batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemeriksaan itu terkait dugaan pelanggaran etik adanya permintaan Rp 12 miliar oleh auditor BPK.

“Hari ini (17/5), berdasarkan penetapan Majelis Hakim Tipikor, KPK fasilitasi pemeriksaan saksi terkait dugaan pelanggàran kode etik yang dilakukan Pemeriksa BPK pada Auditorat Utama Keuangan IV dari Tim Inspektorat Utama BPK,” kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (17/5).

“Saksi yang diperiksa adalah Terdakwa Syahrul Yasin Limpo,” sambungnya.

Selain memeriksa SYL, kata Ali, BPK juga telah memeriksa mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, pada Kamis (16/5) kemarin.

“Kemarin (16/5) juga telah diperiksa saksi yakni Terdakwa Kasdi dan M.Hatta,” ucap Ali.

Dugaan adanya permintaan uang Rp 12 miliar itu terungkap dalam persidangan kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat SYL.

Auditor BPK disebut meminta uang Rp 12 miliar agar Kementan mendapat predikat WTP. Permintaan uang itu atas temuan pemeriksaan sejumlah kegiatan di Kementan, salah satunya terkait program lumbung pangan nasional atau Food Estate.

Fakta hukum itu terungkap saat Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementan, Hermanto bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/5) lalu.

SYL yang merupakan politikus Partai NasDem didakwa melakukan pemerasan hingga mencapai Rp 44.546.079.044 dan menerima gratifikasi dianggap suap sejumlah Rp 40.647.444.494 selama periode 2020-2023.

Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.

Dalam pengembangannya, KPK menetapakan SYL sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). SYL diduga mengalirkan, membelanjakan, menyamarkan, mengubah bentuk uang dari hasil korupsi. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menegaskan bahwa dermaga terapung yang dibangun di Gaza hanya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza, tidak untuk tujuan lain.

“Tidak ada tujuan lain,” kata wakil komandan CENTCOM Laksamana Madya Brad Cooper, berdasarkan hasil konferensi pers terkait berlabuhnya dermaga sementara untuk koridor maritim kemanusiaan di Gaza, yang dimuat di situs Web Kedubes AS di Jakarta, Kamis.

Cooper mengatakan upaya internasional sedang dilakukan untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza melalui semua jalur yang tersedia, termasuk melalui darat, udara, dan sekarang melalui laut.

Namun demikian, dia mengatakan saat ini mereka fokus memenuhi bantuan kemanusiaan melalui jalur laut. Itu merupakan kebijakan Pemerintah AS saat ini.

Cooper mengaku bangga atas penyelesaian pembangunan dermaga terapung tersebut.

“Bagian-bagian dari dermaga ini dimuat ke kapal-kapal di pantai timur Amerika Serikat, diangkut sejauh 6.000 mil melintasi lautan, dan sebagian besar dirakit di lepas pantai Gaza. Perakitan beberapa bagian terakhir berlangsung di Pelabuhan Ashdod,” kata dia.

Semua bagian dari dermaga sementara itu beserta anjungan terapung yang besar dan terpisah, kata Cooper, merupakan bagian dari kemampuan logistik militer yang disebut JLOTS, Joint Logistics Over-The-Shore.

Pada Kamis pagi waktu setempat, dermaga berhasil ditempelkan di pantai Gaza dan dalam beberapa hari mendatang bantuan akan mulai dikirimkan.

Cooper menegaskan bahwa dermaga tersebut dibangun hanya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza.
Tidak ada tujuan lain.

Dermaga tersebut bersifat sementara. Jalur laut itu bersifat tambahan dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan penyaluran bantuan melalui jalur darat ke Gaza.

Pengiriman bantuan melalui jalur laut tersebut merupakan upaya yang didukung secara internasional dan dikoordinasikan dengan PBB.

Militer AS, katanya, hanya memberikan dukungan logistik agar para donor internasional dapat mengalirkan bantuan mereka ke Gaza dari laut.

“Dengan kata lain, kami hanya mengaktifkan layanan bersama yang dapat digunakan komunitas internasional untuk melayani masyarakat Gaza. Dan yang terakhir, tidak akan ada pasukan militer AS di Gaza,” kata Cooper lebih lanjut.

Dia mengatakan sekitar 1.000 tentara dan pelaut AS berkomitmen untuk misi tersebut. Sementara, 14 kapal AS dan negara mitra dengan berbagai ukuran hanya berfokus pada satu misi untuk mengirimkan bantuan ke masyarakat Gaza.

“Tiga kapal AS tambahan akan bergabung pada minggu mendatang. Inggris menyediakan kapal RFA Cardigan Bay, untuk dukungan logistik, yang kami syukuri, dan kami juga mengharapkan negara lain untuk bergabung di sini dalam beberapa hari mendatang seiring dengan langkah kami selanjutnya,” demikian katanya.

Sementara itu, Asisten Administrator Biro Bantuan Kemanusiaan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) Sonali Korde mengatakan bahwa USAID telah bekerja sama dengan Departemen Pertahanan dalam membangun koridor maritim kemanusiaan untuk meningkatkan, bukan menggantikan upaya yang sedang berlangsung, pengiriman bantuan kemanusiaan melalui darat.

Dengan dibangunnya dermaga terapung tersebut, pihaknya mulai memuat bantuan untuk melakukan perjalanan melalui koridor kemanusiaan. (*)

Sumber: Antara

batampos – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik lima Penjabat (Pj) Gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (17/5). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 60/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Banten, dan Gorontalo.

Adapun, kelima nama Pj Gubernur yang dilantik yakni, Samsuddin Abdul Kadir sebagai Pj Gubernur Maluku Utara, Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Mohammad Rudy Salahuddin sebagai Pj Gubernur Gorontalo, Bahtiar sebagai Pj Gubenur Sulawesi Barat, dan Zudan Arif Fakrulloh sebagai Pj Gubenur Sulawesi Selatan.

Tito mengatakan, kelima Pj Gubernur yang dilantik merupakan kandidat yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selain itu, mereka juga telah melalui seleksi yang melibatkan sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri.

Dengan melewati proses panjang tersebut, Tito percaya bahwa para Pj Gubernur yang dilantik mampu melaksanakan amanah dengan baik.

“Rekan-rekan yang dilantik saya ucapkan selamat diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden, karena ini adalah ditandatangani langsung oleh Bapak Pesiden dengan Keppres, dan kemudian ini kita percaya sekali lagi adalah amanah dari Allah SWT,” kata Tito.

Tito pun pun meminta, para Pj Gubernur yang baru dilantik untuk lebih fokus memahami dan memajukan wilayah masing-masing. Mereka juga diminta untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat setempat.

Khusus kepada Pj Gubernur yang berasal dari Kemendagri, kata Tito, diharapkan mereka dapat memperkaya pengalaman di daerah, sehingga ke depan dapat lebih baik dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melekat pada Kemendagri.

“Pejabat-pejabat dari Kemendagri ini [perlu] memiliki pengalaman di daerah. Dengan makin banyak pengalaman di daerah maka akan memahami daerah dan kemudian setelah itu bisa membuat kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Selain itu, Tito juga berharap, Pj Gubernur yang baru dilantik mampu meningkatkan perekonomian dan menjalankan program unggulan di daerah masing-masing. Untuk itu, kerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dan adat, diminta untuk semakin ditingkatkan.

Bahkan, mereka juga diminta untuk mengawal dan menyukseskan pelaksanaan agenda nasional yang sangat penting, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November mendatang.

“Terakhir juga mengingatkan para Pj gubernur untuk segera menyiapkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sekaligus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” pungkas Tito. (*)

Sumber: JP Group