Jumat, 24 April 2026
Beranda blog Halaman 3808

Pihak Kontraktor Pengerjaan Tower Keroyok Warga Perumahan Rexvin

0
unnamed 10 e1710463274434
Warga Rexvin Tembesi, Sagulung saat mendatangi Mapolsek, Kamis (14/3). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos– Tanggal 30 Desember 2023 lalu, warga perumahan Rexvin Boulevard, Tembesi yang menolak pembangunan tower di sekitar perumahan mereka dikeroyok pihak kontraktor pengerjaan pembangunan tower. Dan kasus ini pun sudah dilaporkan warga ke Polsek Sagulung.

Kamis (14/3/2023) sejumlah tokoh masyarakat dan perangkat RT/RW perumahan Rexvin Boulevard, Tembesi pun mendatangi Mapolsek Sagulung, untuk mempertanyakan kelanjutan kasus. Karena kasusnya sudah lebih dari dua bulan sejak di lapor warga. Warga semakin bingung sebab terduga pelapor yang diyakini berjumlah 3 orang belum juga ditangkap polisi.

“Kami ingin tahu apa kendalanya. Sudah tiga bulan loh laporan ini, ” ujar Marlon Hasibuan, korban pengeroyokan yang juga ikut mendatangi Mapolsek Sagulung.

Menurut Marlon dan warga yang datang, saat kejadian, pihak kontraktor hendak mendirikan paksa tower telekomunikasi di dalam fasum perumahan mereka. Masyarakat menolak sehingga terjadi aksi penganiayaan tersebut.

BACA JUGA: Ditolak Warga, Camat Sagulung Minta Pembangunan Tower Telekomunikasi di Rexvin Boulevard Dihentikan

Ketua RT 08/RW 17 perumahan Rexvin Boulevard Arfan Supani sebut masyarakat punya alasan yang kuat menolak pembangunan tower dalam perumahan mereka akan memakan lahan fasum perumahan dan pembangunan yang dipaksakan tanpa persetujuan masyarakat.

“Pembangunan tower itu memang tak jadi di dalam fasum. Tapi ada kejadian pengeroyokan dan sudah dilaporkan sejak Desember. Itu yang dipertanyakan warga kami saat ini, ” ujar Arfan di Polsek Sagulung.

Selain kasus pengeroyokan ini, perwakilan masyarakat Rexvin Boulevard ini juga kembali mempertanyakan tindakan sewenang-wenang pihak kontraktor yang sama, yang mana saat ini membangun tower serupa di depan gerbang masuk Perumahan mereka. Warga tetap menolak sebab, kasus sebelumnya pihak kontraktor tidak bisa menunjukkan surat perizinan yang sah dari instansi pemerintah terkait.

“Lagian kita sudah lapor polisi terkait masalah yang didalam. Mereka tak dipanggil (untuk pemeriksaan), kok malah datang bangun lagi depan perumahan kami. Seperti kebal hukum mereka ini, ” ujar Tamrin, warga lainnya.

Pembangunan tower di depan perumahan mereka ini juga sudah dilaporkan ke instansi terkait seperti BP Batam, Dinas Cipta Karya dan pihak kecamatan. Hasilnya memang tak ada izin pembangunan tower yang bisa ditunjukkan oleh pihak kontraktor. Dari BP Batam warga hanya mendapati izin penggunaan lahan dan itu titiknya bukan di lokasi depan perumahan mereka, melainkan di Bukit Permata.

Camat Sagulung M Hafiz Rozie sebelumnya mengaku sudah menindak lanjutin aduan masyarakat tersebut. Dia sudah koordinasikan dengan Dinas Cipta Karya untuk perizinan pembangunan tower tersebut.
“Masih menunggu hasil pemeriksaan Dinas Cipta Karya. Kalau memang tak ada izin tak boleh bangun, ” ujar Hafiz.

Pihak kontraktor saat dikonfirmasi sebelumnya tetap dengan pernyataan sebelumnya, bahwa aktifitas pembangunan tower BTS tersebut sudah sesuai prosedur.
“Terkait Pendirian Tower BTS dimaksud sudah mengurus ijin ijin lokasi dan ijin titik sesuai aturan dan peraturan yg berlaku, ” ujar Lukman Nadeak, perwakilan pihak kontraktor.

Dia bahkan sebut Komplainan warga tersebut tidak beralasan sebab tidak ada warga dalam radius ketinggian menara tersebut.
“Dan BTS ini dibangun untuk kebutuhan masyarakat secara umum akan layanan telekomunikasi yg baik.Dan kami harapkan pemerintah dan instansi dapat memberi pemahaman dan penjelasan kepada warga Batam secara umumnya, bahwa yg dilakukan Provider adalah Membangun Infrastruktur untuk kemajuan dan pemerataan sinyal yg lebih baik , sehingga kota Batam menjadi smart city yang tercover sinyal selular yang baik, ” ujarnya. (*)

 

Reporter: Eusebius Sara

 

Antisipasi Lonjakan Mudik, PT Pelabuhan Karimun Sewa Lahan Parkir Milik Vihara

0
Pintu masuk pelabuhan Sri Tanjung Gelap terlihat rapi

batampos– Sejak diberlakukan tarif progresif Februari lalu, terlihat kondisi tempat parkir di pelabuhan Sri Tanjung Gelam (STG) semakin tertata. Keluar masuk arus kendaraan pun terlihat lancar.

“Alhamdulillah, arus lalulintas kendaraan masuk ke Pelabuhan STG, sudah lancar, dan tertib. Kondisi ini, jauh dibanding sebelum diterapkan tarif progresif,” ujar Direktur Operasional PT Pelabuhan Karimun (Perseroda), H. Aprilzal, Kamis (14/3).

Untuk kenyamanan, dan keamanan kendaraan yang masuk maupun nginap di areal pelabuhan, telah terpasang sebanyak cctv di 18 titik. Termasuk, penambahan petugas pengawas lapangan.

BACA JUGA: Gubkepri akan Evaluasi Kenaikan Harga Gas, Tarif Parkir, dan Biaya Rumah Sakit di Batam- Karimun dan Tanjungpinang

” Apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk penataan areal pelabuhan. Termasuk kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna jasa,” tutur Ical.

Untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran nanti, PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) pun sudah menyewa lahan milik vihara yang ada di sebelah pelabuhan.

Penyewaan lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk perluasan lahan parkir. Karena diperkirakan akan terjadi lonjakan arus mudik di pelabuhan antar pulau milik daerah ini.

“Penyewaan lahan vihara, sudah ada di planning sebelumnya. Mengingat, lahan tersebut hanya digunakan saat klenteng mengadakan acara. Artinya, lahan itu sudah bisa kita manfaatkan saat Mudik nanti,” beber Ical.

Sebagaimana diketahui, pemberlakukan pajak progresif di Pelabuhan STG sesuai Perda no 9 tahun 2023. Dimana kendaraan yang masuk di 10 menit pertama gratis, selanjutnya 4 jam tarifnya Rp1.000.

Setelah 4 jam dikenakan tarif Rp1.000 rupiah per jam kendaraan roda 2, dan Rp2.000 perjam untuk roda 4. (*)

Reporter: Ichwanul Fahmi

Layanan di Polresta Barelang Sampai Jam 2 Siang Saja Selama Ramadan

0
f5905659 fd17 4e93 a7e2 66a7804e25a7 e1709380334844
Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto meninjau konter pengurusan SKCK di Mapolresta Barelang, Jumat (1/3).

batampos – Jam operasional pelayanan Polresta Barelang selama bulan Ramadan berubah atau lebih singkat. Pelayanan seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berlangsung dari hari Senin-Sabtu.

Untuk hari Senin-Jumat pelayanan dari pukul 08.00-14.00 WIB. Sedangkan hari Sabtu dari pukul 08.00-11.00 WIB.

Kasi Humas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba mengatakan pelayanan di Polresta Barelang selama Ramadan lebih singkat selama 2 jam, atau sebelumnya sampai pukul 16.00 WIB.

Baca Juga: Sebar Video Syur Bersama Pacar, Pemuda di Batam Disidang

“Walaupun terjadi perubahan waktu tidak mengurangi semangat dalam melayani masyarkat Kota Batam,” ujarnya.

Tigor menjelaskan meski ada perubahan waktu, pelayanan tetap berlangsung normal atau tidak ada pembatasan. Pihaknya tetap melayani masyarakat hingga jam operasional yang sudah ditentukan.

“Terdapat jam istirahat tetapi di lakukan bergantian sehingga tidak terjadi pengosongan di loket. Dan tidak ada pembatasan pembuatan,” katanya.

Baca Juga: Kabur ke Tanjungpinang, Pencuri Sepeda Motor Dibekuk Polisi

Dengan singkatnya jam pelayanan, kata Tigor, masyarakat yang mengurus diminta untuk lebih dahulu melengkapi berkas. Sehingga di loket pelayanan tidak terjadi antrean panjang.

“Ramadan tidak akan mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja kita. Serta tidak menggangu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik kami dari Polresta Barelang,” tutupnya. (*)

 

Reporter: Yofi Yuhendri

Rudi Tegaskan tetap di Nasdem

0
rudi4
Muhammad Rudi

batampos – Muhammad Rudi menjadi Wali Kota Batam dengan kendaraan Partai Nasdem. Sudah 2 periode ia menjadi Wali Kota, kini, Rudi adakan maju di kancah Pilkada Gubernur Kepri, November 2024 mendatang.

Rudi memastikan ia akan maju dengan bendera Partai NasDem. Sebelumnya tersiar kabar Rudi akan pindah ke Gerindra.

“Saya maju, yang jelas NasDem lah,” tegasnya usai menghadiri penandatangan MoU bersama bank swasta di Harris Hotel, Kamis (14/3). (*)

Reporter : Yulitavia

Beli Pertalite di Batam Wajib Gunakan Fuel Card, Disperindag Gandeng 3 Bank Swasta

0
Penandatangan Kesepakatan Pemko dengan Bank 1 F Cecep Mulyana scaled e1710452578550
Walikota Batam Muhammad Rudi didampingi Sekda Kota Batam dan Kadisperindag berfoto dengan pimpinann PT KB Bank, CIMB Niaga dan Bank Sumut, pada acara penandatanganan kesepakatan tentang layanan transaksi pembayaran penggunan Fuel Card di kota Batam, Kamis (14/3). di Hotel Harris Batamcenter. F Cedcep Mulyana/Batam Pos

batampos – Pembelian Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite di Batam dalam waktu dekat wajib menggunakan Fuel Card 5.0. Untuk memaksimalkan layanan digital transaksi pertalite ini, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam telah menetapkan 3 Bank Swasta sebagai pihak penyedia Fuel Card 5.0.

Ketiga Bank itu PT. KB Bank, PT. Bank Sumut, PT Bank CIMB Niaga lulus seleksi dari 16 bank yang telah melakukan persentase di Disperindag Kota Batam. Ketiga Bank itu menyanggupi untuk penyediaan Fuel Card 210 kendaraan berbahan bakar Pertalite. .

Kemarin, Pemerintah Kota Batam menadatangani Kesepakatan Bersama dengan PT. KB Bank, PT. Bank Sumut, PT Bank CIMB Niaga di Hotel Harris Batamcenter. Dimana nantinya, ke tiga bank terpilih ini akan menyediakan Fuel Card 5.0 sebagai alat untuk transaksi atau pembelian pertalite.

Baca Juga: Rudi Siap Maju ke Kepri 1

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan penerapan Fuel Card 5.0 merupakan terobosan menuju smart city. Sebab, Batam yang sudah sebagai kota maju harus memiliki kelebihan dari daerah lainnya, seperti beberapa proses transaksi pelayanan menggunakan digital.

“Seluruhnya harus digital untuk menuju kota smart city. Satu terobosan ini harus harus diselesaikan. Dengan inovasi ini pemerintah maupun bank bisa memantau dan mengawasi pemakaian BBM jenis,” sebut Rudi.

Ia juga mengapresiasi program Disperindag Kota Batam tersebut. Apalagi pada program pertama yakni Fuel Card 3.0 sebagai alat transaksi pembelian solar mendapat penghargaan inovasi terbaik di Indonesia. Yang akhirnya berlanjut pada program Fuel Card 5.0 untuk pembelian Pertalite.

“Saya apresiasi Disperindag dan bank yang sudah bekerjasama dalam program ini. Ke depan saya harapkan pihak bank bisa juga membantu pemungutan di Pemko Batam untuk non tunai,” ujar Rudi.

Baca Juga: Ditanya Soal Wakil di Pilgub, Begini Jawaban Rudi

Sementara Kadisperindag Kota Batam, Gustian Riau mengatakan ke 3 bank itu ditunjuk setelah melakukan seleksi beberapa bulan. Dimana sebelumnya, ada 16 bank yang melakukan persentase.

“Dan hanya mereka yang sanggup untuk program ini,” tegas Gustian.

Menurut Gustian, proses pendataan kendaraan sudah dilakukan, dengan jumlah total 210 kendaraan jenis mobil. Namun untuk kuota pengisiannya masih dalam pembahasan.

“Perlu saya tegaskan, Fuel Card 5.0 khusus untuk mobil. Seped motor mengisi seperti biasa,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Cabang Pertamina Patra Niaga Cabang Kepri Bagos Handoko menyambut baik langkah Pemko Batam . Apalagi program tersebut bertujuan agar penyaluran pertalite tepat sasaran.

“Tentunya menyambut baik hal ini. Karena program sebelumnya pada solar, juga berhasil,” sebutnya.(*)

Reporter: Yashinta

Kubu Anies-Ganjar Terus Dorong Hak Angket, Ini Kata Pengamat

0
Fraksi Partai Nasdem saat menggelar FGG yang mengundang sejumlah pakar untuk membahas usulan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (7/3). (FRAKSI PARTAI NASDEM)

batampos – Upaya hak angket di DPR RI untuk menyelidiki kecurangan Pilpres 2024 dianggap tidak akan membuahkan hasil. Sebab, angket tersebut dinilai tidak akan mengubah hasil pemilu.

“Hak angket tidak akan pernah bisa mengubah ketetapan Undang-Undang bahwa harus ada pelantikan Presiden pada 20 Oktober. Sekaligus tidak akan bisa menganulir keputusan terkait siapa pemenang di Pilpres,” kata Koordinator Nasional Formasi Indonesia Moeda (FIM), Syifak Muhammad Yus, Kamis (14/3).

Namun, hak angket ini memang salah satu cara yang akan diperjuangkan oleh pihak yang kalah. Langkah ini dianggap tidak bijak dalam berpolitik.

“Hak angket ini bisa dikatakan tidak dewasa dalam berpolitik. Tapi lebih dari itu, yang mengusung hak angket ini juga bisa disebut tidak dewasa dalam berdemokrasi,” sambungnya.

Syifak pun mempertanyakan alasan partai-partai politik itu tidak menggulirkan hak angket sebelum pelaksanaan Pilpres bila telah curiga akan ada kecurangan.

“Seharusnya kalau memang sudah mencium adanya hal-hal yang mereka curigai yang berdasarkan asumsi mereka bahwa Pilpres ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, seharusnya digulirkan itu jauh sebelum dimulai, bukan ketika pertarungan sudah selesai,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa upaya partai-partai politik yang mengusung hak angket ini seperti melawan pilihan rakyat. Apalagi kemenangan Prabowo-Gibran lebih besar dari prosentase partai-partai tersebut.

“Pada dasarnya rakyat sudah menentukan pilihannya ke Prabowo-Gibran. Sehingga sekali lagi, upaya menggulirkan hak angket ini tidak akan berdampak apapun dengan hasil Pemilu 2024,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR. Ada pun partai pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar di Jakarta, Senin (19/2).

Ganjar menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan dan PPP, telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024. (*)

BPR Bintan Catatkan Laba Rp 3,3 Miliar pada 2023

0
Sekda Bintan, Ronny Kartika usai memimpin rapat laporan keuangan Perumda BPR Bintan di Ruang Rapat Bapelitbang Bintan, Rabu (13/3/2024). F.Diskominfo Bintan untuk Batam Pos.

batampos– Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan mencatatkan laba sebesar Rp 3,3 miliar lebih pada 2023.

Dari laba tersebut, BPR Bintan mampu memberikan dana bagi hasil (deviden) sekira 55 persen ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan.

Direktur Utama Perumda BPR Bintan, Radhiah Razak mengatakan, 55 persen deviden yang diberikan Perumda BPR Bintan sekira Rp1,8 miliar lebih.

“Kita berhasil berikan deviden ke Pemkab Bintan sekitar Rp1,8 miliar lebih dari laba sekira Rp 3,3 miliar lebih,” ujarnya.

BACA JUGA: Terlibat Korupsi dan Pencucian Uang, Pejabat Eksekutif Bank BPR, Dijebloskan ke Penjara

Sementara itu, Sekda Bintan, Ronny Kartika mengungkapkan, Perumda BPR Bintan selalu menunjukkan kontribusinya kepada Pemkab Bintan dalam pengelolaan keuangan.

Sejak tahun 2008 hingga tahun 2023, dia menyebut, Perumda BPR Bintan sudah memberikan deviden kepada Pemkab Bintan sebesar Rp 35,97 miliar.

Dia mengharapkan, kedepannya pelayanan Perumda BPR Bintan dapat terus ditingkatkan agar bisa berperan penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bintan khususnya.

Dia juga mengimbau kedepannya agar kinerja Perumda BPR Bintan dapat terus ditingkatkan serta menunjukkan kinerja dan kontribusi nyata bagi Pemkab dan masyarakat Bintan. (*)

 

Reporter: Slamet N

Mudik Lebaran 2024: Harga Tiket Pesawat dari Batam Masih Stabil

0
Bandara Hang Batam 1 F Cecep Mulyana scaled e1703560627600
Penumpang melakukan check-in di konter salah satu maskapai di Bandara Hang Nadim Batam, Senin (25/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Memasuki momen mudik, permintaan tiket mudik Lebaran diprediksi akan naik pada 9-10 April 2024. Dari penelusuran di situs perjalanan harga tiket dari kota Batam ke kota seperti Jakarta , Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surabaya masih terbilang stabil saat ini.

Seperti rute untuk tanggal 1 sampai 8 April 2024, Batam – Jakarta harga mulai dari Rp 1 jutaan sampai Rp 1.5 juta. Kemudian rute Batam – Medan harga mulai dari Rp 1 jutaan, begitu pula rute Batam – Padang. Sementara Batam – Surabaya harga mulai dari Rp 1,5 juta sampai Rp 2 jutaan.

Baca Juga: Operasi Keselamatan Seligi 2024 Usai, Ini Pelanggaran yang Paling Banyak Ditindak

Saat ini Bandara Internasional Hang Nadim Batam telah dan akan membuka 25 rute penerbangan baru. Beberapa diantaranya baru akan terbang perdana jelang momen Mudik.

“Rute tersebut telah berjalan, hanya tiga diantaranya dimulai akhir Maret 2024 ini. Dari keseluruhan rute tersebut, 18 diantaranya merupakan rute domestik, lima rute internasional dan dua rute perintis,” ujar Dirut PT BIB, Pikri Ilham Kurniansyah, Kamis (14/3).

Tiga rute baru yang berjalan pada akhir Maret ini yakni Pangkalpinang, Jambi dan Balikpapan.

Berikut rute-rute baru yang dilakukan penambahan oleh PT Bandara Internasional Batam (BIB).

Baca Juga: Pelayanan Buruk, Rudi Akan Evaluasi Kenaikan Tarif Parkir

Rute domestik, Medan, Padang, Silangit Pasir Pangaraian (rute perintis), Pekanbaru, Palembang, Rengat (rute perintis), Jambi Jakarta, Yogyakarta, Kertajati, Lombok,Surabaya, Semarang,Makassar, Balikpapan, Pontianak, Pangkal Pinang, Letung, Natuna, Singkep (rute perintis).

Lalu untuk rute internasional, Kuala Lumpur Subang. Kemudian, ada juga lagi rute internasional yang bakal ditambah. Yakni Jeddah, Madinah dan Kunming, Cina.(*)

 

Reporter: Azis Maulana

Dibayar Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran, THR Harus Diberikan 100 Persen dan Tak Boleh Dicicil

0
Menaker Ida Fauziyah. (Istimewa)
Artikel ini telah Terbit di :
https://www.jawapos.com/ekonomi/28/03/2023/menaker-thr-tidak-boleh-dicicil/
Download Apps dan Ikuti Kami di
Google Play tinyurl.com/2z2bx9z6
App Store tinyurl.com/yckv5mxb

batampos – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja atau buruh paling lambat dibayarkan perusahaan paling lambat H-7 Lebaran Idul Fitri.

Nantinya, hal itu akan tertuang dalam Surat Edaran (SE) soal pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri yang akan terbit dalam waktu dekat.

“Minggu ini segera dikeluarkan SE, untuk gubernur dan diteruskan ke pengusaha, saya kira semua sudah tahu ya, THR itu adalah kewajiban pengusaha yang harus diberikan kepada pekerja atau buruh, untuk memenuhi kebutuhan lebaran,” kata Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3).

“Pembayaran THR paling akhir, satu pekan atau tujuh hari sebelum hari H (Idul Fitri),” tegasnya.

Lebih lanjut, Ida menegaskan bagi perusahaan untuk tidak mencicil pembayaran THR bagi pekerja. Sehingga, THR benar-benar dapat diterima 100 persen oleh pekerja sebelum Lebaran tiba.

“Enggak boleh, enggak boleh (THR dicicil),” tegas Ida.

Guna menampung keluhan karyawan atas perusahaan yang tak patuh dengan SE terkait lebaran yang segera diterbitkan. Kemnaker juga akan membuka posko THR pada pekan depan.

“Kami akan buka posko THR, hari Senin atau Selasa (pekan depan) surat akan kami edarkan dan kami membuka posko THR itu,” pungkasnya.(*)

 

 

4 Tersangka Jaringan Narkoba Internasional Fredy Pratama Ditangkap di Jawa Tengah

0
Ilustrasi barang bukti narkotika jenis sabu-sabu. (Lia Wanadriani Santosa/Antara)

batampos – Jaringan narkoba internasional Fredy Pratama yang menjadi buronan berhasil dibongkar Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kamis (14/3).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa menyebut, bandar besar narkoba internasional Fredy Pratama terus merekrut anggota baru dalam menjalankan aksinya mengedarkan narkoba di Tanah Air.

Mukti Juharsa mengatakan, telah berhasil menangkap 4 tersangka yang dibentuk Fredy untuk membuat jaringan baru penyalur narkoba di Tanah Air.

“Empat tersangka dari Jawa Tengah ini adalah jaringan baru yang dibentuk oleh Fredy Pratama,” tegas Mukti Juharsa dalam keterangan pers yang dikutip dari pmjnews.com.

Jaringan baru Fredy Pratama ini. ungkap Mukti, dikendalikan langsung oleh Fredy Pratama dengan kaki tangan berinisial L.

Adapun seorang berinisial L itu merupakan perempuan yang diduga kuat sebagai pengendali jaringan baru yang dibentuk oleh Fredy Pratama.

“Kami sedang mencari tokoh intelektual yang baru seorang wanita peran utamanya yang mengendalikan jaringan baru,” tegasnya.

Ia pun menyebut orang-orang yang baru direkrut Fredy untuk menyalurkan Narkoba di Indonesia itu sebagian besar merupakan mantan narapidana.

“Orang-orang baru yang direkrut sebagian besar mantan narapidana,” jelas Mukti.

Total tersangka yang berhasil ditangkap Polri sudah sebanyak 58 tersangka dari tindak pidana jaringan Fredy Pratama dari September 2023 sampai dengan Maret 2024. (*)

Sumber: JP Group