batampos – Eks Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi didakwa menerima suap senilai Rp 40 miliar, terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

Penerimaan uang itu diduga berasal dari Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama yang betsumber dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Pemberian uang itu atas perintah Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.

BACA JUGA: Nasdem Ikut Gunakan Hak Angket, Susul PDIP, PKS, dan PKB

“Terdakwa Achsanul Qosasi memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu berupa uang tunai sebesar USD 2.640.000 atau sebesar Rp 40.000.000.000,” kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (7/3).

Jaksa menjelaskan, pemberian uang senilai Rp 40 miliar itu dengan maksud agar Achsanul Qosasi merekayasa hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tahun 2022 pada BAKTI Kominfo yang isinya tidak terdapat temuan kerugian keuangan negara. Pahadal dalam PDTT tahun 2021 yang sudah terbit, terdapat temuan potensi kerugian keuangan negara.

Karena itu, Achsanul Qosasi menyalahgunakan kekuasaannya dengan melanggar Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.

Tindak pidana terjadi pada 2021-2022 di Kantor BAKTI Wisma Kodel Lantai 6 Jalan HR Rasuna Said Kav B4, Jakarta Selatan dan atau di Kantor BPK RI Jalan Gatot Subroto Kav. 31, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan atau bertempat di Hotel Grand Hayatt Jakarta Jalan M.H. Thamrin Nomor Kav. 28-30, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Achsanul didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau Pasal 5 ayat 2 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor atau Pasal 12 B UU Tipikor.

Sementara itu, usai mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa, Achsanul Qosasi dan tim kuasa hukumnya memilih untuk tidak mengajukan eksepsi alias nota keberatan.

“Tidak mengajukan eksepsi,” tegas Achsanul. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1445 H akan dimulai pada tanggal 11 Maret, Idul Fitri 1 Syawal pada tanggal 10 April, Puasa Arafah 9 Dzulhijjah pada tanggal 16 Juni, dan Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445 H pada tanggal 17 Juni 2024.

Dikutip dari Radar Surabaya (JawaPos Grup), keputusan ini diumumkan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Sayuti, pada tanggal 20 Januari melalui Konferensi Pers di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Cik Ditiro, No. 23, Kota Yogyakarta, beberapa waktu yang lalu.

BACA JUGA: Nasdem Ikut Gunakan Hak Angket, Susul PDIP, PKS, dan PKB

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas.

Sayuti menjelaskan bahwa keputusan ini diambil dengan menggunakan metode Hisab Wujudul Hilal Hakiki, dan dia berharap semua warga Muhammadiyah akan mengikuti keputusan tersebut.

Maklumat Nomor 1/MLM/I.0/E/2024 ini ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti pada tanggal 12 Januari 2024.

“Semoga maklumat ini diikuti oleh warga Muhammadiyah,” kata Sayuti.

Penentuan ini dilakukan dengan menggunakan kriteria Wujudul Hilal, yang mengharuskan pemenuhan tiga syarat secara kumulatif.

Menurut kriteria tersebut, bulan baru dimulai pada hari ke-29 saat Matahari terbenam, asalkan telah terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam dan pada saat matahari terbenam, bulan masih terlihat di atas ufuk. Jika satu dari ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi, bulan baru dimulai pada hari ke-30.

Awal Ramadhan jatuh pada hari Ahad Legi, 29 Sya’ban 1445 H atau bertepatan dengan 10 Maret 2024 M, dengan ijtimak jelang Ramadhan 1445 H terjadi pukul 16:07:42 WIB.

Awal Syawal jatuh pada hari Rabu Pahing, 1 Syawal 1445 H atau bertepatan dengan 10 April 2024 M, menandai berakhirnya bulan suci Ramadhan dan memulai bulan Syawal yang penuh berkah. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penggeledahan di rumah pengusaha Hanan Supangkat, pada Rabu (6/3) malam. KPK mengamankan berbagai alat bukti usai menggeledah rumah Hanan Supangkat, yang berlokasi di Kembangan, Jakarta Barat.

Hanan Supangkat merupakan saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

“Rabu (6/3), tim penyidik telah melaksanakan kegiatan penggeledahan di rumah salah satu saksi yang pernah diperiksa dalam perkara dengan tersangka Syahrul Yasin Limpo dengan berlokasi di wilayah kota Jakarta Barat,” kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (7/3).

BACA JUGA: Nasdem Ikut Gunakan Hak Angket, Susul PDIP, PKS, dan PKB

Dalam upaya paksa penggeledahan itu, kata Ali, tim penyidik berhasil mengamankan berbagai dokumen terkait catatan pekerjaan proyek di Kementan. Serta berupa alat elektronik yang juga diamankan dalam upaya paksa penggeledahan.

“Dalam kegiatan ini, ditemukan adanya sejumlah dokumen berupa berbagai catatan pekerjaan proyek di Kementan RI dan bukti elektronik,” ucap Ali.

Selain itu, penyidik KPK juga berhasil mengamankan alat bukti berupa uang tunai yang diperkirakan sebesar belasan miliar rupiah. Uang itu diduga ada kaitannya dengan kasus TPPU yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.

“Diperoleh pula uang dalam bentuk tunai rupiah dan valas dengan besaran sekitar belasan miliar rupiah yang diduga ada kaitan langsung dengan perkara ini,” tegas Ali.

Ali berujar, pihaknya akan melakukan penyitaan untuk kemudian dianalisis dalam kaitannya kasus TPPU terhadap Syahrul Yasin Limpo. “Penyitaan dan analisis segera dilakukan,” ujar Ali.

Upaya paksa penggeledahan itu dilakukan, setelah penyidik KPK memeriksa Hanan Supangkat, pada Jumat (1/3). Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sebab, diduga terdapat komunikasi antara Yasin Limpo dengan Hanan Supangkat untuk mendapatkan proyek di Kementan. “Penyidik mendalami pengetahuan saksi antara lain terkait komunikasi antara saksi dengan SYL dan juga dikonfirmasi mengenai informasi dugaan adanya proyek pekerjaannya di Kementan,” ungkap Ali.

Ali menyampaikan, keterangan Hanan Supangkat penting untuk mendalami kasus TPPU yang saat ini tengah menjerat Syahrul Yasin Limpo.

“Keterangan saksi memperjelas dugaan perbuatan tersangka SYL dan tim penyidik saat ini masih terus melengkapi semua informasi terkait pembuktian dugaan TPPU-nya,” urai Ali.

Perkara TPPU yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Dalam perkara asalnya, Yasin Limpo tengah menjalani proses persidangan.

Yasin Limpo didakwa didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar. Serta menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.

Tindak pidana pemerasan ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023.

Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023. Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Partai Nasdem siap mengikuti langkah PDIP, PKS, dan PKB dalam hak angket. Anggota DPR Fraksi Nasdem Taufik Basari menegaskan, langkah konkret Nasdem dalam pengguliran hak angket tak perlu diragukan lagi. Meski tidak menyerukan secara terbuka di forum sidang Selasa (5/3) lalu, Taufik menegaskan hal itu bukan bagian dari mekanisme pengajuan hak angket.

Pria yang akrab disapa Tobas itu menegaskan, interupsi saat sidang DPR bukan pandangan fraksi. Menurut dia, interupsi itu hanya penyampaian masukan yang diperoleh dari masyarakat. ”Fraksi Nasdem akan menggunakan hak mengajukan angket sesuai mekanisme yang disediakan UU,” ujarnya kemarin.

Tobas melanjutkan, Nasdem sejauh ini berada dalam posisi mendukung pengajuan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan secara resmi oleh Sekjen Nasdem bersama dua Sekjen partai Koalisi Perubahan lain. Yakni, PKB dan PKS. ”Jadi, sikap Partai Nasdem sudah jelas (mendukung pengajuan hak angket, Red),” terangnya.

Karena sikap Nasdem sudah jelas, Tobas menyebut pihaknya tak perlu lagi menyampaikan lewat interupsi di paripurna. Yang dilakukan saat ini adalah menyiapkan substansi dan kelengkapan persyaratan pengajuan hak angket sesuai mekanisme yang diatur. “Pimpinan Fraksi Nasdem tengah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan itu,” imbuhnya. (*)

Sumber: JP Group