batampos – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia tengah dikait-kaitkan dengan polemik penataan dan pencabutan sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1/2022. Namun, ada pula pihak yang menilai langkah ini sudah tepat.

“Kami justru mengapresiasi pencabutan izin usaha pertambangan untuk konsesi yang tidak produktif. Hal ini tidak hanya membantu menata ulang sektor pertambangan, tetapi juga mengalokasikan sumber daya alam secara lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Wakil Komandan Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran, Anggawira sekaligus Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira kepada wartawan, Rabu (6/3).

“Para pemilik izin yang dicabut juga diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi atau menempuh upaya hukum, ini menunjukan prosedur yang ditempuh sudah memberikan ruang untuk para pemilik izin,” lanjutnya.

Sekretaris Jendral Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mengatakan, ketegasan yang dilakukan oleh satgas memang diperlukan untuk memberikan peringatan agar para pemilik IUP tidak membiarkan lahan tambangnya tidak produktif.

“Menurut hemat saya justru satgas dengan tegas melakukan penataan IUP dengan pencabutan ini, tentu kami para pengusaha jadi lebih hati-hati jika tidak menggunakan lahan tambang sesuai hak yang diberikan negara, ini juga mengurangi cara-cara informal yang sering terjadi selama pengurusan IUP,” terang Anggawira.

Politikus Partai Gerindra ini pun menilai, tudingan kelada Bahlil melakukan pemulihan IUP dengan cara informal harus dibuktikan. Mengingat proses penataan IUP juga melibatkan institusi lembaga lain yang saling mengawasi.

“Satgas ini kan bukan hanya Kementerian Investasi saja, ada lembaga negara lain yang terlibat untuk saling mengawasi, kalau di dalamnya ada penyelewengan tentu harus ditindak tegas,” tutupnya.

Sebelumnya Bahlil menyatakan telah mencabut 2.078 IUP yang terdiri dari 1.776 perusahaan pertambangan mineral, termasuk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan serta 302 perusahaan pertambangan batubara. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi menampilkan lagi grafik angka perolehan suara Pemilu 2024 pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). KPU RI beralasan, grafik dan angka yang bisa diakses publik itu belakangan membuat polemik.

“Grafik angka perolehan suara tidak akan ditampilkan kembali. Akibat ketidakakuratan sebagian kecil hasil pembacaan Sirekap telah memunculkan polemik dan bahkan disinformasi atas proses rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu,” kata Anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Rabu (6/3).

Aplikasi Sirekap KPU saat ini hanya menampilkan foto formulir model C. Menurutnya, formulir model C hasil jarang dilihat oleh para pengakses Sirekap.

Kini, kata Idham, KPU kabupaten/kota dan provinsi yang telah melakukan rekapitulasi manual harus mempublikasikan hasilnya pada website dan media sosial. Idham menekankan, KPU hanya akan fokus menampilkan data hasil rekapitulasi secara berjenjang.

“Bagi KPU di daerah yang telah menyelesaikan rekapitulasinya wajib mempublikasikan hasil rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu ke publik. Kini masyarakat dapat mengaksesnya,” tegas Idham.

Sebagaimana diketahui, sejak pukul 23.00 WIB, Selasa (5/3) malam, situs pemilu2024.kpu.go.id tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024. Website tersebut hanya terdapat foto formulir model c hasil plano yang bisa dilihat publik. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Kapolres Pulau Buru, Maluku, AKBP Sulastri Sukidjang mengerahkan tim unit reskrim untuk turut memburu pencuri hiasan kubah berupa Tiang Alif Masjid Al Huda yang berlapis emas. Nilai nominal barang yang dicuri tersebut diperkirakan sekitar Rp 3 miliar.

Mengutip Ambon Ekspres, tim reskrim akan mendukung Polsek Waeapo yang menangani kasus di Desa Kayeli pada Senin (4/3) dini hari lalu itu. Kubah masjid tersebut berlapis emas 2,6 kilogram.

”Belum (terungkap pelaku), Ibu Kapolres sudah perintahkan unit reskrim back up Polsek Waeapo untuk mengungkap pelaku,” ujar Kasihumas Polres Pulau Buru Ipda Jamaluddin kemarin (5/3).

Dia menambahkan, saat ini tim masih bekerja di lapangan. ”Mohon maaf, beta (saya) belum bisa memberikan keterangan lebih soal ini,” ucap Jamaluddin kepada Ambon Ekspres yang menghubunginya dari Ambon kemarin.

Kasus pencurian itu baru diketahui masyarakat setempat saat melihat hiasan lafaz Allah tersebut tidak ada lagi di atas kubah Masjid Al Huda pada Senin pagi. Masyarakat, tokoh agama, serta tokoh adat setempat turut membantu melakukan pencarian guna mengungkap pelaku.

Raja (Kepala) Desa Kayeli Fandi Ashari Wael yang dikonfirmasi sebelumnya menduga hiasan berlapis emas itu hilang sejak Minggu malam atau Senin dini hari. Wael berharap aparat Polres Buru bergerak cepat untuk mengungkap pelaku.

”Yang kita harapkan kasus ini bisa segera diungkap. Pelakunya ditangkap sehingga hiasan itu bisa dikembalikan ke tempatnya,” kata Wael. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Potongan video viral di media sosial memperlihatkan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais salaman dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Dalam video berdurasi 12 detik itu, terlihat Prabowo yang tengah dikawal ajudannya tiba di acara resepsi putra Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yakni Andi Amar Maruf Sulaiman dan Ihsani Nurul Izzah.

Acara resepsi tersebut digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (3/3). Dalam video terekam Amien Rais yang muncul dari balik tubuh asisten pribadi Prabowo, Rizky Irmansyah.

Amien Rais mengincar untuk bersalaman dengan Prabowo. Ia mengenakan batik dan peci hitam berusaha mendekati Capres nomor 2 itu yang sedang dikawal ajudan.

Prabowo tampil dengan mengenakan jas. Salaman keduanya tak berlangsung lama, hanya sekitar 5 detik.

Potongan video itu ramai di media sosial. Beberapa akun mengunggah ulang video itu. “Amien Rais riwayatmu kini,” tulis @PartaiSocmed, dikutip Selasa (5/3/2024) yang ikut membagikan video itu.

Baca Juga: Potensi Persebaya Jegal Tren Kemenangan Borneo FC, Pertemuan Pertama Menang dan 5 Laga Terakhir Tanpa Kekalahan

“Alm. Gus dur pernah berkata, dulu siapa saja yang melengserkan Gus dur dgn cara2 licik, kelak hanya akan menjadi gelandangan politik. Sekarang, waktu yg bisa membuktikan apa yg sudah alm. Gus dur katakan menjadi kenyataan,” tulis akun @Hendr***.

“Anjir bener bener jadi gelandangan politik wkwk, bener apa yang dibilang Gusdur,” tulis netizen.

“Seh kasian amat itu gelandangan politik..coba kubu pak prabowo masih diisi oleh amin rais cs,ga bakal menang pilpres,” balas netizen.

“Asik ya punya ajudan. Tinggal bilang, “Besok-besok klo ada orang yang gak saya suka ngajak salaman atau basa-basi, buru-buru pisahin ya. Kan gak mungkin juga saya nolak salaman di depan umum.” kata akun @fearles. (*).

Sumber: JP Group

batampos – Fenomena krisis populasi di negara maju seperti di Jepang dan Korea, bisa saja juga terjadi di Indonesia. Dimulai dari tren angka pernikahan yang mengalami tren penurunan. Bahkan angka pernikahan di 2023, menjadi yang paling rendah dalam satu dekade terakhir.

Merujuk laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka pernikahan di 2023 tercatat 1,58 juta pernikahan. Lebih sedikit dibandingkan periode 2013 yang tercatat 2,21 juta pernikahan. Kondisi ekonomi, gaya hidup, dan aspek sosial lainnya ditengarai menjadi pemicunya.

Penurunan angka pernikahan di Indonesia itu jadi perbincangan di dunia maya.

Jika dihitung dalam sepuluh tahun terakhir, ada penurunan mencapai 28 persen.

Penurunan angka pernikahan ini diprediksi akan berlangsung sampai 10 tahun mendatang. Bahkan kelompok jomblo hingga usia 30 tahunan, akan menjadi kelompok arus utama di tengah populasi masyarakat Indonesia.

Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, mereka hanya memegang data pencatatan nikah untuk umat Islam saja. Sementara data di BPS itu bersifat umum. Kepada anak-anak muda, Kamaruddin memang mengatakan jangan buru-buru menikah.

”Persiapkan diri sebaiknya,” katanya, Selasa (5/3).

Untuk menyiapkan bekal membangun Keluarga, Kemenag mendorong calon pengantin untuk ikut bimbingan perkawinan atau bimwin. Bahkan pada semester 2024 ini, Ditjen Bimas Islam mengeluarkan kebijakan bimwin menjadi syarat untuk mendaftar pernikahan di KUA.

Menurut Kamaruddin dengan persiapan diri yang sebaik-baiknya, maka dapat membangun keluarga yang bermutu. Memudian melahirkan generasi yang juga bermutu. (*)

Sumber: JP group