batampos – Peristiwa kecelakaan saat bermain gokart di Golden Prawn, Bengkong, menyita perhatian wisatawan. Pasalnya dalam kejadian nahas tersebut menewaskan seorang perempuan Warga Singapura.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan setiap pengelola tempat wisata saat menjalankan lokasi pariwisata untuk kunjungan wisatawan harus melakukan pengawasan

“Tentu dengan pengendalian serta pengawasan secara keseluruhan termasuk terhadap wisatawan,” katanya.

Atas peristwa tersebut Polda Kepri melalui Direktorat Pamobvit (subdit pam wisata) siap melakukan pengawasan ketat terhadap area wisata, patroli keamanan yang rutin, serta penanganan cepat terhadap situasi darurat.

Baca Juga: Dalami Kerugian Negara Dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS TK, BPK Pusat Akan Turun Ke Batam

“Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pengunjung merasa aman dan nyaman selama berkunjung di destinasi pariwisata,” ujarnya.

Sebelumya, kecelakaan maut yang menimpa WNA asal Singapura itu bermula saat korban bermain mobil gokart di Golden City Go Kart, Bengkong, Batam. Korban diketahui menggunakan mobil gokart dengan nomor 14.

“Saksi mata melihat korban membawa mobil gokart nomor 14 dan mengelilingi sebanyak 2 putaran. Dengan kondisi laju kemudian korban terlihat menabrak ban pembatas jalan arena gokart,” ujarnya.

Melihat kejadian itu saksi yang merupakan pengelola area bermain mobil gokart itu langsung menghampiri korban. Saat itu helm yang digunakan korban terlihat sudah lepas dan rambut panjang korban terlilit di mesin mobil gokart.

Baca Juga: Pekan Depan Dishub Tertibkan Jukir Liar

“Saat saksi menghampiri korban dan melihat helm yang korban pakai sudah lepas dan rambut korban yang panjang terlilit di as roda belakang mesin gokart sehingga rambut korban yang terlilit tersebut tercabut dari kulit kepala,” ujarnya.

Korban kemudian langsung dievakuasi ke RS Budi Kemuliaan. Namun saat tiba di rumah sakit nyawa korban tak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Yamazaki Yusuke, 40, buronan Interpol (blue notice) yang ditangkap Satpolairud Polresta Barelang tersandung kasus penipuan sebesar Rp 4 Miliar Yen atau Rp 416 Miliar di negara asalnya Jepang.

Penipuan tersebut dilakukannya terhadap Warga Negara Jepang saat menjalani usaha peternakan. Tersangka melakukan investasi bodong pada tahun 2018-2019.

“Yang bersangkutan bermasalah di sana (Jepang). Kasus penipuan,” ujar Wakapolresta Barelang, AKBP Syafrudin Semidang Sakti di Mapolresta Barelang, Kamis (22/2) siang.

Syafrudin menjelaskan tertangkapnya buronan ini berawal saat personel Satpolairud Polresta Barelang melakukan patroli di Perairan Tanjung Kelingking, Galang, pada 31 Januari lalu sekitar pukul 12.00 WIB.

Di lokasi, polisi mengamankan boat bermuatan 7 orang dengan identitas yaitu Hasan, 23, sebagai tekong, Rizkan, 22, sebagai ABK, dan lima orang penumpang yang terdiri atas satu orang pria berkewarganegaraan asing (WNA) serta dua orang pria dan dua orang wanita yang merupakan WNI.

“Mereka menggunakan boat mesin 40 PK dengan tujuan Malaysia,” katanya.

Baca Juga: Polisi Sidik Penyebab Tewasnya Wisatawan Singapura saat Main Gokart di Golden Prawn

Dengan diamankannya WNA tersebut, kata Syafrudin, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri dan Imigrasi.

“Awalnya saat dilakukan pemeriksaan, dokumen tidak sah. Terkait WNA penyidikan diserahkan (Divhubinter dan Imigrasi),” ungkapnya.

Kepada polisi, Yamazaki mengaku sebelum ke Batam ia bersembunyi di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia menuju Batam menggunakan jalur laut.

“Kita masih melakukan pendalaman. Apakah ada orang yang mengarahkan atau mendapinginya,” kata Syafrudin.

Yamazaki diketahui masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 2 April 2021 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menggunakan paspor No. TR3821024. Yamazaki kemudian masuk DPO Interpol (Blue Notice) dengan Nomor Notice: B-3931/12-2022 atas dugaan pelanggaran penipuan pada tahun 2022.

“Dalam pelariannya, yang bersangkutan ini berpindah-pindah. Tidak diam di satu tempat,” terang Syafrudin.

Selain melarikan diri ke Indonesia, Yamazaki juga sempat bersembunyi di Hongkong, Thailand, Uni Emirat Arab (UAE), Bulgaria, hingga Turki.

Baca Juga: RSUD Embung Fatimah Tangani Puluhan Pasien Gangguan Jiwa Dalam Sehari

Sementara Kepala Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Samuel Toba mengatakan Yamazaki berhasil masuk ke Indonesia sebelum dikeluarkannya (blue notice).

“Kami saling berkoordinasi, koordinasi dengan konsulat Jepang akan dipulangkan, deportase masukkan ke dalam daftar cekal agar tidak masuk ke Indonesia lagi,” katanya.

Sementara Kasat Polairud Polresta Barelang, AKP I Gusti Bagus Krisna Fuady mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

Para korban diketahui membayar Rp 5-8 juta untuk berangkat ke Malaysia. Sedangkan tekong dan ABK mendapatkan bayaran Rp 300 ribu perorangnya.

“Siapa saja yang terlibat masih pengembangan,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

batampos – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam, Reza Khadafi menjelaskan untuk mempermudah investasi, pengusulan perizinan saat ini sudah satu pintu.

“Tidak benar kalau ada yang bilang masih bercabang atau terpisah. Semua harus melalui sistem OSS,” kata dia saat dihubungi, Rabu (22/2).

Ia mengungkapkan semua perizinan merupakan satu bagian. Ketika usulan atau permohonan masuk ke DPMPTSP, misalnya untuk pengurusan AMDAL, itu akan diteruskan perizinannya ke dinas terkait, yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam.

“Dinas teknis melakukan pengecekan terkait perizinan yang masuk tersebut. Mereka (DLH, red) mengecek kondisi di lapangan, kalau sudah sesuai baru mereka kirim balik ke kami, setelah itu baru kami approved. Jadi tetap satu tidak ada yang terpisah,” kata dia.

DPMPTSP Kota Batam menjadi koordinasi di dalam perizinan yang dikeluarkan. Tetap satu pintu, semua perizinan masuk melalui DPMPTSP. “Semua masuknya ke kami,” imbuhnya.

Baca Juga: Sepanjang 2024, Imigrasi Batam Deportasi 49 WNA Didominasi Pelaku Ilegal Fishing

Reza menambahkan hal ini sama dengan perizinan klinik kesehatan. Usai perizinan ini masuk ke sistem, secara otomatis dinas teknis akan menerima pemberitahuan mengenai perizinan ini.

“Jadi sistem yang deliver ke dinas ke Dinkes untuk dilakukan pengecekan. Tidak mungkin kita Acc saja, soalnya ini kan risiko tinggi. Kalau nanti bermasalah limbahnya bagaimana. Makanya penting sekali peran dinas teknis ini,” terang Reza.

Setelah pengecekan ke lapangan, dan dinyatakan semua sesuai, maka berkas akan kembali ke DPMPTSP untuk segera disetujui. Sehingga perizinan selesai.

“Semua seperti itu, karena itu lah gunanya dinas teknis. Kami tidak punya kemampuan dalam menghitung, validasi, verifikasi, makanya harus ada keterlibatan dinas teknis,” imbuhnya.

Reza menambahkan semua sudah diatur, dan tertuang dalam undang- undang nomor 11 tahun 2021 tentang cipta kerja, dan turunannya PP nomor 5 tahun 2021, serta Perwako nomor 66 tahun 2023 terkait fungsi dinas teknis dalam perizinan.

Keberadaan dinas teknis tetap dibutuhkan. Mereka lebih kepada teknis pelaksanaan bagaimana, dan bukan perizinan lagi.

Baca Juga: Rambut Terlilit Mesin, WNA Singapura Tewas Saat Bermain Gokart, Keluarga Korban Tak Menuntut

Mantan Camat Sagulung ini mencontohkan, misalnya ada permohonan yang masuk untuk pembangunan satu tingkat, namun di lapangan berdiri tiga tingkat. Ini kan harus dikaji risiko dan dampak dari pembangunan tersebut.

“Pertama apakah bangunan tersebut membahayakan bagi lingkungan sekitar. Kedua juga soal retribusi daerah dari IMB atau sekarang kita sebut PBG. Inilah tugas dinas teknis tadi,” demikian Reza.

Ia mengungkapkan, jika syarat perizinan tidak lengkap, maka izin tidak bisa diproses. Jadi DPMPTSP akan menyaring syarat administrasinya terlebih dahulu.

“Kami cek dulu kelengkapan syarat administrasinya. Kalau sudah lengkap, langsung diproses dan dilanjutkan ke dinas teknis melalui sistem online,” ucapnya.

Selanjutnya, dinas teknis akan menindaklanjuti perizinan tersebut. Misalnya menghubungi yang bersangkutan, melakukan verifikasi, validasi, dan tinjau lokasi.

“Kalau tuntas akan dikembalikan ke kami,” dan izinnya diproses,”

Menurutnya, tidak semua perizinan itu membutuhkan tindak lanjut dari dinas teknis. Misalnya pengurusan NIB untuk UMKM. Untuk yang ini langsung diproses, dan tidak perlu ke Dinas UMKM.

Khusus untuk perizinan dengan risiko menengah tinggi, itu membutuhkan penilaian dari dinas teknis.

“Misalnya PBG, tentu harus dicek dulu detail bangunan yang diusulkan. Jangan- jangan tidak ada ruang terbuka untuk paritnya. Nanti kalau banjir, yang salah pemerintah. Ini lah fungsi dari dinas teknis tadi. Meminimalisir risiko menengah tinggi terjadi,” ucapnya. (*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Penyidikan dugaan korupsi jasa kontruksi pembangunan gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang masih berproses di Kejaksaan Negeri Batam. Penyidik juga belum berani menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut, meski sudah ada nama calon tersangka.

Kasi Intel Kejari Batam, Andreas Tarigan mengatakan pihaknya masih menunggu nilai pasti kerugiaan negara dari ahli dalam hal ini BPK.

“Ya kami masih menunggu, nilai kerugiaan belum ada, jadi belum bisa menetapkan tersangka,” kata Andreas.

Dikatakan Andreas, informasi yang diterima dari penyidik pidsus, tim BPK pusat akan turun langsung ke Batam dalam waktu dekat. Dimana BPK akan meninjau langsung lokasi yang rencananya akan dibangun gedung BPJS TK Sekupang di kawasan Sagulung.

“BPK akan turun langsung ke Batam. Namun untuk waktunya belum pasti,” ujar Andreas.

Baca Juga: Kejaksaan Terima Pelimpahan Berkas Judi Bola

Meski belum ada kerugiaan negara, untuk proses penyidikan terhadap dugaan korupsi tersebut tetap berjalan. Penyidik masih melengkapi keterangan saksi dan lainnya yang masih dirasa kurang.

“Proses penyidikan masih terus berlangsung, sembari Menunggu nilai kerugiaan negara,” tegas Kasna Dedi.

Beberapa waktu lalu, Kasna menyebutkan jika jaksa menemukan kerugiaan negara sekitar Rp 800 juta atas dugaan korupsi jasa rekontruksi pembangunan gedung BPJS TK di Sagulung. Namun untuk nilai pasti, harus ada perhitungan dari ahli keuangan, dalam hal ini BPK.

Diketahui proyek jasa kontruksi renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang di 5 ruko kawasan Sagulung diduga merugikan negara Rp 1 miliar lebih. Dimana, untuk tahap awal, penyidik banyak menemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian pada proyek dengan Anggara Rp 9,2 miliar itu.

Lima ruko yang berada di kawasan Sagulung itu dibeli pada tahun 2019 lalu oleh BPJSTK Pusat. Total harga kelima ruko yang sudah siap huni itu yakni Rp 6,9 miliar.

Baca Juga: Satgas Antimafia Bola Polri Bongkar Judi Online Omzet Rp 15 Miliar, 4 Tersangka Ditangkap dan Diserahkan ke Kejari Batam

Namun pada tahun 2022 lalu, BPJSTK kemudian menganggarkan Rp 9,2 miliar untuk proyek renovasi ke 5 ruko tersebut menjadi gedung. Hampir seluruh bagian ruko itu dirombak dan dihancurkan untuk dibuat menjadi satu gedung.

Namun sayang, proyek yang dijadwalkan selesai dalam 180 hari kerja itu tak berjalan sesuai rencana. Pekerjaan konstruksi pada saat progres kurang lebih 5 persen dihentikan, hal itu menyebabkan pengerjaan proyek itu terbengkalai sampai saat ini.

Penyidik juga menemukan adanya ketidakprofesionalan perencanaan renovasi ruko tersebut, yang diduga menjadi salah satu penyebab proyek itu tak berjalan sebagaimana mestinya.(*)

Reporter: Yashinta