batampos – BDS (Boikot, Divestasi dan Sanksi) Indonesia mengajak masyarakat untuk melakukan aksi boikot terhadap produk-produk yang memiliki afiliasi dengan Israel secara selektif dan efektif. Hal itu itu bertujuan agar aksi yang dilakukan bisa berhasil seperti yang pernah dilakukan BDS untuk mengakhiri apartheid di Afrika Selatan.

“Supaya kita berhasil, kita harus fokus pada sedikit perusahaan yang dipilih secara teliti supaya dampaknya maksimal,” ujar admin BDS Indonesia melalui akun twitternya @GerakanBDS_ID.

BDS menyebutkan kalau daftar perusahaan-perusahaan yang akan diboikot itu terlalu panjang, malah membuat strategi menjadi tidak efektif untuk melakukan boikot secara jangka panjang. Empat kategori boikot yang disusun Gerakan BDS Indonesia adalah target boikot utama, target boikot lainnya, target tekanan masyarakat (Non-Boikot), dan target divestasi.

Karenanya pada unggahannya melalui akun twitternya, BDS Indonesia merevisi gambar patch terbarunya yang berisi brand target boikot. “Perhatian semuanya, Ini adalah versi revisi gambar patch terbaru yang berisi brand target boikot,” cuit BDS.

Pada daftar brand boikot yang diunggah tersebut, BDS membaginya menjadi 3 kategori, yaitu super jahat (HP dan AXA), Tinggalkan (McD, Pizza Hut, Burger King, Domino), serta Gak usah beli dulu deh (Starbucks dan PUMA).

Sebagaimana diketahui, gerakan boikot di Indonesia yang diprakarsai oleh MUI tidak menyebut brand brand tertentu. MUI sendiri menyerahkan kepada masyarakat untuk mencari informasi sendiri mana brand yang terafiliasi dengan israel. Hal ini menurut pelaku usaha membingungkan dan merugikan mereka karena hal ini justru banyak dimanfaatkan untuk persaingan dagang.

Sebelumnya, Akademisi Indonesia, Dr. H. Nadirsyah Hosen, LL.M., M.A. (Hons), Ph.D, mengatakan, aksi boikot ini tak semudah yang dibayangkan. Sebab, banyak hal yang harus diperhatikan, termasuk sumber yang menyatakan produk itu terafiliasi Israel atau tidak.

Dalam unggahannya di akun Instagram @nadirsyahhosen_official, Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Monash ini menyebutkan, saat ini ada sejumlah situs yang dijadikan acuan oleh masyarakat untuk mencari list produk yang terafiliasi dengan Israel. Namun ketika dibandingkan antara situs yang satu dengan yang lain, bisa jadi hasilnya berbeda.

“Nah, mana yang benar jadinya? Rumit bin ribet kan?” imbuh pria yang mendapat gelar PhD dalam bidang hukum Islam di National University of Singapore ini.

Dr. Nadirsyah pun angkat bicara terkait peluang pengusaha lokal dan UMKM Indonesia untuk masuk mengisi pasar akibat boikot. Namun ia mempertanyakan terkait kapasitas UMKM untuk masuk ke pasar tersebut saat ini.

“Bisnis itu kan nggak semudah membalikkan telapak tangan. Apa UMKM bisa menampung pegawai yang misalnya terkena PHK akibat boikot?” terangnya.

Oleh karena itu, Dr. Nadirsyah mengatakan, masyarakat perlu bersikap kritis, bukan hanya sekedar mendukung dengan emosi. Perlu adanya data dan proses verifikasi yang jelas dan terukur tentang produk yang dianggap mendukung Israel.

“Hal ini bertujuan agar tidak jadi bola liar dan tak satupun yang nanti mau bertanggung jawab terhadap dampak ekonominya semisal banyak yang kehilangan pekerjaan,” pungkas dia. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Sebuah kapal tanker pengangkut bahan kimia berbendera Korea Selatan (Korsel) terbalik di Jepang kemarin (20/3). Delapan dari 11 awaknya tewas, termasuk warga negara Indonesia.

Dua kru kapal bernama Keoyoung Sun itu masih dalam pencarian. Tapi, hingga berita ini selesai ditulis pukul 21.00 tadi malam, belum ada keterangan resmi berapa persisnya WNI yang jadi korban meninggal.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha membenarkan adanya WNI di tanker nahas tersebut. Saat ini, KJRI Osaka terus melakukan koordinasi dengan Japan Coast Guard (JCG) dan pihak rumah sakit untuk proses pencarian dan identifikasi korban.

Dalam keterangan tertulisnya, Judha mengatakan bahwa KJRI Osaka segera berkoordinasi dengan JCG wilayah Kyusu begitu menerima informasi terkait insiden tersebut.

”Kapal membawa 11 awak yang terdiri atas 8 WNI, 2 warga Korsel, dan 1 warga Tiongkok. Sembilan awak berhasil ditemukan, di mana delapan di antaranya meninggal. Tapi, kewarganegaraan masing-masing korban belum diketahui identitasnya,” tuturnya.

Di sisi lain, Kemenlu juga berupaya menghubungi keluarga di Indonesia untuk menginformasikan musibah yang terjadi. Termasuk, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan hak-hak para WNI terlindungi.

Keoyoung Sun berlabuh di lepas pantai Pulau Mutsure di Shimonoseki, Prefektur Yamaguchi, Jepang, dan terbalik kemarin (20/3). ’’Awak kapal meminta bantuan sekitar pukul 07.05 (waktu setempat),” bunyi keterangan dari otoritas berwenang yang dikutip dari Japan Times.

Kapal tersebut membawa sekitar 980 metrik ton asam akrilat dan 11 orang awak kapal. Delapan di antaranya WNI, 2 warga Korsel, dan 1 dari Tiongkok.

Penjaga pantai Jepang mengatakan, mereka menerima panggilan darurat dari Keoyoung Sun yang menyebutkan bahwa kapal tersebut miring saat mencari perlindungan dari hantaman gelombang tinggi dan angin kencang dekat Pulau Mutsure, Jepang. Pulau tersebut berjarak sekitar 1.000 kilometer (620 mil) dari Tokyo di barat daya Jepang.

Mengutip kantor berita Korsel Yonhap, menurut penjaga pantai Jepang, sembilan awak kapal asing pada awalnya berhasil ditarik keluar dari perairan. Namun, delapan di antaranya kemudian diketahui telah tewas. Sedangkan seorang lainnya selamat. Tim penyelamat masih mencari dua awak kapal yang hilang.

Kapal itu terbalik total saat tim penyelamat tiba di lokasi kejadian. Tayangan di televisi NHK Jepang menunjukkan posisi kapal tersebut yang nyungsep.

Kapal itu sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Himeji, Jepang, ke Ulsan di Korsel. Sebelumnya, sebuah observatorium cuaca lokal mengeluarkan peringatan akan adanya angin kencang dan gelombang tinggi pada pukul 7 pagi. Dilansir dari BBC, kecepatan angin mencapai 54 km (33 mil) per jam diukur di daerah tersebut saat kejadian. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Partai Golkar merasa puas dengan penetapan hasil Pemilu 2024. Sebab, partai tersebut berhasil mengantar pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

“Tahun 2004 di bawah kepemimpinan Bapak Akbar Tanjung kita mendapatkan kursi yang cukup besar, setelah itu turun, turun, turun, dan sekarang rebound,” kata Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (21/3).

Dari aspek partai, Golkar juga mendapat kenaikan suara yang sangat tinggi dibanding Pileg 2019. Yakni berkisar 6 juta suara.

Dalam Pemilu 2024, Partai Golkar meraih 23.208.654 suara nasional atau sekitar 15,29 persen. Sedangkan pada 2019 lalu, suara yang diperoleh hanya 17.229.789 suara atau 12,31 persen.

Di tempat sama, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia karena telah memilih partainya.

“Kami cukup berbahagia bisa mengantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Kami berterima kasih masyarakat Indonesia masih memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar,” kata Doli.

Sementara, Kepala Bapilu Golkar Maman Abdurrahman mengatakan, perolehan partai linier dengan kemenangan Prabowo-Gibran. Sebab, 78-80 persen pemilih Golkar memilih pasangan 02.

“Kata kunci yang paling pertama saya sampaikan, kesuksesan Partai Golkar adalah karena linieritas,” pungkas Maman.

Sebelumnya, KPU RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). “Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.

Hasyim menjelaskan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara. Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara.

Dalam hal ini, pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran meraih suara tertinggi pada Pilpres 2024. “Menetapkan hasil Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08.-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” ucap Hasyim.

Berdasarkan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, Prabowo-Gibran menang pada 36 provinsi. Disusul, Anies-Muhaimin menang di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara, Ganjar-Mahfud menelan kekalahan. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Mengawali Tahun 2024 dengan kinerja yang baik dan terus meningkat, Bank Riau Kepri (BRK) Syariah kembali meraih 4 (empat) penghargaan pada ajang TOP BUMD Awards 2024 yang diselenggarakan oleh majalah TopBusiness bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA), bertempat di Dian Ballroom Lt.11, Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Pada ajang penghargaan yang paling bergengsi di level nasional ini BRK Syariah dinobatkan sebagai TOP BUMD 2024 #Stars 5 dan ini merupakan kali kedua yang diraih oleh BRK Syariah yang sebelumnya juga diraih pada Tahun 2023 lalu.

Selanjutnya juga diraih penghargaan TOP Pembina BUMD 2024 untuk Pj. Gubernur Riau SF Hariyanto dan Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, SE, MM serta TOP CEO BUMD 2024 untuk Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah MA Suharto.

Pada acara puncak penghargaan tersebut untuk penghargaan TOP BUMD 2024 #Stars 5 dan TOP CEO BUMD 2024 diterima oleh Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah MA Suharto dan penghargaan TOP Pembina BUMD 2024 untuk Pj. Gubernur Riau diterima oleh Inspektur Provinsi Riau Sigit Juli Hendriawan serta penghargaan TOP Pembina BUMD 2024 untuk Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diterima oleh Asisten Administrasi Perekomomian dan Pembangunan Setdaprov Kepri Luki Zaiman Prawira.

Baca Juga: Hindari Ketidakpastian Perekonomian, Satgas UU Cipta Kerja Gelar Evaluasi Upah Minimum dan Kebijakan Alih Daya

Ditemui disela-sela acara, Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah MA Suharto mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian yang telah diraih oleh Bank Kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri ini.

“Alhamdulillan BRK Syariah telah dapat mempertahankan penghargaan ini dan penghargaan TOP BUMD #Stars 5 merupakan kali kedua yang diraih Oleh BRK Syariah dan ini merupakan kerja bersama antara stakeholder, pemegang saham dan segenap insan BRK Syariah” Kata Suharto.

Suharto berharap dengan diraihnya penghargaan ini dapat memberikan motivasi dan semangat bagi setiap insan BRK Syariah untuk peningkatan kinerja sehingga memberikan hasil terbaik.

“Semoga dengan diraihnya penghargaan ini dapat memberikan motivasi dan semangat bagi setiap insan BRK Syariah untuk peningkatan kinerja BRK Syariah kedepannya sehingga bank ini juga dapat memberikan kontribusi yang lebih untuk peningkatan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau” harapnya.

Pj. Gubri yang diwakilkan oleh Inspektur Provinsi Riau Sigit Juli Hendriawan menyampaikan dengan diraihnya TOP BUMD ini agar BUMD di Riau melakukan inovasi digitalisasi dan peningkatan tata kelola perusahaan yang baik.

Baca Juga: Perubahan Pelaksanaan Ibadah Haji 2024, Jemaah Tak Lagi Mabit di Mina Jadid

“Provinsi Riau dapat 4 penghargaan dari PT Bank Riau Kepri Syariah kemudian PT SPR, PIR dan PT PER, saya mewakili bapak Pj. Gubernur mengamanahkan pada kita semuanya walaupun kita mendapatkan suatu penghargaan TOP BUMD Award ke depan kita melakukan inovasi dalam bentuk digitalisasi dalam rangka meningkatkan tata kelola organisasi ataupun perusahaan bisnis menuju Good Corporate Governance (GCG),” ujar Sigit.

Selanjutnya Sigit berharap BUMD di Riau dengan tata kelola yang baik dapat memberikan kontribusi dividen kepada Pemerintah Provinsi Riau.

“Kedepan BUMD ini dapat memberikan kontribusi dividen ke Pemerintah Provinsi Riau dengan tata pengelolaan GCG yang lebih baik kedepannya tentu kita menghasilkan suatu profit bukan lagi orientasi ke sosial tapi lebih ke arah profit yang mengedepankan pemberian dividen ke pemerintah provinsi Riau” Harapnya.

Sementara itu Gubernur Kepri yang diwakilkan oleh Asisten Administrasi Perekomomian dan Pembangunan Setdaprov Kepri Luki Zaiman Prawira mengapresiasi atas capaian yang diraih oleh Bank Riau Kepri Syariah pada ajang TOP BUMD Awards tersebut.

“Alhamdulilah kita ucapkan kepada Allah SWT atas prestasi yg diperoleh Bank Riau Kepri Syariah sebagai TOP BUMD klasifikasi bintang 5 pada ajang TOP BUMD Awards 2024” kata Luki.

Baca juga: Pasutri Artis dan Politikus Ini Lolos ke Senayan

Luki berharap dengan diraihnya TOP BUMD tersebut menjadi motivasi bagi seluruh Manajemen dan Pegawai Bank Riau Kepri Syariah utk terus mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi.

“Terobosan dan motivasi utk berinovasi menjadi hal penting pada masa ini utk bisa bersaing secara global dan khususnya memberikan pelayanan terbaik kepada semua. Selamat dan Sukses,” tutup Luki.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Edi Wardana, Pinbag Digital Banking TM Husni Kholil dan Branch Manager BRK Syariah Cabang Jakarta Nety Supiaty. (*)

batampos – Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar rapat konsolidasi bersama stakeholder dari Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh. Rapat ini mengambil tema Evaluasi Penerapan PP Nomor 51 Tahun 2023 Dan Monitoring Rencana Revisi PP Nomor 35 Tahun 2021 Sebagai Aturan Pelaksanaan dari UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta mengharapkan, dengan adanya UU Cipta Kerja pemerintah dapat membangun suatu ekosistem usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja. Sehingga para pekerja tersebut dapat mendorong perekonomian bukan malah menimbulkan ketidakpastian.

“Yang terpenting ketika membahas PP 51/23 dan PP 35/21 memang harus dalam 1 rangkaian. Dalam PP 35/21 kita membahas mengenai PKWT, PHK, dan lain-lain. Artinya hal tersebut merupakan mekanisme yang tertuang dalam jaminan sosial,” kata Arif di Jakarta, Kamis (21/3).

Sementara, Ketua Pokja Monitoring dan Evaluasi Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Edy Priyono menjelaskan, dengan diadakannya rapat konsolidasi ini, tim Satgas dapat mengevaluasi penerapan peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan.

“Dalam UU Cipta Kerja yang baru ada beberapa perubahan kebijakan, khususnya dalam komponen tingkat upah minimum, yang awalnya diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 direvisi menjadi PP No. 51 Tahun 2023,” ungkap Edy.

Lebih lanjut, Edy menjelaskan, komponen upah minimum sebelumnya hanya ditentukan oleh inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Sedangkan setelah adanya revisi upah minimum ditentukan oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

“Porsi utama bahasan kita hari ini adalah evaluasi terkait upah minimum, struktur dan skala upah, serta kebijakan alih daya,” jelas Edy.

Terkait kebijakan alih daya, Edy mengatakan bahwa dalam UU Cipta Kerja yang lama, pekerjaan yang bisa dialihdayakan diserahkan kepada pelaku usaha. Sedangkan dalam UUCK hasil revisi dinyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dapat diaihdayakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

“Artinya PP 35 Tahun 2021 tentang alih daya ini harus segera direvisi. Kami usahakan sebelum pergantian pemerintah, peraturan tersebut sudah selesai,” kata Edy.(*)

Sumber: JP Group

batampos – Sejumlah perubahan layanan pelaksanaan ibadah haji 2024 disiapkan Kementerian Agama (Kemenag). Terakhir, Kemenag menyiapkan regulasi baru pelaksanaan prosesi haji selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Salah satunya adalah tidak lagi digunakannya Mina Jadid sebagai tempat mabit (bermalam sebentar) bagi jemaah setelah wukuf dan sebelum menuju jamarat.

”Tahun ini jemaah tidak lagi ditempatkan di Mina Jadid. Dipindah ke Mina Syari,” kata Direktur Bina Haji Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Arsad Hidayat di sela bimtek PPIH di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin.

Ada sejumlah pertimbangan yang membuat perubahan itu dibuat. Salah satunya adalah banyaknya jemaah haji yang tak mau berada di Mina Jadid. ”Mereka tak mau tinggal. Keluar dari Jadid. Mabit sebentar di Mina Syari,” katanya.

Lewat perubahan itu, nanti jemaah dari maktab 1 hingga 9 dipindah ke Mina Syari. Rencananya ditempatkan di sebelah tenda jemaah dari sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia.

Meski demikian, sebelum diterapkan, Kemenag melakukan proses mitigasi. ”Salah satunya untuk memperhitungkan potensi kepadatan serta berdesak-desakan dengan jemaah lainnya,” ujarnya.

Mitigasi lainnya adalah cara memanfaatkan ruang di Mina Syari yang terbatas. ”Misalnya lewat tanazul. Tidak menginap di tenda, melainkan ke hotel,” imbuh Arsad. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti dan kawan-kawan. MK mengabulkan gugatan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Namun, MK menolak gugatan untuk Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Hal itu diputuskan dalam gugatan nomor perkara 78/PUU- XXI/2023 yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

“Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (berita negara Republik Indonesia II nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan.

MK menyatakan bahwa permohonan yang diajukan pemohon soal Pasal 27 ayat 3 UU ITE telah kehilangan objek lantaran telah ada revisi Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh DPR.

Kendati begitu, majelis mengabulkan sebagian gugatan lain, yakni menghapus Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Sebagai informasi, berikut Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 yang dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945:

Pasal 14 UU 1 tahun 1946

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 UU 1 tahun 1946

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. (*)

Sumber: JP Group

batampos– Sejumlah pasangan suami istri (pasutri) bakal mengisi parlemen 2024–2029. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara di KPU, terdapat nama-nama pasutri yang berpeluang melenggang ke Senayan.

Pasangan politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo-Mulan Jameela merupakan salah satunya. Berdasar rekapitulasi suara nasional dan penghitungan metode sainte lague, Dhani mengunci satu jatah kursi DPR dari dapil Jatim I. Pentolan grup band Dewa 19 itu meraup 134.227 suara. Istrinya, Mulan Jameela, melenggang ke Senayan dari dapil Jabar XI dengan mengantongi 85.326 suara.

Di kalangan artis, pasangan Primus Yustisio-Jihan Fahira juga bakal berkantor di Senayan. Bedanya, Primus sebagai anggota DPR, sedangkan istrinya berkantor di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Primus yang maju di dapil Jabar V tercatat mengantongi 128.892 suara, sedangkan Jihan mendapat 1.823.907 suara dari dapil Jabar.

Pasutri lain yang berpeluang lolos adalah Ahmad Muzani dan Himmatul Aliyah. Muzani yang merupakan Sekjen Gerindra mendapat kursi dari dapil Lampung 1 dengan 110.161 suara. Sang istri yang berstatus petahana berhasil mendapat satu kursi di dapil ”neraka” Jakarta II dengan perolehan 94.543 suara.

Ada juga pasangan Taufiq R. Abdullah dan Ida Fauziyah. Taufiq berangkat dari dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Sementara itu, Ida berasal dari dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri.

Saat dikonfirmasi, Taufiq bersyukur karena dirinya dan istri kembali lolos ke Senayan. Taufiq akan memasuki periode ketiga di parlemen, sedangkan Ida masuk periode kelima. Ida menjadi anggota dewan sejak Pemilu 1999. Hanya pada Pemilu 2019 Ida tidak maju sebagai caleg. ”Pada 2019 istri saya tidak nyalon,” katanya.

Pada Pemilu 2024, dia dan Ida kembali mendapat amanah maju sebagai caleg. Menurut Taufiq, sebagai menteri, Ida mendapat tugas di dapil yang baru. Yaitu, dapil yang masih kosong dari kursi PKB.

Nama lain berasal dari Partai Nasdem. Dilansir dari Fajar, Ketua DPW Nasdem Sulsel Rusdi Masse Mappasessu (RMS) dan istrinya, Fatmawati Rusdi, sama-sama lolos ke Senayan. RMS sebagai petahana kembali terpilih di dapil Sulsel III dengan 161.301 suara. Sementara itu, Fatmawati yang maju di dapil Sulsel I lolos dengan raihan 106.806 suara.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memiliki beberapa catatan atas lolosnya pasutri ke parlemen. Fenomena itu tidak lepas dari situasi politik dan kontestasi pemilu yang masih berbiaya mahal dan elitis. Menurut dia, para pasutri itu berangkat dari akses elite dan kepemimpinan strategis partai. Bahkan, sebagian besar di antara pasutri itu merupakan bagian dari struktur pengambilan keputusan di partai politik. Sebut saja Ahmad Muzani yang saat ini menjabat Sekjen Gerindra.

Titi menambahkan, pasutri yang lolos ke Senayan tercatat memiliki latar belakang finansial yang kuat. Khusus Ahmad Dhani-Mulan Jameela dan Primus-Jihan Fahira bahkan punya modal popularitas yang tinggi karena merupakan artis. ”Itu membuat mereka lebih mudah untuk terpilih,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (20/3).

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, sebelum penetapan caleg terpilih, ada sejumlah tahapan lain. Di antaranya, meminta konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi apakah ada sengketa atau tidak di dapil. Baru konversi suara menjadi kursi. ”Setelah partai mendapatkan kursi, siapa calon yang berhak menduduki kursi adalah calon yang memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihannya,” kata Hasyim. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) resmi mendaftarkan gugatan hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pendaftaran gugatan itu langsung dilakukan Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir.

Dilansir dari laman MK, gugatan itu diterima dengan nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Pengajuan gugatan itu dipimpin Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir dan Kapten Timnas AMIN Syaugi Alaydrus.

Ari menerangkan, pihaknya sudah sejak Kamis (21/3) pukul 01.00 WIB dini hari telah melakukan pendaftaran gugatan hasil Pemilu 2024 ke MK secara online.

“Dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya,” ungkapnya.

Ia menyatakan bahwa kerja-kerja THN untuk melakukan gugatan hasil Pemilu 2024 telah dilakukan sejak lama. Dengan berbagai persiapan itu, ia yakin dapat membuktikan adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Sudah cukup lama, satu bulan lamanya kami menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan ahli sehingga kajiannya sangat matang Insya Allah,” tegasnya.

“Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan, insya Allah,” sambung Ari.

Termasuk soal saksi-saksi atas dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 ini, ia juga mengaku yakin dapat membuktikan kecurigaan tersebut.

“Saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan, nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

“Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024. (*)

Sumber: JP Group