.

Mengingat pendanaan Qatar terhadap proyek-proyek konstruksi Palestina di Jalur Gaza, yang dipandang oleh semua pihak sebagai cara untuk mencegah konflik.

Namun langkah untuk mengizinkan pemerintah menutup kantor-kantor lokal kelompok media asing mengundang keprihatinan dari Amerika Serikat, yaitu sekutu utama Israel, yang mengatakan bahwa sangat penting untuk menjaga kebebasan pers.

“Jika benar, langkah seperti ini sangat memprihatinkan,” ujar sekretaris pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre kepada para wartawan dalam sebuah konferensi pers.

Pada bulan Januari, Netanyahu secara terbuka menyerukan agar Qatar ditekan untuk memberikan lebih banyak tekanan kepada Hamas. Qatar menjadi tuan rumah bagi kantor politik kelompok tersebut dan beberapa pejabat tinggi Hamas.

Ketika ditanya apakah ancaman terhadap Al Jazeera merupakan bagian dari tekanan tersebut, juru bicara pemerintah Israel, Avi Hyman, tidak menjawab secara langsung.

Meskipun ia menggambarkan stasiun televisi tersebut sebagai penyebar propaganda selama bertahun-tahun. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta resmi menyampaikan kecaman keras atas serangan yang dianggap tidak beralasan dan melanggar hukum terhadap fasilitas konsulat di Damaskus, Syria, oleh pasukan Israel. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan resmi dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta, pada Selasa (2/4), tentang Agresi Terhadap Konsulat Republik Islam Iran di Damaskus.

BACA JUGA: Menlu Retno Kecam Serangan Israel Terhadap Kedubes Iran

Dalam pernyataannya disebutkan bahwa tindakan mengerikan tersebut merupakan pelanggaran yang sangat serius dan mencederai hukum internasional, termasuk Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961.

Bahkan, serangan yang ditujukan untuk misi diplomatik ini tidak hanya berdampak pada keselamatan dan keamanan personel diplomatik, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kedaulatan yang merupakan landasan hubungan internasional dan diplomasi.

Oleh karena itu, komunitas internasional bersama dengan PBB harus berkomitmen untuk mengutuk pelanggaran tersebut dan mengambil langkah tegas untuk mengatasi serta memperbaiki pelanggaran ini. Sangat penting bagi pihak Zionis untuk bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Sebab, hal itu secara terang-terangan mengabaikan norma-norma yang mengatur interaksi antarnegara yang damai dan beradab.

Di lain sisi, Republik Islam Iran menyebut pihaknya mempunyai hak untuk melakukan semua tindakan dan upaya yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negaranya dan menjamin keamanan misi diplomatiknya di seluruh dunia. Tanggapan yang proporsional terhadap tindakan pelanggaran juga akan turut dipertimbangkan. Tujuannya, untuk mencegah terulangnya tindakan anarkis yang tercela tersebut.

Selain itu, Iran berhak mengambil tindakan balasan terhadap serangan tersebut dan akan memutuskan apa hal yang harus dilakukan untuk menghukum dalang dari penyerangan itu.

Dalam pernyataannya, Kedutaan Besar Iran juga mendesak seluruh komunitas global untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap misi diplomatik dan prinsip-prinsip hukum internasional. Solidaritas harus dijunjung tinggi. Selain itu, penolakan terhadap segala bentuk agresi yang mengancam fasilitas dan personel diplomatik harus terus diserukan. Agar, perdamaian dan keamanan internasional dapat terjaga.

Republik Islam Iran berkomitmen untuk menyelidiki semua aspek dari insiden tersebut dan memastikan keadilan akan ditegakkan, sebagai langkah untuk menjaga kedaulatan nasional dan martabat bangsa kami di kancah internasional. Kedutaan Besar juga menegaskan kembali komitmen Republik Islam Iran untuk menyelidiki semua aspek serangan keji ini secara menyeluruh. Rezim Zionis harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan brutalnya itu.

Terakhir, Iran menegaskan akan memegang teguh haknya untuk mempertahankan misinya, dan akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan serta martabat entitas diplomatiknya secara global. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi III DPR RI mempersilakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memanggil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai saksi dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024.

“Iya, silakan saja ya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (2/4)

Politisi dari Partai Gerindra itu tidak banyak berkomentar terkait usulan pemanggilan Kapolri ke persidangan. Adapun usulan itu muncul dari kubu Ganjar-Mahfud melalui Tim Pemenangan Nasional (TPN).

Sebagai legislator yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, Habiburokhman pun meminta hakim MK untuk menilai sendiri atas adanya usulan tersebut. Adapun Polri dan Mahkamah Konstitusi merupakan institusi yang bermitra dengan Komisi III DPR RI.

Sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan bahwa pihaknya mengajukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan keterangan pada sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Kami meminta kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya,” kata Todung ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, (2/4).

Ia mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Mahkamah Konstitusi terkait permintaan tersebut.

Alasan pengajuan nama Kapolri, karena menurut pihaknya terdapat banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Hanifa Sutrisna selaku Ketua Umum National Corruption Watch (NCW) turut memantau perkembangan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 dengan tersangka Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, Helena Lim, dan belasan tersangka lainnya.

Berdasarkan informasi diterimanya dari internal Kejaksaan Agung (Kejagung), bakal ada 6 orang tersangka lagi dalam kasus ini. 2 diantaranya terdiri dari publik figur atau pesohor.

“Dengan keterlibatan Harvey Moeis, keterlibatan Helena Lim, ada pesohor lagi berdasarkan informasi dari Kejaksaan Agung yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Ada dua orang publik figur, 4 orang lagi pengusaha dan pengurus partai politik,” kata Hanifa Sutrisna dalam video diunggah di akun TikTok DPP NCW.

Dia pun tidak menyebutkan apakah salah satu dari dua publik figur tersebut termasuk artis Sandra Dewi. Akan tetapi, dalam penilaiannya sebagai pegiat korupsi yang juga memahami hukum, sangat memungkinkan bagi Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka.

“Harusnya ditetapkan sebagai tersangka karena selama ini menikmati. Cuma apakah nanti dia (Sandra Dewi) mengetahui sumber uang dari suaminya, ini pasal tertentu lagi,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Sandra Dewi sangat memungkinkan untuk ditetapkan tersangka mengingat dia terikat hukum dengan Harvey Moeis yang kini telah menyandang status tersangka dan dikenakan penahanan oleh Kejagung.

“Pada saat mereka menikah, ada landasan hukum yang membuat mereka terikat baik harta, nama baik, baik itu hubungan relasi. Saya yakin keterlibatan istrinya, baik keterlibatan langsung atau tidak langsung,” tuturnya.

“Keterlibatan langsung karena istri. Keterlibatan tidak langsung mungkin sang istri tidak mengetahui bisnis suaminya. Kadang kan istri sekarang tidak peduli sama bisnis suaminya, yang penting tiap bulan terima uang,” sambung Hanifa Sutrisna. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Menjelang hari raya Idulfitri 2024, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengimbau perusahaan untuk menunaikan kewajibannya membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2024 bagi para pekerja/buruh.

Menaker, Ida Fauziyah mengatakan, imbauan ini diberikan mengingat H-7 merupakan batas terakhir pembayaran THR.

“Oleh karenanya, kami kembali mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini,” kata Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (2/4/2024).

Adapun Kemnaker telah membuka Posko THR untuk melayani konsultasi dan pengaduan perhitungan THR. Posko ini dapat diakses secara fisik atau tatap muka, maupun secara online.

Untuk layanan secara online, masyarakat dapat menghubungi via poskothr.kemnaker.go.id, menghubungi call center 1500-630, atau whatsapp 08119521151.

Kemnaker juga telah meminta pemerintah daerah melalui Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuka Posko THR yang terintegrasi dengan sistem poskothr.kemnaker.go.id.

“Jadi Posko THR ini kami sediakan bagi semua pihak, baik teman-teman pengusaha maupun pekerja/buruh, sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum THR keagamaan tahun 2024, di mana Posko ini mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

Ida menjelaskan, layanan konsultasi Posko THR Keagamaan tahun 2024 akan berakhir pada 3 April 2024. Sementara layanan aduan atau penegakan hukum akan tetap memberikan layanan hingga pasca Idulfitri 2024.

“Sehingga kami harapkan teman-teman pengusaha dan pekerja/buruh untuk dapat mengoptimalkan keberadaan Posko THR terkait pembayaran THR Keagamaan tahun ini,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengecam serangan Israel terhadap gedung dan fasilitas diplomatik Iran di Damaskus, Suriah. Hal ini karena menurut Retno, aksi itu sebagai pelanggaran hukum internasional yang jelas mengatur bahwa fasilitas diplomatik harus dilindungi.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan serangan tersebut merupakan satu dari sekian banyak aksi Israel yang meningkatkan eskalasi konflik, dan dapat menghapus prospek perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Seorang komandan tertinggi Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dan enam perwira lainnya tewas dalam serangan rudal yang menargetkan Konsulat Iran di ibu kota Suriah, Damaskus, pada Senin (1/4).

Dalam pernyataannya, sayap hubungan masyarakat IRGC mengumumkan tewasnya Jenderal Mohammad Reza Zahedi, seorang komandan senior Pasukan Quds IRGC di Suriah dan Lebanon, wakilnya Jenderal Hadi Haj Rahimi dan lima anggota militer lainnya dalam serangan di sebuah gedung yang menjadi tempat tinggal bagian konsuler Kedutaan Besar Iran di ibu kota Suriah.

Kelima korban jiwa lainnya adalah Hossein Amanollahi, Seyyed Mahdi Jalalati, Mohsen Sadaqat, Ali Agha Babaei dan Syed Ali Salehi Rozbahani–semuanya anggota IRGC.

Pernyataan itu mengatakan Israel melakukan serangan tersebut “menyusul kekalahan yang tidak dapat diperbaiki saat melawan kelompok perlawanan Palestina”. Serangan Israel terus berlangsung di Jalur Gaza, dan telah menewaskan lebih dari 32.800 orang, yang sebagian besar anak-anak, sejak 7 Oktober.

Zahedi adalah seorang komandan veteran IRGC yang sebelumnya memimpin angkatan darat dan angkatan udara IRGC dan juga menjabat sebagai wakil komandan operasi militer IRGC.

Serangan rudal itu dilaporkan menargetkan gedung yang berfungsi sebagai departemen urusan konsuler Kedutaan Besar Iran serta kediaman duta besar Iran.

Disebutkan Duta Besar Iran untuk Suriah Hossein Akbari beserta keluarganya tidak mengalami cedera.

Berbicara kepada media usai serangan, Akbari mengatakan gedung itu diserang dengan jet tempur F-35 dan enam rudal, hingga menewaskan beberapa wakil menteri militer Iran.

Dia mengatakan serangan itu melanggar konvensi internasional dan akan memberi “tanggapan yang menentukan”.

Namun, Radio Militer Israel mengatakan Kedutaan Besar Iran bukan target serangan itu, melainkan sebuah gedung di dekatnya yang berfungsi sebagai markas militer IRGC di Damaskus yang dibom, tanpa mengakui bahwa serangan itu dilakukan oleh Tel Aviv.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Suriah menyebutkan serangan itu terjadi pada pukul 05.00 sore waktu setempat, menuduh Israel melakukan serangan dari Dataran Tinggi Golan. (*)

Sumber: JP Group