batampos – Perundingan gencatan senjata yang dilakukan masih buntu. Seorang pejabat senior Hamas mengatakan bahwa pada Selasa (19/3) malam, Israel menolak proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh kelompok pejuang Palestina itu.

”Faktanya, mereka mencabut persetujuan yang sebelumnya diberikan kepada kami dan para mediator,” kata Osama Hamdan pada konferensi pers di Beirut dilansir dari Reuters.

Dia mengatakan, PM Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya bertanggung jawab atas kegagalan proses perundingan. Termasuk upaya pembebasan sandera dengan imbalan tahanan Palestina dan menghentikan pertempuran di Gaza. Upaya perundingan tersebut telah dimulai kembali sejak awal pekan lalu.

Terpisah, AS telah mengedarkan draf resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata segera terkait dengan pembebasan sandera di Jalur Gaza. Dilansir dari Agence France-Presse (AFP), kepastian itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken saat melakukan kunjungan ke Timur Tengah. Dalam kunjungan itu, Israel disebut menjadi salah satu yang dia kunjungi.

AS yang merupakan sekutu terbesar Israel sebelumnya berkali-kali memveto pemu-ngutan suara di DK PBB. Februari lalu, Negara Paman Sam itu juga pernah menyatakan keberatannya atas penggunaan istilah ”segera” dalam draf gencatan yang diajukan Aljazair.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, Washington telah meningkatkan tekanan kepada Israel. Tekanan itu juga diiringi dengan dorongan kepada Hamas agar segera membebaskan sandera.

Baca Juga: MK Putuskan Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong dalam KUHP

”Kami sangat berharap negara-negara akan mendukungnya. Saya pikir hal itu akan mengirimkan pesan yang kuat, sinyal yang kuat,” kata Blinken.

Dalam kunjungan ke Timur Tengah, Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan. Serta mengadakan pembicaraan dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Kunjungan Blinken menjadi yang keenam sejak serangan Israel 7 Oktober lalu. Tur tersebut berjalan paralel dengan perundingan di Qatar saat para mediator bertemu untuk hari ketiga pada Rabu (20/3) dalam upaya merealisasikan gencatan senjata.

Di tengah kondisi yang masih memanas, Arab Saudi mengumumkan akan menyumbangkan 40 juta dolar AS (USD; sekitar Rp 625 miliar) kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Pusat Bantuan dan Bantuan Kemanusiaan Raja Salman (KSrelief) mengatakan, dana tersebut akan mendukung upaya bantuan kemanusiaan UNRWA di Jalur Gaza. ”Dana tersebut akan menyediakan makanan bagi lebih dari 250.000 orang dan tenda untuk 20.000 keluarga,” kata KSrelief.

Baca Juga: Polri Pastikan Kamtibmas Pasca Penetapan Hasil Pemilu 2024 Berjalan Aman

Usai Sentil Biden, PM Irlandia Mundur

Terpisah, kabar mengejutkan datang dari PM Irlandia Leo Varadkar. Dia memutuskan mundur dari jabatannya. ”Saya mundur sebagai presiden (partai) dan pemimpin Fina Gael efektif pada hari ini dan juga mundur sebagai taoiseach (PM Irlandia) segera setelah penerus saya mengambil alih kantor,” ujar Varadkar.

Dia mengumumkan pengunduran dirinya setelah bertemu Presiden AS Joe Biden di Washington. Saat bicara di Gedung Putih, Varadkar juga menyentil Biden atas perang di Gaza. Selama ini, Irlandia adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. (*)

Sumber: JP group

batampos – Nasib kurang baik dialami sejumlah calon legislatif. Meski berhasil mendulang banyak suara, namun terancam gagal melenggang ke senayan akibat partai gagal memenuhi ambang batas parlemen 4 persen.

Caleg PPP Achmad Baidowi misalnya, dia bahkan bertengger di posisi kedua suara. Maju di Dapil Jatim XI, pria yang akrab disapa Awiek itu sukses meraih 359.189 suara. Namun suara PPP 3,87 persen.

Dari PSI, ada nama Grace Natalie. Wakil Dewan Pembina PSI itu maju di Dapil Jakarta II dan sukses meraih 193.556 suara. Sayangnya, suara PSI hanya ada diangka 2,81 persen.
Nama lain ada dari Partai Perindo.

Sosok yang menjabat Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo itu sejatinya meraih suara terbanyak di Dapil II Nusa Tenggara Barat. Yakni 182.024 suara. Namun, suara partainya hanya 1,29 persen.

Meski demikian, tidak semuanya menyerah begitu saja. Awiek misalnya, memastikan DPP PPP masih terus berjuang untuk bisa lolos ke Senayan. PPP kini sedang mempersiapkan diri untuk mengajukan gugatan PHPU ke MK. Berbagai data, barang bukti, dan saksi sedang dipersiapkan. ”Masih finalisasi dari tim hukum,” terang Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kemarin.

Awiek mengatakan, banyaknya suara yang dia dapatkan merupakana amanah dari masyarakat yang harus di-pertahankan. ”Untuk itu akan kami gugat ke MK, karena bagi kami satu suara itu wajib dipertahankan, apalagi sampai ratusan ribu suara,” tegasnya.

Kapan gugatan akan diajukan? Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi belum bisa memastikan. Dia masih enggan menyebutkan waktu pengajuan permohonan ke MK. Yang jelas, partainya mempunyai waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan setelah hasil pemilu ditetapkan KPU RI.

PPP sangat siap menghadapi pengujian PHPU di MK. Sebab, kata Awiek, pihaknya mempunyai data yang sangat lengkap. Semua bukti itu akan dilampirkan untuk menjadi bahan gugatan di MK. ”Kami ingin mengembalikan suara PPP yang hilang. Menurut hitungan kami, PPP harusnya sudah bisa mencapai 4,04 persen,” bebernya.

Dia menegaskan, ada banyak suara PPP yang bergeser dan hilang. Menurutnya, ada 100 ribu sampai 150 ribu suara yang bergeser. Pihaknya akan berusaha membuktikan kejanggalan itu. Bahkan, timnya akan menjelasakan dimana saja pergeseran itu terjadi.

Suara PPP banyak bergeser di Papua, yaitu Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Sebenarnya, partainya sudah menyampaikan masalah tersebut ke Bawaslu RI. Menurutnya, di daerah itu diterapkan sistem noken. Tim PPP menemukan bahwa noken yang seharusnya dari masyarakat adat, tetapi noken dilakukan oleh KPU.

Awiek menegaskan, seharusnya hal itu tidak boleh terjadi. Karena kejanggalan itu, suara PPP banyak yang berpindah ke partai lain. Selain Papua, di Jawa Barat juga terjadi pergeseran dan penggelembungan suara dari partai lain yang merugikan PPP.

Tentu, kata Awiek, pihaknya akan all out di sidang MK, karena suara yang diberikan kepada PPP merupakan titipan dan amanat dari umat yang harus dikawal. ”Dan kita tidak boleh kendor, tetap sema-ngat terhadap segala hal yang menjadi dinamika politik selama ini,” paparnya.

Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto me-ngatakan, pihaknya mendukung PPP melakukan gugatan ke MK. Bukan hanya dukungan spirit dan motivasi, tapi juga dukungan data C1 yang dikumpulkan para saksi.

”Data kami cukup lengkap,” terang Hasto saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, kemarin.

Dia menyatakan, keadilan harus ditegakkan dalam pesta demokrasi. Jangan sampai operasi politik yang dilakukan karena ambisi kekuasaan akan menghilangkan PPP yang mempunyai sejarah panjang dalam berpolitikan Indonesia.

Hasto menegaskan, jangan sampai karena PPP mendukung pasangan Ganjar-Mahfud, kemudian partai Islam itu dihilangkan dari sejarah politik Indonesia. ”Itu sudah kebangeten. Maka kami akan mendukung PPP,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengisyaratkan tidak akan melakukan gugatan ke MK. Dia menilai, proses pemilu sudah berjalan cukup baik. Dia juga menyadari, selisih suara untuk memenuhi ambang batas 4 persen cukup jauh.

”Kalau kami santai aja. Legawa banget,” kata Kaesang di Basecamp DPP PSI Jakarta.

Meski gagal di level pusat, Kaesang mengklaim di level daerah PSI naik signifikan. Bahkan mencapai 200 persen dibanding 2019. Untuk itu, pihaknya akan tetap berjuang dengan cara lain. Salah satunya di Pilkada.

Sebab di sejumlah kota, kursi PSI cukup banyak. Misalnya di DPRD Nusa Tenggara Timur 6 Kursi, DPRD Jakarta 8 Kursi, Solo dan Semarang 5 kursi, dan banyak daerah lainnya.

Kaesang juga menambahkan, di level nasional, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk menyusun strategi lima tahun ke depan. ”Supaya di 2029 kita juga bisa lebih baik dari pemilu kali ini,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP group