batampos – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI akan memanggil sopir Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari untuk memberikan keterangan dalam sidang etik dugaan asusila terhadap penyelenggaraan pemilu luar negeri (PPLN) pada Kamis, 6 Juni 2024.

“DKPP akan memanggil mereka, misalnya, sopir, juga siapa lagi, sekjen, karena ada beberapa yang harus didalami,” kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito saat ditemui awak media di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa.

“Kan ada beberapa perjalanan, ada apa, ada ini, ada itu, kan harus kami verifikasi,” sambungnya.

Sebelumnya, dalam sidang perdana, pihak terkait dari KPU RI, baik anggota Betty Epsilon Idroos maupun kesekretariatan jenderal hanya melampirkan keterangan tertulis alih-alih hadir dalam persidangan.

Heddy mengatakan dalam sidang perdana itu, terdapat beberapa data baru sehingga majelis pemeriksa DKPP merasa perlu untuk mengonfirmasi dan melakukan tanya-jawab secara langsung.

“Jadi, kesaksian atau keterangan tertulis itu tidak cukup karena kita mesti mengonfirmasi beberapa hal. Biar semuanya jadi terang-benderang. Mereka harus hadir di persidangan, karena beberapa keterangan tertulis itu harus kita konfirmasi,” ujar Heddy.

“Jadi, ada data-data baru yang harus kita verifikasi ke sekretariat KPU, termasuk ke sekjen dan beberapa pegawai yang lain, 3 orang pegawai yang lain. Saya kira itu saja karena ada data-data baru,” tambahnya.

Hasyim Asy’ari dilaporkan ke DKPP RI pada hari Kamis (18/4) oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

Kuasa hukum korban Maria Dianita Prosperianti menjelaskan bahwa perbuatan Hasyim sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Maria mengatakan bahwa dalam pelaporan ke DKPP RI terdapat sejumlah bukti yang menunjukkan pelanggaran kode etik oleh Hasyim.

Ia menyebut Hasyim mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya.

“Sudah ada beberapa belasan bukti, ya, seperti screenshot (tangkapan layar) percakapan, foto, dan video, serta juga bukti-bukti. Tadi sudah saya jelaskan, bukti ini bisa menunjukkan benar-benar yang terstruktur, sistematis, dan aktif, dan di sini juga teradu juga memberikan manipulasi informasi serta juga menyebarkan informasi rahasia untuk menunjukkan kekuasaannya,” tutur dia.

Ia juga mengatakan bahwa perbuatan Hasyim terhadap korban menunjukkan adanya perbuatan yang berulang. Oleh sebab itu, dia berharap DKPP RI tidak hanya memberikan peringatan keras untuk kasus yang melibatkan kliennya.

“Ada perkara yang serupa, tetapi mungkin sedikit berbeda terkait dengan yang dialami oleh Wanita Emas. Ini yang sudah juga dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir. Jadi, setelah ada putusan dari DKPP, seharusnya memang target kami adalah sanksi yang diberikan tidak lagi peringatan lagi, tetapi adalah pemberhentian,” tegasnya. (*)

Sumber: Antara

batampos – PT PGN Tbk meyakini bahwa pilar inovasi teknologi merupakan key success yang utama dalam mencapai cita-cita perusahaan mengintegrasikan infrastruktur gas bumi. Sebagai Sub Holding Gas, PGN juga ingin menjawab dan merealisasikan aspirasi pemerintah untuk integrasi infrastruktur gas bumi antar pulau, pipa transmisi, dan termasuk beyond pipeline atau infrastruktur non pipa, dengan harapan sumber gas bumi dalam negeri dapat terhubung dengan konsumen pengguna gas.

Laode Sulaiman selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan Migas Kementerian ESDM saat Gasfest Conference 2024 menyampaikan bahwa Dari sisi resources telah ditemukan beberapa proyek besar. Contohnya gas di Andaman dan Masela. Maka ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk me-utilisasi resources yang besar tersebut. “Termasuk ada opsi kalau memang diperlukan tambahan yang berlebih, kita siapkan juga LNG terminal,” kata Laode.

Dengan potensi resource yang besar, PGN tentu melakukan terobosan teknologi penyaluran gas agar bisa memperluas sebaran penyaluran gas bumi dan menjangkau demand di seluruh wilayah Indonesia. Integrasi infrastruktur gas bumi yang sebelumnya fregmented di domestik ditargetkan meningkatkan pengembangan gas untuk rumah tangga, komersial & industri, transportasi darat maupun laut.

Momentum HUT ke-59, PGN makin memantabkan inovasi di era beyond pipeline untuk melayani konsumen yang tersebar di berbagai wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa. Terdapat potensi pasar beyond pipeline yang cukup tinggi, misalnya di sektor industri & komersial di Jawa Tengah dan Jawa Timur diperkirakan mencapai 24 BBTUD. Teknologi infrastruktur beyond pipeline yang telah PGN jalankan diantaranya LNG Microbulk, LNG Tabung, CNG Silinder, CNG Cradle. Adapun upaya teknologi ke depan diantaranya LNG Bunkering Vessel, modular mini Liquefaction Plant.

“Kami terus berupaya untuk integrasi infrastruktur termasuk melakukan berbagai inovasi teknologi dan terobosan digital. Kami juga menyadari, pemerintah mengharapkan agar lebih efisien. Tentunya, transformasi digital merupakan upaya untuk mencapai level efisiensi yang optimal,” ujar Suseno selaku Group Head Engineering and Technology PGN.

Terobosan digital penting bagi PGN dalam menjaga rantai proses bisnis utama dari operasi sampai dengan pengelolaan pelanggan menjadi lebih cepat dan efisien. Beberapa inovasi digital yang telah berhasil dikembangkan PGN misalnya Digio untuk pengelolaan aset, Sipgas sebagai manajemen pengaliran gas, IMOC untuk monitoring terintegrasi, PGN Partner, Rely On dan PGN Mobile untuk pengelolaan pelanggan.

PGN telah masif melakukan transformasi digital selama 10 tahun terakhir. Namun kedepannya, PGN tetap memandang perlu untuk terus melakukan terobosan lanjutan. Lantaran tantangan industri sangat dinamis dan proses bisnis harus senantiasa efisien serta transparan. “Perspektif digital leadership sangat penting dalam pengelolaan bisnis di era modern ini,” kata Suseno.

Kemudian di era AI saat ini, PGN berhadap dapat secara proaktif dan kreatif mencari peluang adopsi teknologi tersebut dalam proses bisnis perusahaan. Sebagai player utama pemanfaatan gas di Indonesia, teknologi yang terapkan PGN akan mampu menjawab tantangan dalam penyaluran gas dari berbagai potensi suplai dan memberi layanan yang optimal bagi seluruh pelanggan

batampos – Di tengah isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di universitas negeri yang kini dibatalkan, universitas swasta seperti Universitas Muhammadiyah Maumere di Flores, NTT, justru mencari alternatif agar mahasiswanya tak kesulitan membayar uang kuliah berupa SPP.

Alternatif pembayaran uang kuliah di Universitas Muhammadiyah Maumere yang memudahkan mahasiswa itu adalah dengan menggunakan hasil bumi, berupa hasil perkebunan mahasiswa.

Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere Erwin Prasetya mengatakan, kebijakan pembayaran uang kuliah menggunakan hasil bumi itu sudah dilakukan sejak tahun 2018.

Hal itu bermula saat salah satu mahasiswanya tak mampu membayar uang kuliah saat akan melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS).

“Setelah komunikasi, ternyata sebenarnya punya hasil (bumi) di rumah,” ujar Erwin saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (28/5).

Masalahnya, ia mengatakan bahwa kebanyakan orang Flores yang tinggal di pedalaman tak punya akses untuk menjual hasil buminya.

“Terus transportasi juga susah. Jalannya agak rusak, sinyal gak ada. Jadi mereka itu sifatnya menunggu saja. Mau komunikasi dengan langganan juga susah kan. Jadi menunggu ada yang datang untuk membeli,” jelas Erwin.

Dengan masalah begitu, pihak Universitas Muhammadiyah Maumere memutuskan untuk memberi alternatif agar mahasiswanya dapat membayar menggunakan hasil bumi.

Baca Juga: UKT Batal Naik, Nadiem Siap Evaluasi Kenaikan Biaya Kuliah Setiap PTN

“Karena punya masalah begitu, mereka gak punya link ke kota, ya sudah kita putuskan boleh bawa hasil (bumi) ke sini biar bisa dikonversikan dengan nilai tunggakannya,” ucapnya.

“Jadi kita langsung share ke teman-teman pegawai yang butuh pisang, butuh kelapa, ini ada silakan gak usah ke pasar. Jadi langsung jual ke sivitas kita,” pungkas Erwin. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan penyanyi Nayunda Nabila Nizrinah dan Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni dalam sidang perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (29/5).

Keduanya akan menjadi saksi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, dan mantan Direktur dan Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta.

“Untuk persidangan terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan kawan-kawan, besok (29/5/2024) bertempat di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, tiim jaksa akan hadirkan saksi-saksi,” kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/5).

Selain Nayunda dan Sahroni, jaksa KPK juga menghadirkan sejumlah saksi lainnya di sidang SYL. Mereka, yakni analisis kesehatan klinik utama, Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Yuli Yudiyani Wahyuningsih, sopir pada Subbagian Rumah Tangga Pimpinan, Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Oky Anwar Djunaidi, dan serta pengurus rumah tangga, Nur Habibah Al Majid.

Ali mengatakan, Sahroni menjadi saksi di luar berkas perkara SYL yang dihadirkan di persidangan. Sahroni juga telah diperiksa dalam proses penyidikan yang menjerat SYL.

“Saksi di luar berkas perkara yang akan dihadirkan yaitu Ahmad Sahroni (anggota DPR),” ucap Ali Fikri.

Sebagaimana diketahui, KPK menjerat SYL atas kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjerat SYL sedang berproses di pengadilan.

Jaksa mendakwa SYL memeras anak buahnya dan menerima gratifikasi senilai Rp 44,5 miliar. Perbuatan itu dilakukan SYL bersama mantan Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta.

Jaksa mendakwa uang puluhan miliar dari hasil gratifikasi dan pemerasan di Kementan dipergunakan untuk kepentingan pribadi SYL serta keluarganya. Beberapa di antaranya untuk kado undangan, Partai Nasdem, acara keagamaan, charter pesawat, bantuan bencana alam, keperluan ke luar negeri, umrah, dan kurban.

Sementara untuk kasus TPPU saat ini masih dalam proses penyidikan. Dalam kasus ini, KPK menduga SYL menyembunyikan atau menyamarkan hasil korupsi di Kementan.

KPK telah menyita sejumlah aset milik SYL yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Beberapa di antaranya, sejumlah rumah dan mobil. Selain itu, SYL diduga menggunakan uang korupsi di Kementan dengan bepergian ke luar negeri seakan-akan perjalanan dinas. (*)

Sumber: JP Group