batampos – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyita dua mobil mewah dari kediaman Harvey Moeis, suami dari Sandra Dewi, yang jadi tersangka tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kuntadi membenarkan adanya penyitaan dua unit kendaraan tersebut dari tersangka Harvey Moeis, yakni mobil Rolls Royce dan Minicoper.

”Betul (sita Rolls Royce) dan minicoper,” kata Kuntadi seperti dilansir dari Antara.

Usai penyitaan, kendaraan mewah tersebut dibawa ke Kejaksaan Agung sekitar pukul 23.00 WIB.

Sebelumnya, Kuntadi menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan penggeledahan di rumah Harvey Moeis di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, pada Senin (1/4). Penggeledahan dilakukan setelah suami Sandra Dewi itu ditetapkan sebagai tersangka Rabu (27/3).

Harvey Moeis, disebut sebagai perpanjangan tangan PT RBT. Selain penggeledahan, Kuntadi mengaku sudah memblokir rekening para tersangka.

”Terkait apakah sudah ada tindakan pemblokiran, bahwa pemblokiran sudah lama kami lakukan, bukan baru sekarang dan terus berkembang,” ujar Kuntadi.

Bersamaan dengan penggeledahan, penyidik juga sedang memeriksa empat orang saksi, salah satunya RBS alias RBT. Pemeriksaan RBS dilakukan setelah penyidik menetapkan tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim, crazy rich PIK.

Kuntadi menyebut, pemanggilan dan pemeriksaan RBS dalam rangka membuat terang suatu peristiwa. ”Maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RBS selaku saksi,” kata Kuntadi.

Dalam kasus itu, Jampidsus telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka, yakni SW alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tersangka HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik Tersangka TN alias AN); MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021; EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018.

Selanjutnya, BY selaku mantan Komisaris CV VIP; RI selaku Direktur Utama PT SBS; TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN; AA selaku manajer operasional tambang CV VIP; RL selaku General Manager PT TIN; SP selaku Direktur Utama PT RBT; RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT; ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah Tbk.

Kemudian, dua tersangka yang menarik perhatian publik, yakni crazy rick Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim selaku manager PT QSE dan Harvey Moeis, selaku perpanjangan tangan PT RBT. (*)

batampos – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas di Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta. Pertemuan ini membahas formasi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diusulkan oleh Kementerian Agama.

Kementerian Agama telah mengajukan 151.489 formasi ASN kepada Kemenpan-RB. Jumlah ini terdiri atas 61.708 formasi CPNS dan 89.781 formasi CPPPK.

“Dari 151.489 usulan Kementerian Agama, formasi yang sudah kita setujui adalah 110.553. Untuk CPNS-nya 20.772 formasi, sedang PPPK-nya 89.781 formasi,” kata Azwar Anas, Selasa (2/4).

“Tahun ini porsinya gede banget. Belum tentu tahun yang akan datang ada porsi yang segede ini. Dalam sejarah enam tahun terakhir, ini yang paling gede,” lanjutnya.

Sementara, Yaqut menyambut baik 110.553 formasi calon ASN yang disetujui Menpan-RB. Menurutnya, jumlah formasi tersebut adalah yang terbesar dalam sejarah Kementerian Agama.

“Kita baru mendapatkan formasi yang luar biasa terbesar dalam sejarah, hampir 111.000 formasi ASN,” ungkap Yaqut.

Gus Men mengungkap kebutuhan formasi ASN yang banyak tersebut disebabkan oleh beberapa pertimbangan, di antaranya: banyaknya ASN Kemenag yang memasuki usia pensiun, pemekaran wilayah, serta alih status penegerian sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama.

“Pegawai kami yang memasuki usia pensiun pada 2024 sampai 2028 itu ada 48.991 ASN. Nah ini tentu menjadi konsen kami terkait usia pensiun pada rentang empat tahun ke depan,” kata Yaqut.

“Ada juga pertimbangan terkait pemekaran wilayah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai kecamatan, dan juga beberapa program alih status penegerian dan madrasah dan sekolah-sekolah lain di bawah Kementerian Agama,” tandasnya. (*)

batampos – Eks Kepala Bea dan Cukai Makasar Andhi Pramono divonis pidana 10 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin. Dia terbuko menerima gratifikasi sebesar Rp 58,9 miliar selama menjabat di lingkungan bea cukai itu. Tak terima, Andhi ajukan banding usai putusan dibacakan.

Vonis Andhi turun sedikit dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang memintanya dibui selama 10 tahun tiga bulan. Dalam vonis kemarin, Hakim Ketua Djuyamto meminta Andhi membayar denda sebesar Rp 1 miliar atau enam bulan pengganti kurungan.

”Menyatakan terdakwa Andhi Pramono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum,” terang Djuyamto.

Adhi terbukti melanggar pasal Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Ada hal-hal yang memberatkan Andhi dalam vonis itu. Di antaranya, selama persidangan dia tak mengakui perbuatan gratifikasi yang dilakukan selama 2012-2023. Dia berdalih, uang puluhan miliar tersebut merupakan buah dari bisnis yang dia jalin dari berbagai perusahaan. Dia mengklaim tak ada kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatanya itu.

Namun, dalam pertimbangannya, Hakim mempunyai pandangan lain. Andhi diduga telah menyembunyikan kekayaannya itu lewat sejumlah rekening atas nama orang lain. Ada sekitar delapan rekening yang Andhi kuasai atas nama orang lain.

”Terdakwa tidak bisa menjelaskan mengenai penghasilan yang diperoleh rekening-rekening itu,” papar Hakim.

Hakim mencatat, Andhi menerima gratifikasi dengan total Rp 58,9 miliar. Dengan perincian Rp 50.286.275.189,79, serta 264,500 dolar AS (USD) atau setara dengan Rp 3.800.871.000,00. Juga uang 409,000 dolar Singapura (SGD) atau setara dengan Rp 4.886.970.000,00.

Usai dijatuhi vonis, Andhi yang kemarin mengenakan kemeja biru polos tak banyak cakap. Dia secara singkat menyatakan pendapat. ”Insyaallah saya akan mengajukan banding,” terangnya. Dia pun segera meninggalkan persidangan dengan berjalan cepat sambil geleng-geleng kepala.

Di satu sisi, KPK terus melakukan penyitaan aset Andhi Pramono. Terbaru, KPK telah menyita tanah milik Andhi seluas 2.597 meter persegi yang berada di desa Kenten, Kecamatan Talang Kabupaten Banyuasin, Sumsel.

”Pengumpulan alat bukti serta pencarian aset-aset lainnya masih terus berlanjut dalam upaya melengkapi berkas penyidikan dugaan perkara TPPU tersangka dimaksud,” terang Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Total KPK telah menyita aset Andhi senilai Rp 76 miliar. (*)

Sumber: JP group

batampos – Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memanggil empat menteri dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo setelah mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).

Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Mereka dijadwalkan hadir pada Jumat (5/4). Selain itu, MK akan menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Suhartoyo menekankan, pemanggilan mereka bukan berarti mahkamah mengakomodasi permohonan pemohon. Hal itu sepenuhnya berangkat dari kebutuhan persidangan. ”Para hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan,” tuturnya.

Karena itu, saat menteri memberikan keterangan, para pihak dilarang mengajukan pertanyaan. Pendalaman atas keterangan mereka hanya akan dilakukan para hakim.
Dalam persidangan kemarin, Amin mendatangkan 7 ahli dan 11 saksi. Ahli Bambang Eka Cahya, misalnya, berpendapat soal perubahan aturan syarat calon yang terjadi di tengah tahapan. Aturan itu semestinya tidak diubah pada detik-detik akhir pencalonan.

Baca Juga: Ini Alasan MK Panggil 4 Menteri Untuk Beri Keterangan dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024

”Agar terjadi kesempatan yang sama (dan) tidak ada yang secara spesifik diuntungkan,” ujarnya.

Ahli hukum administrasi Prof Ridwan menilai pencalonan Gibran dalam perspektif hukum administrasi tidak sah. Dia beralasan, saat masa pendaftaran, KPU masih menggunakan peraturan 19 tahun 2023 yang mensyaratkan calon berusia paling rendah 40 tahun.

Sementara itu, saksi fakta Amin menceritakan sejumlah kasus yang diklaim sebagai kecurangan. Anggota tim hukum Amin Jawa Tengah Anies Prijo Ansharie menceritakan pemanggilan 176 kepala desa oleh kepolisian di Karanganyar pada 29 November 2023.

Lalu, saksi Adnin Armas membeber dugaan kecurangan di Mappi, Papua Selatan. Dia mengaku mendapati kasus di TPS 1 dan 2 Mappi terjadi penghapusan suara paslon 01 dan 03. Suara Amin sebanyak 19 suara dinolkan. Demikian halnya 135 suara milik Ganjar-Mahfud.

Baca Juga: PDIP Bakal Gugat MK dan KPU Terkait Kecurangan Pemilu ke PTUN

Anggota tim pembela Prabowo-Gibran Hotman Paris menilai saksi-saksi yang didatangkan Amin sangat lemah. Beberapa kasus di TPS hanya menyebut kesalahan puluhan atau maksimal ratusan suara. ”Bagaikan pungguk merindukan bulan,” kata Hotman.

Terpisah, DPP PDIP berencana menggugat MK dan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan karpet merah yang diberikan lembaga negara terhadap pencalonan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful menyatakan, gugatan itu bukan dalam rangka untuk membatalkan hasil pemilu. Tetapi sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan secara substansial sejak Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. (*)