batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil pesohor Aura Kasih untuk dimintai keterangan terkait aktivitas Ridwan Kamil (RK) di luar negeri saat menjabat Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik akan memanggil pihak-pihak yang dinilai dapat memberikan penjelasan terkait aktivitas Ridwan Kamil, baik di dalam maupun luar negeri.

“Ya, terkait dengan aktivitas RK, baik di dalam maupun di luar negeri, tentu nanti penyidik akan memanggil pihak-pihak yang diduga bisa menjelaskan dan menerangkan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas tersebut,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/2).

Menurut Budi, pemeriksaan tersebut tidak hanya berfokus pada aktivitas yang dilakukan, tetapi juga menyangkut pembiayaan kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menelusuri sumber dana yang digunakan.

“Karena ini nanti akan kami kaitkan dengan sumber biaya tersebut,” katanya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan pemanggilan Aura Kasih, Budi belum memberikan kepastian. Ia menegaskan, KPK akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila penyidik telah menentukan pihak-pihak yang akan dipanggil.

“Terkait dengan siapa-siapanya yang nanti akan dimintai keterangan, nanti kami akan update,” ujarnya.

Saat ini, KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada 13 Maret 2025.

Kelima tersangka itu adalah Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH), Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), serta Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai sekitar Rp 222 miliar.

Sebelumnya, pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil dalam rangka penyidikan perkara Bank BJB dan menyita sejumlah barang, termasuk sepeda motor dan mobil. Selanjutnya, pada 2 Desember 2025, Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut. (*)

Artikel KPK Buka Peluang Panggil Aura Kasih Terkait Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri pertama kali tampil pada News.

batampos – Memilih program studi di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 tidak bisa dilakukan secara asal atau sekadar ikut-ikutan teman. Keputusan memilih prodi akan menentukan arah masa depan akademik dan karier, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang.

Persaingan SNBP 2026 kian ketat. Kuota yang terbatas serta sistem penilaian yang bersifat komparatif antar-sekolah membuat strategi pemilihan program studi menjadi faktor krusial untuk meningkatkan peluang lolos. SNBP 2026 kini telah dibuka, inilah tujuh strategi yang dapat diterapkan siswa agar lebih kompetitif sejak awal.

1. Realistis Menilai Posisi Akademik

Langkah pertama adalah memetakan posisi akademik di sekolah. Apakah berada di 10 persen teratas, 20 persen, atau di bawahnya? Meski sekolah dapat mengajukan hingga 50 persen siswa kelas XII sebagai peserta SNBP, kenyataannya siswa yang lolos umumnya berasal dari kelompok dengan performa akademik paling kuat secara relatif antar-sekolah.

Semakin realistis menilai kemampuan diri, semakin tepat pula strategi dalam menentukan pilihan program studi.

2. Kombinasikan Prodi Impian dan Prodi Aman

SNBP memberikan kesempatan memilih dua program studi, baik dalam satu PTN maupun di dua PTN berbeda. Strategi yang umum digunakan adalah kombinasi antara prodi impian yang sesuai minat meski tingkat persaingannya tinggi, dengan prodi kedua sebagai pilihan pengaman yang keketatannya lebih rendah atau daya tampungnya lebih besar.

Mengisi dua pilihan dengan prodi superketat berisiko tinggi, sementara memilih dua prodi sepi peminat justru bisa menyia-nyiakan potensi terbaik.

3. Pelajari Keketatan Prodi Tahun Sebelumnya

Data SNBP tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi acuan penting. Jika suatu prodi hanya menerima puluhan mahasiswa dari ribuan pendaftar, berarti tingkat persaingannya sangat ketat.

Bagi siswa yang tidak berada di posisi akademik dominan, sebaiknya mempertimbangkan alternatif prodi yang masih sejalan dengan minat, tetapi peluang lolosnya lebih realistis.

4. Kenali Minat dan Bakat Sejak Awal

Pemilihan prodi sebaiknya tidak semata mengikuti tren atau dorongan lingkungan sekitar. Kenali minat dan kemampuan yang benar-benar dikuasai.

Siswa yang unggul dalam logika dan angka, misalnya, lebih cocok memilih jurusan teknik, sains, atau manajemen. Ketika minat dan kemampuan sejalan, proses belajar akan lebih optimal dan peluang meraih prestasi semakin besar.

5. Perhatikan Daya Tampung dan Rasio Penerimaan

Selain minat, daya tampung prodi juga perlu diperhitungkan. Program studi dengan kuota lebih besar umumnya memberikan peluang yang lebih luas, terutama bagi siswa dengan rekam jejak akademik yang stabil.

Strategi ini kerap digunakan peserta SNBP yang ingin bermain aman tanpa mengorbankan kualitas pilihan jurusan.

6. Maksimalkan Prestasi Non-Akademik

Prestasi non-akademik dapat menjadi nilai tambah dalam seleksi SNBP. Sertifikat lomba, kejuaraan olahraga, seni, hingga karya ilmiah mampu memperkuat portofolio peserta.

Pastikan seluruh dokumen pendukung disusun dengan rapi dan relevan, karena detail kecil kerap menjadi pembeda dalam seleksi yang sangat kompetitif.

7. Konsultasi dengan Guru, Mentor, dan Alumni

Keputusan memilih prodi sebaiknya tidak diambil sendirian. Diskusikan pilihan dengan guru BK, wali kelas, alumni, atau mahasiswa aktif dari jurusan incaran.

Masukan dari mereka dapat memberikan gambaran realistis tentang tingkat persaingan, beban studi, hingga peluang karier setelah lulus.

Perubahan dan dinamika sistem SNBP 2026 menuntut persiapan yang lebih cermat dan terukur. Dengan strategi yang tepat, pemilihan program studi bukan lagi soal keberuntungan, melainkan hasil dari perhitungan matang. Semakin terencana langkah yang diambil, semakin besar peluang untuk melangkah ke perguruan tinggi impian. (*)

Artikel SNBP 2026 Dimulai, Terapkan 7 Strategi Ini agar Tak Salah Pilih Jurusan pertama kali tampil pada News.

batampos — Kesaksian yang diklaim berasal dari seorang pria bernama Sasha atau Sascha Riley mendadak viral dan memicu perbincangan global. Rekaman audio yang beredar luas di berbagai platform digital itu memuat tuduhan ekstrem terkait perdagangan dan eksploitasi anak yang disebut berhubungan dengan jaringan Jeffrey Epstein, sekaligus menyeret sejumlah nama tokoh publik Amerika Serikat.

Meski menyita perhatian internasional, seluruh klaim dalam rekaman tersebut belum terverifikasi secara hukum. Hingga kini, tidak ada dakwaan resmi, dokumen pengadilan, maupun hasil investigasi independen yang menguatkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam audio yang viral di Substack, Threads, hingga X.

Dilansir dari Times Now News, Rabu (4/2/2026), Riley digambarkan sebagai veteran Perang Irak yang mengaku menjadi korban perdagangan anak dan kekerasan ekstrem sejak usia sangat muda. Dalam pengakuannya, Riley menyebut dirinya diadopsi pada 1977 dan antara usia 9 hingga 13 tahun mengalami eksploitasi dalam jaringan kriminal yang dikaitkan dengan Jeffrey Epstein.

Rekaman audio tersebut diunggah oleh penulis Substack Lisa Noelle Voldeng, yang menyatakan bahwa kesaksian direkam melalui beberapa percakapan telepon pada pertengahan Juli 2025. Ia mengklaim versi asli rekaman disimpan dengan aman dan salinannya telah dibagikan kepada aparat penegak hukum serta “sekutu terpercaya” di sejumlah negara.

Isi Kesaksian: Tuduhan Ekstrem dan Sensitif

Dalam rekaman yang beredar, Riley mengemukakan tuduhan serius, mulai dari perdagangan anak di bawah umur, pemerkosaan, penyiksaan, hingga pembunuhan. Ia juga mengklaim dipaksa terlibat dalam produksi pornografi anak, serta menyebut adanya peristiwa pembuatan snuff film—istilah yang merujuk pada rekaman pembunuhan nyata.

Seluruh narasi tersebut dikaitkan Riley dengan jaringan perdagangan anak yang disebut terhubung dengan Jeffrey Epstein dan, menurut pengakuannya, melibatkan sejumlah tokoh berprofil tinggi.

Dalam pengantar publikasi audio, Voldeng menyatakan bahwa kesaksian ini dirilis “demi kepentingan publik” dan mengeklaim Riley bersedia memberikan kesaksian resmi serta menjalani tes pendeteksi kebohongan. Namun, hingga saat ini, klaim-klaim tersebut belum disertai bukti hukum yang dapat diverifikasi secara independen.

Nama Tokoh Publik Disebut, Status Tetap Klaim

Bagian paling kontroversial dari rekaman ini adalah penyebutan sejumlah nama tokoh publik Amerika Serikat, antara lain Presiden AS Donald Trump, anggota Kongres Jim Jordan dan Andy Biggs, Senator Lindsey Graham, hingga Hakim Mahkamah Agung Clarence Thomas.

Namun demikian, seluruh nama tersebut tidak tercantum dalam dakwaan resmi, berkas pengadilan, maupun proses penyelidikan yang dikonfirmasi media arus utama. Dengan demikian, keterkaitan mereka dalam narasi tersebut masih berada pada level klaim sepihak yang belum terbukti.

Respons Media dan Status Verifikasi

Sejumlah media besar dan lembaga pemeriksa fakta menegaskan bahwa rekaman audio tersebut belum terverifikasi secara hukum. Viralitasnya dinilai lebih dipicu oleh distribusi masif di media sosial dan kekuatan narasi, bukan oleh bukti investigatif yang sah.

Dalam unggahan Substack-nya, Voldeng menulis bahwa setelah pertama kali berbicara dengan Riley, ia secara selektif menghubungi “sekutu, gereja, polisi, dan pejabat pemerintah di berbagai negara.” Namun, pernyataan tersebut tidak menggantikan kebutuhan akan verifikasi independen dan proses hukum resmi.

Debat Publik dan Risiko Disinformasi

Viralnya kesaksian ini memicu perdebatan global. Di satu sisi, sejumlah pihak menilai pentingnya memberi ruang bagi suara yang mengaku sebagai korban perdagangan dan kekerasan seksual anak. Di sisi lain, banyak pengamat mengingatkan bahaya penyebaran tuduhan berat tanpa bukti kuat, yang berpotensi memicu disinformasi dan merusak kepercayaan publik.

Kasus ini menunjukkan bagaimana konten sensitif dengan narasi kuat dapat menyebar sangat cepat di era digital. Hingga kini, kesaksian Sasha Riley tetap berada dalam ranah klaim yang belum terbukti secara hukum, sekaligus menjadi sumber kontroversi dan perdebatan internasional. (*)

Artikel Kesaksian Sasha Riley soal Jaringan Epstein Picu Polemik Global pertama kali tampil pada News.

batampos – Kontroversi seputar Jeffrey Epstein kembali memantik sorotan global. Kali ini, pernyataan datang dari John Kiriakou, mantan agen Central Intelligence Agency (CIA) sekaligus pelapor pelanggaran (whistleblower), yang menyebut jaringan luas Epstein berpotensi terkait dengan operasi intelijen asing, bukan semata hasil kekayaan pribadi.

Dalam wawancara di kanal YouTube Diary of a CEO, Kiriakou mengemukakan pandangannya bahwa Epstein kemungkinan berperan sebagai access agent—perantara yang menyediakan akses strategis bagi badan intelijen untuk mendekati tokoh-tokoh elite dunia.

Menurut Kiriakou, yang bertahun-tahun bertugas di CIA, praktik intelijen modern kerap memanfaatkan figur perantara untuk menjalin hubungan dengan individu yang mustahil direkrut secara langsung.

“Anda tidak merekrut mantan presiden atau miliarder teknologi. Anda merekrut seseorang yang secara rutin memiliki akses kepada mereka, membuat mereka merasa nyaman, dihargai, dan aman,” ujar Kiriakou.

Dilansir dari The News Pakistan, Rabu (4/2/2026), Kiriakou menilai gaya hidup Epstein yang supermewah—mulai dari properti eksklusif hingga kekayaan tak lazim—selaras dengan pola operasi intelijen yang bertujuan membangun pengaruh dan ketergantungan.

Ia juga menyinggung laporan media yang menyebut rumah pribadi Epstein di Kepulauan Virgin Amerika Serikat dipasangi kamera tersembunyi di berbagai sudut, termasuk kamar mandi. Perangkat tersebut, menurut dugaan, dapat digunakan untuk mengumpulkan materi sensitif yang berpotensi menjadi alat pemerasan terhadap tamu-tamu berpengaruh.

Kiriakou menegaskan bahwa pernyataannya bukanlah bukti langsung, melainkan analisis berbasis pengalaman lapangan. Namun, ia mempertanyakan kejanggalan kesepakatan hukum pada 2006 dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak di Florida, yang membuat Epstein hanya menjalani tahanan rumah singkat—jauh lebih ringan dari pedoman hukuman minimal yang berlaku.

“Kesepakatan itu sangat tidak biasa untuk tuduhan seberat itu,” ujarnya.

Ia juga merujuk pada Alexander Acosta, jaksa penuntut dalam kasus Epstein yang kemudian menjabat Menteri Tenaga Kerja AS. Berdasarkan laporan media, Acosta pernah mengakui bahwa dirinya diarahkan oleh pihak yang lebih tinggi untuk menawarkan kesepakatan hukum ringan tersebut.

“Hal itu menimbulkan pertanyaan tentang adanya tekanan politik di tingkat senior, meskipun sumbernya tidak pernah dijelaskan secara terbuka,” kata Kiriakou.

Lebih jauh, Kiriakou menyebut bahwa dalam pola operasi intelijen tertentu, Epstein bahkan berpotensi bertindak sebagai agen ganda—tidak sepenuhnya loyal kepada satu pihak dan bisa saja bertentangan dengan kepentingan aktor tertentu, termasuk Israel atau pihak lain.

Meski tidak menyebut negara mana yang diduga terlibat, Kiriakou menilai dugaan keterkaitan Epstein dengan jaringan intelijen asing perlu ditempatkan dalam kerangka analisis strategis, bukan sekadar gosip atau teori konspirasi media sosial.

Sejumlah analis menilai Epstein mungkin dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi sensitif tentang elite global—materi yang dapat digunakan sebagai alat pengaruh, tekanan politik, atau leverage diplomatik di masa depan.(*)

Artikel Whistleblower CIA Bongkar Dugaan Peran Epstein sebagai Perantara Intelijen Asing pertama kali tampil pada News.