batampos– Manajemen PT Shiane Internasional angkat bicara soal Simpang siurnya informasi bilangnya kontainer yang disebut milik mereka dari Kapolsek Sagulung.

Kuasa Hukum PT Shiane Internasional Sahat Hutahuruk dan Edward Sihotang menjelaskan, kontainer yang disebutkan pihak lain, hilang dari Polsek Sagulung ini ada milik klien mereka Rita Luxiana pemilik PT Shiane Internasional yang sebelumnya dititip di gudang PT Remaja Karya Bersama milik Maju Ginting. Penitipan kontainer ini juga dilampiri dengan surat perjanjian penitipan yang ditandatangi kedua bela pihak pada tanggal 16 November 2022.

Terkait hebohnya pemberitaan kontainer hilang dari Polsek tadi, itu kesalahan pahaman saja. Kronologis yang sesungguhnya adalah pada tanggal 7 juni 2023, kliennya yang menyadari bahwa masa penitipan di gudang milik Maju Ginting telah usai sesuai isi perjanjian penitipan, berinisiatif untuk mengambil kontainer nya dan didahului dengan komunikasi ke pihak gudang Maju Ginting tadi. Awalnya mengeluarkan kontainer tidak ada masalah namun di tengah jalan, kontainer tersebut ditahan oleh pihak Maju Ginting dan diarahkan ke Polsek Sagulung.

“Nah disitu lah persoalan ini muncul. Ketika tiba di Polsek kontainer ini dibawa masuk ke dalam lingkungan Polsek tapi tidak ada pihak manapun yang membuat laporan resmi ke Polsek saat itu. Berartikan orang Polsek belum tahu dong apa maksud mereka bawa kontainer ini ke Polsek. Yang bawa ke Polsek pun bukan anggota Polsek tapi orang dari gudang tadi, ” tutur Sahat.

BACA JUGA: Kasus Penyelundupan Mikol 1 Kontainer: Dokumen Dipalsukan, BC Batam Bidik Tersangka Baru

Klien mereka Rita yang mendapat informasi bahwa kontainer dibawa ke Polsek pun datang membawa dokumen kepemilikan yang lengkap atas kontainer tersebut ke Polsek dan oleh pihak Polsek bahwa tidak ada laporan yang masuk dari pihak manapun atas apa persoalan datangnya kontainer ke Polsek tentu tidak bisa menahan kontainer yang memiliki dokumen lengkap dari tadi.

“Berarti tidak ada masalah dong. Karena tak ada yang lapor, klien kami datang bawa dokumen lengkap jadi tak ada hubungan nya dengan polisi. Karena dokumen lengkap ya dipersilahkan saja sama polisi klien kami bawa kontainer itu. Nah kok belakangan muncul informasi kontainer hilang dari Polsek. Atas dasar apa itu?, ” ujar Sahat.

Dengan adanya klarifikasi ini, Sahat memastikan bahwa pengambilan kontainer yang ada di Polsek oleh klien nya sah dan tidak ada masalah. Dan tidak benar jika ada opini atau informasi yang menjurus ke hilangnya kontainer dari Polsek Sagulung.

Kapolsek Sagulung Iptu Donald Tambunan saat dikonfirmasi juga menyampaikan hal yang sama. Tidak ada dasar bagi mereka untuk menahan kontainer yang tiba-tiba datang ke Polsek karena memang tidak ada laporan masuk dari pihak manapun.

“Itulah kejadiannya. Datang kontainer tak ada laporan, terus datang orang yang bawa dokumen lengkap sebagai pemilik kontainer ya kita silahkan saja, karena tak ada masalah saat itu. Laporan tak ada, ” ujar Donald. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Pemerintah Kota Batam mencatat penerimaan pendapatan daerah (PAD) di triwulan pertama dari sektor PBB-P2, dan BPHTB tertinggi. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah menyebutkan penerimaan dari PBB-P2 cukup baik. Hal ini tidak lepas dari dampak relaksasi yang digulirkan oleh Pemko Batam.

Berdasarkan data dari siependa.go.id terlihat penerimaan PBB-P2 pada bulan Januari Rp6,9 miliar, sementara di bulan Februari mengalami penerimaan Rp18 miliar, sementara untuk Maret sudah terkumpul Rp4,3 miliar.

“Ada kenaikan lebih dari 50 persen. Ini adalah hal yang positif. Ini tidak terlepas dari dampak relaksasi. Karena di awal tahun itu ada diskon sebesar 15 persen, di bulan Februari 10 persen,” Kamis (7/3).

Triwulan pertama tahun 2024 ini, penerimaan daerah didominasi dari sektor pajak daerah. Sementara untuk retribusi daerah masih rendah. Data sementara hanya retribusi persampahan yang mencapai 13 persen. Sementara untuk retribusi parkir tepi jalan baru tercapai 7 persen atau Rp1,1 miliar dari target Rp15 miliar.

“Transaksi properti masih jadi penyumbang paling mendominasi di awal tahun ini. Bisa terlihat dari capaian penerimaan PBB-P2, dan BPHTB,” sebutnya

Ia mengungkapkan untuk BPHTB triwulan pertama ini sudah tercapai Rp91 miliar dari target Rp414 miliar atau 22 persen. Sektor properti masih menjanjikan di triwulan pertama ini.

Sementara untuk penerimaan dari sektor pajak lainnya juga sudah mulai terlihat. Misalnya penerimaan pajak parkir Rp1,7 miliar atau 10 persen dari target Rp16 miliar.

“Untuk pajak parkir ini di bulan Februari pasti berpengaruh, karena ada pengembalian waktu drop off. Sebelumnya sempat lima menit, kemudian dikembalikan menjadi 15 menit. Ini pasti ada dampaknya,” ujarnya.

Ia berharap sektor penghasil masih akan terus mengoptimalkan potensi yang ada. Selain itu beberapa objek pajak baru seperti pajak arena olahraga, dan beberapa objek pajak lainnya mulai diterapkan tahun ini.

“Semoga bisa tercapai target bulanan di Maret ini. Karena awal bulan lalu beberapa sektor pajak sudah memperlihatkan hasil positif,” ungkapnya. (*)

Reporter : Yulitavia

batampos – Dinas Perhubungan Kota Batam terus berupaya memaksimalkan potensi parkir bagi penerimaan daerah dari sektor retribusi.

Kepala UPTD Pelayanan Parkir, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Alexander Banik menjelaskan bulan ini pihaknya akan mulai menerapkan stiker berlangganan yang terbaru. Stiker berlangganan ini dilengkapi dengan teknologi barcode, yang memudahkan bagi juru parkir (jukir) dalam mencatat penerimaan retribusi.

“Jadi nanti jukir tinggal scan saja, dan melihat apakah itu kendaraan benar-benar terdaftar. Untuk pelaporan mereka tinggal foto dan laporkan ke koordinator lapangan nanti. Misalnya ada 10 kendaraan yang berlangganan, maka setoran mereka akan dikurangi dari 10 unit kendaraan tersebut,” jelasnya usai menghadiri sosialisasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2024 terkait retribusi daerah, Kamis (7/3).

Alexander menyebutkan stiker akan rampung dan diterima Dishub bulan ini. Untuk tahap awal pihaknya sudah memesan 500 stiker untuk kendaraan roda dua, dan 1.000 striker untuk kendaraan roda empat.

Ia menyebutkan untuk tarif berlangganan kendaraan roda dua sebesar Rp250 ribu per tahun, sementara roda empat Rp600 ribu per tahun. Melihat jumlah kendaraan bermotor aktif saat ini, menurut dia jika parkir berlangganan bisa dioptimalkan, maka akan mendongkrak penerimaan dari retribusi daerah.

“Sudah pasti berdampak, karena ini akan langsung masuk ke Kasda. Sehingga potensi dan realisasi bisa terlihat lebih awal,” sebutnya.

Alex berharap penerapan parkir berlangganan ini bisa diterima, dan dioptimalkan. Sehingga diperkirakan akan berdampak terhadap penerimaan daerah. Upaya lain adalah memperbaiki pelayanan di lapangan. Kepada jukir juga sudah disosialisasikan, dan diberikan edukasi. Meskipun menggunakan striker berlangganan pelayanan harus tetap sama.

“Jangan ada lagi yang mengutip, padahal sudah jelas ada stikernya. Bagi pemilik kendaraan yang mendapatkan tindakan tersebut langsung lapor, dan jukir akan kami SP atas tindakan tersebut,” imbuhnya.

Tahun ini retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp15 miliar. Memasuki bulan ketiga ini, Dishub Batam sudah berhasil membukukan Rp1,7 miliar. Retribusi parkir diperkirakan berpotensi lebih besar. Namun di lapangan belum bisa dioptimalkan. (*)

Reporter: Yulitavia