batampos – Edisi ke-20 Pameran Tekstil dan Garmen terbesar di Asia Tenggara kembali di gelar di Jakarta International Expo, diselenggarakan oleh Peraga Expo bersama dengan Asosiasi Petekstilan Indonesia (API) serta beberapa asosiasi lainnya.

Berlangsung selama 4 (empat) hari, 20-23 Maret 2024 (Rabu – Sabtu), INDO INTERTEX 2024 menghadirkan lebih dari 600 perusahaan dari 16 negara yang akan menampilkan penampilan spektakuler teknologi dan inovasi terbaru dari mesin tekstil, garmen dan digital printing, bahan baku, teknologi digitalisasi, kimia tekstil, pewarna tekstil, aksesoris, hingga produk tekstil lainnya di dalam area seluas 35.000 sqm.

“Tekanan ekonomi global 2024 masih diliputi ketidakpastian, namun pemerintah optimis bahwa ekonomi Indonesia berdaya tahan dan industri (Tekstil dan Produk Tekstil) TPT, yang akan menjaga daya tahun perekonomian Indonesia,” ucap Dr. Ir. Taufik Bawazier, M.Si. Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF), Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan data yang diolah Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, industri tekstil dan pakaian memberikan kontribusi sebesar 6.05% pada PDB industri pengolahan non – migas dengan nilai ekspor mencapai USD 6,2 miliar pada periode Januari – September 2023. Melanjutkan tren postitif tersebut, di tahun 2024 Pemerintah akan kembali menjalankan program andalan restrukturisasi mesin untuk para pelaku usaha industri tekstil.

“Hasil evaluasi program restrukturisasi di tahun 2023 menunjukkan dampak positif terhadap kinerja industri penerima program insentif. Hal tersebut dilihat dari sisi peningkatan kapasitas, produktivitas, efisiensi energi, penyerapan tenaga kerja hingga penjualan,” jelas Jemmy Kartiwa Saatratmaja, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia.

“INDO INTERTEX memainkan peran penting bagi para pelaku industri tekstil di Indonesia karena menjadi satu – satunya wadah yang kredibel untuk merintis, memperluas hingga memimpin transformasi sektor tekstil & garmen lokal dengan memperkenalkan teknologi baru dari dunia,” ujar Paul Kingsen, Direktur Utama Peraga Expo.

Beberapa nama besar di industri tekstil yang berpartisipasi di pameran tahun ini, antara lain AGANSA, SIGMA, APR, LENZING , dan masih banyak lagi. Teknologi-teknologi yang diperkenalkan adalah teknologi massive yang mendukung konsep industri ramah lingkungan.

Selama periode pameran, INDO INTERTEX 2024 juga akan menghadirkan rangkaian sesi informatif dan mendidik tentang tren dan teknologi terkini di industri tekstil dan garmen yang dikemas dalam berbagai seminar. Acara ini akan diselenggarakan bersama asosiasi dan juga komunitas pendukung yang akan membahas berbagai tema menarik, yang akan dihadiri para pakar dan ahli tekstil dari pemerintah, asosiasi, dan juga peserta pameran.

Menjalankan kampanye sustainability merupakan rangka dalam mengurangi sampah tekstil di Indonesia. Tahun ini, INDO INTERTEX bekerja sama dengan komunitas untuk membuat program kreatif dalam bentuk kompetisi reworks, seperti mengubah yang biasa menjadi luar biasa dengan materi pakaian bekas pakai untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa fashion. Tentunya, akan kan ada banyak lagi program lain yang diselenggarakan, buah dari kolaborasi dengan komunitas – komunitas kreatif lainnya.

–Peraga Expo menargetkan akan ada sebanyak 12.000 pengunjung dari kalangan profesional maupun pelajar yang akan hadir memadati area pameran INDO INTERTEX 2024. Para pengunjung dapat mengakses area pameran secara gratis dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui link http://indointertex.com/visitor-registration/.

Penting bagi pelaku bisnis industri TPT untuk hadir di acara ini guna meningkatkan wawasan mengenai tren, inovasi dan, teknologi terbaru dalam industri tekstil dan garmen serta memperluas jaringan bisnis melalui program B2B match making. (*)

batampos – Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) menggelar rapat koordinasi perdana tahun 2024 dalam rangka sosialisasi kebijakan di dalam UU tersebut. Acara ini diikuti oleh perwakilan dari 18 pemerintah daerah Indonesia bagian barat, sebanyak 45 peserta hadir secara luring dan 246 peserta hadir secara daring di Jakarta.

Rapat koordinasi ini mengusung tema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta mengatakan, tujuan utama dari diselenggarakannya rapat koordinasi ini untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah. Sekaligus mencari upaya penyelesaian permasalahannya.

“Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus.” kata Arif, Kamis (14/3).

Sementara, Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa menjabarkan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan tren investasi semenjak diterbitkannya UU Cipta Kerja.

“Tahun 2023 kita melampaui target investasi yakni Rp 1.418 triliun, dan di tahun 2024 target investasi meningkat sebesar Rp 1600 triliun. Kita optimis mencapai target tersebut.” ungkap Tina.

Tina menambahkan, pencapaian tingkat investasi ini berkat andil pemerintah daerah bersama dengan para pelaku usaha, baik usaha mikro kecil, menengah, maupun usaha besar, yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini juga didorong dari kebijakan pemerintah dalam menerbitkan perizinan yang semakin mudah.

“Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi,” jelas Tina.

Dia menuturkan, sistem OSS (Online Single Submission) berbasis risiko ini merupakan bentuk integrasi seluruh perizinan di Indonesia. “Namun pada implementasi di lapangan masih banyak masalah yang ditemukan dan ada tumpang tindih peraturan. kami harapakan dalam sesi diskusi, setiap perwakilan pemerintah daerah dapat menjelaskan berbagai permasalahan yang ditemui dilapangan,” ucap Tina.

Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili menyampaikan, secara kebijakan sudah sangat baik, akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah teknis.

“Seperti sistem UI/UX dari website OSS RBA itu sendiri, terkadang masih suka error dan tampilannya membingungkan kami sebagai user,” ungkap Rohili.

Selanjutnya permasalahan terkait sistem verifikasi yang terlalu ‘mudah’. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi D.I. Jogjakarta, Nuri. Menurutnya, dalam sektor pariwisata masih banyak modus yang tidak sesuai dengan peraturan.

“Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah,” pungkas Nuri. (*)