batampos– Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bintan akan kembali melakukan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH).

Tahun ini, ada 32 unit rumah warga akan direhab.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bintan, Mohammad Irzan mengatakan, tahun ini ada 32 unit rumah di Bintan yang akan direhab.

“32 rumah itu setelah dilakukan penilaian berdasarkan prioritas rumah-rumah mana yang berhak untuk diperbaiki,” ujarnya.

Disebutkannya, 32 unit rumah yang akan direhab tahun ini tersebar di Kecamatan Gunung Kijang sebanyak 16 unit rumah serta Kecamatan Toapaya ada 16 unit rumah.

“Telah dialokasikan anggaran sekira Rp 1 miliar untuk merehab 32 unit rumah itu,” katanya.

Dikatakannya, warga penerima bantuan rehab rumah akan mendapat bantuan berdasarkan beberapa kategori bantuan.

BACA JUGA: Oma Terharu Usai PWI Bintan Selesai Rehab Rumahnya

Untuk kategori rumah rusak ringan, penerima akan mendapat bantuan sekira Rp 15 juta, sedangkan untuk kategori rumah rusak berat, penerima akan mendapat bantuan sekira Rp 25 juta.

“Kalau bangunan baru di atas laut sekira Rp 60 juta,” tambahnya.

Disinggung soal jumlah RTLH di Bintan, dia mengatakan, ada sekira 2.700 unit rumah berdasarkan data dari Tim Kotaku melalui program kota tanpa kumuh.

“Itu berdasarkan pendataan tahun 2018 atau 2019,” ujarnya.

Tapi dia menegaskan pihaknya akan terus mendorong program rehabilitasi sosial RTLH di Bintan.

Tahun 2022, ada 40 unit rumah di Kecamatan Bintan Timur direhab, lalu 44 unit rumah direhab pada tahun 2023 tersebar di Bintan Timur sebanyak 9 unit rumah, 1 unit rumah di Mantang, 10 unit rumah di Bintan Pesisir serta 24 unit rumah di Bintan Utara. (*)

Reporter: Slamet N

batampos– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karimun, akhirnya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008 kelurahan Meral Kota. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Karimun Muhammad Iskandar, Jumat (16/2).

” Proses penghitungan surat suara di 781 TPS telah usai. Namun, untuk di TPS 008 kelurahan Meral Kota terjadi pelanggaran yang dilaporkan oleh Panwaslu kecamatan Meral dan kita langsung merekomendasikan agar TPS tersebut melakukan pemungutan suara ulang atau PSU kepada penyelenggara dalam hal ini KPU Karimun,” terangnya.

Hal tersebut, dikarenakan adanya lebih dari satu pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket. Dan, pemilih tersebut tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. Sehingga, harus dilakukan PSU terhadap berdasarkan pasal 80 ayat (2) PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum.

BACA JUGA: Bawaslu Tanjungpinang Rekomendasikan PSU di 8 TPS

” Selain ditemukan pemilih tidak memiliki KTP-eL dan sebagainya. Pengawas TPS juga menemukan terjadi pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan,” ungkapnya.

Dengan demikian, wajib dilakukan PSU dengan waktu paling lama 10 hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU kabupaten/kota.

” Tinggal kita tunggu kapan pihak KPU akan menyelenggarakan PSU,” ucapnya.

Sementara itu ketua KPU Karimun Mardanus mengatakan, rekomendasi dari Bawaslu Karimun akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan PSU. Untuk menentukan waktunya, pihaknya masih menunggu surat suara dari KPU Provinsi Kepri.

” Lebih cepat lebih baik, kita tunggu informasi surat suara dari KPU Provinsi Kepri dulu ya,” jawabnya.(*)

Reporter: Tri Haryono

batampos– Polres Bintan menerjunkan 100 polisi untuk menjaga kotak suara hasil Pemilu 2024 di tingkat PPK di Bintan.

Kapolres Bintan, AKBP Riky Iswoyo mengatakan, penghitungan surat suara di tingkat TPS telah selesai. Kotak suara yang berisikan hasil Pemilu 2024 telah didistribusikan kembali ke tingkat PPK.

BACA JUGA: Logistik Hasil Pemilu dari 69 TPS di Bintan Utara sudah Kembali ke PPK

Dikatakannya, saat ini yang menjadi fokus pengamanan adalah kotak suara hasil pemilu di tingkat PPK yang ada di Bintan.

Untuk itu, dia mengatakan, Polres Bintan menerjunkan 100 anggotanya untuk menjaga kotak suara yang disimpan di tingkat PPK.

“Mereka berjaga 24 jam,” katanya, Jumat (26/2/2024).

Sementara, Anggota Panwaslucam Bintan Utara, Iswadi mengatakan, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK akan dilakukan pada Sabtu (17/2/2024).

“Hari Sabtu pagi mulai rekap tingkat kecamatan,” katanya. (*)

Reporter: Slamet N