batampos – Kebakaran melanda tiang listrik yang berdiri di samping gerbang masuk perumahan Permata Laguna, Kelurahan Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, Selasa (28/2) siang. Tidak ada korban, namun kebakaran yang diduga karena semrawutnya kabel yang bergelantungan di tiang listrik ini sebabkan aliran listrik dan jaringan di sekitarnya terputus.
Informasi yang disampaikan masyarakat di lokasi kejadian, kebakaran ini bermula dari sambungan arus pendek kabel listrik. Api kemudian dengan cepat membesar dan menghanguskan semua kabel yang bergelantungan di tiang listrik tersebut.
Lokasi tiang listrik ini persis di samping ruko Permata Laguna dan nyaris menghanguskan atap teras ruko yang dijadikannya lokasi rumah makan tersebut. Warga sekitar berusaha memadamkan api secara manual namun kurang efektif sehingga harus memanggil armada pemadam kebakaran.
“Padam total listrik di sekitar sini. Termasuk jaringan internet. Orang kabel semua bergelantungan dari tiang ini,” kata Eddy, warga setempat.
Kebakaran di tiang listrik sempat menggemparkan masyarakat sekitar. Masyarakat teriak histeris kuatir api merambat melalui kabel dan masuk ke rumah mereka. “Untungnya ada pemadam yang datang. Takut api merambat masuk ke perumahan,” kata Sonia, warga lainya.
Usai api dipadamkan, petugas PLN langsung melakukan perbaikan agar aliran listrik kembali normal di pemukiman sekitarnya. Kebakaran tiang listrik ini jadi sorotan masyarakat sekitar dengan semrawutnya gantungan kabel di tiang listrik. Masyarakat mengeluh sebab berdampak dengan aktifitas warga. Kabel yang tidak terurus menjulur hingga jangkauan kendaraan, sehingga sangat membahayakan pengendara.
Selain sebabkan korslet dan kebakaran, gantungan kabel yang melintang di atas ruas jalan sudah banyak yang kendur dan menjulur hingga jangkauan kendaraan. Pemotor bisa lolos namun kendaraan roda empat atau lebih, yang bodinya agak tinggi mulai nyangkut. Imbasnya arus lalu lintas jadi tidak lancar karena kendaraan roda empat harus mengangkat terlebih dahulu kabel yang menjulur tadi.
Di Batuaji dan Sagulung hampir semua jalan protokol dan lingkungan syarat dengan gantungan kabel yang melintang di atas ruas jalan. Kondisinya sama, sudah banyak yang kendor sehingga sangat membahayakan pengendara. Warga kembali bersuara dengan harapan agar ini segera ditertibkan demi kenyamanan dan keamanan bersama.
“Harusnya PLN tegas, kabel yang numpang dan tak terurus diputusin saja. Ini membahayakan pengendara, ” ujar Yusril, warga Sagulung. (*)
batampos – Kekecewaan muncul dari tiga pelapor korban penipuan atas Rumah Susun (Rusun) Polres Lingga terhadap penanganan perkara oleh Ditreskrimum Polda Kepri usai terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Surat tersebut telah dilayangkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri oleh Polda Kepri dengan Nomor : B/21/II/Res 124/2024/ Ditreskrimum Polda Kepri.
Sebelumya penyelesaian dengan Restoratice Justice (RJ) agar tersangka melunasi utang dengan memberikan tenggang waktu sejak 10 Januari 2024 tak tercapai.
Pelapor mengaku menjadi korban penipuan tersangka Sunardi yang merupakan kontraktor dan pemenang tender Rusun Polres Lingga dan Polda Kepri.
“Tentu kami bakal melakukan langkah-langkah hukum yang lain, mengenai surat SP3 yang disampaikan ke kami. Dan sangat kecewa dengan adanya pemberitahuan itu,” ujar Kuasa hukum korban, Jemi Prengki, Selasa, (27/2).
Menurutnya dari hasil mediasi yang dilakukan di Polda Kepri pada Januari 2024 tak tercapai, namun perkara ini diberitahukan menjadi SP3.
“Dari gelar perkara khusus di Mabes Polri disebutkan tidak ada unsur pidana nya. Akan tetapi sangat di sayangkan dalam penegakkan hukum saat sudah ada yang ditetapkan tersangka, sementara dari penyidik sudah ada mendapatkan alat bukti dan memenuhi unsur pidana,” kata dia.
Pihaknya dalam waktu dekat bakal mengambil langkah hukum terkait ini seperti pra peradilan terhadap SP3 ini.
“Kami bakal ambil langkah hukum pra peradilan terhadap SP3 nya atau dari Restorative Justice (RJ) untuk melakukan runding. Ini yang masih kami tunggu ke lanjutnya nya,” ujarnya.
Sebelumnya pihak kuasa hukum korban telah dipanggil oleh Ditreskrimum Polda kepri.
“Dan disampaikan lakukan upaya hukum yang lain, karena berdasarkan rekomendasi Mabes Polri Rowassidik Bareskrim tidak ada unsur pidana. Kami bakal terus upayakan mencari keadilan,” kata dia.
Ia sangat menaruh harapan agar perkara ini bisa mencapai keadilan bagi korban yang dahulunya pengusaha, kondisinya saat ini menjadi nelayan.
Diketahui sebelumnya bahwa tersangka dan tiga pelapor sepakat menyelesaikan kasus ini dengan ganti rugi.
Kedua pihak sepakat mengenai pembayaran kerugian senilai Rp 1,4 miliar. Hal ini setengah dari tuntutan kerugian yang disampaikan korban sebelumnya. (*)
batampos– Partai Golkar dipastikan masih mendominasi perolehan kursi untuk DPRD Karimun tahun 2024-2029.
Dari empat daerah pemilihan di Kabupaten Karimun, partai berlambang pohon beringin berhasil mengantarkan enam wakilnya untuk berkantor di Gedung Canggai Putri.
Perolehan enam kursi Partai Golkar tersebar di empat dapil yakni, Dapil I (Karimun-Buru-Selat Gelam) meraih satu kursi, Dapil II (Moro-Durai-Sugie Besar) meraih satu kursi, Dapul III (Kundur-Kuba-Kuta-Belat-Ungar) meraih dua kursi, dan Dapil IV (Meral-Tebing-Metal Barat) meraih dua kursi.
Sementara calon legislative dapil 4 dari Partai Golkar, Sulistina berpotensi merebut kursi pimpinan DPRD Karimun periode 2024-2029.
Perolehan suara secara internal di Partai Golkar, Sulistina meraup suara tertinggi yakni 3.590 hasil perhitungan internal partai.
Dengan perolehan suara terbanyak itu, sangat memungkinkan caleg incumbent ini, menduduki kursi pimpinan DPRD Karimun.
“Alhamdulillah, kepercayaan masyarakat masih tinggi untuk kami. Ini menjadi cambuk buat saya untuk lebih mengabdi sebagai wakil rakyat,” ujar Sulistina, Senin (26/2/2024).
Mengenai potensi menduduki kursi pimpinan DPRD Karimun, Sulistina mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme partai.
“Saya akan tunduk, dan patuh apapun yang sudah menjadi keputusan partai. Karena ketua partai mempunyai hak preogratif untuk menentukan pilihannya,” beber wanita berhijab ini.
Pencapaian perolehan suara tertinggi menunjukan prestasi luar biasa bagi wanita kelahiran Tanjungbalai Karimun ini. Terbukti, caleg DPRD Karimun dengan nomor urut 2 berhasil mengumpulkan suara terbanyak secara keseluruhan pada pemilu 2024 ini.
Apalagi raihan suara Sulistina pada pemilu 2024 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan pemilu tahun 2019 lalu dengan total 2.847 suara.
“Dengan raihan suara terbanyak pada Pemilu 2024 ini, bisa jadi Sulistina menjadi wanita pertama di Bumi Berazam yang menduduki kursi pimpinan DPRD Karimun,” ujar Jhon, penggiat politik di Karimun. (*)
batampos – Kecelakaan kerja kembali terjadi di kawasan industri Kabil,Nongsa, tepatnya di PT Bahtera Bahari Shipyard (BBS). Satu orang pekerja tewas saat bekerja di industri galangan kapal tersebut.
Kapolsek Nongsa, Kompol Restia Octane Guchy membenarkan peristwa itu dengan korban meninggal dunia satu orang.
“Kejadiannya Senin kemarin, ada satu orang meninggal dunia ,” ujarnya, Senin (27/2).
Peristwa terjadi pada 13.30 WIB, saat itu korban tengah melakukan aktifitas pengecatan menggunakan tangga di sebuah kapal tongkang.
“Tiba-tiba tangga yang dianikki korban miring kesamping sehingga korban terjatuh. Ada rantai pengikat tangga yang terputus dan menimpa bagian dada dan punggung korban, dan dinyatakan meninggal dilokasi,” terangnya.
Akibat kejadian tersebut, salah satu korban dinyatakan tewas di tempat. Sementara satu temannya di larikan ke rumah sakit.
“Dari perusahaan membawa korban ke Rumah Sakit Soedarsono Kabil. Namun, satu dari mereka tewas di tempat,”ujarnya.
Atas peristiwa tersebut pihaknya telah memanggil beberapa saksi dan juga pihak penanggung jawab perusahaan galangan kapal tersebut.
“Beberapa saksi masih kami periksa termasuk dari pihak perusahaannya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam FSPMI Batam, Suprapto , menyebut kecelakaan kerja ini dalam kurun dua minggu ini banyak terjadi di kota Batam.
“Artinya pengawasan keselamatan terhadap pekerja patut dipertanyakan, jangan sampai K3 hanya sebagai formalitas dan tidak dijalankan dengan baik atau maksimal,” ujarnya.
Semestinya pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan harus melaksanakan pembinaan secara rutin kepada perusahaan-perusahaan.
“Dari tahun lalu angka kecelakaan kerja meningkat tajam , dan awal tahun terjadi lagi.
Pihaknya pun mempertanyakan kinerja Dinaker Kota dan Provinsi.
“Kami mengutuk keras atas rentetan kecelakaan kerja yang terjadi dan meminta adanya hukuman dari pemerintah bagi perushaaan yang melanggar sebagai bentuk efek jera,” tuturnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar aparat penegak hukum bisa menangani perkara ini secara tuntas.
“Terutama hak kewajiban bagi keluarga korban yang harus terpenuhi, dan kasus ini harus tetap berjalan dan diusut tuntas,” ujarnya.
Menurutnya sanksi tegas harus diberikan kepada perusahaan yang lalai akan keselamatan pekerja.
“Maka harus dilakukan sidak kepada perusahaan yang memang diperlukan pembinaan supaya aspek keselamatan pekerja benar-benar di jalankan,” tutupnya. (*)
batampos– Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Kabupaten Karimun berjibaku memadamkan kebakaran. Karena, kebakaran yang terjadi bukan hanya di satu titik., tapi ada di beberapa lokasi berbeda diberbagai lokasi di Pulau Karimun.
Kabid Pemadam BPBD Damkar, Hendra Hidayat yang dikonfirmasi Batam Pos, Senin (26/2) mengatakan, pada Ahad (25/2) malam kejadian kebakaran ada di 4 lokasi berbeda, sehingga untuk memadamkan pihaknya harus menurunkan regu pemadam cadangan.
”BPBD Damkar selalu siaga 24 jam. Tapi, disebabkan adanya kebakaran di empat lokasi berbeda dan ada yang hampir bersamaan waktunya. Sehingga, saya dan regu tambahan harus turun tangan memadamkan api,” ujarnya.
Dikatakannya, dari 4 kebakaran, 3 lokasi yang terbakar berupa lahan dan satu lokasi ruko ponsel. Kebakaran pertama terjadi pukul 20.30 WIB berupa lahan sekitar satu hektar di Kecamatan Meral. Tim pemadam tiba di lokasi pukul 20.45 WIB. Dalam waktu setengah jam api berhasil dipadamkan.
”Kebakaran kedua pukul 21.40 WIB juga lahan di Bukit Sidomulyo, Kecamatan Karimun dengan luas setengah hektar. Dalam waktu singkat berhasil dipadamkan. Kemudian, dalam waktu yang hampir bersamaan juga terjadi kebakaran lahan seluas 2 hektar di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat. Pemadaman berlangsung satu jam,” paparnya.
Kemudian, tambah Hendra, kebakaran kembali terjadi pada ketiga pada Senin (26/2) pukul 03.45 WIB. Lokasi kebakaran di Jalan A Yani, Kecamatan Meral. Kebakaran ini terjadi di salah satu ruko 2 lantai yang dijadikan tempat menjual ponsel dan pulsa yang berada di kawasan pemukiman padat. Sehingga, jika tidak segera ditangani tidak menutup kemungkinan bisa meluas.
”Hasil pengamatan kita, untuk kebakaran lahan diduga ada unsur kesengajaan. Artinya, diduga ada yang membakar awalnya dan kemudian api tidak dapat dikendalikan. Sehingga, kebakaran jadinya meluas. Ditambah lagi cuaca panas dan angin kencang. Untuk itu, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar lahan,” jelasnya.
Untuk kebakaran ruko, katanya, penyebabnya masih dalam penyelidikan. Yang jelas, kepada masyarakat tidak sembarang membakar. Termasuk membakar sampah. Lebih baik sampah dibuang ditempat yang sudah disediakan. (*)
Kapal tangker CR6 terlihat mulai di’cincang’ di galangan kapal Pt. Marinatama Gemanusa, Tanjunguncang.
batampos– Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam berharap agar perselisihan soal kepemilikan tanker CR 6 segera diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Kedua bela pihak harus bisa menyampaikan klaim masing-masing dengan pembuktian yang kuat.
“Jangan sampai citra Batam jadi tak bagus. Silahkan adu bukti secara hukum biar jelas siapa pemilik sebenarnya, ” ujar Kasi Keselamatan dan Kemananan Berlayar KSOP Batam Capt Yuzirwan Nasution, di kantor KSOP Batam di Sekupang, Senin (26/2).
Untuk mendukung penyelesaian sengketa kepemilikan kapal tersebut KSOP Batam sebut Yusirwan siap memberikan keterangan ataupun hal yang dibutuhkan penyidik kepolisian.
“Kita koordinasi terus dengan pihak Pol Air terkait penanganan kasus ini. Harapan kita ini segera diselesaikan biar demi citra Batam yang kita cintai ini,” katanya.
Terkait keberadaan kapal tersebut di Batam pihak KSOP mengaku kurang tahu persis sebab masuk tanpa ada pemberitahuan. “Kami sama sekali tak dapat pemberitahuan secara resmi dari keagenan kapal soal pergerakan kapal,” sebut Yuzirwan Nasution.
Lebih jauh diakui Iwan bahwa sejumlah pihak baik dari jiran Malaysia maupun Indonesia mengaku pemilik kapal.Bahkan dikabarkan ada juga yang diisukan memiliki dokumen yang belum jelas.
“Kami sarankan media mendapatkan informasi lebih lanjut ke Polda Kepri karena secara hukum sudah bukan kewenangan kami lagi,” ungkap Iwan didampingi tiga perwira KSOP lainnya.
Seperti diketahui, perselisihan antara agen pelayaran asal Malaysia LK Global Shipping (M) Sdn Bhd dengan manajemen PT Sarana Sijori Pratama terkait kepemilikan kapal tanker CR6 yang kini sedang dalam proses pemotongan oleh PT Sarana Sijori Pratama di galangan PT Marinatama Gemanusa Tanjung semakin memanas. Kedua belah pihak saling melapor. Setelah laporan dari pihak agen ke Mabes Polri, belakangan PT Sarana Sijori Pratama juga melaporkan pihak agen ke Polda Kepri.
Sebelum pihak Saimun alias Akong owner PT Sarana Sijori Pratama yang melakukan pemotongan kapal dengan nama CR6 ini menepis semua tudingan pihak agen asal Malaysia bahwa mereka mendapatkan kapal tersebut dengan cara yang tidak benar. Menurut Saimun kapal yang disengketakan itu sudah dibeli dari perusahaan Tiongkok yang berada di Malaysia secara benar dengan sejumlah dokumen yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Ngarang saja mereka itu. Tak ada dasarnya tudingan mereka. Datang buat onar di tempat saya. dan ini sudah saya laporan ke Polda kepri atas keributan kemarin itu,” ujar Akong sambil menunjukan surat laporan polisi yang sudah dipegangnya.
Dijelaskan Akong, kapal tersebut dia beli sesuai prosedur dan legalitas yang sah dari penjual atas nama Wang Dingzhong asal Tiongkok di Malaysia. Kapal tersebut dibeli untuk diperbaiki.
“Dua kali bayar. Setelah deal saya kasih DP. Ketika kapal saya terima di Batam saya lunasin. Total yang saya bayar untuk pelunasan itu sebesar 1,2 juta Ringgit Malaysia, ” ujar nya.
Dari dokumen yang diterima atas transaksi jual beli kapal ini disebut Akong sudah lengkap. Dalam perjanjian pembelian itu dia tahunya terima kapal di Batam baru dia bayar lunas. Dan proses bagaimana kapal ini dipindahkan ke Batam itu urusan pihak yang menjual. Sehingga dengan adanya tudingan tersebut Akong merasa dirugikan. Dia juga akan melakukan upaya hukum lain jika memang tekanan dan tudingan itu terus digaungkan pihak agen asal Malaysia tadi.
“Legalitas saya banyak pihak yang akui sah. Sementara klaim mereka legalitasnya apa. Ini akan saya persoalan terutama sikap mereka yang geruduk kawasan saya, apalagi ada warga asing yang ikut-ikutan buat keributan di dalam perusahaan kami ini, ” kata Akong.
Sementara pihak Agen melalui Kuasa Hukumnya tetap bersikeras bahwa kapal tersebut didapat dengan cara yang tidak benar. Bahkan kuasa hukum pihak agen Jemi Frengki sebut kapal tersebut dicuri dari Malaysia oleh pihak perusahaan yang melakukan pemotongan. Mereka akan tetap melanjutkan proses hukum dan siap mengadu bukti kepemilikan kapal yang sebenarnya.
“Silahkan klaim itu benar nanti kita adu bukti di meja hukum, ” kata Jemi Frengki.
Sebelumnya lagi, Pihak perusahan agen pelayanan LK Global Shipping Sdn Bhd asal Malaysia datang ke lokasi kawasan galangan kapal PT Marinatama Gemanusa lokasi pemotongan kapal milik PT Sarana Sijori Pratama tadi. Pihak agen ini klaim pemotongan kapal tersebut dilakukan secara sepihak oleh pihak PT Sarana Sijori Pratama.
Kapal jenis tanker disebutkan kapal barang bukti kasus pencurian di Malaysia yang sedang dalam proses hukum.
Pemilik LK Global Shipping (M) Sdn Bhd sebagai Shipping agen Mohamad Aliff Bin Mohd Yusof saat konferensi pers di Batuaji menjelaskan kapal tanker CR6 ini merupakan kapal barang bukti pencurian yang sudah dilaporkan ke polisi Diraja Malaysia. Karena berada di Indonesia kapal ini dititipkan di Batam. Namun belakangan kapal ini dipotong oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pihak agen.
“Kapal ini awalnya berbendera Mongolia dibeli oleh pengusaha Indonesia. Perjalanan dari Mongolia kapal ini berada di Malaysia untuk pengurusan dokumen jual beli oleh agen kami, ” ujar M Aliff.
Saat pengurusan inilah kapal tersebut tiba-tiba hilang dari pelabuhan di Malaysia sehingga kasusnya juga sudah dilaporkan ke Polisi Diraja Malaysia. Dari laporan ini pihaknya pihaknya mendapat informasi baru dimana kapal tersebut bisa lepas jangkar dari pelabuhan di Raja Malaysia dengan menggunakan dokumen palsu. (*)
Warga antre mengambil bantuan beras dari pemerintah di kolong tol Warakas, Jakarta Utara, Selasa (20/2). Harga beras medium di beberapa daerah mendekati level beras premium. F. Fedrik Tarigan/Jawa Pos
batampos – Pemerintah dinilai gagal mengantisipasi kenaikan harga beras yang meroket tinggi saat ini. Bukan tanpa alasan, kenaikan harga beras dan komoditas pangan lainnya ini, sebetulnya sudah mulai terjadi sejak September 2023.
Angka ini pun kian terkerek naik jelang bulan puasa. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi menjabarkan, merujuk panel harga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada 14 Februari, harga beras medium II naik sebesar 6,25 persen atau Rp 900/kg menjadi Rp 14.250/kg jika dibandingkan dengan harga Januari 2024.
Besaran ini lebih mahal sebesar 15,41 persen dari harga rata-rata pada Februari tahun lalu.
”Kenaikan ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Jika harga beras akan terus naik, maka biaya hidup secara keseluruhan pun akan meningkat,” ujarnya.
Ketika harga beras naik, kata dia, biaya produksi makanan juga cenderung meningkat. Sebab, beras menjadi bahan baku dalam banyak produk makanan. Kenaikan biaya produksi ini biasanya ikut berdampak pada naiknya harga-harga lainnya. Karena, produsen akan menaikkan harga produk mereka untuk menutupi biaya tambahan.
Efek lainnya, kenaikan harga beras akan berdampak pada peningkatan tingkat inflasi. Mengingat beras merupakan salah satu komoditas pokok yang menyumbang 3 persen pada Indeks Harga Konsumen (IHK) yang digunakan untuk menghitung inflasi.
Azizah mengungkapkan, beras sudah sejak lama berkontribusi pada angka inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2023 menunjukkan beras sebagai komoditas penyumbang utama inflasi.
Beras memiliki andil sebesar 0,18 persen dalam inflasi month to month dan 0,55 persen dalam inflasi year on year. ”Komoditas yang satu ini kembali mengalami inflasi sebesar 0,64 persen month-to-month (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen pada Januari 2024,” paparnya.
Kondisi ini tentu akan berdampak langsung pada masyarakat. Khususnya, mereka yang berpenghasilan rendah. Daya beli masyarakat akan merosot tajam. Kemudian, pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor diperkirakan juga akan menambah berat beban pengeluaran mereka.
”Di tengah fluktuasi harga yang kian meningkat, saat ini stabilisasi harga harus menjadi fokus utama pemerintah untuk menghindari peningkatan inflasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Azizah menjelaskan, ada berbagai faktor yang berkontribusi pada kenaikan harga beras. Kondisi cuaca memang turut menyumbang, karena El Nino telah menyebabkan musim kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan gagal panen di beberapa daerah penghasil beras, seperti Cianjur. Sehingga berkurangnya suplai beras.
Tapi selain itu, terdapat juga faktor permintaan yang meningkat di tengah masa kampanye, beras kerap masuk dalam program tebus murah paket sembako.
Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah melalui Bulog berencana mengimpor 200 ribu ton beras yang didatangkan dari Thailand dan Tiongkok hingga Maret 2024. Rencana impor beras ini diharapkan dapat efektif menstabilkan harga, apalagi menghadapi bulan Ramadan yang akan dimulai pada pertengahan Maret.
”Meskipun saat ini pemerintah telah mengumumkan berbagai langkah untuk mengendalikan harga beras. Namun kebijakan yang dapat mengantisipasi permasalahan ketersediaan dan harga dalam jangka panjang selayaknya menjadi fokus utama,” tuturnya.
Peningkatan produktivitas melalui penggunaan input bermutu, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, hingga kebijakan yang lebih terbuka pada perdagangan internasional sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan menjaga keterjangkauan masyarakat kepada harga pangan. (dee/lyn/mia/agf)
Abun salah satu pedagang beras eceran di Tanjungbatu tampak sedang melayani pembeli
batampos– Dua pekan menjelang Ramadhan stok beras di Tanjungbatu mulai menipis. Selain stok menipis harga beras kualitas premium maupun medium juga merangkak naik. Untuk sementara harga Sembako cenderung stabil.
Asiang salah satu agen beras dan Sembako membenarkan jika stok beras dalam gudang sudah menipis. Diperkirakan stok beras hanya cukup dua pekan ke depan. Untuk sementara harga beras baik kualitas premium maupun medium belum ada kenaikan harga karena masih stok lama.
” Untuk dua pekan ke depan stok beras masih aman. Tapi beras kualitas premium sepertinya ada kenaikan harga,” katanya.
Dikatakan beras kualitas premium seperti merek Bumi Ayu mulai naik menjadikannya Rp 17.000 harga sebelumnya Rp 15.000. Sedangkan beras kualitas medium berbagai merek harga berkisar Rp 15.000 per kilogram. Harga beras di bawah Rp 15.000 ada namun kualitasnya kurang baik.
Sementara Abun pedagang beras eceran mengakui belakangan ini stok beras berkurang. Jika sebelumnya ia dapat menjual berbagai merek beras baik premium maupun medium dengan harga standar. Sekarang stok yang ada tinggal beras medium harga berkisar Rp 15.000 per kilogram. (*)
Warga membuat paspor di kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Selasa (14/11). F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakangpadang telah menerbitkan sebanyak 8.980 paspor Republik Indonesia selama periode Januari hingga Desember 2023 di wilayah Kecamatan Belakangpadang, Batam.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Belakangpadang, Arsi Aditya, mengatakan, 8.980 paspor yang diterbitkan sepanjang tahun 2023 lalu terdiri dari permohonan melalui aplikasi M-Paspor, Layanan eazy passport, Layanan Paspor Merdeka, Layanan Paspor Simpatik, dan Layanan PORTAL (Paspor di Atas Kapal).
”Imigrasi Belakangpadang juga turut memberikan pela-yanan keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) pemegang izin tinggal terbatas sebanyak tiga orang, pemberian dan perpanjangan izin tinggal terbatas perairan sebanyak 234 orang,” ujarnya, Senin (26/2).
Data perlintasan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakangpadang terdiri dari TPI Pelabuhan Belakangpadang dan TPI Terminal Khusus PT Tritunas Sinar Benua. Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Belakangpadang tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 29.883 perlintasan.
Pembukaan Terminal Khusus PT Tritunas Sinar Benua di Pulau Nirup, Kecamatan Belakangpadang yang dilaksanakan bulan Juli 2023 turut menjadi salah satu capaian kinerja Imigrasi Belakangpadang tahun ini. ”Dengan dibukanya TPI Terminal Khusus ini, Imigrasi Belakangpadang telah melak-sanakan sebanyak 1.111 perlintasan,” tambah Aditya.
Sedangkan dalam fungsi penegakan hukum keimigrasian, sepanjang tahun 2023 telah dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sebanyak 44 tindakan, kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sebanyak 2 kegiatan, serta Operasi Gabungan sebanyak 2 kegiatan.
”Atas upaya dan kerja kerasnya selama tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakangpadang memperoleh beberapa penghargaan dan apresiasi diantaranya penghargaan peringkat ketiga satuan kerja dengan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik semester I Tahun Anggaran 2023 kategori pagu sedang (Pagu 6-16 M) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Batam,” tuturnya.
Selain itu, Imigrasi Belakangpadang juga mendapatkan penghargaan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau diantaranya predikat I atas capaian hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2023 serta predikat II atas capaian pengelola kehumasan dan teknologi informasi terbaik Tahun 2023.
Mengawali tahun 2024, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakangpadang beserta jajaran melakukan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2024. Penandatanganan dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakangpadang pada (15/1). Telah terbentuk 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, akuntabilitas kinerja, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang merupakan pilar pembentuk zona integritas dan memiliki tugas dalam pembenahan serta pengawasan melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik sehingga terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
”Keenam area perubahan yang telah terbentuk merupakan bagian dari tim ZI (Zona Integritas) yang akan Menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target prioritas yang jelas dalam pembangunan zona integritas yang nantinya akan dilaksanakan dengan seluruh anggota unit kerja,” tambahnya.
Dengan adanya komitmen bersama antara pimpinan dan pegawai dalam pembanguan ZI diharapkan bisa membantu pencapaian sasaran ZI, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat khususnya Belakangpadang.
”Kita berharap seluruhnya dapat tetap berkomitmen, disiplin dan mengedepankan sinergi serta kerja sama untuk mewujudkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakangpadang menjadi unit pelayanan publik terbaik,” pungkasnya. (*)
batampos – Kasus pornografi yang melibatkan anak ternyata terus bertambah. Dari data Simfoni PPA mencatat, kenaikan terus terjadi sejak 2019 lalu. Pada 2019, anak korban protitusi atau eksploitasi seksual komersial tercatat sebanyaj 106 anak. Lalu pada 2020 menjadi 133 anak. Pada 2021 jumlahnya naik menjadi 276 anak. Pada 2022 sempat turun menjadi 216 anak, tapi pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 260 anak korban.
Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar membandingkan dengan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas Polri). Pada catatan dari 1 Januari 2020 hingga 25 September 2023 ada sebanyak 221 anak laki-laki dan perempuan usia di bawah 18 tahun yang menjadi korban pelecehan seksual. Lalu, ada 44 anak terlapor dan 173 anak saksi terkait kasus pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual.
Apakah maraknya kasus pornografi yang melibatkan anak ini karena paparan internet? Nahar tidak menjawab secara pasti. Misalnya saja pada kasus pedofilia yang sampai sekarang belum jelas penyebabnya. “Namun beberapa faktor resiko dipandang memiliki peran yang cukup besar meskipun bukan sebagai hubungan sebab akibat,” ucapnya.
Pemerintah sebenarnya telah memiliki pagar untuk membatasi anak agar tidak terlibat dalam pornografi. Misalnya anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) berdasarkan UU No. 23/2002 mendapat perlindu-ngan khusus. “Hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masya-rakat,” ucapnya.
Nahar juga mengingatkan ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlin-dungan Saksi dan Korban. Dalam aturan itu turut serta dalam memberikan bentuk perlindungan kepada anak yang menjadi korban eksplotasi seksual. “Keduanya me-ngatur perlidungan hukum yang dapat diberikan yakni rehabilitasi, perlindungan atas penyebaran atau pemberitaan identitas di media masa, jaminan kesehatan, advokasi dalam proses perkara, dan pemberian aksesibilitas dalam memperoleh informasi perkembangan perkara,” katanya.
Selain itu, anak korban eksploitasi seksual berhak untuk memperoleh dan mendapatkan hak restitusi dan layanan pemulihan. Ini sesuai Pasal 30 UU 12 tahun 2022 ttg TPKS dan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak.
Plh. Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Rini Handayani menambahkan, pihaknya akan mengawal jalannya proses peradilan dan mendukung penuh segala proses sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Ia juga mengapresiasi jajaran Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena kecepatannya dalam mengungkap jaringan atau sindikat internasional yang memperjualbelikan konten eksploitasi anak di bawah umur berupa pornografi anak.
”Sebelumnya pada 2023 lalu, Polresta Bandara Soekarno-Hatta pun telah bekerja sama dengan International Task Force of Violent Against Children milik FBI untuk melakukan investigasi mendalam terkait materi muatan kekerasan seksual terhadap anak yang diperjualbelikan di ranah daring,” ungkapnya.
Melansir dari informasi yang dihimpun Tim Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Kemen PPPA, diketahui awal mula para terduga pelaku mendekati anak korban dengan sering memberikan makanan dan mengajak anak korban untuk bermain salah satu game online. Setelah itu para anak korban diberikan akun game online tersebut dan diiming-imingi akan diberikan uang berkisar antara Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu dengan syarat para anak korban mau melakukan tindakan seksual. ”Dari situ para korban lantas melakukan tindakan seksual dengan terduga pelaku baik itu sentuhan alat kelamin hingga persetubuhan,” katanya.
Ilustrasi video porno (Dok.JawaPos. com)
Parahnya, aktivitas seksual yang dilakukan oleh para terduga pelaku dengan anak korban secara sengaja direkam. Para anak korban pun sadar bahwa rekaman video tersebut akan disebarluaskan para terduga pelaku. Tidak hanya direkam, ketika sedang melakukan aktivitas seksual tersebut, para terduga pelaku pun beberapa kali melakukan video call melalui salah satu aplikasi percakapan instan dengan klien terduga pelaku yang berasal dari luar negeri. Terduga pelaku juga mengirimkan video-video anak korban kepada kliennya.
”Aksi tersebut juga kerap kali dilakukan di kamar hotel ataupun kontrakan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rini mengemukakan, KemenPPPA mendukung penuh segala proses hukum yang dijalankan oleh kepolisian. Termasuk, memfasilitasi tenaga saksi ahli untuk memberikan pandangannya terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pornografi atau dugaan Tindak Pindana Dapat Diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau dokumen yang memiliki muatan kesusilaan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Anak selama proses hukum berlangsung.
Saat ini, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang untuk mengecek kondisi fisik dan psikologis anak korban serta memberikan pendampingan psikologis kepada anak korban. UPTD PPA Kota Tangerang juga telah melakukan tracing dan visit ke rumah para anak korban serta melakukan pendampingan dalam proses hukum Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada para anak korban.
Dari pendampingan psikologis yang telah dilakukan, lanjut dia, para anak korban cenderung menunjukkan kecemasan dan memiliki rasa percaya diri yang kurang. Apalagi usia anak korban tengah memasuki tahap remaja awal dimana belum memiliki kematangan secara emosional dan sosial.
”Sehingga para anak korban ini pun mudah dirayu, dibujuk, dan dipengaruhi oleh para pelaku karena mereka memiliki tingkat intelegensi yang cenderung rendah,” jelasnya.
Atas tindakan yang dilakukan para terduga pelaku kepada para anak korban, maka terduga pelaku dapat dijerat menggunakan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undan-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Terduga pelaku pun dapat diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
”Kami menuntut agar para terduga pelaku mendapatkan hukuman berat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga siap memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para anak korban dalam hal pendampingan psikososial,” tegasnya.
Di sisi lain, Rini turut mengingatkan kepada orangtua agar selalu mengawasi dan memperhatikan segala sikap dan perilaku anak juga lingkungan sekitar. Sehingga, dapat dengan mudah mendeteksi adanya perubahan atau ketimpangan pada anak. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada pihak berwajib jika mendapatkan atau menemui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekitarnya.
”Keluarga memang memiliki peran utama dalam memberikan pengawasan terhadap perilaku dan tumbuh kembang anak. Namun, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan,” tuturnya.
Pakar keamanan siber Pratama Persadha kemarin juga menyebut bahwa kejahatan seksual terhadap anak-anak bukanlah sebuah masalah yang baru muncul. Motifnya pun selalu berubah. Dia mencontohkan pada 1990-an kejahatan seksual pada anak muncul melalui berbagai buletin board yang ada pada saat itu. “Saat ini kejahatan seksual pada anak banyak beredar di sosial media dalam bentuk grup tertutup, aplikasi perpesanan seperti Telegram serta banyak berkembang di darkweb,” ungkapnya. Anonimitas ini yang membuat sulit untuk melacak pelakunya. (lyn/mia)
