batampos – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyaluran tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan pensiunan sudah hampir 100 persen.

“Secara umum, realisasi THR untuk ASN/TNI/Polri maupun pensiunan sudah hampir 100 persen tersalurkan,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (2/4).

Realisasi penyaluran THR untuk ASN pusat dan TNI/Polri tercatat sebesar Rp 15,15 triliun untuk 2,08 juta pegawai telah dibayarkan oleh 13.205 satuan kerja dari 13.210 satuan kerja (99,96 persen).

Secara rinci, penyaluran THR pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp 8,40 triliun untuk 1,03 juta pegawai, THR PPPK Rp347,63 miliar untuk 79.455 pegawai, THR anggota Polri Rp3,42 triliun untuk 474.141 personel, dan THR prajurit TNI Rp 3 triliun untuk 492.701 personel.

Sementara realisasi penyaluran THR untuk pensiunan tercatat sebesar Rp 11,33 triliun untuk 3,54 juta pensiunan dari 3,55 juta pensiunan (99,76 persen). Penyaluran melalui PT Taspen mencapai Rp 9,98 triliun untuk 3,07 juta pensiunan (99,97 persen) dan PT Asabri sebesar Rp 1,34 triliun untuk 476.067 pensiunan (98,32 persen).

Adapun realisasi THR untuk ASN daerah yang sudah disalurkan pemerintah daerah mencapai Rp 8,55 triliun untuk 1,59 juta pegawai. Jumlah pemda yang telah menyalurkan THR sebanyak 290 pemda dari 542 pemda (53,51 persen).

“THR dan gaji ke-13 diharapkan mampu menambah daya beli masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi,” kata Menkeu.

Diketahui, komponen THR dan gaji ke-13 untuk ASN/pejabat/TNI/Polri terdiri dari gaji pokok sesuai nilai penghasilan per Maret 2024 untuk THR dan Mei 2024 untuk gaji ke-13; tunjangan jabatan/umum; tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan); serta 100 persen tunjangan kinerja bagi ASN pusat dan setinggi-tingginya 100 persen untuk ASN daerah.

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara komponen THR dan gaji ke-13 untuk pensiun dan penerima pensiun diantaranya pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Adapun bagi profesi guru dan dosen, komponen yang diterima 100 persen tunjangan profesi, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru. (*)

batampos – Aktris Sandra Dewi ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi dilakukan suaminya, Harvey Moeis, terkait tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Sejumlah advokat secara resmi membuat aduan masyarakat terhadap Sandra Dewi ke Kejaksaan Agung pada hari Selasa (2/3). Dalam aduannya tersebut, perempuan kelahiran Pangkal Pinang itu diminta untuk juga ditelusuri keterlibatannya dalam kasus korupsi yang menjerat Harvey Moeis.

“Jadi kami membuat pengaduan masyarakat agar Kejaksaan Agung bisa mencari adanya dugaan keterlibatan Sandra Dewi,” kata Subdaria Nuka di Kejaksaan Agung usai membuat pengaduan.

Dia pun menduga kuat adanya keterlibatan Sandra Dewi atas kasus yang menjerat Harvey Moeis. Sebagai suami-istri, diduga perempuan berusia 40 tahun tersebut pasti tahu harta yang dimiliki suaminya.

“Kalau pendapatannya tidak wajar seharusnya dipertanyakan apalagi banyak uang cash disita Kejaksaan Agung ada di rumah yang bersangkutan,” tuturnya.

Selain itu, kelompok advokat yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemberantasan Korupsi itu juga meminta Kejaksaan Agung untuk menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Harvey Moeis dan para tersangka lainya.

Dengan menerapkan pasal TPPU, diyakini akan lebih mudah dalam menjerat pihak yang ikut menikmati uang haram dari tindak pidana korupsi. Termasuk, katanya, juga akan lebih mudah dalam menjerat artis Sandra Dewi.

“Menerima aliran dana diduga dari hasil tindak pidana terancam hukuman pidana 5 tahun dan denda Rp 1 miliar. Dengan demikian, sudah selayaknya Kejaksaan Agung sesegera mungkin menerapkan pasal TTPU,” paparnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Moeis, Helena Lim, dan belasan orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan kosupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Setelah mengumumkan Helena Lim dan Harvey Moeis sebagai tersangka terakhir yang diumumkan beberapa hari lalu, mereka langsung dikenakan penahanan selama 20 hari ke depan. (*)

batampos – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) turut menanggapi soal cuti melahirkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan suami.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan keterangan itu saat ditemui di Kantor BKKBN pada hari Selasa (2/4) di Jakarta.

Ia menyebutkan bahwa cuti melahirkan bagi suami yang ideal adalah selama tiga minggu. Hal itu dilakukan agar nantinya suami bisa fokus mendampingi istri selama masa sebelum dan setelah melahirkan.

“Tiga minggu atau paling tidak 17 hari untuk cuti suami. Itu harus ada dasar ilmiahnya, tidak boleh sekadar berdebat dan jangan sekadar voting,” ujar Kepala BKKBN itu seperti dilansir dari Antara.

Hasto Wardoyo yang juga merupakan dokter spesialis kandungan itu menjelaskan alasannya bahwa istri melahirkan saat memasuki masa bukaan satu sudah mulai rentan mengalami stress.

Sehingga keberadaan suami dirasa sangat penting untuk mendampingi istrinya sejak satu minggu sebelum Hari Perkiraan Lahir (HPL).

“Perempuan kalau melahirkan, apalagi anak pertama, baru bukaan satu sentimeter saja sudah mulai gelisah. Padahal bukaan satu sentimeter itu masih 14 jam lagi hingga melahirkan. Maka masukan saya agar suami bisa diberikan cuti satu minggu sebelum istri HPL,” kata Hasto.

Menurutnya, setelah istri melahirkan, sebaiknya suami mendampingi sampai sepuluh hari. Sebab, ada dasar ilmiah yang menyebutkan bahwa perempuan rentan mengalami stress pascamelahirkan atau postpartum blues, depresi, hingga cemas.

“Postpartum blues, depresi, neurosis (gangguan jiwa), psikosis (gangguan psikis) setelah melahirkan itu puncaknya pada hari ketiga hingga sepuluh. Jadi itu agak cemas atau galau, kalau dia stress berat bisa senyum sendiri, ngomong, dan nangis sendiri,” imbuhnya.

Sehingga ia menyarankan agar pada saat masa sulit itu, para suami bisa mendampingi istrinya. Sebab, istri berpotensi mengalami stress pada hari ketiga hingga sepuluh.

Terlebih saat menyusuinya belum sukses, payudaranya bengkak, dan nyeri harus ada suami yang mendampingi.

Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan bahwa pemerintah memberikan cuti suami bagi pendampingan ASN pria yang istrinya melahirkan.

Hal itu adalah salah satu poin dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aturan pelaksana dari UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN. RPP itu ditargetkan selesai pada bulan April tahun 2024 ini.

“Pemerintah akan memberikan hak cuti kepada suami yang istrinya melahirkan atau keguguran. Cuti mendampingi istri yang melahirkan itu merupakan hak ASN pria yang diatur dan dijamin oleh negara,” tutur Anas. (*)