batampos – Penyidikan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kawasan Sagulung, Batam, memasuki babak baru. Polda Kepulauan Riau memastikan berkas perkara tahap I tengah dipersiapkan dan ditargetkan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Kasubdit Ditreskrimsus Polda Kepri, Kompol Tri Prasetyo, mengatakan penyidik saat ini fokus melengkapi seluruh alat bukti agar berkas perkara yang diserahkan ke jaksa penuntut umum benar-benar matang.

“Berkas tahap I sedang kami persiapkan. Insyaallah minggu depan akan kami limpahkan ke Kejaksaan Tinggi,” ujar Tri, Selasa (27/1).

Baca Juga: Ombudsman Kepri Nilai Rencana Pengangkatan Pegawai SPPG jadi PPPK Berpotensi Timbulkan Ketidakadilan

Ia menjelaskan, pada tahap ini penyidik memastikan seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, sehingga saat proses penelitian oleh jaksa tidak banyak ditemukan kekurangan.

“Di tahap I ini penyidik melengkapi semua alat bukti. Harapannya, ketika diteliti jaksa, tidak banyak catatan kekurangan,” katanya.

Terkait jumlah tersangka, Tri menegaskan hingga saat ini penyidik baru menemukan alat bukti yang mengarah pada keterlibatan satu orang. Belum ada bukti baru yang menguatkan keterlibatan pihak lain.

“Untuk tersangka, sampai saat ini kami baru menemukan alat bukti keterlibatan satu orang,” tegasnya.

Sebelumnya, Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Kepri juga menyampaikan bahwa penanganan perkara TPPO Sagulung masih menetapkan satu orang tersangka yang saat ini menjalani penahanan.

Baca Juga: Dishub Tegaskan Jukir yang Dikeroyok di Ocarina Petugas Legal, Minta Polisi Tindak Pelaku

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus TPPO Sagulung terungkap setelah Subdit PPA Ditreskrimum Polda Kepri membongkar dugaan praktik perekrutan dan penempatan perempuan, termasuk anak di bawah umur, sebagai Lady Companion (LC) di sejumlah tempat hiburan malam di Batam.

Dalam pengungkapan awal, polisi menemukan belasan korban yang ditempatkan di sebuah ruko yang dijadikan mess di kawasan Cipta Grand City, Sagulung. Para korban diduga direkrut melalui agensi tidak berizin dan diwajibkan menandatangani kontrak kerja sepihak dengan potongan penghasilan yang besar.

Penyidik juga mengungkap adanya korban anak yang tengah hamil, yang menjadi salah satu unsur pemberat dalam perkara tersebut. Hingga kini, Polda Kepri masih mendalami alur perekrutan, aliran dana, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan TPPO tersebut. (*)

Artikel Kasus TPPO Sagulung Segera Tahap I, Polisi Pastikan Satu Tersangka pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam angkat bicara terkait kasus pengeroyokan terhadap seorang juru parkir (jukir) bernama Amdi di kawasan pertokoan Ocarina, Pasir Putih, Bengkong, Kota Batam, Kamis (22/1) lalu. Korban mengalami luka hingga babak belur setelah diduga dikeroyok sejumlah orang.

Kepala Dishub Kota Batam, Leo Putra, menegaskan bahwa Amdi bukanlah jukir ilegal seperti yang dituduhkan massa. Ia memastikan korban merupakan anggota resmi Dishub yang telah terverifikasi dan terdaftar secara administrasi oleh Pemerintah Kota Batam.

“Itu anggota Dishub, bukan parkir ilegal,” tegas Leo saat dihubungi Batam Pos, Selasa (27/1) siang.

Baca Juga: Gegara Ponsel, Gadis di Sagulung Babak Belur Dianiaya Kekasih

Menurut Leo, insiden kekerasan tersebut dipicu persoalan penarikan tarif atau wilayah parkir yang dipersoalkan oleh sejumlah pihak di lokasi. Namun, ia menilai tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Dishub, kata Leo, meminta aparat kepolisian menindak tegas pelaku pengeroyokan dan memproses kasus ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pihaknya juga memastikan akan memberikan pendampingan penuh kepada korban hingga proses hukum tuntas.

“Kami akan melakukan pendampingan. Secara administrasi sudah jelas, korban adalah jukir yang teregistrasi di Dishub,” ujarnya.

Leo mengakui, persoalan parkir di Kota Batam memang kerap menimbulkan gesekan di lapangan. Namun ia menegaskan bahwa sistem perparkiran tidak boleh dikelola berdasarkan klaim sepihak atau penguasaan lapak.

“Perparkiran itu harus punya legalitas. Bukan soal ini wilayah saya atau itu wilayah kamu. Semua harus melalui Dishub,” kata Leo.

Ia menilai, pengelolaan parkir yang berada di bawah Dishub bukan hanya soal ketertiban, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menciptakan kejelasan dan rasa aman di tengah masyarakat.

Baca Juga: Polisi Imbau Warga Tidak Pancing Pelaku Kejahatan dengan Barang Berharga

Leo kembali menyampaikan keprihatinannya atas insiden pengeroyokan yang dialami anggotanya. Ia menegaskan bahwa Dishub menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan berharap kasus ini menjadi pembelajaran bersama.

“Kami sangat prihatin. Ini bukan sekadar soal parkir, tapi soal kekerasan. Kami berharap penegakan hukum berjalan dan kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.

Dishub juga mengimbau masyarakat agar memahami bahwa aktivitas perparkiran di Batam tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa legitimasi dari pemerintah melalui Dishub.

“Supaya masyarakat tahu, parkir itu ada aturannya dan tidak bisa dilakukan secara liar,” kata Leo. (*)
‎

Artikel Dishub Tegaskan Jukir yang Dikeroyok di Ocarina Petugas Legal, Minta Polisi Tindak Pelaku pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Lagat Siadari menilai rencana pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga kini masih belum jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Menurut Lagat, informasi mengenai kebijakan tersebut masih simpang siur. Pemerintah memang menyampaikan adanya peluang pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK, namun kebijakan itu tidak berlaku bagi seluruh pegawai, melainkan terbatas pada jabatan tertentu seperti kepala SPPG dan tenaga ahli gizi.

“Ini masih belum jelas dan simpang siur. Kami masih menunggu kebijakan resmi pemerintah seperti apa bentuk dan mekanismenya,” ujar Lagat, Selasa (27/1).

Ia menyebut kebijakan pengangkatan PPPK sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, Ombudsman Kepri menilai terdapat persoalan lain yang justru lebih mendesak dan seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan kepegawaian nasional.

Baca Juga: Ombudsman Kepri Tangani 156 Laporan Sepanjang 2025, Selamatkan Rp808 Juta Hak Masyarakat

Salah satu yang disoroti adalah nasib perangkat desa yang hingga kini belum mendapatkan perhatian optimal, padahal perannya sangat dekat dengan pelayanan masyarakat.

“Perangkat desa itu sudah lama, kenapa tidak diprioritaskan? Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Lagat juga menyoroti kondisi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk tenaga pendidik, yang hingga saat ini belum mendapatkan kepastian kesejahteraan akibat keterbatasan formasi PPPK.

Di Kepri, terdapat lebih dari 500 guru dan tenaga teknik tingkat SMA yang tidak dapat digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena keterbatasan regulasi.

“Padahal itu kebutuhan nyata di lapangan, terutama guru teknik. Formasinya tidak tersedia, sementara sekolah sangat membutuhkan,” ujarnya.

Baca Juga: Dinkes Batam Targetkan Three Zero Kasus HIV/AIDS

Menurut Lagat, munculnya program baru seperti SPPG yang langsung membuka peluang pengangkatan PPPK berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat, khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga teknis yang telah lama mengabdi namun belum memperoleh kepastian status maupun kesejahteraan.

“Oleh karena itu, kami masih menunggu kebijakan pemerintah yang konkret dan jelas terkait rencana pengangkatan PPPK untuk pegawai SPPG ini,” kata dia.

Ia menambahkan, Ombudsman RI Perwakilan Kepri terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program SPPG. Namun, pihaknya mendorong agar pemerintah dalam mengambil kebijakan kepegawaian tetap mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan skala prioritas agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. (*)

Artikel Ombudsman Kepri Nilai Rencana Pengangkatan Pegawai SPPG jadi PPPK Berpotensi Timbulkan Ketidakadilan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepolisian Sektor Lubuk Baja mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan, khususnya saat beraktivitas di luar rumah maupun berada di pusat perbelanjaan dan lokasi keramaian.

Imbauan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya kasus kejahatan jalanan yang menyasar kelengahan warga, seperti kasus pencopetan warga negara Singapura yang viral belum lama ini.

Kapolsek Lubuk Baja Kompol Deni Langie melalui Kanit Reskrim Iptu Noval Adimas menegaskan, kewaspadaan individu menjadi faktor penting dalam mencegah tindak kriminal. Menurutnya, pelaku kejahatan kerap memanfaatkan situasi ramai dan kurangnya perhatian korban terhadap barang bawaan.

Baca Juga: Gegara Ponsel, Gadis di Sagulung Babak Belur Dianiaya Kekasih

“Ketika berada di pasar, pusat perbelanjaan, atau tempat umum lainnya, masyarakat harus lebih waspada. Jangan lengah, karena pelaku biasanya mencari celah dari kelalaian korban,” ujar Iptu Noval dalam keterangannya.

Polisi juga mengingatkan warga agar tidak membawa perhiasan atau barang berharga secara berlebihan saat bepergian. Aksesori mencolok, uang tunai dalam jumlah besar, maupun barang mewah dinilai dapat menarik perhatian pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

Selain itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menyimpan barang pribadi. Dompet, ponsel, dan tas sebaiknya diletakkan di tempat aman dan mudah diawasi, serta tidak dibiarkan terbuka atau berada di posisi rawan dicopet.

Tidak hanya di area pejalan kaki, perhatian juga perlu diberikan pada aspek keamanan kendaraan. Polisi mengingatkan warga untuk selalu memastikan kendaraan terkunci dengan baik saat diparkir, menggunakan pengaman tambahan bila perlu, serta memilih lokasi parkir yang aman dan terpantau.

Baca Juga: Dua Pelaku Hipnotis Lintas Provinsi Ditangkap, Korban Terakhir adalah Seorang Dokter

“Kejahatan tidak hanya terjadi saat berjalan kaki, tapi juga saat kendaraan diparkir. Pastikan kunci ganda digunakan dan jangan meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan,” tegas Iptu Noval.

Imbauan ini disampaikan sebagai bentuk peringatan dini kepada masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. Polisi berharap kesadaran bersama dapat menekan angka kriminalitas, terutama di kawasan yang ramai aktivitas warga.

Di sisi lain, Polsek Lubuk Baja menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan. Namun, peran aktif masyarakat dalam menjaga diri dan lingkungannya dinilai tetap menjadi kunci utama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.(*)

Artikel Polisi Imbau Warga Tidak Pancing Pelaku Kejahatan dengan Barang Berharga pertama kali tampil pada Metropolis.