batampos – Nasib revitalisasi Pasar Loka di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, kian tak menentu. Proyek yang direncanakan dibangun menggunakan dana APBN 2025 dengan nilai anggaran Rp27,5 miliar itu dipastikan gagal terealisasi.

Gagalnya pembangunan pasar tersebut menjadi sorotan serius, mengingat Pasar Loka selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat Anambas. Pasar ini menampung pedagang kecil hingga menengah yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas jual beli harian.

Selain berfungsi sebagai sentra perdagangan, Pasar Loka juga memiliki posisi strategis. Letaknya berada di kawasan muka pintu kedatangan Tarempa, ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga menjadi wajah awal yang dilihat pengunjung maupun pendatang.

Dengan posisi tersebut, revitalisasi Pasar Loka sejatinya diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli, mempercantik tata kota, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara lebih optimal.

Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, mengatakan pemerintah daerah masih berupaya agar proyek revitalisasi tersebut dapat kembali dilanjutkan. Untuk itu, Pemkab Anambas telah melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat.

“Kita tetap usahakan supaya revitalisasi Pasar Loka bisa dilanjutkan. Kemarin saya sudah ke Kementerian Perdagangan,” ujar Aneng, Rabu (28/1).

Meski demikian, Aneng mengaku kecewa atas gagalnya pembangunan pasar yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut. Ia menyebut kondisi ini mencoreng wajah daerah, terlebih proyek tersebut menjadi harapan besar para pedagang.

Menurut Aneng, kegagalan revitalisasi Pasar Loka disebabkan oleh ketidakseriusan pihak kontraktor, PT Triderrick Sumber Makmur (TSM). Sejak awal, pemerintah daerah telah mengingatkan kontraktor agar bekerja sesuai rencana, namun tidak direspons dengan progres yang signifikan.

“Dari awal sudah kita ingatkan, tapi tidak ada perkembangan berarti. Akhirnya proyek ini gagal dibangun,” tegasnya.

Selain minimnya progres pekerjaan, Aneng juga menyoroti adanya ketidaksesuaian teknis di lapangan. Ia menyebut pondasi bangunan yang seharusnya menggunakan sistem pailing justru dikerjakan dengan sistem cincin sumur, yang dinilai tidak sesuai perencanaan awal.

“Kalau soal gagal dibangun, jelas karena kontraktor. Kita serahkan saja ke aparat penegak hukum,” katanya.

Kegagalan proyek tersebut turut dirasakan para pedagang Pasar Loka. Didi, salah seorang pedagang, mengaku kecewa karena hingga kini harus menyewa tempat lain untuk berjualan.

Menurut Didi, sejak proyek revitalisasi dimulai hampir setahun lalu, ia terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa lapak sementara yang lokasinya kurang strategis.

“Sudah hampir setahun kami sewa di tempat lain. Biayanya lumayan, tapi pembelinya sepi karena lokasinya tidak strategis,” ujar Didi yang membuka usaha kedai kopi.

Ia berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera menemukan solusi agar revitalisasi Pasar Loka dapat kembali dilanjutkan. Pasar yang direncanakan dibangun tiga lantai itu dinilai sangat dibutuhkan untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

“Harapan kami sederhana, pasar ini bisa selesai dan kami bisa kembali berjualan dengan tenang di tempat sendiri,” tutupnya. (*)

Artikel Proyek Revitalisasi Pasar Loka Anambas Mandek, Ini Kata Bupati Aneng pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk penguatan komitmen pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pencanangan tersebut ditandai dengan apel khusus serta penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kejari Bintan di halaman kantor Kejari Bintan, Bintan Buyu, Selasa (27/1).

Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Rusmin, menegaskan pencanangan Zona Integritas menjadi komitmen resmi institusinya dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Ini merupakan wujud komitmen Kejari Bintan untuk memperkuat integritas aparatur, mencegah praktik korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Rusmin, Rabu (28/1).

Melalui Pakta Integritas tersebut, seluruh pegawai Kejari Bintan berkomitmen untuk tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pegawai juga menyatakan kesiapan melaporkan setiap indikasi KKN serta menolak pemberian maupun penerimaan suap dan gratifikasi.

Rusmin menambahkan, pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem kerja yang berorientasi pada pencegahan korupsi, peningkatan kinerja aparatur, serta penguatan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

“Kami akan terus melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas,” tegasnya.

Sebagai simbol komitmen bersama, Kejari Bintan turut melepas burung merpati dan memasang selempang Duta Layanan. Duta Layanan diharapkan menjadi teladan dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, profesional, dan bebas dari praktik KKN. (*)

Artikel Kejari Bintan Perkuat Pelayanan Bersih lewat Zona Integritas WBK-WBBM pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjunguban menggelar latihan boarding officer di Perairan Tanjunguban, Kabupaten Bintan, Rabu (28/1).

Latihan ini digelar untuk menguji kesiapan armada dan personel dalam mengamankan kapal yang diduga melanggar aturan pelayaran.

Dalam skenario latihan, Pangkalan PLP Tanjunguban menerima informasi adanya kapal tanker yang terindikasi tidak membawa dokumen barang serta tidak mengibarkan bendera kebangsaan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) langsung bergerak menuju lokasi menggunakan rescue boat.

Petugas bersenjata laras panjang kemudian melakukan proses boarding ke atas kapal setelah kondisi dinyatakan aman. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen kapal, muatan, serta identitas kru kapal.

Selain itu, petugas juga mengecek palka kapal dan melakukan penggeledahan terhadap seluruh kru. Dalam proses tersebut, salah satu kru sempat melakukan perlawanan dan langsung diamankan oleh petugas dengan tindakan pengamanan berupa pemborgolan.

Usai pemeriksaan, kapal tanker tersebut dinyatakan diamankan sebagai bagian dari skenario latihan.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Zulkarnaen, mengatakan latihan boarding officer bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan personel dan armada Pangkalan PLP Tanjunguban dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut.

“Latihan ini menjadi bagian dari upaya kami dalam mempersiapkan personel sebagai pengawas di wilayah perairan,” ujar Zulkarnaen.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pangkalan PLP Tanjunguban, Alfaizul, menyebut latihan tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi KPLP dan Pangkalan PLP Tanjunguban.

“Sebelumnya kami juga telah melaksanakan simulasi penanggulangan tumpahan minyak dan kebakaran kapal,” kata Alfaizul.

Ia berharap melalui latihan ini, kesiapan personel dan armada Pangkalan PLP Tanjunguban dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah perairan dapat terus meningkat. (*)

Artikel Latihan Boarding Officer, PLP Tanjunguban Simulasikan Pengamanan Kapal Bermasalah pertama kali tampil pada Kepri.