batampos – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti tingginya ongkos politik pada Pemilu 2024. Kondisi ini harus bisa dibenari oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk periode 2024-2029.

“Titipan saya Bapak Prabowo, Pemilu 2024 ini banyak hal yang mesti kita pelajari baik-baik, di satu sisi ada good news tetapi di sisi lain ada bad news, yang mengganggu pikiran kita adalah Pemilu kita ternyata ongkos politiknya makin besar, melampaui batas kewajaran. Demikian juga politik uang juga makin menjadi-jadi. Ini mesti diselamatkan,” kata SBY dalam acara buka puasa bersama Prabowo di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

SBY mengatakan, melihat kondisi politik semacam ini, tidak boleh rakyat dijadikan kambing hitam. Sebab, sistem pemilunya yang harus dibenahi.

“Kita tidak boleh menyalahkan rakyat, tetapi ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu diubah dan tentunya disempurnakan agar Pemilu 5 tahun mendatang dan seterusnya menjadi Pemilu yang baik,” imbuhnya.

Presiden keenam RI ini menilai, pemilu adalah masa depan Indonesia sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, perbaikan sistem ini ia titipkan kepada Prabowo.

“Saya percaya Bapak akan bisa melakukan perubahan dan perbaikan atas sistem pemilu yang lebih tepat dan lebih baik bagi bangsa Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan in you Bapak Prabowo we trust,” pungkas SBY.

Sebelumnya, KPU RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). “Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.

Hasyim menjelaskan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara. Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara.

Dalam hal ini, pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran meraih suara tertinggi pada Pilpres 2024. “Menetapkan hasil Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08.-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” ucap Hasyim.

Berdasarkan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, Prabowo-Gibran menang pada 36 provinsi. Disusul, Anies-Muhaimin menang di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara, Ganjar-Mahfud menelan kekalahan. (*)

batampos – Hingga Rabu (27/3) atau hari ke-6 pasca kejadian gempa berkekuatan magnitudo 6,5, gempa susulan masih terus terjadi di wilayah Kepulauan Bawean.

Sampai dengan Rabu (27/3) pukul 17.20 WIB, gempa susulan atau after shock telah terjadi sebanyak 327 kali. Akibat gempa susulan yang masih terus terjadi, masyarakat Pulau Bawean, baik di Kecamatan Sangkapura maupun Kecamatan Tambak memilih untuk tetap tidur di luar rumah. Karena itu, jumlah pengungsi pun terus bertambah.

Berdasar data Pusdalops BPBD Jatim, hingga Rabu (27/3) pukul 18.00 WIB, jumlah keseluruhan pengungsi dari Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak, tercatat sebanyak 34.049 jiwa. Jumlah itu meliputi, pengungsi anak-anak sebanyak 10.460 jiwa, pengungsi dewasa 18.599 jiwa, dan lansia 5.030 jiwa.

Lantaran jumlah pengungsi terus bertambah, dalam dua hari ini, Tim BPBD Jatim bersama Tim Gabungan dari BPBD Gresik, TNI, Polri, dan relawan, terus melakukan pendirian tenda. Baik tenda pengungsi, tenda keluarga, termasuk tenda dapur umum.

Hingga hari ini (27/3), sedikitnya 25 tenda telah berdiri untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Di antaranya, 2 unit tenda pengungsi, 2 unit tenda keluarga dome, 20 unit tenda keluarga BNPB, dan satu unit tenda dapur umum.

”Untuk hari ini, teman-teman TRC bersama Tim Gabungan mendirikan dua tenda ukuran 4×4 meter di Dusun Gunungmas dan Dusun Raba, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura,” ujar Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto, Rabu (27/3).

Selain pendirian tenda, Tim BPBD Jatim juga terus melakukan pendistribusian bantuan logistik dari posko induk di Kecamatan Sangkapura ke beberapa titik. Seperti Posko Dapur Umum (DU) Tagana di Kecamatan Tambak dan Posko DU TNI di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Sangkapura.

Seperti yang diketahui, bencana gempa bumi kali ini telah berdampak pada 17 desa di Kecamatan Sangkapura dan 13 desa di wilayah Kecamatan Tambak.

Selain di Bawean Gresik, kerusakan juga terjadi di enam daerah lain. Yakni Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Pamekasan.

Adapun rinciannya, terdiri atas rumah rusak ringan sebanyak 3.535 unit, rumah rusak sedang 1.575 unit, rumah rusak berat 943 unit. Sekolah rusak 91 unit, rumah sakit 6 unit, ponpes 8 unit, gedung kantor rusak 26 unit, tempat ibadah 187 unit, kandang ternak 1 unit, dan motor 3 unit. (*)

batampos – Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari peserta Pilpres 2024.

Juga meminta, MK dapat memutuskan agar KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang khusus untuk pasangan calon (paslon) Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, pada 26 Juni 2024.

“Mendiskualifikasi Prabowo-Gibran selaku paslon pserta Pilpres 2024. Memerintahkan pada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di seluruh tempat pemungutan suara, selambat-lambatnya pada 26 Juni 2024,” kata Todung saat membacakan petitum dalam sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2024 di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu (27/3).

Todung menjelaskan, perhelatan Pilpres 2024 banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Sebab, banyak dilakukan berbagai pelanggaran Pemilu yang seharusnya berjalan jujur, adil dan bebas.

“Sesuai Pasal 22e UUD 1945, pasal tersebut sudah dilanggar terang-terangan,” ucap Todung.

Todung menekankan, dalam membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024, MK harus berani melakukan pembuktian yang tidak sempit, yang hanya terbatas pada perolehan suara. Menurutnya, pembuktian itu harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pelanggaran yang dilakukan sejak prapencoblosan dan pascapencoblosan.

Pasalnya, dalam perkara PHPU selama ini MK hanya menyentuh masalah perbedaan perolehan suara, yang tidak melihat keseluruhan integritas Pemilu. Sebab, proses pada tahap prapencoblosan dan pascapencoblosa menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

“Desain MK dalam menyelesaikan PHPU adalah desain yang luas dan menyeluruh dalam artian memeriksa semua pelanggaran yang terjadi pada semua tahapan,” tegas Todung.

Todung berujar, makna itu sebagaimana diatur dalam Pasal 24c ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan MK menyelesaikan PHPU dengan melihat semua pelanggaran dalam semua tahapan.

“Memutus perselisihan tentang hasil pemilu jelas MK berwenang dan berkewajiban untuk memeriksa perkara PHPU dengan lengkap melihat semua tahapan dalam perspektif yang holistik. Inilah desain konstitusional hanya dengan membaca bunyi pasal itu,” pungkas Todung. (*)

batampos – Masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) tahap kedua resmi ditutup, Selasa (26/3) sore. Hasilnya, masih tersisa sekitar 3 ribu kursi, termasuk untuk usulan kuota cadangan.

Pengumuman lebih lanjut soal pengisian sisa kuota itu menunggu keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.

Hasil rekapitulasi Kemenag menyebutkan, sisa kuota khusus untuk pelunasan bipih tahap kedua sebanyak 3.001 kursi. Jika dihitung secara keseluruhan dengan sisa kuota pelunasan tahap pertama, terdapat sisa kuota 18.576 kursi.

Perincian pelunasan untuk tahap kedua adalah untuk kelompok jemaah berhak lunas, dari 18.562 kuota tersisa 1.755 kursi. Untuk kelompok petugas haji daerah (PHD) dari 1.572 kuota, masih tersisa 88 kuota.

Berikutnya, untuk kelompok pembimbing KBIHU dari 685 kuota, masih tersisa 299 kursi. Terakhir, untuk kelompok kuota cadangan, dari 2.915 kursi masih tersisa 859 kursi. Kuota terbesar untuk pelunasan bipih tahap kedua terdapat di Provinsi Jawa Barat sejumlah 4.577 orang. (*)