batampos – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendesak Kapolri turun tangan terkait proses hukum eks Ketua KPK Firli Bahuri. Sebab, hingga kemarin, Firli belum ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Meski statusnya sebagai tersangka sudah ditetapkan pada 22 November tahun lalu.

Firli sudah ditetapkan tersangka selama 100 hari. Namun, hingga kemarin dia masih melenggang bebas tanpa ditahan atas dugaan pemerasan yang dilakukannya pada eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Selain pemerasan, Polda Metro Jaya juga menjerat Firli dengan sangkaan melakukan Tinda Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan nominal Rp 7,4 miliar.

Baca Juga: Kurangi Ketergantungan Impor Amonium Nitrat

Lambatnya proses hukum itu mendapat kecamatan dari koalisi masyarakat anti korupsi. Yang menilai, Polda Metro Jaya lamban dalam penuntasan kasus itu. ”Makanya besok (hari ini, red) kami akan datang ke Mabes Polri untuk berikan surat kepada kapolri,” ucap Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurna Ramadhana, kemarin.

Laporan ke kapolri itu didasari lantaran berkas Firli tak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Alih-alih tuntas, pemberkasan hukum Firli masih saja bolak-balik dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya.

Artinya, perlu ada dorongan kepada Polda Metro Jaya segera menuntaskan berkas administrasi itu.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi meminta agar Kapolri segera memanggil Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. ”Untuk ditanya soal kendala di lapangan. Lalu, perintahkan segera menuntaskan perkaranya,” katanya.

Di luar itu, dorongan agar Firli segera ditahan adalah soal kepastian hukum di mata publik. Jangan sampai kasus ini menjadi cibiran di kalangan masyarakat, lantaran tersangkanya pejabat tinggi, lalu perkaranya dibiarkan menggantung. Tanpa ada kepastian hukum.

”Penangkapan dan penahanan Firli secara cepat akan menangkis prasangka publik,” paparnya.

Kurnia menjabarkan, selama beberapa pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya, Firli juga sering tak tertib. Dia tercatat, beberapa kali mangkir. Terakhir, publik bisa melihat sendiri, saat pemanggilan keenam pada Senin (26/2). Artinya, yang bersangkutan tak kooperatif.
Eks Wakil Ketua KPK Saut Sitomurang juga termasuk yang gerah perihal tak kunjung ditahannya Firli. Sebab, secara kasus, eks Ketua KPK itu tak sekali ini berulah. Dia beberapa kali dijatuhi sanksi etik saat menjabat sebagai pimpinan lembaga antirasuah.

Maka, proses perampuan Firli harus menjadi atensi pihak kepolisian. Langkah tegas, perlu diambil korps bayangkara untuk membangun citra positif. Salah satunya, tentu dengan segera menuntaskan kasus yang melibatkan purnawiran Polri ini.

Saut sendiri beberapa kali dipanggil Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli dalam perkara ini. Terakhir, dia dimintai keterangan pada pertengahan Januari lalu. ”Dan melihat kasus ini, dan pelanggaran Firli terkait etik dan pidana, seharunya dia segera ditangkap,” katanya. (*)

Sumber: JP group

Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis I Penulisan Bahan Bacaan Kepulauan Riau 2024 pada 27 Februari s.d. 1 Maret 2024 di Hotel Asialink, Kota Batam.

Bimtek ini diikuti oleh 35 peserta dari berbagai kalangan dan daerah di Kepulauan Riau. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata, membuka Bimbingan Teknis Penulisan Bahan Bacaan Kepulauan Riau 2024.

Kegiatan ini melibatkan berbagai narasumber, di antaranya Kepala Kantor Bahasa Kepri, Rahmat; Riawani Elyta, penulis nasional dari Kepri; Trimansyah, dan Irma Susilowati dari CV Penulis Profesional Indonesia Para peserta akan diarahkan untuk menulis dengan berbagai tahapan hingga naskah bahan bacaan selesai sesuai harapan. (*)

batampos – Kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret Eks Mentan Sharul Yasin Limpo bak kotak pandora. Setelah ditetapkan tersangka oleh KPK, kasus itu merembet membuat Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Tak sampai di situ, yang terbaru, Dewan Pengawas (Dewas) KPK melakukan klarifikasi kepada dua pimpinan KPK Nurul Ghufron dan Alexander Mawarta terkait dugaan pelanggaran kode etik. Terkait penanganan kasus korupsi di Kementan yang ditangani KPK.

Dewas KPK telah melakukan klarifikasi pada Alex dan Ghufron Rabu (28/2). Namun, Dewas belum mau memberikan keterangan lebih lanjut mengenai proses klarifikasi itu. ”Kalau kalau keterangan kan biasa, belum bisa kami jelaskan,” terang Anggota Dewas KPK Albertina Ho, kemarin.

Baca Juga: Simulasi Makan Siang Gratis, Pedagang Sebut Harga Makanan 15.000 per Anak Kurang

Dewas KPK masih membutuhkan keterangan dari pihak lain terkait perkara itu. Untuk selanjutya bisa disimpulkan. Apakah laporan tersebut bisa dibawa ke persidangan etik atau tidak.

Hingga kemarin, belum diketahui siapa pihak yang mengadukan Alex dan Ghufron ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Dewas KPK juga irit bicara dalam memaparkan informasi mengenai hal tersebut.

Hanya saja, Albertina sebelumnya pernah menjelaskan aduan dimaksud tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang saat ini sedang diperiksa di pengadilan. Namun, membenarkan memang masih dalam lingkup Kementan. (*)

batampos – Publikasi di jurnal ilmiah dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Karena menjadi syarat untuk sejumlah kegiatan akademik. Di tengah kebutuhan yang tinggi, pemerintah mengingatkan para dosen dan peneliti untuk tidak jadi mangsa jurnal abal-abal serta jurnal predator.

Keberadaan jurnal abal-abal dan predator itu disampaikan Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam. Di satu sisi dia bersyukur dan mengapresiasi karena terjadi lonjakan yang luar biasa untuk publikasi. ”Namun, kualitas publikasi perlu ditingkatkan,” katanya dalam Indonesia Research Summit di Jakarta, Kamis (29/2).

Nizam mengatakan sering memantau perbincangan di media sosial, terkait dengan publikasi ilmiah para dosen atau peneliti Indonesia. Di antaranya yang menyebut bahwa jurnal ilmiah itu sekadar mengejar dimuat saja. Tetapi ternyata dimuat di jurnal ilmiah abal-abal. Bahkan ada juga jurnal ilmiah predator.

Sesuai dengan namanya, jurnal abal-abal adalah jurnal yang tidak memiliki izin atau pengakuan di kalangan akademisi. Sedangkan jurnal ilmiah predator adalah, jurnal yang asal-asalan meloloskan publikasi ilmiah yang disetor. Tanpa melalui penilaian atau review yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.

Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta itu mengatakan keberadaan jurnal abal-abal dan jurnal predator tidak boleh dibiarkan terus merajalela.
Caranya adalah dari sisi peneliti atau dosen, diminta untuk berhati-hati dalam menentukan jurnal ilmiah yang akan dituju. Tidak semata-mata terindeks di Scopus atau SINTA saja.

”Jurnal itu harus dipastikan kualitasnya. Jangan tergiur jurnal abal-abal atau jurnal predator,” katanya. Nizam mengakui untuk menghasilkan publikasi yang bagus dan bisa tembus jurnal bereputasi itu tidak gampang. Perlu kerja keras dan pemikiran yang original.

Pada forum yang sama Wakil Rektor bidang Riset dan Alih Teknologi Universitas Binus Prof Juneman Abraham mengatakan urusan publikasi ilmiah saat ini menjadi kegiatan mengejar jumlah atau kuantitas saja. Sehingga tidak jarang yang terjebak pada joki publikasi ilmiah.
Dia juga mengkritisi kegiatan mendatangkan peneliti atau profesor dari luar negeri. Ketika peneliti itu masih berada di Indonesia, memang bisa merangsang peneliti lokal untuk melakukan penelitian. ”Tetapi ketika peneliti asing itu pulang, budaya penelitian belum terbangun,” tuturnya.

Terkait dengan publikasi di jurnal ilmiah bereputasi, dia mengingatkan yang paling penting adalah interaksi setelah penerbitan. Yaitu adanya dosen atau peneliti lain yang melakukan sanggahan atau tanggapan lainnya. Jadi tidak sebatas yang penting karyanya dikutip atau disitasi peneliti lainnya. (*)

Sumber: JP group

batampos – Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, PKP Kembali menghadirkan promo yang dinanti-nanti calon pembeli properti yaitu Promo Enteng. Sesuai namanya promo ini ditujukan khusus bagi calon pembeli properti yang menginginkan cara bayar ringan, dimana PKP memberikan kemudahan cicilan cukup 1% sampai lunas.

Manager Promosi PKP Batam, Rio Naldi menjelaskan, “PKP memberikan kemudahan kepada calon konsumen yang ingin membeli properti dengan cicilan yang sangat ringan, jadi jangan sampai

dilewatkan promo yang satu ini, karena angsuran cukup 1% per bulan sampai lunas khusus bagi konsumen yang membeli unit properti di periode promo ini dan Promo ini berlaku untuk semua proyek PKP”.

“Hal ini juga sekaligus dalam menyambut datangnya bulan suci ramadhan dan sebagai bentuk rasa syukur PKP yang pada tahun ini genap berkarya selama 36 tahun di Kota Batam, semoga PKP dapat terus bertumbuh dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Batam”, tambahnya.

Total 23 proyek yang sedang dipasarkan PKP saat ini, tersebar di beberapa wilayah, seperti Batam Center, Baloi, Tiban, Batuaji, Marina, Bandara dan Nongsa yang terdiri dari Rumah, Ruko dan Apartemen.

Bagi masyarakat yang berminat bisa segera kunjungi kantor Marketing Gallery masing-masing proyek, atau bisa juga kunjungi PKP Store yang tersebar di empat lokasi. Segera booking unitnya dan dapatkan pilihan investasi terbaik Anda hanya di PKP. (*/rilis)