batampos  – Perhatian serius diberikan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Batam terhadap peredaran obat, makanan, dan kosmetik ilegal di wilayah Kepri. Hal ini dibuktikan dengan tindakan tegas yang telah diambil terhadap enam kasus pelanggaran yang terjadi belakangan ini.

“Enam kasus itu masing-masing di bidang obat dan makanan yang terjadi di Kepri sejak 2023 dan telah ditindaklanjuti dengan pro justitia bersamaan sejumlah barang bukti yang disita berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Batam,” kata Kepala Balai POM Batam, Musthofa Anwari, Sabtu (4/5).

Musthofa menyebutkan, kasus terbaru lainnya aktivitas produksi skincare ilegal di Bintan. Produksi serupa tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Kota Batam seiring terjadinya penindakan di sebuah rumah produksi di Bintan belum lama ini.

“Kami terus melakukan penelusuran secara berkala, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun inisiatif sendiri, untuk menindak distributor atau gudang yang menjual produk obat dan makanan tanpa izin edar,” kata dia.

Baca Juga: BPOM Batam Tindak 6 Kasus Produk Ilegal, Konsumen Harus Waspada

Upaya penindakan ini dilakukan sejalan dengan paradigma baru BPOM, yaitu meningkatkan fungsi pencegahan dan penanggulangan melalui sistem siber.

“Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan berdampak luas dalam memerangi peredaran produk ilegal,” jelasnya.

Musthofa juga menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai sektor terkait untuk memperkuat upaya penindakan.

“Kerjasama antar instansi sangatlah penting untuk memastikan keamanan produk obat dan makanan bagi masyarakat di Kepulauan Riau,” tegasnya.

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan teliti saat membeli obat, makanan, dan kosmetik. Pastikan produk yang dibeli memiliki izin edar resmi dari BPOM.

Sekadar meningatkan, penyidik BPOM Batam menangani enam perkara di bidang obat dan makanan yang ditindaklanjuti dengan pro justitia berupa penyitaan barang bukti berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Batam sebanyak 1.445 item atau 147.955 pcs.

Rinciannya, berupa kosmetik sebanyak 494 item atau 81.801 pcs, obat tradisional 36 item atau 8.646 pcs, obat 6 item atau 385 pcs, suplemen kesehatan 7 item atau 18.947 pcs, obat kuat 17 item atau 1.307 pcs, dan pangan olahan 885 item.

Enam perkara tersebut nilai ekonomisnya mencapai Rp 2,8 miliar. Enam kasus tersebut belum termasuk kasus terbaru di Bintan. (*)

Reporter : AZIS MAULANA

batampos – Internasional Business Association (IBA) memanfaatkan momen halal bihalal di bulan Syawal untuk berbagi kebahagiaan dengan para santri dan mahasiswa di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara dan mahasiswa Universitas Syeikh Nawawi Banten sebagai bentuk dukungan nyata dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan generasi masa depan.

Acara silaturahmi halal bihalal yang diadakan bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Banten ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.

Ketua Umum IBA, Shan Shan, menjelaskan bahwa program beasiswa ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan IBA terhadap pendidikan, yakni berkontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan sumber daya manusia.

“Kami ingin menjadikan generasi penerus bangsa sebagai manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni, agar mereka dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Ini juga merupakan bagian dari visi dan misi IBA untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua,” ujar Shan Shan,” Sabtu (4/5).

Shan Shan menjelaskan bahwa program beasiswa IBA merupakan program berkelanjutan. Sejak tahun 2018, IBA telah memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

“Kami telah menjalin kerjasama dengan 28 universitas di luar negeri melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Program dan bantuan ini terus berlanjut setiap tahunnya. kini sudah ratusan siswa-siswi yang telah dikirim untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri,” imbuhnya.

Shan Shan menegaskan bahwa IBA akan terus melanjutkan program beasiswa baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini karena pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para generasi muda merupakan modal berharga bagi pertumbuhan dan kemajuan Indonesia.

“Kami merasa bangga dapat mengambil peran dalam membentuk masa depan Indonesia dengan berinvestasi di bidang pendidikan para pemuda-pemudi kita. Pendidikan anak bangsa merupakan poin penting dan kunci untuk membuka seluruh potensi bangsa kita,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyebut, pertumbuhan ekonomi Kepri di bawah 10 persen dinilai masih kecil. Seharusnya Kepri bisa tumbuh hingga 15 persen per tahun.

”Targetnya itu harus 15 persen,” kata Ansar usai pelantikan DPP Apindo Kepri, Kamis (2/5) di Swissbelhotel Harbour Bay.

Ansar mengatakan, target tinggi itu sangat beralasan, sebab banyak faktor yang bisa mendukung semua itu. Apalagi beberapa daerah di Kepri memiliki keistimewaan yang besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.

Ia mengatakan, pemerintah pusat sudah memberikan insentif pajak dan barang mewah. Selain itu, pemerintah juga sudah memberikan privilege yang besar. Seperti di Batam sudah ada KEK dan KPBP. Namun, ia melihat pertumbuhan ekonomi masih kayak kura-kura.

”Malu rasanya pemerintah sudah kasih privilege, tapi pertumbuhan ekonomi belum bisa di atas 10 persen,” ungkap Ansar.

Agar pertumbuhan ekonomi Kepri bisa lebih tinggi lagi, butuh kesungguhan semua pihak, sehingga bisa mengejar itu semua. ”Perlu kolaborasi bersama,” ungkapnya.

Ansar juga menyoroti insentif dari pemerintah pusat sudah luar biasa. Pemerintah daerah, kata Ansar, perlu memberikan insentif pelayanan birokrasi. Selain itu, pemerintah daerah harus mampu dan berani menyampaikan persoalan yang menghambat investasi dan perekonomian.

Baca Juga: 3 Hari ke Depan Batam Lebih Basah dan Sejuk

”Harus berani sampaikan ke pusat, pengurusan amdal yang masih lama, rekomendasi pelepasan hutan yang lambat. Itu semua harus disampaikan,” tutur Ansar.

Ansar juga mengatakan, pemerintah daerah harus memberikan dukungan penuh terhadap para pengusaha. ”Jangan persulit pengusaha, jangan membebankan pengusaha dengan pungutan yang macem-macem,” pinta Ansar.

Ia berharap, dukungan dari pemerintah daerah yang maksimal, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepri ke depan.

”Kita semua perlu mendukung Indonesia Rama investasi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPP Apindo Kepri, Stanly Rocky mengatakan, pihaknya akan pro aktif menyampaikan ke pusat maupun ke pemda hal-hal yang menghambat dunia usaha.
Pihaknya akan menginventarisir semua persoalan yang dihadapan pengusaha, agar bisa dicarikan jalan terbaik.

Ia yakin, dengan kolaborasi yang baik, termasuk dengan pemerintah dan para pengambil kebijakan, maka tidak ada masalah dan hambatan yang tak bisa diselesaikan.

”Makanya kita mengung tagline, ’Inovasi dan Kolaborasi Membangun Ekonomi Berkelanjutan di Kepulauan Riau’. Kami yakin bisa. Ini tugas bersama membuat Kepri lebih maju lewat kolaborasui,” ujar Stanly.

Hal senada dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo, Sinta Wijaya Hamdani. Ia mengungkapkan, segala hal yang menjadi hambatan dalam dunia usaha dan investasi, telah DPN serahkan ke tim pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran. Sinta berharap, hambatan-hambatan dalam berusaha itu bisa dihilangkan, termasuk di daerah.

”Makanya kami mendorong DPP Apindo Kepri segera bekerja menyampaikan semua apa yang menjadi kendala di Kepri agar segera disampaikan ke pusat untuk diteruskan ke pemerintahan terpilih,” ujar Sinta. (*)

Reporter : FISKA JUANDA

batampos – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim Batam memperkirakan hujan deras disertai petir melanda Kota Batam dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, suhu di Batam diperkirakan lebih sejuk dan dingin. Suhu terendah diperkirakan mencapai 26 derajat celcius.

“Prakiraan kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan. Hujan turun berpotensi turun saat dini hari dan pagi hari,” kata Forecaster BMKG kelas 1 Hang Nadim, Fitri Annisa, Sabtu (4/5).

Penyebab cuaca di Batam lebih basah dan sejuk, karena adanya daerah konvergensi (pertemuan massa udara) dan didukung dengan labilitas lokal yang kuat di sekitar wilayah Kepulauan Riau. Sehingga hal ini mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Kecepatan angin diperkirakan mulai dari 10 kilometer per jam hingga 30 kilometer per jam.

Kondisi ini, kata Fitri tidak hanya di Batam saja. “Tanjung Pinang dan Bintan juga berpotensi sama,” ujar dia.

Baca Juga: Laka Lantas di Tiban 3, Pengendara Motor Tewas

Peningkatan potensi hujan juga menyebabkan beberapa daerah menjadi rawan genangan air dan banjir. “Kami mengimbau kepada pengendara kendaraan bermotor untuk hati-hati di jalan karena jalan yang licin akibat hujan dan selalu sedia jas hujan,” kata Fitria.

Tidak hanya potensi hujan lebat, Fitria juga memberikan peringatan akan potensi ketinggian gelombang yang mencapai 2,5 meter di wilayah Natuna. “Kami mengimbau agar pengguna jasa pelayaran, operator hingga nelayan selalu waspada dan memantau perkembangan cuaca sebelum turun melaut,” tuturnya. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

batampos – Seorang wanita muda (ANR, 24) yang mengendarai sepeda motor matik, meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas yang terjadi di jalan dalam Tiban III, Sekupang, Sabtu pagi (4/5/2024) saat hujan deras.

“Iya, kejadian tadi pagi (Sabtu, red) saat hujan deras,” ujar Kapolsek Sekupang Kompol Benhur Gultom.

Ia mengungkapkan, laka bermula saat di Simpang Empat Gereja Tiban 3 pengendara matik hendak menyalip, namun tiba-tiba di depannya ada kendaraan menuju arah SPBU Tiban hingga terjadi kecelakaan. Korban meninggal dunia di lokasi.

Ia menambahkan, korban sempat dilarikan ke rumah sakit BP Batam di Sekupang, namun sudah meninggal sebelum tiba di RS. Sementara barang bukti motor korban Yamaha Fazzio silver sudah dibawa ke Satlantas Polresta Barelang.

Kanit Lakalantas Polresta Barelang, Iptu Victor juga membenarkan kejadian tersebut. Ia mengaku sudah memintai keterangan beberapa saksi yang melihat lakalantas tersebut.

“Iya, anggota sudah mengecek ke lapangan dan saat ini masih dalam pemeriksaan saksi di Satlantas,” ujarnya.

Pihaknya juga terus mengingatkan pengendara agar berhati-hati saat berkendara di jalan. Apalagi saat ini, kondisi jalanan Batam beberapa hari terakhir kerap diguyur hujan deras hingga licin dan banjir di beberapa ruas jalan. (*)

Reporter : AZIS MAULANA

batampos – Dinas Pendidikan (Disdik ) Kota Batam akan segera menyampaikan kebutuhan guru kepada Kementerian Pendidikan dan Ristek. Kebutuhan guru yang mencapai 900 lebih ini akan menjadi masalah, jika tidak segera terpenuhi. Apalagi tahun ajaran baru sebentar lagi bergulir.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto mengatakan, opsi paling cepat dalam perekrutan tenaga guru adalah melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sebab, tahun 2024 ini Kemendikbud belum memberikan sinyal penerimaan CPNS untuk tenaga guru.

“Sudah beberapa tahun ini tak ada lagi CPNS untuk guru. Jadi semua guru honorer didorong menjadi tenaga PPPK,” tegas Tri kepada Batam Pos, Sabtu (4/5).

Mengenai kesempatan guru swasta bisa ikut seleksi PPPK untuk menutupi kekurangan tenaga guru di sekolah negeri, Tri menjelaskan perekrutan tenaga PPPK tahun ini difokuskan pada pegawai honor daerah. Belum ada rencana dari tenaga guru swasta.

“Namun tidak menutup kemungkinan jika ada kebijakan lain maka akan dibuka juga untuk umum,” ujar Tri.

Disdik Batam juga masih terus berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik. Hal ini karena kebutuhan guru termasuk yang prioritas. Tri mengaku sudah bertemu beberapa perguruan tinggi untuk membahas mekanisme yang bisa digunakan.

“Misalnya melalui outsourcing. Pola ini mungkin saja diterapkan. Namun kami juga harus melaporkan hal ini kepada Kemendikbud. Karena bisa jadi temuan jika tidak diketahui dan disetujui pusat,” bebernya.

Baca Juga: Jaksa Minta Bantuan BPK Hitung Kerugiaan Negara terkait Dugaan Korupsi RSUD Batam

Tri mengungkapkan, persoalan kekurangan tenaga guru di Batam terjadi karena pemerintah daerah tidak diperbolehkan lagi merekrut tenaga guru honorer baru karena bisa membebani keuangan daerah. Larangan ini sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

“Jadi memang sudah beberapa tahun ini, kami tidak ada penambahan tenaga guru lagi, yang ada hanya meningkatkan status mereka dari honorer menjadi ASN (PPPK, red),” sebutnya.

Kekurangan tenaga guru ini juga terjadi karena selama ini banyak guru yang mengajar tidak linear dengan bidang mereka. Misalnya guru sarjana pendidikan tertentu mengajar di sekolah SD, padahal untuk sekolah dasar ini harus dari PGSD.

Sehingga, ketika mereka lolos PPPK, mereka mengajar sesuai dengan hasil ujian dan sekolah yang mereka pilih. Ketika mereka meninggalkan sekolah lama, maka terjadi kekosongan. Ini yang menyebabkan kekurangan guru itu terjadi. Sehingga dibutuhkan segera solusi untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Outsourcing adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan. Namun kami harus matangkan dulu, termasuk dari segi hukum dan lainnya. Kami juga terus berkoordinasi dengan BKPSDM yang membawahi urusan pegawai, agar bisa sama-sama menemukan solusi terbaik untuk memenuhi kekurangan guru ini,” papar Tri.

Tri berharap solusi dari kekurangan guru ini segera dituntaskan. Sehingga sistem pembelajaran bisa berjalan lancar. Polemik ini akan terus terjadi, terutama usai dilaksanakannya penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sudah di depan mata.

“Pada intinya kami tidak ingin siswa kekurangan guru dan kami juga tidak mau ada guru yang mengajar di luar jam mengajar yang sudah ditentukan. Perlahan kami akan benahi terus sistem pendidikan, agar bisa jadi lebih baik,” ujarnya. (*)

Reporter : YULITAVIA