batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019. Bahkan, lembaga antirasuah disinyalir telah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka dalam penyidikan itu.

“Benar, dengan ditindaklanjutinya laporan masyarakat kaitan dugaan korupsi yang menjadi wewenang KPK, saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019 dengan melibatkan perusahaan lain,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/3).

BACA JUGA: BRIN Sebut Dua Faktor ini Penyebab Perbedaan Awal Puasa Ramadhan di Indonesia

Ali menjelaskan, kasus dugaan korupsi di PT Taspen diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Meski demikian, KPK belum dapat mengungkap konstruksi perkara dan identitas pihak yang telah menjadi tersangka kasus ini.

“Konstruksi kasus yang menjerat para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk siapa saja yang menjadi tersangka belum dapat diumumkan kepada publik hingga kami anggap seluruh tahapan pengumpulan alat bukti ini cukup,” ucap Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan itu memastikan akan terus menyampaikan perkembangan penanganan kasus ini ke publik. KPK juga meminta masyarakat untuk terus mengawal penanganan kasus dugaan korupsi di PT Taspen.

“Perkembangan dari penyidikan ini akan kami sampaikan pada publik dan kami persilakan untuk dikawal,” tegas Ali.

Dalam proses penyelidikan kasus ini, KPK telah meminta keterangan mantan istri Dirut PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih, Rina Lauwy, pada Jumat 1 September 2023. Saat itu, Rina mengakui didalami KPK soal dugaan korupsi yang tengah diusut KPK yakni periode 2018 sampai 2022 atau saat sang mantan suami yakni, ANS Kosasih menjabat sebagai Direktur Investasi PT Taspen periode 2019-2020 dan Direktur Utama sejak 2020. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Pada hari Jumat (8/3) penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengumumkan bahwa pihaknya telah menetapkan satu dari tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur sebagai buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

BACA JUGA: Andhi Pramono Dituntut Pidana 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi mengatakan bahwa memang benar tersangka berinisial MKM yang merupakan anggota PPLN Kuala Lumpur, Malaysia non aktif telah ditetapkan sebagai DPO kasus tindak pidana pemilu.

“Betul, satu tersangka berinisial MKM jadi DPO,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Meskipun satu tersangka berstatus DPO, ia mengatakan bahwa pelimpahan tahap II (dua) tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap berlangsung.

Pada hari Jumat (8/3) ini juga pihaknya tetap melakukan pelimpahan berkas ketujuh tersangka anggota PPLN Kuala Lumpur non aktif ke JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Total sebanyak empat berkas perkara yang dilimpahkan ke JPU dengan tersangka tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur non aktif tersebut.

Keenam tersangka lainnya berinisial UF selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur, lalu PS, APR, A.KH, TOCR, dan DS. Mereka masing-masing berstatus sebagai anggota.

“Tidak masalah tersangka DPO tidak hadir, karena tetap akan disidangkan tanpa kehadiran dari tersangka (in absentia),” ungkap Djuhandhani.

Pihak Bareskrim Polri masih akan terus mencari keberadaan tersangka MKM yang jadi DPO tersebut. Berdasarkan data perlintasan, tersangka MKM saat ini sudah berada di Indonesia.

“Tersangka masih kami cari,” tegasnya.

Sementara itu, saat ini Polri menjelaskan alasan tidak melakukan penahanan terhadap tujuh tersangka sejak ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu (28/2) kemarin. Sebab, para tersangka bersikap kooperatif saat pemeriksaan berlangsung.

Sebelumnya, berkas perkara ketujuh tersangka telah dinyatakan lengkap oleh JPU Jampidsus Kejaksaan Agung pada hari Rabu (6/3) kemarin.

Pada hari Jumat (8/3) ini penyidik melanjutkan pelimpahan berkas tahap II tersangka dan barang bukti ke JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

“Saksi sebanyak 18 orang dari Panwaslu Kuala Lumpur, PPLN Kuala Lumpur, KPU RI, dan staf KBRI Kuala Lumpur,” imbuhnya.

Tujuh orang anggota PPLN Kuala Lumpur non aktif itu diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan sangkaan Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan berkas tersangka tujuh anggota PPLN itu terkait dengan perkara dugaan tindak pidana kasus dugaan penambahan dan pemalsuan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dugaan adanya penambahan dan pemalsuan data itu terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 43.856 suara untuk wilayah Kuala Lumpur.

Sesuai dengan Berita Acara Nomor: 00/PP/05.I-BA/078/2023 pada tanggal 21 Juni 2023, total Rekapitulasi DPT yang dilaporkan PPLN Kuala Lumpur sebanyak 447.258 pemilih. Sementara, data milik KPU yang telah dicocokkan dan diteliti (Coklit) secara langsung oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebanyak 64.148 pemilih. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Seperti tahun-tahun sebelumnya, tanggal awal puasa Ramadhan di Indonesia akan berpotensi terjadi perbedaan.

Seperti diketahui, Muhammadiyah telah resmi menetapkan awal puasa Ramadhan jatuh pada Senin, 11 Maret 2024.

Namun pihak pemerintah akan menetapkan awal Ramadhan setelah digelarnya sidang Isbat, Minggu (10/3).

Menanggapi hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan ada dua alasan terjadinya perbedaan awal puasa Ramadhan dan persamaan Lebaran di Indonesia pada 2024.

“Kalau dilihat dari prinsip kalender, perbedaan itu terjadi karena perbedaan kriteria dan perbedaan otoritas,” kata Peneliti Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin di Jakarta, Jumat (8/3) seperti dikutip dari Antara.

Thomas membeberkan kriteria hilal yang secara resmi diterapkan pemerintah Indonesia dan ormas-ormas Islam adalah tinggi minimal tiga derajat Celcius, dan elongasi atau jarak pisah bulan dengan matahari sebesar 6,4 derajat.

BACA JUGA: Andhi Pramono Dituntut Pidana 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Menurutnya, kriteria tersebut juga sudah disepakati oleh para menteri agama di Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura (MABIMS).

Kawasan yang memenuhi kriteria 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat berada di Benua Amerika, sedangkan Asia Tenggara termasuk di dalamnya Indonesia belum memenuhi kriteria itu, sehingga kemungkinan besar hasil rukyat pada 10 Maret 2024 tidak ada yang berhasil.

Berdasarkan hal itulah awal Ramadhan di Indonesia kemungkinan jatuh pada 12 Maret 2024.

Namun, sejumlah ormas juga menggunakan metode lain untuk menetapkan awal puasa Ramadhan serta Idul Fitri, yaitu menggunakan wujudul hilal.

Menurut salah satu ormas, pada 10 Maret 2024 di Indonesia, posisi Bulan sudah di atas ufuk dan sudah positif.

Sebagai informasi, di Jakarta, posisi bulan tingginya 0,7 derajat dan elongasi sudah di atas ufuk, namun masih kurang dari 6,4 derajat.

Baca Juga: Bareskrim Polri Tetapkan Seorang Anggota PPLN Kuala Lumpur Sebagai DPO Kasus Tindak Pidana Pemilu, Diduga Tersangka Melarikan Diri ke Indonesia

Atas dasar itulah organisasi masyarakat tersebut memutuskan awal puasa Ramadhan jatuh pada 11 Maret 2024.

“Pemerintah mengumumkan pada sidang isbat, tapi otoritas ormas dan pimpinan ormas sudah mengumumkan lebih dahulu,” ujarnya.

Meski awal Ramadhan berbeda, Thomas juga menilai, ada persamaan dalam hal tanggal Lebaran, sehingga pemerintah maupun organisasi masyarakat kemungkinan bisa merayakan Idul Fitri bersama-sama.

Untuk rinciannya, pada 9 April 2024, posisi Bulan di wilayah Indonesia sudah cukup tinggi lebih dari 6 derajat dan elongasi sekitar 8 derajat.

Hitung-hitungan tersebut berarti sudah memenuhi kriteria MABIMS, yakni minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

“Saat sidang isbat tanggal 9 April 2024 akan diputuskan bahwa Idul Fitri jatuh pada 10 April 2024. Itu sama dengan kriteria wujudul hilal yang sudah dilakukan salah satu ormas, sehingga nanti Idul Fitri akan seragam tanggal 10 April 2024,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasubdit Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Ismail Fahmi meminta masyarakat bisa saling menghormati terkait adanya potensi perbedaan dalam hal awal puasa Ramadhan.

“Ramadhan adalah bulan suci agar kita suci, maka kita mengawali dengan hal yang suci, jauhkan kata-kata yang justru membuat kegalauan,” ucap Ismail. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Sejumlah pihak mendorong agar aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap)

untuk dilakukan audit forensik. Kali ini, dorongan untuk melakukan audit forensik disuarakan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD.

Mahfud mendesak aplikasi Sirekap untuk dilakukan audit secara forensik oleh lembaga eksternal dan independen. Mahfud menekankan, audit penting dilakukan agar menjadi pembelajaran penyelenggara pemilu untuk bisa menyajikan data digital secara baik.

“Audit ini penting agar ke depannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang, sudah diperingatkan pelanggaran etik beberapa kali, itu kan sebenernya secara moral seharusnya sudah mundur lah, tapi ya mereka enggak mau juga, mungkin terikat kontrak untuk tidak mundur,” kata Mahfud di Jakarta, Jumat (8/3).

BACA JUGA: Andhi Pramono Dituntut Pidana 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Mantan Menko Polhukam itu menilai, permasalahan yang terjadi di dalam Sirekap karena KPU RI tidak memiliki pekerja yang memang ahli di bidang teknologi.

“Ya itulah salah satu masalah di kpu, menurut saya orang-orang di KPU tuh tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya di sana, tidak ada yang mengendalikan karena mereka tidak bisa dan tidak paham,” tegas Mahfud.

“Sehingga orang lain yang tahu bahwa itu (server) sudah berpindah lebih dari 10 kali, tempat penyimpanan datanya dan sebagainya itu servernya. Itu kan sudah ada tanggal sekian berpindah, tanggal sekian ditutup, tanggal sekian ini data masuk lalu dikeluarkan lagi, lalu masuk lagi,” sambungnya.

Oleh karena itu, Mahfud mengimbau agar KPU bersikap transparan dalam melakukan audit forensik tersebut. Sehingga, masyarakat bisa kembali percaya dengan Sirekap yang diklaim menjadi alat bantu hitung Pemilu 2024.

“Menurut saya KPU tuh bukan sengaja, dia tidak tahu tidak menguasai teknologi mereka, ya sama dengan saya, oleh sebab itu saya usulkan audit digital forensik, audit digital forensik untuk menilai IT dan Sirekap terutama KPU karena sudah ada fakta-fakta digital bahwa itu berpindah sekian kali gitu, dan itu siap di persentasikan,” pungkas Mahfud. (*)

Sumber: JP Group