Bupati Bintan, Roby Kurniawan saat melakukan kunjungan safari Ramadan di Masjid Al Falah, Kecamatan Toapaya, Selasa (2/4/2024). F.Diskominfo Bintan untuk Batam Pos.
batampos– Tenaga honorer, pegawai tidak tetap (PTT) dan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan akan menerima insentif tambahan hari raya.
Hal ini diungkapkan oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan usai kunjungan safari Ramadan di Masjid Al Falah, Kecamatan Toapaya, Selasa (2/4/2024).
“Sudah saya minta agar insentif tambahan (THR Lebaran) bagi Honorer, PTT dan THL di Bintan secepatnya dapat dibayarkan. Kalau bisa sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 H, ini sudah dibayarkan semua,” tegasnya.
Dia mengambil kebijakan bahwa tenaga honorer, PTT dan THL juga mendapatkan THR agar para non-ASN dapat merayakan lebaran layaknya pegawai ASN.
Diketahui, sudah sejak 8 tahun silam Pemkab Bintan tidak memberikan Insentif THR bagi tenaga Honorer, PTT dan THL.
Berbeda dengan THR ASN yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dan wajib dilaksanakan, sementara THR non-ASN meliputi honorer, PTT dan THL merupakan kebijakan pemerintah daerah yang dalam hal ini dapat menyesuaikan keuangan daerah.
Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024, seyogyanya tidak mengatur pemberian THR untuk non-ASN meliputi honorer, PTT dan THL karena hal ini harus menyesuaikan dengan keuangan daerah dan tergantung pada kebijakan kepala daerah masing-masing. (*)
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Istimewa)
batampos – Hubungan PDI Perjuangan (PDIP) dengan Presiden Joko Widodo semakin memburuk. Apalagi setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding Jokowi ingin merebut posisi ketua umum dari Megawati Soe-karnoputri. Mantan Wali Kota Solo itu pun membantah.
Hasto mengatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai partai politik (Parpol), yakni Partai Golkar dan PDIP. ”Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu jauh sebelum Pemilu,” terangnya.
Menurutnya, sekitar lima atau enam bulan sebelum Pemilu, ada menteri power full dan menteri super power full yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi Ketum PDIP. Sang menteri berusaha membujuk Megawati agar kepemimpinan PDIP diserah-kan kepada Jokowi.
Hasto mengatakan, PDIP rencananya akan menjadi kendaraan politik Jokowi untuk 21 tahun ke depan. ”Ini demi mempertahankan kekuasaan Pak Jokowi,” ungkap politisi asal Yogyakarta itu.
Upaya pengambilalihan parpol yang dipimpin Megawati itu pernah terjadi para era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971. ”Kita harus mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 1971, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama,” kata Hasto.
Hasto menyampaikan, ada juga upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar. Gagasan koalisi besar permanen, seperti barisan nasional. Yang pasti berbagai upaya dilakukan Jokowi untuk mempertahankan kekuasannya.
Presiden Joko Widodo membantah tuduhan Hasto. Dia malah menyinggung soal isu dirinya yang juga ingin menguasai Golkar. ”Ketua? Bukan Golkar?” katanya saat ditanya soal pernyataan Hasto yang menyebut Jokowi akan merebut kursi ketum PDI Perjuangan.
Lebih lanjut Jokowi memperingatkan agar tidak perlu mengangkat isu dirinya akan merebut partai mana. ”Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut. Masa mau diambil semua?” tuturnya. Menurutnya, isu tersebut tidak baik. ”Jangan seperti itu,” imbuhnya.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, PDIP sedang menunjukkan kekesalannya kepada Jokowi yang dinilai tidak loyal kepada partai, tidak mendukung PDIP dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Jokowi malah mengusung anaknya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu menegaskan, pertentangan PDIP dengan Jokowi sangat serius. Bahkan, apa yang terjadi baru permulaan. ”Pertarungan PDIP dengan Jokowi ini baru dimulai, masih akan terus berlanjut,” ungkap Ujang.
Menurut Ujang, PDIP tampaknya menugaskan Hasto untuk terus menyerang Jokowi dengan berbagai isu. Pengambilalihan kursi ketua umum PDIP merupakan salah satu isu yang dimainkan.
”Nanti kita lihat apa lagi yang akan terjadi. Peperangan ini baru saja dimulai,” bebernya. (*)
Presiden Jokowi saat memberikan pidato kepada publik. (setkab.go.id)
batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons isu terkait dirinya yang ingin merebut posisi Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI Perjuangan.
Selain isu merebut kekuasaan ketum PDIP, Jokowi pun diisukan ingin merebut kekuasaan partai lain, yakni Partai Golkar. Jokowi pun sempat bergurau dengan menyebutkan soal isu ketua umum partai lain.
”Bukannya Golkar?” ucap Presiden Jokowi yang dilansir dari Antara.
Soal isu merebut posisi menjadi ketum PDIP dan Golkar, Jokowi dengan tegas menepis isu tersebut. ”Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut. Masa semua mau direbut semuanya? Jangan, jangan seperti itu,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Presiden Jokowi menginginkan kursi ketua umum yang masih diduduki Megawati Soekarno Putri.
Hasto menilai, upaya itu ditempuh Jokowi lantaran ingin mempertahankan kepemimpinan. Pernyataan tersebut diungkap Hasto saat menjadi narasumber dalam bedah buku berjudul NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/).
Rencana pengambilalihan kata Hasto, adalah Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Hasto mengatakan, jauh sebelum pemilihan umum (pemilu), ada seorang menteri yang powerful. (*)
Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri bersama Wakapolda Kepri,Dirnarkoba Kepri memberikan keterangan pengungkapan tidak pidana narkoba saat ekspos di Mapolda Kepri, Selasa (2/4). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Polda Kepri berkomitmen memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah Kepri. Hal ini ditunjukkan melalui kolaborasi dengan pihak Bea Cukai, BNNP Kepri, dan pemerhati narkotika. Bahkan dengan aparat penegak hukum Malaysia.
Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri Kombes Pol Dony Alexander menjelaskan bahwa sebagian besar sabu dari Malaysia ke Indonesia masuk melalui perairan Kepri dan Batam menjadi transitnya.
“Oleh karena itu, kami bersama Bareskrim Polri bekerja sama dengan aparat penegak hukum Malaysia untuk melakukan operasi gabungan dan berdiskusi terkait proses penangkapan kasus narkoba,” ujarnya, Rabu (3/4).
Kerja sama ini untuk memutus mata rantai, tidak hanya untuk pengguna, tetapi juga bandar narkoba yang memasukkan barang tersebut ke Indonesia,” kata dia.
Kerja sama ini sudah berlangsung selama lima hingga enam tahun terakhir. “Secara intensif, kami terus update data dan informasi dengan aparat penegak hukum Malaysia,” ujar Dony.
Sebelumnya, Polda Kepulauan Riau (Kepri) berhasil mengungkap 36 kasus narkoba dan menangkap 44 tersangka dalam kurun waktu dua bulan, dari Februari hingga Maret 2024.
“Hal ini menunjukkan komitmen Polda Kepri dalam memerangi peredaran narkoba di wilayah Kepri,” ujar Kapolda Kepri, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah, saat memimpin konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Mapolda Kepri, Selasa (2/4/2024).
“Dari 36 kasus yang diungkap, Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan 44 tersangka, yang terdiri dari 41 pria WNI dan 3 wanita WNI,” ungkap Kapolda Kepri.
Barang bukti yang disita pun terbilang fantastis, yaitu 21.008,84 gram sabu, 1.124 butir ekstasi, dan 2.188,74 gram ganja kering.
“Ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen Polda Kepri dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Riau,” terangnya.
Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tengah) selaku pihak terkait bersiap mengikuti sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Kali ini, pihak terkait yakni tim pembela Prabowo-Gibran akan menghadirkan delapan ahli dan enam saksi dalam sidang Sengketa Pilpres 2024.
“Kami akan menghadirkan delapan ahli, enam saksi ke persidangan dan sekali lagi akan membantah, akan menolak seluruh bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh pemohon 1 (Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin) dan pemohon 2 (Tim Hukum Ganjar-Mahfud),” kata Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4).
Yusril meyakini saksi dan ahli yang dihadirkan untuk menguatkan posisinya majelis Hakim Konstitusi. Sebab, saksi dan ahli yang dihadirkan akan membawa bukti untuk mematahkan dalil para pemohon.
“Dan dari berbagai perkembangan yang terjadi sekarang semakin menguatkan Keyakinan kami bahwa kami sebenarnya berada pada posisi yang kuat dari segi argumentasi hukum maupun dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini,” tegas Yusril.
Sebagaimana diketahui, sidang sengketa hasil Pilpres 2024 sudah berjalan lima hari. Sidang digelar sejak 27 Maret 2024 yang beragendakan mendengar permohonan pemohon. Hari kedua, 28 Maret 2024 mendengar jawaban termohon, yakni KPU RI dan Bawaslu RI dan pihak terkait kubu pasangan calon 02.
Kemudian, pada hari ketiga, 1 April 2024 mendengar saksi dan ahli pemohon satu dari Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin. Hari keempat, 2 April 2024 mendengar saksi dan ahli pemohon dua dari Tim Hukum Ganjar-Mahfud. Hari kelima, 3 April 2024 mendengar saksi dan ahli pemohon yaitu KPU RI dan Bawaslu RI. (*)
batampos– Sidang paripurna DPRD Karimun, Selasa (2/4) dengan agenda pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Karimun Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Karimun.
Dalam penyampaiannya, realisasi Pendapatan Daerah kabupaten Karimun ditahun 2023 lalu di bawah target dari sebesar Rp 1.508.806.069.779 hanya terealisasi sebesar Rp1.348.184.895.718 atau 89,35 persen. Sedangkan anggaran belanja daerah, kata dia, pada 2023 ditargetkan sebesar Rp1.579.069.163.791, dan terealisasi sebesar Rp1.358.486.216.134, atau 86,03 persen.
” Untuk penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp71.893.094.011 yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dan, terealisasi sebesar Rp72.008.020.489,32 atau 100,16 persen,” terangnya.
Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp1.630.000.000 yang bersumber dari penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, terealisasi sebesar Rp630.000.000 atau 38,65 persen.
” Bahwa data realisasi anggaran tersebut merupakan angka unaudited yang saat ini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ungkapnya.
Dengan demikian, Pemkab Karimun akan menyampaikan laporan realisasi anggaran yang bersifat final kepada DPRD melalui penyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD yang berisi tentang Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK.
” Abis lebaranlah kita sampaikan lagi,” ucapnya.
Sedangkan, pantauan dilapangan proses sidang paripurna tidak begitu lama dan dilanjutkan dengan sidang paripurna internal dewan.(*)
Situasi Pelabuhan ASDP Telaga Punggur. F. Azis Maulana
batampos– Hasil Operasi bersama antara Bea Cukai Batam dengan Kogabwilhan I di Pelabuhan Telaga Punggur, Nongsa hingga kini belum diketahui. BC Batam masih enggan membeberkannya.
“Masih belum ada info,” ujar Kepala Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi (Kabid BKLI) Bea Cukai Batam Evi Oktavia, Rabu (3/4).
Disinggung, pemilik dan tujuan barang selundupan tersebut, Evi juga enggan menyampaikannya.
“Terkait lokasi, waktu dan jenis operasi bersifat rahasia dan tidak untuk dipublikasikan. Mohon kerjasamanya,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikian (Kabid P2) Bea Cukai Batam, Sisprian Subiaksono mengatakan Kogabwilhan belum melimpahkan seluruh barang hasil tegahan di Pelabuhan Telaga Punggur, Nongsa.
“Kita masih menunggu. Belum semua barang dilimpahkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Sisprian menjelaskan tidak lengkapnya barang limpahan tersebut menyebabkan pihaknya belum melakukan penghitungan atau pencacahan hasil operasi.
“Harus lengkap, baru dicacah. Dan harus ada yang menyaksikan,” katanya.
Ia menambahkan dalam laporan operasi tersebut, petugas menindak 2 unit mobil yang memuat beberapa jenis barang. Seperti barang bekas berupa kasur, sepatu, rokok, dan sparepart kendaraan.
“Baru satu mobil diserahkan ke kita. Apakah sparepart moge atau tidak belum tau, karena belum dilimpahkan ke kita,” katanya.
Sebelumnya, Bea Cukai Batam melakukan operasi bersama dengan Kogabwilhan I di Pelabuhan Telaga Punggur, Nongsa, Selasa (19/3). Seluruh barang tegahan tersebut kini diamankan di Gudang BC Batam di Batu Ampar. (*)
“Karena kalau hitung-hitungan per triwulan harusnya deal 25 persen. Cuma memang tak bisa dibilang gagal atau tidak tercapai, karena realisasi kan gak bisa 100% dibagi rata per triwulan atau perbulan,” kata dia, Rabu (3/4).
Azmansyah menjelaskan penerimaan pajak sektor reklame tidak statis, atau sama setiap bulannya. Kendati demikian ia berharap sektor reklame ini tetap positif.
Pemerintah Kota Batam menargetkan Rp21 Miliar dari 1.300 titik untuk sektor pajak reklame tahun 2024 ini.
Pajak reklame menjadi salah satu objek pajak yang mengalami peningkatan sejak tahun 2023 lalu, usai dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Batam tahun 2023 terkait penyesuaian tarif reklame di Batam.
Ia mengatakan penataan reklame menyesuaikan dengan pelebaran jalan yang masih berjalan.
Nantinya reklame akan dibuat lebih tertata dari pada kondisi saat ini. Untuk simpang jalan yang dinilai cukup strategis, pemasangan videotron lebih diprioritaskan.
“Agar lebih terlihat rapi dan tertata. Sehingga tidak ganggu estetika ruang terbuka di jalan,” sebutnya.
Ia merinci penerimaan Rp21 miliar dari sektor pajak reklame di antaranya, pajak reklame billboard/videotron/megatron sebanyak Rp16,9 miliar, sementara pajak reklame kain Rp4,1 miliar.
“Dengan jumlah titik kurang lebih 1.300 tersebut diharapkan angka tersebut bisa terealisasi di tahun ini,” sebutnya.
Azman menyebutkan beberapa jenis reklame yang sudah ditetapkan di Batam yaitu billboard, videotron, megatron, totem/pylon. Sementara untuk videotron 3D belum ada.
Menurutnya, pemasangan jenis reklame ini juga melihat kondisi dan survei terhadap minta iklan pada jenis reklame tersebut. Begitu juga dengan kondisi atau letak gedung yang akan dipasang reklame Megatron.
“Tentu untung rugi juga menjadi perhatian. Pelaku usaha reklame sebut kondisi videotron sekarang juga masih pas-pasan. Karena biaya maintenance yang tidak murah juga. Makanya harus dipikirkan minat terhadap reklame jenis tersebut,” bebernya.
Ke depan penataan reklame di Batam akan mengacu pada arah yang lebih baik. Penyediaan wadah reklame yang diminati juga akan diprioritaskan. Agar bisa berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak reklame setiap tahunnya.
Disinggung mengenai keberadaan reklame yang tidak berizin, Azmansyah menyebutkan penertiban terhadap keberadaan tiang reklame yang tidak berizin sudah ditertibkan.
“Bertahap titik reklame ilegal sudah ditertibkan. Hampir semua sudah ditertibkan. Untuk tiang reklame sudah berizin semua yang tersedia saat ini. Kalau masih ada yang bandel akan terus kami tertibkan. Karena tim menyisir terus titik reklame ini,” terangnya. (*)
batampos– Penyidik Satreskrim Polres Bintan segera melakukan gelar perkara kasus dugaan pemalsuan dokumen lahan dan tumpang tindih lahan di Kilometer (Km) 23, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur.
Dalam kasus tersebut, polisi telah memeriksa Hasan sebagai saksi.
“Sudah dimintai keterangan sebagai saksi,” katanya ditemui di Mapolres Bintan, Bintan Buyu pada Rabu (3/4/2024).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni./JawaPos.com
batampos – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Selasa (2/4), menyebutkan ada dugaan kebocoran informasi penyadapan yang dilakukan suatu pihak sehingga mengakibatkan kerap gagalnya operasi tangkap tangan (OTT).
Alex mengungkapkan, KPK telah menyadap begitu banyak nomor telepon. Jumlahnya bahkan tidak kurang jika dibanding dengan penyadapan di periode-periode sebelumnya. Menurutnya, kebocoran informasi semacam itu sudah terjadi sejak periode kepemimpinan 2015-2019. Namun, pelakunya belum juga terungkap.
Pernyataan Alexander Marwata ini pun lantas mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Selaku mitra kerja KPK, Sahroni menyebut Komisi III mendukung penuh KPK untuk mengungkap indikasi tersebut. Karena menurutnya, ini sama saja dengan menghambat pemberantasan korupsi.
“Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi. Jadi baik pelakunya dari internal atau eksternal, Yang jelas kalau KPK sudah mengendus sejauh ini, besar kemungkinan praktik tersebut benar adanya. Maka sekali lagi kami dukung KPK usut kasus ini,” ujar Sahroni dalam keterangan, Rabu (3/4).
Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini. Agar segala yang menjadi dugaan KPK dapat menjadi terang benderang dengan temuan-temuan yang ada nantinya.
“Tentu ini tidak boleh dibiarkan, dampaknya berbahaya sekali, petugas kita jadi seperti diakal-akali. Maka saya ingin KPK kolaborasi dengan penegak hukum lainnya, untuk mengusut dugaan ini. Karena bisa jadi para pelaku tidak hanya menggunakan pola ini kepada KPK, tapi juga kepada lembaga penegak hukum lainnya,” tambah Sahroni.
Terakhir, Sahroni menyebut dukungan ini ia berikan sebagai bentuk komitmen guna mewujudkan mekanisme pemberantasan korupsi yang efisien, transparan, dan tegas.
“Karena kalau pemberantasan dan pencegahan korupsi kita mau naik kelas, yang seperti ini memang harus disikat terlebih dahulu,” tutup Sahroni. (*)
