batampos – Jalannya hari pertama persidangan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Rabu (27/3), berjalan tanpa tensi yang tinggi. Dalam persidangan perdana itu, Mahkamah Konstitusi mendengarkan pokok-pokok permohonan yang didalilkan para pemohon.

Dalam paparannya, Tim Paslon 1 memberikan ruang kepada calon presiden yang juga prinsipal untuk memberikan argumentasi pembuka. Di hadapan majelis, Anies Baswedan menilai demokrasi Indonesia tengah berada di titik krusial. Sebab berada di persimpangan.
Antara melanjutkan perjalanan menuju demokrasi yang matang dengan menjunjung kebebasan, atau kembali ke dalam bayang-bayang yang era sebelum reformasi yang dikendalikan oligarki.

”Ini adalah saat dimana kita harus menentukan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.

Anies mengklaim, pelaksa-naan Pemilu 2024 yang baru saja ditetapkan tidak berjalan sesuai asas jujur dan adil. Proses itu dinilai berbahaya karena bisa berdampak pada legitimasi pemerintahan terpilih. Lebih jauh lagi, pemilu yang tidak dilaksanakan sesuai asas juga bentuk pengabaian pada hak dasar setiap warga.

Baca Juga: Pengusutan TPPO Magang Kerja Alami Hambatan

Oleh karenanya, Anies meminta mahkamah melakukan koreksi. Bila tidak dikoreksi, Anies khawatir praktik yang terjadi akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan.

”Lalu menjadi budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa,” imbuhnya.

Anies berharap MK tidak hanya fokus pada persoalan angka atau hasil pemilu. Sebab persoalannya ada tahapan pemilu atau sebelum pemungutan.

Untuk mendukung klaim kecurangan itu, Paslon 1 membeberkan 11 tindakan ataupun kebijakan yang dianggap sebagai bagian dari upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Hal itu dipaparkan salah satu tim hukum AMIN Bambang Wi-djojanto atau akrab disapa BW.

Berbagai kecurangan itu, kata BW, dimulai sejak awal. Pertama, KPU sengaja menerima pencalonan paslon 2 secara tidak sah. Sesuai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mekanisme yang dilakukan KPU tidak sesuai ketentuan.

Perilaku penyelenggara itu, lanjut BW, berkaitan dengan dalil kedua, yakni lumpuhnya indepensi penyelenggara. Lemahnya independensi, sudah berlangsung sejak rekrutmen penyelenggara. Kala itu, Jokowi menetapkan timsel KPU-Bawaslu tidak sesuai ketentuan, yakni ada 4 unsur pemerintah yang mestinya maksimal 3.

Baca Juga: Bupati Nonaktif Meranti Kembali Ditetapkan Tersangka, Kali Ini Terjerat Penerimaan Gratifikasi dan TPPU

Proses pemilihan pansel yang bermasalah, berujung pada terpilihnya penyelenggara yang tidak berintegritas. KPU mi-salnya, terbukti melanggar etik dalam kasus manipulasi verifikasi partai. Kemudian, KPU juga melanggar etik saat menerima pencalonan Gibran tidak sesuai prosedur.

Sementara Bawaslu, dinilai tumpul dalam menangani pelanggaran paslon 02. Misalnya saat Gibran hadir di kegiatan asosiasi desa, hingga kampanye di CFD yang jelas melanggar aturan.
Dalil ketiga adalah adanya nepotisme paslon 02 yang menggunakan lembaga kepresidenan. Modus itu dilakukan melalui intervensi pada putusan MK pada syarat calon presiden, mengendalikan penyelenggara pemilu, mengkooptasi alat negara, hingga penjinakan partai politik.

Kecurangan keempat adalah pengangkatan Penjabat (PJ) kepala daerah yang tidak sesuai prosedur partisipasi dan transparansi. PJ, lanjut Bambang, digunakan untuk mengarahkan pilihan. Dari kalkulasi pihak AMIN, PJ yang ada di 20 provinsi telah berpengaruh pada 140 juta pemilih.

Yang kelima, pihak AMIN mendalilkan PJ telah menggerakkan struktur di bawahnya. Di Sumatra Utara misalnya, PJ Sumut mengumpulkan kepala dinas untuk memenangkan 02. Jika tidak akan ada mutasi.

Baca Juga: Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Tak Efektif

Kemudian yang keenam, paslon 02 juga memanfaatkan keterlibatan pejabat negara. Pihaknya mencatat ada sebelas menteri yang membantu kemenangan. Itu belum termasuk digunakannya BAIS, BIN, hingga intelijen polisi.

Yang ketujuh, Bambang memaparkan kecurangan melalui pengerahan kepala desa. Itu dibuktikan dengan dua agenda konsolidasi besar melalui Silatnas Apdesi dan Kegiatan Desa bersatu di Senayan tahun 2023. Dalil ini juga diperkuat dengan beredarnya banyak video deklarasi kepala desa.

Kecurangan kedelapan, Timnas AMIN memaparkan adanya mobilisasi partai oleh Jokowi dengan mengundang ke istana. Jokowi dianggap telah berupaya untuk membuat koalisi besar.

Kesembilan, Bambang juga membeberkan kecurangan melalui intervensi MK. Adanya putusan Majelis Kehormatan MK telah menunjukkan adanya pelanggaran conflict of interest pada putusan 90/2023.

Kesepuluh, AMIN mempersoalkan politisasi bansos oleh presiden Jokowi. Upaya politisasi dilakukan melalui peningkatan anggaran, perpanjangan periode bansos, penyaluran bansos yang mendekati hari coblosan, hingga presiden yang membagikan langsung.

Terakhir, AMIN juga mendalilkan kenaikan gaji dan tunjangan Bawaslu pada H-2 coblosan berpotensi mengkerdilkan netralitas Bawaslu.

Baca Juga: Produksi Emas dan Tembaga AMMN Menurun

Bambang menekankan, berbagai intervensi itu menyebabkan suara Prabowo naik secara tidak wajar dibanding dua pilpres sebelumnya. Dia mencontohkan di Kabupaten Talaud, pada 2014 hanya mendapat 21,91 persen, 2019 mendapat 9,01 persen, namun 2024 melonjak jadi 75,39 persen. ”Kami meyakini bukan karena kehebatan pemilih, tapi ada intervensi luar biasa,” ujar BW.

Sementara Ganjar Pranowo menitikberatkan argumentasi awalnya pada cita-cita negara dibentuk. Yakni menjunjung kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan. Bangsa ini, lanjut dia, juga pernah dipersatukan dengan semangat reformasi untuk mengkoreksi visi negara yang dianggap melenceng.

Ganjar berharap, semua orang mau setia pada cita-cita reformasi. Sayangnya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai pemilu demokratis sebagai salah satu cita-cita reformasi, dinilai Ganjar telah dinodai untuk kekuasaan pribadi. ”Maka, hari ini kita menggugat dan lebih dari sekadar kecurangan pada setiap tahapan Pilpres,” ujarnya.

Sementara, Mahfud mengingatkan MK pernah menjadi lembaga yang dipuji dengan berbagai terobosan hukum yang berani masuk ke substansi. Pujian tidak hanya datang dari dalam negeri, melainkan juga dari berbagai lembaga maupun personal dari luar negeri.

Mahfud juga berharap MK tidak hanya terpaku pada selisih suara dalam menangani perkara PHPU. Melainkan harus juga melihat secara menyeluruh pada prosesnya. Itu sejalan dengan pernyataan Yusril Ihza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014.

”Menjadikan MK hanya sekadar Mahkamah Kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama,” ujarnya.

Baca Juga: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta Pasangan Nomor Urut 2 Didiskualifikasi dan Pemungutan Suara Ulang pada 26 Juni 2024

Diakui Mahfud, akan tidak mudah bagi para hakim dalam memutus perkara ini karena adanya tarik ulur dari berbagai pihak. Tapi pria asal Madura itu berharap para hakim mengikuti hati nurani. ”Kami berharap agar majelis hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat, dan penghromatan,” kata Mahfud.

Dalam mendukung klaim kecurangan, tim paslon 03 juga menyertakan sejumlah dalil yang nyaris serupa dengan paslon 01. Namun, paslon 03 memberikan penekanan pada aspek nepotisme. Kuasa hukum Annisa Ismail mengatakan, nepotisme yang dilakukan presiden melalui tiga skema.

Pertama, nepotisme dilakukan untuk memastikan Gibran bisa maju sebagai kontestan dalam pilpres 2024. Itu bahkan sudah dimulai dengan dimajukannya Gibran sebagai calon Wali Kota Surakarta.

”Lalu keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara Nomor 90 Tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon (KPU) untuk menerima pendaftaran,” ujarnya.

Nepotisme kedua, presiden menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024. Dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat presiden untuk memegang jabatan penting. Khususnya ratusan pejabat kepala daerah.

Baca Juga: Ditabrak Kapal, Jembatan 2,6 Km Runtuh

Bentuk nepotisme ketiga dilakukan untuk memastikan paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Modusnya melalui mengadakan pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.

”Kemudian dikombinasikan dengan politisasi bansos sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial, dan tentunya aspek penerima bansos,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dalil-dalil yang disampaikan pemohon dalam persidangan didominasi narasi, asumsi, dan hipotesa. Sehingga dia menilai permohonan sangat lemah. ”Narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi, itu bukan bukti,” ujarnya.

Dalam persidangan PHPU, Yusril menilai semestinya pemohon memaparkan hasil perolehan suara versinya. Juga membuktikan kesalahan dari perolehan yang ditetapkan oleh KPU. Namun dalam permohonannya, justru banyak berasumsi soal kebijakan pemerintah. Padahal, pemerintah bukan para pihak dalam sengketa PHPU.

Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan menyampaikan hal serupa. Dari apa yang dipaparkan, Otto menilai permohonan lebih kepada penggiringan opini. Sebab tidak banyak persoalan KPU sebagai pihak termohon yang dibahas.

”Yang dipersoalkan justru adalah persoalan tindakan-tindakan pemerintah dan presiden, yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh,” imbuhnya.

Baca Juga: Kasasi Ditolak, Mario Dandy Dijebloskan ke Lapas Salemba

Sementara Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, sebagai pihak termohon KPU mempelajari, mendengarkan, dan mencermati apa-apa yang menjadi pokok perkara yang didalilkan. ”Itu nanti akan kami jadikan dasar untuk menyusun jawaban keterangan penjelasan dan juga pembuktian,” ujarnya.

Adapun respons KPU akan disampaikan pada persidangan hari ini. Dia memastikan, KPU telah mempersiapkan jawaban. Tim hukum juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mengantisipasi segala sesuatunya.

Ketua MK Suhartoyo mengatakan, persidangan lanjutan akan dilakukan pada Kamis pukul 13.00 WIB. Dalam sidang kedua, MK memberikan ruang kepada KPU sebagai pemohon, tim paslon 02 sebagai pihak terkait serta Bawaslu sebagai pemberi keterangan. (*)

batampos – Pengusutan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok ferein job atau magang kerja di Jerman mengalami hambatan. Sebab, dua tersangka yang dipanggil polisi kemarin mangkir. Mereka tidak datang tanpa alasan yang jelas.

”Kami panggil untuk kedua kali. Kalau tidak hadir lagi, akan masuk DPO dan red notice,” terang Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, kemarin.

Penyidik juga berencana menerapkan Undang-Undang TPPU terhadap para pelaku. Sebab, para pelaku mendapatkan keuntungan cukup besar dengan mengirim 1.047 mahasiswa ke Jerman. ”Perhitungan keuntungan untuk mengirim satu mahasiswa masih dikumpulkan,” paparnya.

Dia mengatakan, awalnya pa­ra mahasiswa dijanjikan mendapatkan gaji Rp 30 juta. Kenyataannya, begitu tiba di Jerman, gaji tersebut dipotong untuk tempat tinggal dan biaya lain-lain.

”Hasilnya, begitu kembali ke Indonesia, justru menanggung kerugian. Mahasiswa masih banyak yang berutang dari dana talangan koperasi universitas,” urainya.

Baca Juga: Kelakar Prabowo Tentang Masa Lalunya Bersama SBY di Akmil

Dengan begitu, dapat dipas­tikan gaji yang diterima mahasiswa di Jerman tidak cu­kup untuk membayar utang dana talangan. ”Lagi pula, mahasiswa itu dipekerjakan tidak sesuai dengan jurusannya. Misalnya, jurusan teknik di Jerman malah bekerja sebagai tenaga kasar. Angkat-angkat barang. Inilah eksploitasinya,” jelasnya.

Dia menuturkan, fereinjob me­rupakan program resmi di Jerman. Namun, tidak sesuai dengan program di Indonesia. Belakangan, fereinjob itu ter­nyata tidak bisa dikonversikan menjadi 20 SKS seperti dijanjikan di awal. ”Akhirnya, mahasiswa merugi karena tertinggal studinya,” terangnya di lobi Bareskrim, kemarin.

Terpisah, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rawamangun, Jakarta Timur, akhirnya angkat bicara mengenai dugaan kampusnya yang sengaja melakukan TPPO terhadap mahasiswa. Syaifudin, juru bicara UNJ, menegaskan bahwa pihaknya juga merupakan korban. ”UNJ ini juga korban. Karena kami akhirnya yang dirugikan,” ungkapnya.

Baca Juga: Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Tak Efektif

Dia menampik tudingan bahwa pihaknya sengaja mengirim mahasiswa ke Jerman untuk mendapat komisi. Apalagi, pengiriman mahasiswa melalui program tersebut dilakukan sebelum surat edaran dari Dirjen Diktiristek dikeluarkan.

Menurut dia, program magang ke luar negeri itu merupakan upaya untuk menyuk-seskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbudristek dan capaian indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi. Tujuannya, meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing.

”Kami mengirimkan mahasiswa pada 2 Oktober 2023, sementara SE terbit akhir Oktober 2023. Itu pun setelah menerima SE tersebut, pimpinan langsung mengadakan rapat dan menghubungi para mahasiswa di sana,” paparnya.

Rektor UNJ disebutnya mengimbau 93 mahasiswa yang diberangkatkan melalui program tersebut untuk segera pulang. Namun, banyak yang enggan dan memilih pulang pada akhir 2023.

Sebetulnya, kata Syaifudin, perkenalan UNJ dengan program itu dimulai pada awal 2023. Pada Februari 2023, pihaknya menerima kedata-ngan SS, dosen salah satu perguruan tinggi di Jambi. SS bersama timnya menawarkan program magang internasional ke Jerman. Lalu, pada 6 Mei 2023, SS kembali datang untuk mempresentasikan program magang internasional ke Jerman. Saat itu, dia memperkenalkan PT SHB dan CV-Gen.

Baca Juga: Produksi Emas dan Tembaga AMMN Menurun

”Saat ditanya apa benar ini program magang, SS, PT SHB, dan CV-Gen menyatakan dan menjamin bahwa ini adalah program magang yang dilakukan selama tiga bulan,” ungkapnya.

Berlandasan hal tersebut dan semangat para mahasiswa yang ingin mencoba, pada 19 Mei 2023 dilaksanakan seminar khusus membahas program tersebut dengan narasumber SS, ER selaku director of SHB, dan SM yang merupakan mahasiswa alumnus program magang internasional di Jerman tahun 2022. Seminar kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang program internship international antara UNJ dan PT SHB.

Perjanjian menyatakan bah-wa PT SHB menawarkan kesempatan dan peluang kepada mahasiswa aktif dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk magang di Jerman. ”Sesuai isi MoU, jelas disebutkan programnya adalah internship international dan bukan kerja,” katanya.

Bahkan, untuk memperkuat dan memastikan program tersebut merupakan program magang, UNJ kembali meminta jaminan kepada PT SHB melalui pesan e-mail pada 12 September 2023. PT SHB pun memberikan jaminan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam magang tersebut dan berjanji tidak ada unsur kekerasan seksual, tidak ada unsur kekerasan fisik, dan tidak ada unsur perdagangan manusia. Atas jaminan dari PT SHB, akhirnya UNJ melan-jutkan program magang internasional di Jerman.

Sebagai informasi, program yang ditawarkan SS dan PT SHB itu bersifat mandiri alias biaya berasal dari mahasiswa yang berminat. Sehingga, dalam sosialisasi kepada mahasiswa UNJ, hal itu ditekankan sejak awal. Total biaya untuk mahasiswa mengikuti program tersebut sebesar Rp 150 ribu untuk pendaftaran. Uang itu ditransfer ke rekening atas nama CV-Gen.

Lalu, ada biaya 350 euro (setara dengan Rp 5,5 juta-Rp 6 juta sesuai kurs saat itu) dengan perincian 150 euro untuk pembuatan letter of acceptance (LoA) kepada PT SHB dan 200 euro diba-yarkan kepada PT SHB untuk pembuatan approval otoritas Jerman (working permit) serta penerbitan surat tersebut selama satu sampai dua bulan.

Baca Juga: MUI Sepakat Tertibkan Warga yang Membangunkan Sahur pakai Cara Anarkis

Sementara itu, pengurusan visa, tiket pesawat, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari selama di Jerman ditanggung oleh mahasiswa. Dia mengklaim hal tersebut sudah diketahui oleh mahasiswa.

Bagi yang mengikuti program tersebut, SS dan PT SHB menjanjikan honor magang sekitar Rp 20 juta-30 juta. Honor magang itu, menurut SS dan PT SHB, nanti bisa mengganti biaya yang sudah dikeluarkan mahasiswa, termasuk tiket pesawat.

Dalam perjalanannya, ternyata ada mahasiswa yang tidak mampu secara finansial, namun berkeinginan mengikuti program itu. Melihat antusiasme tersebut, pihak kampus pun mencari bantuan dengan memberikan skema peminjaman dari Koperasi UNJ sebesar Rp 24 juta per mahasiswa.

”Terdapat 83 mahasiswa yang diberi pinjaman oleh Koperasi UNJ untuk mengikuti program magang internasional di Jerman. Sisanya biaya mandiri tanpa pinjam ke Koperasi UNJ,” jelasnya. Dukungan lainnya diberikan kampus dengan pembekalan bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan budaya Jerman.

Baca Juga: Gempa Susulan Berlanjut di Bawean, Jumlah Pengungsi Bertambah

Hingga akhirnya, awal Oktober 2023, sebanyak 93 mahasiswa berangkat menggunakan jasa Travel Purnama. Beberapa minggu setibanya mahasiswa di Jerman dan menjalankan magang, UNJ mendapatkan keluhan dari beberapa mahasiswa mengenai kondisi jarak tempat tinggal dengan lokasi magang, persoalan honor magang yang tidak sesuai, dan pelayanan bimbingan serta pendampingan yang tidak profesional. Namun, tidak ada yang me-ngalami kekerasan fisik sela-ma magang di Jerman.

”Ini yang kami sayangkan. Mahasiswa magang ini dapat honor tidak sesuai dengan yang disampaikan. Faktanya hanya Rp 12-15 juta,” jelasnya.

Atas laporan tersebut, UNJ bergerak cepat dengan mengirimkan dua dosen ke Jerman untuk melakukan monitoring dan pendampingan kepada mahasiswa. Tim dosen UNJ juga melakukan audiensi dengan pihak KBRI Berlin. Dari audiensi itu diperoleh informasi bahwa program tersebut bukan magang, tapi bekerja. Kemudian pada 30 Desember 2023, semua mahasiswa UNJ dipulangkan.

”Kami tegaskan juga di sini bahwa UNJ tidak memiliki kaitan secara kelembagaan dengan SS, PT SHB, dan CV-Gen,” tegasnya.

Baca Juga: Ditabrak Kapal, Jembatan 2,6 Km Runtuh

Kampus lain di ibu kota yang mengikuti program fereinjob adalah Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya. Kampus swasta yang berpusat di kawasan Semanggi, Jakarta, itu mengirim 27 mahasiswanya untuk mengikuti program tersebut.

Pihak rektorat Unika Atma Jaya memastikan memulangkan mahasiswanya dengan selamat. Sekretaris Unika Atma Jaya Agustina Dwi Retno Nurchayanti mengatakan, mereka sudah melakukan penyelidikan internal serta evaluasi mendalam terhadap program fereinjob Jerman itu.

”Kampus memastikan program ini langsung dihentikan sejak awal tahun begitu seluruh mahasiswa kami kembali dengan baik. Itu yang terpenting,” katanya, kemarin.

Dia menceritakan, Unika Atma Jaya mengikuti program itu sejak tahun lalu. Sebanyak 27 mahasiswa dari berbagai fakultas berangkat bergelombang sejak 1 Oktober hingga 31 Desember. Kemudian, kampus mengevaluasi program tersebut pada Januari 2024. Hasil evaluasi memutuskan untuk menghentikan program kerja sama serta memulangkan mahasiswa.

Baca Juga: Beli Mobil Anti Risau, Suzuki Finance Indonesia Bagikan Kebahagiaan lewat Promo Berkah Ramadhan

Agustin menyampaikan, hasil evaluasi internal Unika Atma Jaya menyebutkan, proses magang itu tidak memberikan manfaat yang maksimal terhadap proses belajar bagi mahasiswa. Kemudian, juga ada mismanagement dalam bentuk masalah keuangan. Misalnya, pemotongan biaya akomodasi, tax refund, masalah perlindungan kerja, dan urusan jaminan kesehatan.

Dia menegaskan bahwa pemulangan seluruh mahasiswa Unika Atma Jaya tidak hanya karena selesai masa kontrak kerja magang. Tetapi, juga mekanisme magang yang tidak baik. ”Kami bersyukur seluruh mahasiswa bisa pulang dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, dalam keterangan resminya, Universitas Jambi mengungkapkan hal serupa. Proses perkenalannya pun tak jauh beda dengan UNJ. Diawali perkenalan dengan PT CV-Gen dan PT Sinar Harapan Baru (SHB) yang difasilitasi oleh SS pada awal 2023 sampai akhirnya tertarik bergabung.

Singkat cerita, kegiatan pun berjalan normal hingga kepulangan mahasiswa ke tanah air. Namun, tiba-tiba muncul pemberitaan terkait penetapan status tersangka Prof Sihol Situngkir dalam dugaan kasus TPPO dari Bareskrim Polri. (*)

batampos – Presiden Terpilih Prabowo Subianto sempat berkelakar mengenai masa lalunya dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, keduanya awalnya masuk bersamaan di Akademi Militer (Akmil).

Prabowo berkelakar bahwa dia dan SBY berbeda. Saat itu, SBY terkenal sebagai perwira terbaik. Sedangkan dirinya prajurit biasa, bahkan pendidikan harus lebih molor setahun baru akhirnya lulus.

“Memang saya satu angkatan sama beliau, awalnya satu angkatan, kok ketawa? Awalnya satu angkatan, beliau waktu itu selalu yang terbaik, taruna terbaik, perwira terbaik, saya nakal, agak nakal,” kata Prabowo di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

Namun, kini keduanya membuktikan bisa menjadi putra terbaik terbangsa. SBY sudah terbukti menjadi presiden 10 tahun. Sedangkan Prabowo baru akan menjabat pada Oktober 2024 mendatang.

“Rupanya memang perlu ada contoh yang terbaik dan yang nakal tapi ada satu kesamaan, waktu di Taruna, kita menempatkan paviliun yang sama, walaupun tahunnya berbeda,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPU RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). “Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.

Hasyim menjelaskan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara. Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara.

Dalam hal ini, pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran meraih suara tertinggi pada Pilpres 2024. “Menetapkan hasil Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08.-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” ucap Hasyim.

Berdasarkan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, Prabowo-Gibran menang pada 36 provinsi. Disusul, Anies-Muhaimin menang di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara, Ganjar-Mahfud menelan kekalahan. (*)

batampos – Kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang terlalu tinggi dinilai tidak efektif untuk mengendalikan konsumsi, menekan rokok ilegal, dan mengoptimalisasi penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan tarif CHT secara rata-rata sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024 yang tidak berhasil menurunkan konsumsi rokok.

Sebaliknya terjadi pergeseran konsumsi ke rokok murah bahkan rokok ilegal. Kenaikan CHT yang tinggi ini juga malah berdampak pada penurunan besaran penerimaan CHT dan tidak tercapainya target penerimaan.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Novat Pugo Sambodo, mengatakan bahwa secara teori pengenaan tarif cukai ditujukan untuk mengurangi konsumsi rokok pada masyarakat. Namun, melihat fenomena penurunan penerimaan negara dari cukai rokok pada 2023, ini merupakan indikasi tidak efektifnya kebijakan cukai yang berlaku saat ini.

Menurutnya, tidak optimalnya penerimaan negara dapat terjadi karena perokok bersifat adaptif dan elastis terhadap harga rokok. Para perokok memilih untuk berpindah jenis rokok, seperti ke rokok dengan harga yang lebih murah, agar mereka tetap bisa merokok.
Hal ini yang menyebabkan produksi rokok murah diserap oleh pasar, sehingga kenaikan tarif CHT menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, banyak juga terjadi kebocoran di pasaran, seperti maraknya rokok ilegal.

Baca Juga: Produksi Emas dan Tembaga AMMN Menurun

”Peraturan pemerintah biasanya lambat dalam merespons perubahan yang terjadi di pasar, karena proses birokrasi yang harus dijalani. Secara umum, seharusnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian atau Lembaga terkait lainnya harus segera merespon ini dengan hati-hati dan melihat perubahan perilaku produsen dan konsumen di masa yang akan datang,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (27/3).

Di kesempatan terpisah, Direktur Riset the Socio-Economic & Educational Business Institute (SEEBI), Haryo Kuncoro, mengatakan bahwa menurunnya penerimaan negara dari cukai rokok merupakan konsekuensi yang diterima pemerintah akibat kebijakan kenaikan cukai rokok double digit pada tahun 2023.

”Kenaikan tarif (cukai) justru semakin menekan penerimaan negara. Penerimaan cukai yang turun akibat kenaikan tarif menunjukkan titik optimal tarif sudah tercapai,” jawabnya.
Haryo memaparkan kenaikan cukai rokok secara agresif mendorong permasalahan baru, yakni terjadinya pergeseran perilaku konsumen dalam mengonsumsi rokok ke harga yang lebih murah atau bahkan rokok ilegal. ”Fenomena ini menjadi keniscayaan dan konsumen rokok kerap melakukan substitusi,” ucapnya.

Saat ini, rokok dengan harga lebih murah dan golongan cukai lebih rendah menjadi lebih diminati oleh para perokok. Hal ini berkontribusi terhadap rendahnya pencapaian pendapatan negara pada tahun 2023.

Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa semakin banyaknya konsumsi rokok yang lebih murah. Maka semakin menunjukkan tidak efektifnya kebijakan yang berlaku untuk mengendalikan konsumsi rokok. (*)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil sebagai tersangka. Kali ini, M. Adil terjerat kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti, maka KPK kembali tetapkan MA (Muhammad Adil) sebagai tersangka,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (28/3).

Ali menjelaskan, berdasarkan temuan awal KPK, jumlah gratifikasi dan TPPU sekitar puluhan miliar rupiah, di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

“Proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal,” ucap Ali.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil sebagai tersangka. Muhammad Adil terjerat dalam tiga kasus dugaan korupsi.

Kasus pertama, terkait pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023.

Kasus kedua, dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umrah. Ketiga, kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di Pemkab Kepulauan Meranti. (*)