batampos – Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) mendorong 30 legislator DPR RI untuk menandatangani pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam jumpa pers di kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/2).

“Kami yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dengan ini mengajukan dan mendorong nama-nama anggota fraksi DPR RI berikut agar berkenan menandatangani usulan atau pengajuan hak angket dugaan kecurangan Presiden dalam Pilpres 2024 yang baru berakhir,” kata Ray Rangkuti.

Adapun koalisi ini terdiri dari berbagai elemen mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga Aktivis 98.

Ray mengatakan, pihaknya akan segera membentuk tim, demi memastikan kerelaan para 30 anggota DPR untuk mengawal hak angket.

“Insyaallah kita akan membentuk tim untuk memastikan kerelaan mereka untuk menandatangani perjanjian atau apalah namanya berkaitan dengan pengajuan hak angket ke DPR RI,” tegasnya.

Berdasarkan nama-nama yang beredar, tidak ada nama politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ray menyebut, perwakilan PPP sejauh ini belum jelas komitmennya apakah akan bersama mendukung hak angket atau tidak.

“Kami sengaja belum memuat wakil dari PPP karena hingga hari ini kami belum mendengar secara jelas sikap dan posisi PPP terkait dengan keinginan atas pengajuan hak angket ini,” ucapnya.

“Jadi kita ingin memastikan fraksi-fraksi yang sejauh ini menyampaikan komitmen hak angket ini diajukan dan empat fraksi tercatat 30 nama yang telah kami sebutkan,” imbuhnya Ray.

Berikut daftar 30 legislator yang didorong untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024:

Fraksi NasDem

Ahmad Sahroni
Awang Faroeq Ishak
Irma Suryani
Martin Manurung
Saan Mustopa
Taufik Basari

Fraksi PDI Perjuangan

Adian Napitupulu
Arief Wibowo
Dr. Junimart Girsang
Djarot S. Hidayat
Eriko Sotarduga
Harvey B. Malaihollo
Irine Yusiana Roba Putri
Krisdayanti
Masinton Pasaribu
Putra Nababan
Rieke Diah Pitaloka

Fraksi PKB

Arzeti Bilbina
Daniel Johan
Faisal Reza
Nihayatul Wafiroh
H. Syaiful Huda
Ibnu Multazam
Luluk Nurhamidah
Maman Imanul Haq
Yanuar Prihatin

Fraksi PKS

Hj. Anis Byarwati
Hidayat Nur Wahid
Mardani Ali Sera
M. Nasir Djamil.

batampos – Sebanyak 9 orang diamankan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Timur setelah diduga melalukan pengancaman terhadap pekerja proyek pembangunan Bandara VVIP IKN. Insiden ini terjadi pada Sabtu (24/02), dikutip dari Prokal.co.

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Artanto menuturkan, pengancaman pertama kali terjadi pada Jumat (23/2). Kala itu, jelas Artanto, pekerja operator alat berat didatangi oleh sekelompok orang pada saat melakukan pekerjaan proyek pembangunan Bandara VVIP IKN.

“Mereka lalu mengancam dan meminta pekerja untuk menghentikan pekerjaan pembangunan bandara VVIP IKN,” ujar Artanto.

Karena mendapat ancaman, operator memilih mundur dan menghentikan pekerjaannya.

Esok harinya, sekitar pukul 08.30 WITA, para pekerja kembali diintimidasi. Kali ini, para pelaku membawa senjata tajam. Para pekerja pun terpaksa kembali menghentikan pekerjaan.

Merasa terancam, pengawas lapangan pekerjaan di lokasi calon Bandara VVIP lalu membuat laporan polisi ke Polres Penajam Paser Utara (PPU) pada hari itu juga.

“Penyidik kemudian melakukan pemeriksaaan terhadap pelapor dan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara (TKP). Polisi lalu menetapkan tersangka kepada para oknum warga tersebut berdasarkan dua (2) alat bukti,” urai Artanto.

Polisi pun menangkap dan menahan 9 pelaku pengancaman tersebut.

“Adapun pasal yang dikenakan pasal 335 ayat (1) KUHP dan atau pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI no. 12 Tahun 1951,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Rencana Kemenag menjadikan KUA sebagai kantor pencatatan pernikahan untuk semua agama tampaknya masih panjang. Sebab, rencana itu harus didahului revisi undang-undang dan semua peraturan teknisnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan, regulasi yang tepat harus disiapkan lebih dulu.

Dia setuju bahwa tugas Kemenag adalah melayani semua agama, bukan hanya Islam. Meski begitu, jika KUA akan melayani pernikahan semua agama, regulasi harus mendukung. Selain itu, ketersediaan SDM yang memadai harus dipikirkan.

Di sisi lain, hampir semua kepala KUA yang dikonfirmasi Jawa Pos belum mendapat informasi yang detail terkait rencana Kemenag. Kepala KUA Kecamatan Gambir Nahrowi bahkan menyebut rencana itu malah akan memperpanjang proses administrasi. Sebab, nanti para pengantin harus tetap mengurus administrasi ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).

’’Kemarin saya lihat lagi rakernas yang bimas itu. Alurnya itu pendaftaran ke KUA, masuk SIMKAH, tetap mereka (calon pengantin beragama Kristen, Red) di gereja, setelah itu mereka ke dukcapil. Kalau saya lihat alurnya malah agak ribet, ya. Mendingan biasanya dia daftar ke gereja untuk nikah, setelah itu langsung ke dukcapil, selesai,’’ ujarnya.

Nahrowi mengatakan, jika nanti KUA ikut memproses pernikahan di luar agama Islam, diperlukan penambahan SDM dan sarana-prasarana. Saat ini SDM di KUA sangat minim. Juga, dibutuhkan balai nikah yang lebih luas agar bisa melayani seluruh calon pengantin.

Pembangunan sarana itulah yang sulit. Sebab, di Jakarta, 90 persen KUA merupakan aset Pemprov DKI Jakarta. ’’Di KUA Gambir nggak ada musala. Gimana mau buat gereja mini, ya kan,’’ tambahnya.

Reaksi senada disampaikan para kepala KUA di Jawa Timur. Mereka menganggap rencana itu baru sebatas wacana. Kepala KUA Gubeng Abdul Wahid Boedin menilai wacana tersebut perlu melewati proses yang panjang. ’’Ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang perlu diubah, dan prosesnya panjang,’’ tuturnya. Perubahan UU dan PP itu perlu melibatkan banyak pihak. Sebab, menyangkut peraturan yang ditandatangani langsung oleh presiden.

Sejauh ini, KUA berjalan sesuai PP Nomor 9 Tahun 1975, Bab II Pasal 2 ayat 2. Berbunyi, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Untuk mencapai hal itu, masih perlu waktu yang cukup lama. Lantaran juga perlu menambahkan tenaga kerja lainnya. ’’Wait and see dulu, karena masih panjang perjalanannya,’’ pungkas Wahid. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons dikabulkannya gugatan praperadilan Direktur PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK menegaskan, substansi perkara tidak gugur meski praperadilan Helmut Hermawan dikabulkan PN Jakarta Selatan.

“Kami hargai, sekalipun kami sangat yakin dengan apa yang KPK tangani pada penyidikan perkara tersebut dilakukan dengan sangat patuh pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku khusus bagi KPK,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (27/2).

“Substansi materi perkara tentu tidak gugur. Sehingga nanti kami analisis lebih lanjut untuk mengambil langkah hukum berikutnya,” sambungnya.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sebelumnya mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh Direktur PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehingga, status tersangka Helmut dalam kasus dugaan suap kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dinyatakan gugur.

Gugatan dengan nomor perkara 19/Pid. Prap/2024/PN.JKT.SEL ini dilayangkan Helmut, karena tidak terima ditetapkan KPK sebagai tersangka suap terhadap Eddy Hiariej. Mengingat, praperadilan Eddy Hiariej telah lebih dulu diterima oleh PN Jaksel.

“Mengadili, menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai hukum mengikat,” kata Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (27/2).

Hakim menjelaskan, KPK belum memiliki dua alat bukti dalam menetapkan Helmut Hermawan sebagai tersangka. Terlebih, KPK menjadikan Helmut sebagai tersangka dilanjutkan dengan pencarian alat bukti.

Tindakan KPK dianggap bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang KPK itu sendiri. “Berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang,” ucap Hakim Marbun.

Dalam gugatannya, petinggi perusahaan tambang itu menilai, KPK selaku termohon telah melanggar prosedur KUHAP terkait proses penyidikan. Tim kuasa hukum Helmut, Resmen Kadapi menyatakan, alat bukti yang dimiliki KPK untuk menjerat Helmut Hermawam sama seperti bukti terhadap eks Wamenkumham dan tersangka lainnya, Yogi Arie Rumana dan Yosi Andika Mulyadi.

“Karena gugatan yang digugatkan Pak Eddy secara mutatis dan mutadis ini berlaku dengan Pak helmut, kenapa berlaku? karena persoalan Helmut dengan Eddy, Yogi dan Yosi satu rumpun, satu rangkaian,” ujar Resmen kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/2).

“Bahwa alat bukti yang digunakan untuk menetapkan pak Eddy sebagai tersangka itu tidak sah, kemudian prosedur dalam menetapkan tersangka juga cacat hukum, artinya secara mutatis dan mutandis ini berlaku terhadap klien kami,” sambungnya.

Resmen menjelaskan, proses penyidikan perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dikenakan dengan Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, Pasal 12 itu sebagai penerima suap dijerat kepada Eddy Hiariej selaku penyelenggara negara. Namun, pada proses praperadilan dinyatakan tidak sah.

Resmen pun mempertanyakan Pasal 5 yang dialamatkan kepada kliennya Helmut Hermawan, sebagai tersangka suap kepada Eddy Hiariej.

“Kalau Pasal 12 ini gugur, terus Pasal 5 ini nyuap siapa? itulah kenapa alasan kami secara mutatis dan mutandis ini harus berlaku kepada klien kami Helmut Hermawan,” tegas Resmen.

Sebagaimana diketahui, KPK sebelumnya menetapkan Eddy Hiariej dan Helmut Hermawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kemenkumham pada 7 Desember 2023 lalu.

Tak terima menjadi tersangka, eks Wamenkumham itu lantas mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK ke PN Jakarta Selatan. Lantas, tatus tersangka Guru Besar Hukum Pidana UGM itu dinyatakan gugur setelah menang praperadilan di PN Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 lalu. (*)

Sumber: JP Group